cara mendapatkan uang dengan cepat dan mudah

Kebangkitan Taikoo

PUPR Kebut Perbaikan Jalan ke Pelabuhan Ciwandan Sebelum 19 April******

Kementerian PUPR menyatakan perbaikan jalan rusak akses menuju Pelabuhan Ciwandan, Banten, selesai sebelum 19 April 2023.

Sekretaris Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Yongki Triono menjelaskan saat ini jalan akses ke Pelabuhan Ciwandan memang sedang dalam perbaikan.

Pihaknya pun berusaha untuk mempercepat proses tersebut agar para pemudik bisa lebih nyaman.

Akses jalan menuju Pelabuhan Ciwandan belakangan dikeluhkan masyarakat karena kondisinya yang buruk.

Staf Ahli Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja menyebut ada dua akses jalan yang bisa dilalui untuk menuju Pelabuhan Ciwandan, yakni melalui Kota Cilegon dan Jalan Raya Anyer.

Perbaikan Jalan Kota Cilegon berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Cilegon lantaran statusnya jalan milik pemerintah daerah.

"Jalan menuju Ciwandan merupakan Jalan Aat Rusli, dengan status jalan Kota Cilegon. Saat ini, Pemkot Cilegon terus melakukan perbaikan di lokasi jembatan dan jalan dengan timbunan slag dan kemudian diaspal," imbuhnya beberapa waktu lalu.

Akses kedua menuju Pelabuhan Ciwandan dapat melalui Jalan Raya Anyer, yang merupakan jalan nasional, dengan kemantapan jalan sekitar 90 persen.

Untuk mendukung akses ke Ciwandan melalui Jalan Raya Anyer dikerjakan oleh pemerintah pusat dan saat ini sedang dilakukan pelebaran jalan, yakni 2 meter kiri dan 2 meter di bagian kanan, dari Cilegon ke Pasauran sepanjang 5,8 km.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merencanakan Pelabuhan Ciwandan bakal digunakan mengangkut pemudik sepeda motor saat Lebaran 2023 ini. Hal itu untuk mengantisipasi antrean panjang di Pelabuhan Merak.

Pihak pelabuhan pun telah menyiapkan lahan parkir untuk bisa menampung hingga 800 motor pemudik yang berangkat dari dermaganya. Setidaknya, ada tujuh kapal juga yang akan disiapkan untuk melayani pemudik di Pelabuhan Ciwandan setiap harinya.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Surgawi Segala Alam

Kemenhub Sebut Lonjakan Pemudik Bisa Saja Terlihat Mulai 18 April******

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan(Kemenhub) menyatakan kemungkinan besar puncak arus mudikyang terjadi pada H-1 atau 21 April bisa bergeser jadi maju.

Bahkan, Kepala Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pitra Setiawan mengatakan bisa saja lonjakan pemudik terjadi mulai Selasa (18/4) malam. Kemungkinan itu terjadi akibat pergeseran waktu cuti bersama yang dilakukan pemerintah. 

Atas kemungkinan itu, ia mengimbau masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan mudik sehingga tidak bertumpuk pada H-4 hingga H-1 atau 18 April hingga 22 April. 

Ia mengharapkan suksesnya penyelenggaraan angkutan Lebaran juga diperlukan peran aktif dari masyarakat sehingga tanggung jawab tidak hanya pada pemerintah saja.

"Dengan demikian, kami harapkan masyarakat sebelum melakukan perjalanan, untuk merencanakan dan mengatur perjalanan dengan baik. Mulai dari menyiapkan kendaraannya, kondisi fisik pengemudinya, rute, dan waktunya sehingga semua pemudik tidak terhambat perjalanannya, lancar, dan yang terpenting tiba dengan selamat di tujuan," ujarnya.

Selain itu, seiring dengan meningkatnya pergerakan pemudik motor pada akhir pekan lalu, ia mengimbau agar para pemudik motor yang menggunakan jalan arteri nasional dapat memperhatikan waktu istirahat.

"Kami menyarankan agar para pemudik baik yang menggunakan mobil pribadi ataupun motor dapat memperhatikan waktu istirahat setiap 4 jam. Khusus bagi pemudik motor kami di Ditjen Hudbat menyediakan rest area di UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) seperti Losarang dan Balonggandu yang digunakan untuk beristirahat," kata Pitra.

Ia juga mengimbau para pemudik untuk tetap berhati-hati selama perjalanan meski tidak ada kemacetan.

"Meski saat ini belum ada kepadatan lalu lintas yang melonjak tinggi, tetap jaga jarak kendaraan serta patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga arahan petugas di lapangan. Saya juga minta bagi pemudik yang melewati jalur arteri untuk mewaspadai adanya pasar tumpah di kanan-kiri jalan," kata Pitra.

[Gambas:Video CNN]

Kode Seni Bela Diri Samsara

355 Perusahaan Dilaporkan Ke Kemnaker Karena Tak Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 657 aduan terkait masalah pembayaran tunjangan hari raya(THR) dari 488 perusahaan per Jumat (14/4). Dari total aduan tersebut, 355 perusahaan dilaporkan tidak membayar THR.

Kemudian, 262 perusahaan membayar THR tidak sesuai ketentuan dan 40 perusahaan terlambat membayar THR.

"Jumlah ini masih harus kita pastikan sampai batas akhir pembayaran THR, kira-kira 15 April sehingga 16 April bisa diketahui berapa yang sesuai regulasi," kata Sekjen Kementerian Keternagakerjaan Anwar Sanusi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (14/4).

Pemerintah mewajibkan pengusaha memberikan THR bagi pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri  secara penuh alias tak boleh dicicil. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan larangan mencicil pembayaran THR karena ekonomi Indonesia sudah mulai pulih.

Ida menekankan THR diberikan kepada pekerja atau buruh baik statusnya tetap maupun kontrak, yakni PKWTT dan PKWT. Selain itu, THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

[Gambas:Video CNN]

Untuk besarannya, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

Bila pengusaha yang berani tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yakni sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Tuhan Surgawi yang Agung

Menhub Ingatkan Menaker soal THR Lebih Awal******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mewanti-wanti Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah untuk dapat mengatur pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja lebih awal.

Ia meminta hal itu melalui perwakilan Kementerian Koordinator Perekonomian saat rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2023, Jumat (14/4).

Menurut Budi, dengan pemberian THR lebih awal, maka banyak pekerja juga yang bisa mudik lebih cepat. Pasalnya, ia menilai masih banyak masyarakat yang belum mudik karena masih belum menerima THR.

Budi memang berulang kali mengimbau masyarakat untuk mudik Lebaran lebih cepat tanpa harus menunggu sampai cuti bersama.
Ia menganjurkan masyarakat mudik mulai Kamis (13/4) sampai Selasa (18/4) mendatang.

Pasalnya, kalau mudik dilakukan setelah itu, terutama 19-20 April, ia memprediksi lalu lintas akan padat.

"Kami anjurkan pemudik mulai besok, mudiklah lebih awal, jangan 19-20 April. Itu padat sekali. Ini mumpung belum 13 (April) lakukan itu mulai besok," ujar Budi di acara pelepasan Mudik Tim CNNIndonesia di Gedung Transmedia, Rabu (12/4) lalu.

Sementara, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mewajibkan pengusaha membayar THR kepada pekerja atau buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri 1444 Hijriah.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Saya minta perusahaan agar taat terhadap peraturan ini," ujar Ida dalam konferensi pers.

Pemberian THR ini tertuang dalam Surat Edaran M/2HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh Perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Saya orang suci

BASF Minat Investasi Rp38 T di Malut, Bangun Ekosistem Baterai Listrik******

Perusahaan Eropa BASFberminat untuk investasi dalam pembangunan ekosistembaterai listrikdi Maluku Utara. Rencana investasinya mencapai US,6 miliar atau sekitar Rp38,22 triliun (asumsi kurs Rp14.750 per dolar AS).

Hal itu disampaikan Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bisnis dengan tiga bos perusahaan Eropa di Hotel Kastes Luisenhoff, Hannover, Jerman pada Minggu (16/4). Ketiganya yakni BASF, Eramet, dan Volkswagen melalui PowerCo.

"BASF menyampaikan secara langsung minat investasinya kepada Bapak Presiden Jokowi untuk melakukan investasi di Maluku Utara dalam rangka pembangunan ekosistem baterai mobil yang kurang lebih investasinya sekitar US,6 miliar," ujar Bahlil seperti dikutip dari keterangan resmi.

"Proses pembangunannya akan mulai dilakukan di akhir tahun 2023 ini," lanjut Bahlil.

Selanjutnya, Bahlil menjelaskan perusahaan Volkswagen melalui PowerCo juga turut akan membangun ekosistem baterai mobil di Indonesia dengan bekerja sama bersama sejumlah perusahaan termasuk perusahaan nasional.

Bahlil menilai hal tersebut merupakan momentum yang tepat untuk menunjukkan bahwa Indonesia secara terbuka memberikan peluang investasi kepada perusahaan di seluruh dunia.

"Ini sebagai bentuk investasi yang inklusif dan sekaligus untuk menganulir cara pikir orang bahwa seolah-olah pengelolaan tambang kita di Indonesia tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang ada pada standar internasional," ucap Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Su Xian'er Han Jin

5 Fakta Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar Pemerintah ke Pengusaha******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan berhenti menjual minyak gorenglantaran pemerintah tak kunjung membayar utangsebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara buka puasa bersama, Kamis (13/4).

1. Asal Utang dari Selisih Harga Migor

Roy menjelaskan program minyak satu harga diluncurkan pemerintah pada awal Januari 2022. Program itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam aturan itu, pengusaha harus menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Padahal, saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter.

Pelaku usaha menutup selisih HET dan harga keekonomian dari Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, dana itu tak kunjung diberikan.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas Roy.

2. Utang Belum Dibayar Karena Aturan Dicabut

Roy mengatakan saat utang tersebut belum dibayar, Permendag Nomor 3 Tahun 2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," terangnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan ada beberapa pendapat yang muncul bahwa jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan.

Maka dari itu, pemerintah bersikap hati-hati terkait utang itu.

3. Kemendag Tunggu Pendapat Hukum Kejagung

Isy mengatakan Kemendag tengah meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait utang pemerintah ke pengusaha ritel. Pasalnya, Permendag No 3 tahun 2022 telah dicabut.

Menurutnya, ada beberapa pendapat yang mengatakan jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Maka dari itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Ada silang pendapat itu sehingga diputuskanlah nanti minta pendapat hukum dari Kejagung," kata Isyi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi