petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot game terbaru

jp paus hk mlm ini jitu 599Jutaan kata 117321Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot game terbaru》

Gagal IPO, Jack Ma Disebut Tak Lagi Pimpin Raksasa Fintech Ant Group******

Pendiri Ant Group, Jack Ma, disebut ttidak lagi memimpin Ant Group setelah perusahaan raksasa fintech gagal IPO pada 2020.
Pendiri Ant Group, Jack Ma, disebut ttidak lagi memimpin Ant Group setelah perusahaan raksasa fintech gagal IPO pada 2020. (BBC Magazine).
Jakarta, CNN Indonesia--

Pendiri Ant Group, Jack Ma, disebut tidak lagi mengendalikan raksasafintechChina tersebut. Keputusan Jack Ma dipicu kegagalan Ant Group menggelar penawaran saham perdana (IPO) pada 2020 lalu.

Pembatalan IPO senilai US miliar yang seharusnya menjadi IPO terbesar di dunia itu membuat Ant Group harus melakukan restrukturisasi.

Selain itu, kegagalan ini menimbulkan spekulasi bahwa Jack Ma harus menyerahkan kendali atas perusahaan.

Namun, perubahan-perubahan di struktur pengendali perusahaan kemungkinan mengakibatkan penundaan lebih lanjut karena peraturan pencatatan saham. Perusahaan harus menunggu tiga tahun setelah perubahan.

Dikutip dari Reuters, Jack Ma sebelumnya memiliki lebih dari 50 persen hak suara di Ant tetapi perubahan tersebut membuat kendalinya turun menjadi 6,2 persen saja.

Jack Ma sebenarnya hanya memiliki 10 persen saham di Ant, tetapi ia dalam prospektus perusahaan saat IPO pada 2020 mencatat Jack Ma sebagai pengendali perusahaan melalui entitas lainnya.

Reutersmelaporkan pada April 2021, Ant sedang menjajaki opsi bagi Ma untuk melepaskan sahamnya di perusahaan dan menyerahkan kendali.

The Wall Street Journalmelaporkan pada Juli tahun lalu, Jack Ma dapat menyerahkan kendali dengan mentransfer sebagian hak suaranya ke pejabat Ant termasuk Chief Executive OfficerEric Jing.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

[Gambas:Video CNN]

KNTI Tuding Pemerintah Tak Peduli dengan Perlindungan Sosial Nelayan******

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menganggap pemerintah kurang peduli dengan nelayan, khususnya dalam hal skema perlindungan sosial.
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menganggap pemerintah kurang peduli dengan nelayan, khususnya dalam hal skema perlindungan sosial. (CNN Indonesia/Adi Maulana Ibrahim).
Jakarta, CNN Indonesia--

Kesatuan NelayanTradisional Indonesia (KNTI) menganggap pemerintah kurang peduli dengan nelayan, khususnya dalam hal skema perlindungan sosial.

Ketua DPP KNTI Dani Setiawan mengatakan nelayan kecil dan tradisional memiliki keberanian serta mental kuat melaut meski sedang dalam cuaca ekstrem. Kendati hal tersebut dipicu oleh desakan ekonomi yang kuat.

Sebab itu, Dani menuntut pemerintah untuk turut serta ambil bagian dalam menjamin kesejahteraan dan keselamatan nelayan. Ia menilai jalan keluar yang ditawarkan pemerintah saat ini belum maksimal.

Menurutnya, pemerintah harus bisa menawarkan skema baru dalam bentuk asuransi yang bisa mengganti kapal-kapal nelayan jika rusak ketika melaut. Dani menekankan hal-hal tersebut harus paralel dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menyikapi perubahan iklim.

Jika perlindungan menggunakan subsidi premi BPJS Ketenagakerjaan, Dani menghitung seluruh nelayan di Indonesia sekitar 2,3 juta orang hanya menyedot anggaran Rp400 miliar per tahun. Menurutnya, angka tersebut tidak terlalu besar.

Lihat Juga :
'Saudara Kandung' Google Akan PHK 240 Karyawan

"Itu juga sekaligus nelayan-nelayan kita mendapatkan jaminan hari tua mereka. Mendapatkan kepastian mereka bekerja itu dengan aman, nyaman, tidak takut dengan gelombang dan ombak besar karena dilindungi negara melalui skema-skema perlindungan yang kuat," jelas Dani.

Dani menekankan hal-hal tersebut perlu terus didorong kepada pemerintah agar memiliki skema dan dukungan alokasi anggaran yang kuat untuk melindungi nelayan. Ia menegaskan nelayan adalah pekerja di sektor yang berperan penting dalam penyediaan gizi dan pangan masyarakat hingga kontributor terhadap perekonomian nasional.

[Gambas:Video CNN]



(skt/dzu)

[Gambas:Video CNN]




bab terbaru:mahjong slot 77

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
cara kredit hp di kredivo shopee
trik jam gacor slot
allo bank bisa pinjam uang
cara jitu main slot duofu duocai
pinjam uang mudah
ayah4d
beli hp dengan cicilan
pola gacor olympus hari ini 2023
kode alam kucing hk
Daftar isi semua bab
Bab 1 situs slot freechip
Bab 2 utama88 demo
Bab 3 pinjam di seabank
Bab 4 slot gacor4d
Bab 5 warna paito hk
Bab 6 uatas ilegal
Bab 7 jiwaku88
Bab 8 judi slot online bonus new member 100
Bab 9 pinjol pasti cair 2022
Bab 10 mpo168
Bab 11 cukongbet
Bab 12 cicilan elektronik tanpa bunga
Bab 13 welcome bonus 100 di depan
Bab 14 slot online receh
Bab 15 wkwkslot
Bab 16 antenaqq
Bab 17 agen slot gacor terbaru
Bab 18 autospin777
Bab 19 mahjong ways demo slot
Bab 20 slot gacor freespin
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8381bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Penyihir itu datang dari jauh

bola gacor vip
Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencopot Yana Aditya dari jabatannya sebagai direktur utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta).
Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencopot Yana Aditya dari jabatannya sebagai direktur utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta). (ANTARA FOTO/Reno Esnir).
Jakarta, CNN Indonesia--

Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencopot Yana Aditya dari jabatannya sebagai direktur utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta).

Selanjutnya, Heru menunjuk mantan Direktur PT KAI (Persero) M Kuncoro Wibowo menjadi pengganti Yana.

Informasi itu disampaikan oleh Plt Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta Fitria Rahadiani.

Ia mengatakan kebijakan mengangkat Kuncoro yang memiliki pengalaman transformasi perusahaan, diharapkan mampu mewujudkan TransJakarta menjadi katalis integrasi dan menguatkan sistem internal untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan transportasi publik.

"Selanjutnya, pemegang saham juga menyetujui pengunduran diri Sudirman Said dan mengangkat Luky Arliansyah sebagai Komisaris yang juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Komisaris Utama," kata Fitria.

Selain Luky, Fitria mengatakan pemegang saham juga mengangkat Bambang Eko Martono sebagai Komisaris.

Ia menyebut penggantian direktur utama, komisaris utama, dan anggota komisaris dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui keputusan para pemegang saham di luar RUPS yang ditandatangani pada 11 Januari 2022.

"Semoga Direktur Utama dan jajaran Dewan Komisaris yang baru mampu melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggungjawab," kata Fitria.

[Gambas:Video CNN]



(yoa/agt)

[Gambas:Video CNN]

Pencuri besar

369slot
Menteri BUMN Erick Thohir akan mempersulit atau memperketat aturan bagi bos perusahaan negara untuk mendapatkan bonus tahunan.
Menteri BUMN Erick Thohir akan mempersulit atau memperketat aturan bagi bos perusahaan negara untuk mendapatkan bonus tahunan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri BUMN Erick Thohir akan mempersulit atau memperketat aturan bagi bos perusahaan negara untuk mendapatkan bonus tahunan.

Pengetatan aturan pemberian insentif ini tertuang dalam materi uji publik draf Rancangan Peraturan Menteri (Permen) BUMN yang tengah digodok pemerintah.

Dalam Permen BUMN tersebut, Erick mengatur sejumlah syarat bagi direksi atau komisaris BUMN untuk bisa mendapatkan insentif. Salah satunya, bonus diberikan kepada anggota direksi dan komisaris jika tingkat kesehatan perusahaan paling rendah 70 persen.

Adapun tingkat kesehatan perusahaan bakal dinilai berdasarkan aspek keuangan, operasional, dan administrasi. Bonus kepada petinggi perusahaan BUMN akan diberikan berdasarkan nilai yang diperoleh dengan minimal 70 persen.

Isu lain yang dibahas dalam Permen BUMN ini adalah pengetatan persyaratan pemberian tantiem atau insentif kinerja direksi dan dewan komisaris/pengawas terkait hasil audit atas laporan keuangan.



Disebutkan juga bahwa salah satu syarat pemberian tantiem atau insentif kinerja adalah laporan tahunan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian. Aturan itu akan diubah untuk memperketat syarat pemberian tantiem atau insentif kinerja.

"Mengubah syarat opini auditor atas laporan tahunan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian," tulis penjelasan di materi tersebut.

Selain itu, isu strategis yang ada dalam aturan ini adalah pemberian long term incentive (LTI) untuk direksi dan dewan komisaris BUMN. Pada penjelasan isu strategis itu disebut, LTI merupakan komponen penghasilan tersendiri atau bukan bagian dari tantiem.

"LTI merupakan komponen penghasilan tersendiri (bukan bagian dari tantiem) yang diberikan dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja dan tata kelola yang telah mendekati praktik terbaik internasional," tulis penjelasan di materi tersebut.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/dzu)

Pembunuh Tertinggi yang Terlahir Kembali

uban4d
Tiket Kereta Api Makassar-Parepare diperkirakan akan dijual sekitar Rp5.000 hingga Rp10 ribu. Harga tiket disebut tidak akan jauh berbeda dengan LRT Palembang.
Tiket Kereta Api Makassar-Parepare diperkirakan akan dijual sekitar Rp5.000 hingga Rp10 ribu. Harga tiket disebut tidak akan jauh berbeda dengan LRT Palembang. (Dok. Istimewa).
Jakarta, CNN Indonesia--

Tiket Kereta Api Makassar-Parepare diperkirakan akan dijual sekitar Rp5.000 hingga Rp10 ribu. Harga tiket disebut tidak akan jauh berbeda dengan light rail transit (LRT) Palembang.

"Tiketnya masih tentatif tapi kemarin itu pimpinan bilang sekitar Rp5.000 untuk antar stasiun, yang paling terjauh sekitar Rp10 ribu. Masih seperti LRT Palembang," ujar Kepala Tata Usaha Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan Hasbudi Samad saat uji coba KA Makassar-Parepare, Selasa (10/1).

Hasbudi mengatakan KA Makassar-Parepare mulai beroperasi pada Juni 2023 untuk lintas dari Stasiun Mandai hingga Stasiun Palanro. Namun, terkendala oleh PT INKA selaku produsen kereta api.

Sementara itu, Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Andre Permana mengatakan pembiayaan proyek KA Makassar-Parepare salah satunya berasal dari kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Dalam proyek KPBU ini difasilitasi Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP), yaitu pembayaran dilakukan berdasarkan atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU. Pembayaran dilakukan setelah proyek infrastruktur mulai beroperasi.

Melalui skema AP, pemerintah akan membayar badan usaha atas investasi, biaya operasional serta keuntungan yang layak berdasarkan perhitungan yang matang sesuai hasil studi kelayakan dan penawaran badan usaha. Badan usaha akan diberi konsesi untuk melaksanakan pelayanan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu kerja sama selesai, seluruh aset akan menjadi milik pemerintah.



Sementara itu, proyek KPBU KA Makassar - Parepare yang pembangunannya dilaksanakan oleh PT Celebes Railway Indonesia (CRI) mengadopsi skema Build Operate Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah dengan nilai investasi belanja modal Rp988,5 miliar dan biaya operasi Rp971,5 miliar serta masa
konsesi selama 16 tahun sejak Tanggal Operasi Komersial Tahap 1.

Proyek dengan skema Availability Payment (AP) ini akan melayani area meliputi lima kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Parepare.

Andre menambahkan proyek KPBU dilakukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif, demi menjaga kestabilan APBN.

"Dalam proyek ini, PT PII memberikan penjaminan untuk beberapa jenis risiko yang dapat timbul dari pemerintah, yaitu risiko keterlambatan pembayaran AP dan risiko terminasi. Dengan melihat keberhasilan dari KA Makassar-Parepare ini, diharapkan proyek ini menjadi proyek percontohan skema KPBU untuk dapat diterapkan pada sektor transportasi lainnya," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]



(fby/dzu)

[Gambas:Video CNN]

Penjahat paling kuat, Tang Seng

cara pinjam bri
Menteri BUMN Erick Thohir bakal menghapus ketentuan mengenai usia maksimal seseorang diangkat menjadi direksi perusahaan negara.
Menteri BUMN Erick Thohir bakal menghapus ketentuan mengenai usia maksimal seseorang diangkat menjadi direksi perusahaan negara. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha dan Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal menghapus ketentuan mengenai usia maksimal seseorang diangkat menjadi direksi perusahaan negara.

Rencana ini diketahui dari dalam uji publik rancangan peraturan menteri BUMN yang tengah disusun oleh kementerian.

"Penghapusan syarat usia maksimal seseorang saat diangkat sebagai anggota direksi anak perusahaan BUMN," tulis draf rancangan tersebut yang dikutip, Rabu (11/1).

"Peraturan Menteri eksisting mengatur bahwa seseorang harus berusia paling tinggi 58 tahun ketika akan diangkat sebagai anggota direksi anak perusahaan BUMN, ketentuan tersebut dihapus dengan tujuan untuk memperluas kesempatan dan menyetarakan dengan persyaratan direksi BUMN," tulis penjelasan isu strategis tersebut.

Selain itu, Erick juga bakal kembali mengatur tata cara pengangkatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas pada BUMN dan anak perusahaan.

Dalam hal ini, direncanakan pengecualian asesmen dalam rangka pengangkatan kembali direksi anak perusahaan BUMN. Dalam penjelasan disebutkan, hal ini diatur untuk mempersingkat proses pengangkatan kembali anggota direksi anak perusahaan BUMN.

Namun, pengecualian asesmen diberikan untuk pengangkatan kembali anggota direksi anak perusahaan BUMN yang dinilai mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/sfr)

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

putihslot
Tiket Kereta Api Makassar-Parepare diperkirakan akan dijual sekitar Rp5.000 hingga Rp10 ribu. Harga tiket disebut tidak akan jauh berbeda dengan LRT Palembang.
Tiket Kereta Api Makassar-Parepare diperkirakan akan dijual sekitar Rp5.000 hingga Rp10 ribu. Harga tiket disebut tidak akan jauh berbeda dengan LRT Palembang. (Dok. Istimewa).
Jakarta, CNN Indonesia--

Tiket Kereta Api Makassar-Parepare diperkirakan akan dijual sekitar Rp5.000 hingga Rp10 ribu. Harga tiket disebut tidak akan jauh berbeda dengan light rail transit (LRT) Palembang.

"Tiketnya masih tentatif tapi kemarin itu pimpinan bilang sekitar Rp5.000 untuk antar stasiun, yang paling terjauh sekitar Rp10 ribu. Masih seperti LRT Palembang," ujar Kepala Tata Usaha Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan Hasbudi Samad saat uji coba KA Makassar-Parepare, Selasa (10/1).

Hasbudi mengatakan KA Makassar-Parepare mulai beroperasi pada Juni 2023 untuk lintas dari Stasiun Mandai hingga Stasiun Palanro. Namun, terkendala oleh PT INKA selaku produsen kereta api.

Sementara itu, Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Andre Permana mengatakan pembiayaan proyek KA Makassar-Parepare salah satunya berasal dari kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Dalam proyek KPBU ini difasilitasi Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP), yaitu pembayaran dilakukan berdasarkan atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU. Pembayaran dilakukan setelah proyek infrastruktur mulai beroperasi.

Melalui skema AP, pemerintah akan membayar badan usaha atas investasi, biaya operasional serta keuntungan yang layak berdasarkan perhitungan yang matang sesuai hasil studi kelayakan dan penawaran badan usaha. Badan usaha akan diberi konsesi untuk melaksanakan pelayanan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu kerja sama selesai, seluruh aset akan menjadi milik pemerintah.



Sementara itu, proyek KPBU KA Makassar - Parepare yang pembangunannya dilaksanakan oleh PT Celebes Railway Indonesia (CRI) mengadopsi skema Build Operate Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah dengan nilai investasi belanja modal Rp988,5 miliar dan biaya operasi Rp971,5 miliar serta masa
konsesi selama 16 tahun sejak Tanggal Operasi Komersial Tahap 1.

Proyek dengan skema Availability Payment (AP) ini akan melayani area meliputi lima kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Parepare.

Andre menambahkan proyek KPBU dilakukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif, demi menjaga kestabilan APBN.

"Dalam proyek ini, PT PII memberikan penjaminan untuk beberapa jenis risiko yang dapat timbul dari pemerintah, yaitu risiko keterlambatan pembayaran AP dan risiko terminasi. Dengan melihat keberhasilan dari KA Makassar-Parepare ini, diharapkan proyek ini menjadi proyek percontohan skema KPBU untuk dapat diterapkan pada sektor transportasi lainnya," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]



(fby/dzu)

[Gambas:Video CNN]

Saya dipermainkan oleh dunia

purislot
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menganggap pemerintah kurang peduli dengan nelayan, khususnya dalam hal skema perlindungan sosial.
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menganggap pemerintah kurang peduli dengan nelayan, khususnya dalam hal skema perlindungan sosial. (CNN Indonesia/Adi Maulana Ibrahim).
Jakarta, CNN Indonesia--

Kesatuan NelayanTradisional Indonesia (KNTI) menganggap pemerintah kurang peduli dengan nelayan, khususnya dalam hal skema perlindungan sosial.

Ketua DPP KNTI Dani Setiawan mengatakan nelayan kecil dan tradisional memiliki keberanian serta mental kuat melaut meski sedang dalam cuaca ekstrem. Kendati hal tersebut dipicu oleh desakan ekonomi yang kuat.

Sebab itu, Dani menuntut pemerintah untuk turut serta ambil bagian dalam menjamin kesejahteraan dan keselamatan nelayan. Ia menilai jalan keluar yang ditawarkan pemerintah saat ini belum maksimal.

Menurutnya, pemerintah harus bisa menawarkan skema baru dalam bentuk asuransi yang bisa mengganti kapal-kapal nelayan jika rusak ketika melaut. Dani menekankan hal-hal tersebut harus paralel dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menyikapi perubahan iklim.

Jika perlindungan menggunakan subsidi premi BPJS Ketenagakerjaan, Dani menghitung seluruh nelayan di Indonesia sekitar 2,3 juta orang hanya menyedot anggaran Rp400 miliar per tahun. Menurutnya, angka tersebut tidak terlalu besar.

Lihat Juga :
'Saudara Kandung' Google Akan PHK 240 Karyawan

"Itu juga sekaligus nelayan-nelayan kita mendapatkan jaminan hari tua mereka. Mendapatkan kepastian mereka bekerja itu dengan aman, nyaman, tidak takut dengan gelombang dan ombak besar karena dilindungi negara melalui skema-skema perlindungan yang kuat," jelas Dani.

Dani menekankan hal-hal tersebut perlu terus didorong kepada pemerintah agar memiliki skema dan dukungan alokasi anggaran yang kuat untuk melindungi nelayan. Ia menegaskan nelayan adalah pekerja di sektor yang berperan penting dalam penyediaan gizi dan pangan masyarakat hingga kontributor terhadap perekonomian nasional.

[Gambas:Video CNN]



(skt/dzu)

[Gambas:Video CNN]