dewaslot99 deposit pulsa tanpa potongan

kaisar kuno

Pengusaha Sambut Baik Bank Konvensional Bakal Beroperasi Lagi di Aceh******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik keputusan Pemerintah Provinsi Acehyang akan mengizinkan bank konvensional kembali beroperasi di wilayah tersebut.

Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana mengatakan layanan perbankan itu plural. Artinya, tidak hanya tertuju pada sebatas golongan tertentu.

Oleh karena itu, semestinya negara atau pemerintah daerah memberikan layanan publik yang beragam untuk masyarakat yang heterogen.

Ia juga menyebut hal ini memerlukan pola kebijakan investasi termasuk perbankan yang tak boleh eksklusif, agar tidak terasing dari dunia luar.

Lebih lanjut, Danang mengungkapkan Aceh dulu menetapkan pada pilihan layanan perbankan syariah mungkin karena menguatnya aspek fanatisme, sehingga menganggap perbankan konvensional itu dituding mengandung riba.

Pada kenyataannya, kata dia, sistem keuangan yang berlaku di seluruh penjuru dunia bisa saja berjalan paralel dengan sistem syariah.

"Dengan kemajuan globalisasi, dunia usaha di masa ini tidak akan bertumbuh kalau regulator menggunakan cara-cara eksklusif yang berlaku lokal secara sempit," ucap Danang.

Pemerintah Provinsi Aceh akan merevisi qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Salah satu poin dalam revisi tersebut adalah mengizinkan bank konvensional beroperasi di Aceh.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA membenarkan rencana revisi tersebut.

"Benar. Pemerintah Aceh sepakat atas rencana revisi qanun LKS yang sedang bergulir di DPRA," kata Muhammad MTA saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com.

Revisi itu datang dari desakan dan aspirasi masyarakat terutama pelaku usaha yang menyampaikan bahwa pelaksanaan qanun LKS tersebut belum optimal.

Apalagi kasus yang menimpa PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang bermasalah hampir sepekan, membuat roda perekonomian di Aceh saat itu nyaris lumpuh.

Menurutnya, sejauh ini infrastruktur perbankan syariah belum bisa menjawab dinamika dan problematika sosial ekonomi, terutama berkenaan dengan realitas transaksi keuangan berskala nasional dan internasional bagi pelaku usaha di Aceh.

Dalam revisi itu nantinya juga akan dikaji soal kompensasi dari setiap potensi yang merugikan nasabah yang mungkin abai dalam qanun tersebut.

"Termasuk membuka kembali peluang bagi perbankan konvensional untuk kembali beroperasi di Aceh," ucapnya.

Operasional bank konvensional di Aceh sebelumnya juga sudah pernah dibahas oleh pemda setempat pada 2020 agar bank tersebut bisa beroperasi hingga 2026. Namun saat itu terjadi pro dan kontra hingga akhirnya 2021 seluruh bank konvensional angkat kaki dari Aceh.

Muhammad MTA pun berharap masyarakat dan pelaku usaha ikut untuk mengawasi kegiatan revisi qanun tersebut.

"Mari kita beri waktu kepada DPRA sebagai representatif masyarakat Aceh untuk mengkaji dan menganalisa sebagai sebuah kebijakan evaluasi terhadap qanun LKS ini demi penyempurnaan qanun ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Undian Berhadiah Amplop Merah Tiga Alam

Bandara Juanda Siap Terbangkan 36 Ribu Calon Jemaah Haji dari Jatim******

BandaraInternasional Juanda Surabaya siap melayanipenerbanganlangsung ataudirect flightpara calon jemaahhajidari Jawa Timur pada tahun ini.

Pelaksanaan angkutan haji 2023 akan dimulai pada periode embarkasi 24 Mei-22 Juni 2023, serta periode debarkasi dimulai 4 Juli-3 Agustus 2023.

"Dalam angkutan udara jemaah haji 2023, Bandara Juanda akan memberangkatkan sebanyak 36.938 calon jemaah yang berasal dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), yang tergabung dalam 84 kelompok terbang (kloter)," kata General Manager Bandara Internasional Juanda Sisyani Jaffar, Selasa (11/5).

Sisyani mengatakan kloter pertama rencananya diberangkatkan Rabu (24/5) pukul 09.15 WIB. Sementara, kloter kedua yang mengangkut calon jemaah Kota Madiun, Bangkalan dan Surabaya pada pukul 11.15 WIB. Serta kloter ketiga calon jemaah Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan dan Kota Surabaya yang berangkat pada pukul 13.15 WIB.

"Selama periode embarkasi yang berlangsung 30 hari kami akan melayani 2 hingga 3 penerbangan haji per harinya. Kami mohon doa dan dukungan agar pelayanan Angkutan Haji dapat berjalan baik dan lancar," ucapnya.

Jelang penerbangan itu, pihaknya sudah memastikan kesiapan pelayanan, fasilitas bandara, hingga infrastruktur landas pacu atau runway.

Lihat Juga : JK Ungkap Pemerintahan Jokowi Bayar Utang Rp1.000 Triliun per Tahun

Dari sisi skema pelayanan yang diberikan, kata Sisyani, pemeriksaan keamanan calon jemaah dan barang bawaannya sudah dilakukan sejak para jemaah berada di Asrama Haji Sukolilo.

"Pemeriksaan keamanan calon jemaah di Asrama Haji penting dilakukan untuk mencegah adanya prohibited itemyang terbawa calon jemaah ke dalam pesawat udara," ucapnya.

Menurutnya, pihak Bandara Juanda menugaskan sebanyak 18 personil Avsec berlisensi di asrama tersebut. Pihaknya juga menempatkan peralatan pemeriksaan keamanan di antaranya adalah empat unit x-ray.

"Dua unit x-ray ditempatkan di bagasi dan dua unit x-ray di kabin serta dua unit Walk Through Metal Detector (WTMD)," ujarnya.

Ia menambahkan karena proses pemeriksaan keamanan, kesehatan, dan keimigrasian akan dilaksanakan di Asrama Haji Sukolilo, maka calon jemaah yang telah selesai menjalani rangkaian pemeriksaan kemudian dipersilakan untuk memasuki bus yang akan mengantar menuju ke Terminal 1 Bandara Juanda.

"Setibanya di bandara, bus akan langsung dikawal menuju area apron, kemudian calon jemaah dapat langsung masuk ke pesawat, karena seluruh pemeriksaan dan barangnya telah selesai dilaksanakan di Asrama Haji Sukolilo," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Apakah itu sungai atau danau?

Paripurna DPR, PKS******

Sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk menunda pembangunan serta pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Setidaknya ada dua fraksi yang meminta hal tersebut yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna tentang Penyampaian Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN TA 2024, Selasa (23/5).

Anggota DPR RI Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin mengatakan pembangunan IKN harus ditunda karena bukan hal yang urgent.

"Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya," ujarnya.

Senada, Anggota DPR Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah menilai yang harus menjadi fokus dan prioritas pemerintah adalah menstabilkan harga kebutuhan pokok, bukan pembangunan IKN. 

Terlebih, saat ini kondisi perekonomian dunia termasuk Indonesia masih dibayangi sejumlah risiko.

"Anggaran yang sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil," jelas Aulia.

Sementara, sembilan fraksi lainnya menyetujui pemerintah melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Mayoritas berpandangan pembangunan tersebut bisa membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan dokumen KEM PPKF kepada pimpinan DPR RI.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah sangat optimis bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3 - 5,7 persen tahun depan. Hal ini sejalan dengan perekonomian yang konsisten pulih dari tekanan pandemi covid-19.

"Saat ini ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan pertumbuhan kuartal I-2023 pada level 5,03 persen yang menunjukkan bahwa resilient perekonomian Indonesia sangat baik," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna, Jumat (19/5) lalu.

Kemudian, laju inflasi pun disusun dengan target kisaran rendah mulai dari 1,5 persen sampai 3,5 persen. Hal ini berkaca pada tingkat inflasi Indonesia yang memang menjadi salah satu terbaik di antara negara G20.

[Gambas:Video CNN]

Kisah promosi Tiandao

Mendag Resmikan Okabe Gallery Jepang, Nilai Investasi Hampir Rp400 M******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meresmikan Okabe Gallery dengan nilai investasi hampir Rp400 miliar di Serpong, Tangerang Selatan, Jumat (19/5).

Okabe Gallery merupakan toko bahan bangunan berkonsep pertama di Indonesia besutan PT Okabe Hardware Indonesia (OHI), perusahaan penanaman modal asing yang merupakan anak perusahaan Okabe Co., Ltd Japan yang berpusat di Tokyo, Jepang.

"Kita baru saja meresmikan gallery Okabe menunjukkan kepercayaan negara-negara sahabat untuk investasi di sini karena melihat keadaan kita mumpuni," ungkap Zulkifli Hasan.

Zulkifli menuturkan perekonomian Indonesia kembali menunjukkan resiliensi di tengah dinamika perekonomian global yang terus melambat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan
ekonomi nasional yang melanjutkan tren yang kuat pada kuartal I 2023, yakni sebesar 5,03 persen (yoy).

Ia menyebut kuatnya pertumbuhan ekonomi kuartal I 2023 didukung oleh aktivitas konsumsi rumah tangga yang memiliki kontribusi sebesar 52,88 persen. Sektor ritel pun memiliki kontribusi penting dalam mendorong konsumsi rumah tangga tersebut.

Lihat Juga : Pejabat BI hingga Anak Buah Sri Mulyani Lolos Seleksi Tahap II DK OJK

Dalam kesempatan yang sama, Vice President PT OHI Budi Arianto Kho menyebut nilai investasi pembukaan Okabe Gellery hampir Rp400 miliar.

"Nilai investasinya hampir mencapai Rp400 miliar. Gedung ini adalah milik Okabe. Jadi sudah beli Rp200 miliar dan sisanya adalah investasi untuk stok dan renovasi lainnya," ujarnya.

Budi pun menyebut semua pekerja di Okabe Gallery adalah masyarakat lokal. Ia mengatakan Okabe memang berasal dari Jepang, namun 99 persen karyawan adalah warga Indonesia.

"Terutama di Tangerang Selatan semua pekerja kita dari sini," ucapnya.

Budi menambahkan hampir semua produk yang dijual di Okabe Gallery pun merupakan buatan Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Jahat Surga yang Melahap

Toko Buku Gunung Agung Bakal Tutup Semua Gerai Tahun Ini******

PT GA Tiga Belas atau Toko Buku Gunung Agung akan menutup seluruh tokonya pada akhir tahun ini, karena perusahaan tak bisa bertahan dari kerugian besar.

"Pada akhir 2023 ini kami berencana menutup toko/outlet milik kami yang masih tersisa. Keputusan ini harus kami ambil karena kami tidak dapat bertahan dengan tambahan kerugian operasional per bulannya yang semakin besar," kata Manajemen PT GA Tiga Belas dalam keterangan resmi seperti dikutip detikcom, Minggu (21/5).

Saat ini, Toko Buku Gunung Agung disebut hanya memiliki lima toko yang tersisa. Perusahaan telah melakukan efisiensi dengan menutup beberapa toko yang tersebar di beberapa kota seperti Surabaya, Semarang, Gresik, Magelang, Bogor, Bekasi dan Jakarta.

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat menuding Toko Buku Gunung Agung melakukan PHK sepihak terhadap 350 orang pekerjanya.

Mirah mengatakan pihaknya telah mendapatkan laporan pengaduan dan permohonan advokasi terhadap kasus PHK sepihak dan massal yang terjadi secara semena-mena ini.

PHK sepihak dan massal yang dilakukan oleh manajemen Toko Buku Gunung Agung tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik secara proses maupun terkait dengan hak-hak normatif yang wajib dibayarkan oleh perusahaan.

Dari laporan yang masuk, diperkirakan sebanyak 220 pekerja Gunung Agung telah di-PHK secara sepihak sejak 2020 sampai 2022. PHK sepihak dan massal dikabarkan masih berlanjut di 2023 ini, dan diperkirakan menelan korban mencapai 350 pekerja.

Toko Buku Gunung Agung merupakan salah satu perintis toko buku dan alat tulis di Indonesia. Jaringan toko buku tersebut sudah berdiri sejak 1953.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Binatang Buas

Pengusaha Sambut Baik Bank Konvensional Bakal Beroperasi Lagi di Aceh******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik keputusan Pemerintah Provinsi Acehyang akan mengizinkan bank konvensional kembali beroperasi di wilayah tersebut.

Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana mengatakan layanan perbankan itu plural. Artinya, tidak hanya tertuju pada sebatas golongan tertentu.

Oleh karena itu, semestinya negara atau pemerintah daerah memberikan layanan publik yang beragam untuk masyarakat yang heterogen.

Ia juga menyebut hal ini memerlukan pola kebijakan investasi termasuk perbankan yang tak boleh eksklusif, agar tidak terasing dari dunia luar.

Lebih lanjut, Danang mengungkapkan Aceh dulu menetapkan pada pilihan layanan perbankan syariah mungkin karena menguatnya aspek fanatisme, sehingga menganggap perbankan konvensional itu dituding mengandung riba.

Pada kenyataannya, kata dia, sistem keuangan yang berlaku di seluruh penjuru dunia bisa saja berjalan paralel dengan sistem syariah.

"Dengan kemajuan globalisasi, dunia usaha di masa ini tidak akan bertumbuh kalau regulator menggunakan cara-cara eksklusif yang berlaku lokal secara sempit," ucap Danang.

Pemerintah Provinsi Aceh akan merevisi qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Salah satu poin dalam revisi tersebut adalah mengizinkan bank konvensional beroperasi di Aceh.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA membenarkan rencana revisi tersebut.

"Benar. Pemerintah Aceh sepakat atas rencana revisi qanun LKS yang sedang bergulir di DPRA," kata Muhammad MTA saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com.

Revisi itu datang dari desakan dan aspirasi masyarakat terutama pelaku usaha yang menyampaikan bahwa pelaksanaan qanun LKS tersebut belum optimal.

Apalagi kasus yang menimpa PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang bermasalah hampir sepekan, membuat roda perekonomian di Aceh saat itu nyaris lumpuh.

Menurutnya, sejauh ini infrastruktur perbankan syariah belum bisa menjawab dinamika dan problematika sosial ekonomi, terutama berkenaan dengan realitas transaksi keuangan berskala nasional dan internasional bagi pelaku usaha di Aceh.

Dalam revisi itu nantinya juga akan dikaji soal kompensasi dari setiap potensi yang merugikan nasabah yang mungkin abai dalam qanun tersebut.

"Termasuk membuka kembali peluang bagi perbankan konvensional untuk kembali beroperasi di Aceh," ucapnya.

Operasional bank konvensional di Aceh sebelumnya juga sudah pernah dibahas oleh pemda setempat pada 2020 agar bank tersebut bisa beroperasi hingga 2026. Namun saat itu terjadi pro dan kontra hingga akhirnya 2021 seluruh bank konvensional angkat kaki dari Aceh.

Muhammad MTA pun berharap masyarakat dan pelaku usaha ikut untuk mengawasi kegiatan revisi qanun tersebut.

"Mari kita beri waktu kepada DPRA sebagai representatif masyarakat Aceh untuk mengkaji dan menganalisa sebagai sebuah kebijakan evaluasi terhadap qanun LKS ini demi penyempurnaan qanun ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]