situs slot online terbaru

Ternyata saya sudah mencapai level penuh

RK soal Argo Parahyangan vs Kereta Cepat: Dahulukan yang Lebih Cepat******

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menegaskan dukungan penuh Pemprov Jabar terhadap operasional Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB).

Bahkan, Ridwan mengaku akan mendahulukan kereta cepat lantaran melayani masyarakat lebih cepat dibandingkan KA Argo Parahyangan.

"Itu kan dua urusan yang sama, urusan mengangkut penumpang Jakarta ke Bandung. Itu jadi ada dua pilihan. Tentu kita dahulukan proyek baru yang memang melayani masyarakat dengan lebih cepat," ungkap Ridwan saat ditemui di Hotel Fairmont, seperti dikutip dari Detik, Selasa (20/12).

"Jadi semua keputusan ini harus dievaluasi plus minusnya. Harusnya jangan kebanyakan dikritisi dulu sekarang karena belum dilakukan," ujarnya.

Sebelumnya, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menegaskan KA Argo Parahyangan masih akan tetap beroperasi meski kereta cepat meluncur. Pasalnya, kedua moda memiliki jalur dan target penumpang yang berbeda.

"Kalau Argo Parahyangan kami dalam waktu dekat belum ada konsep untuk memberhentikan itu pak. Masih berjalan Argo Parahyangan," ujar Risal dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Kamis (8/12) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan pastoral di Amerika

Opini Bank Dunia vs Pemerintah soal Beras Indonesia Termahal se******

Bank Dunia (World Bank) dan pemerintah Indonesia berbeda pendapat soal harga berasdi Indonesia.

Bank Dunia dalam laporan terbarunya 'Indonesia Economic Prospects Desember 2022' menyebut harga beras di Indonesia paling mahal di antara negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN) lainnya.

Mahalnya harga beras di Indonesia dipicu oleh dukungan harga pasar bagi produsen di bidang pertanian, yang terdiri dari kebijakan yang menaikkan harga domestik untuk produk pertanian pangan.

Namun, laporan tersebut langsung dibantah oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Ia mempertanyakan dasar perhitungan dan kapan data tersebut diambil oleh Bank Dunia.

"Menurut para pakar yang ada, tidak betul itu! Terus, mengambil sampling-nya atau random sampling statistiknya di mana? Kapan?," katanya di sela-sela rapat kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup di Jakarta.

Menurutnya, waktu pengambilan data menjadi penting. Sebab, kalau Bank Dunia mendata pada saat musim tanam, memang tidak ada panen. Ketiadaan ini membuat harga beras tinggi.

"Kalau di saat kita lagi menanam, ya nggak ada lagi panen, tentu harga juga melakukan dinamika," ucapnya.

Ia juga meragukan data Bank Dunia lantaran berbeda dengan temuan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). Menurut badan pangan di bawah naungan PBB itu, beras Indonesia justru tergolong murah.

"Data FAO kita nomor 2 (paling rendah). Yang mana yang dipakai (untuk sampling statistiknya)?" jelasnya.

Senada dengan Syahrul, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan perhitungan harga beras di Indonesia harus dilihat berdasarkan rata-ratanya karena musiman.

Ketika masuk musim liburan tahun baru atau lebaran, harga beras pasti naik, tapi saat musim panen justru turun.

"Kalau indikasi secara keseluruhan tidak yang termahal, tidak. Iya mungkin juga bukan yang termurah, mungkin yah, tapi agak murahlah di atas termurah mungkin yah. Tapi bukan yang termahal," ujar Ma'ruf usai membuka Konferensi Islam Asean kedua, yang digelar di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis (22/12).

Ma'ruf mengklaim kebijakan pemerintah terkait beras sudah cukup baik. Kebijakan itu termasuk pengadaan, kualitas, dan distribusi beras.

"Ini sebenarnya sudah sangat baik sekali, semuanya sudah berjalan, pengadaan dan semua. Sehingga dua tahun, kita bahkan tidak impor beras. Sekarang pun sebenarnya cukup, cuman cadangan. Jadi ada impor itu katanya hanya untuk cadangan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tidak beruntung di laut

Pengusaha Mau Insentif Agar Program Bebas Truk Kelebihan Muatan Jalan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk memperhatikan insentif untuk memastikan penerapan kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (zero over dimension overload/ODOL) berjalan.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan pemerintah harus menentukan prioritas antara zero ODOL yang mulai berlaku 2023 atau subsidi mobil listrik yang masih membutuhkan infrastruktur.

"Prioritas yang menentukan pemerintah. Sekarang melihat prioritasnya mana, karena kalau penetapan zero ODOL itu Januari 2023, kalau mobil listrik kan masih membutuhkan infrastruktur juga, tidak langsung, ada persiapan," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

"Transisi kendaraan dari ODOL menjadi zeroODOL kan perlu investasi besar dan kalau investasinya besar dalam bentuk masif kalau enggak diintervensi pemerintah dalam bentuk subsidi dan keringanan fiskal kan susah," katanya.

Hariyadi mengatakan pemerintah bisa memerintah intervensi dari sisi fiskal dengan pembebasan pajak impor karena pengusaha akan mengganti alat angkutnya.

"Dari subsidi bisa berupa bantuan dari pemerintah kepada sektor angkutan apakah berupa subsidi keringanan dana untuk uang muka pembelian angkutan atau subsidi bunga," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan dana Rp5 triliun untuk subsidi kendaraan listrik tahun depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dana tersebut akan dibagi untuk subsidi pembelian motor listrik, mobil listrik, serta bus listrik.

"Sedang dibicarakan dengan menteri keuangan. Nilainya Rp 5 triliun. Nanti dibagi motor berapa, mobil berapa. Bus (listrik) itu akan kita pertimbangkan juga," katanya dalam konferensi pers virtual di laman YouTube Sekretariat Presiden.

[Gambas:Video CNN]

Perbaikan kartu terbaik

Korban Penipuan Modus Bea Cukai: Beli Koper Rp750 Ribu Bayar Rp40 Juta******

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan laporan kasus penipuanmengatasnamakan pegawai Bea Cukai per November 2022 mencapai 6.958 kasus.

Salah seorang korban asal Jatiwaringin, Vien, mengaku pernah tertipu hingga Rp40 juta. Kala itu, ia melihat koper bermerek dengan harga Rp750 ribu. Tertarik dengan harga yang murah, Vien langsung membeli koper itu.

Usai melakukan pembelian, selang beberapa hari, ia dihubungi sebuah nomor yang mengatakan barangnya tertahan oleh Bea Cukai.

Merasa ketakutan, Vien pun langsung meminjam uang untuk membayar uang tersebut. Saat itu, ia diminta untuk mengirimkan uang ke nomer rekening pribadi di salah satu bank.

Meski telah mengirimkan uang, pelaku penipuan kembali meminta uang dengan mengaku nama Vien telah masuk ke Polda. Ia pun diancam dengan hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp250 juta.

"Saya tanya lagi berapa harus saya bayar, kata dia Rp 25 juta. Saya bilang enggak punya segitu, adanya Rp 2 juta. Jadi total (uang habis) Rp 40 jutaan," ujar Vien di Kantor Pusat Bea dan Cukai, Jakarta Timur, Kamis (22/12).

Tak hanya Vien, Eno dan Sandi juga mengalami hal serupa. Sandi terkena penipuan usai mengikuti program lelang dan membeli laptop dengan harga dasar Rp1 juta. Ia memasang harga Rp1,5 juta untuk laptop ini dan menjadi pemenang lelang.

Selang seminggu, ia ditelpon oleh nomer tak dikenal yang mengaku dari Bea Cukai Bandara Soetta. Lewat telepon itu, pelaku penipuan menjelaskan barang yang dibeli Sandi adalah ilegal dan tak memiliki surat-surat. Laptop itu pun disita di Bandara Soetta.

Saat itu, Sandi juga mendapat ancaman akan didatangi oleh pihak kepolisian dan militer. Jika ingin menghindari hal itu, maka Sandi diminta membayar denda.

Ketika Sandi menanyakan berapa yang harus dibayar, penipu itu memberikan surat dengan blangko Bea Cukai beserta rincian biaya yang harus dibayarkan. Sandi diminta membayar Rp3,75 juta untuk pajak kapal saja.

Di tengah kebingungan dan ketakutan, Sandi langsung mengirimkan uang kepada penipu itu. Namun tak lama, Sandi kembali diminta mengirimkan uang dengan nominal yang lebih besar yaitu Rp7 juta.

"Saya sempat mikir, kok terus-terusan minta uang. Tanya teman di Kemenkeu, bilang itu fixpenipuan. Setelahnya saya abaikan," kata Sandi.

Serupa, Eno terkena penipuan berkedok Bea Cukai usai membeli sepatu seharga Rp600 ribu. Dengan modus yang sama, Eno diminta membayar Rp2,5 juta sebab barang itu adalah sepatu ilegal. Eno pun juga mendapat ancaman akan didatangi rumahnya oleh petugas Bea Cukai dan pihak kepolisian.

"Saya transfer lah. Berapa hari kemudian ditelepon lagi, produk itu tidak sesuai standar nasional. Harus transfer lagi Rp5 juta. Deadline 5 menit," ujar Eno.

Ia mulai gusar sebab kembali dimintai uang, Eno pun menghubungi temannya di Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu kemudian mendapatkan konfirmasi bahwa itu penipuan.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana mengatakan kerugian 6.985 orang yang tertipu dengan modus mengatasnamakan Bea Cukai hingga November 2022 mencapai Rp8,3 miliar.

Berdasarkan data Oktober-November 2022, modus online shoppaling banyak digunakan dengan 264 kasus. Angka ini meningkat 33,33 persen apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat 198 kasus penipuan.

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang biasa melakukan perjalanan melalui dimensi kedua

Batas Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan Diperpanjang ke 27 Desember******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bakal memperpanjang batas pencairan bantuan subsidi upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan hingga 27 Desember mendatang.

Pencairannya BSU sebelumnya dijadwalkan berakhir Selasa (20/12) lalu.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pencairan BSU saat ini telah mencapai 94 persen.

Untuk mengetahui apakah pekerja/buruh memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai penerima BSU 2022, pekerja/buruh yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan cek mandiri melalui tautan https://www.kemnaker.go.id, https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau mengecek melalui aplikasi Pos Pay yang dapat diunduh pada Playstore/App Store.

BSU diberikan sebesar Rp600 ribu kepada pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau setara UMK dengan syarat harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022.

[Gambas:Video CNN]

Legenda manusia pertama

Kurangi Food Waste, Badan Pangan Nasional Sedia Mobil Logistik Pangan******

Badan Pangan Nasional bersama sejumlah asosiasi dan lembaga penggiat pencegahan food waste meluncurkan Mobil Logistik Pangan dan Food Truck di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Teratai, Tebet, Jakarta Selatan, pada Selasa (20/12).

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, inisiasi Mobil Logistik Pangan dan Food Truck ini merupakan tindak lanjut atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Gerakan Pencegahan Food Waste dalam rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang disepakati Badan Pangan Nasional bersama 9 asosiasi dan lembaga penggiat pencegahan food waste pada 9 Desember lalu.

"Hari ini menjadi babak baru dari upaya pengurangan food waste di Indonesia, di mana kita mulai menyalurkan pangan berlebih dari para donatur kepada para penerima manfaat. Setelah acara, Food Truck ini akan stay di RPTRA Teratai untuk membagikan pangan berlebih kepada masyarakat," kata Arief di Tebet, Selasa (20/12).

Selanjutnya, disalurkan sebanyak 2.300 paket pangan dari Foodbank of Indonesia untuk korban gempa Cianjur dan 3.300 paket pangan dari Yayasan Surplus Peduli untuk 300 masyarakat yang hadir di RPTRA Teratai Tebet Timur hari ini. Selain itu, ada juga donasi lainnya dari Hero Kemang, Bank BRI, dan Asosiasi Jasa Boga Indonesia.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi saat membuka acara peluncuran Mobil Logistik Pangan dan Food Truck untuk penyaluran pangan berlebih, sekaligus sosialisasi Gerakan Penyelamatan Pangan dalam rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Selasa (20/12), di RPTRA Teratai, Tebet, Jakarta Selatan. (Foto: Badan Pangan Nasional)

"Kegiatan ini merupakan wujud konkrit dari kolaborasi yang baik antara sektor pemerintah, asosiasi, organisasi kemasyarakatan, serta swasta. Para pihak yang terlibat di sini memiliki semangat yang sama untuk mengurangi food waste di Indonesia, hal tersebut demi ketahanan pangan dan gizi masyarakat yang lebih baik," ujar Arief.

Lebih jauh Arief menjelaskan, upaya pengumpulan dan pendistribusian pangan berlebih dilakukan melalui berbagai macam pola. Dalam hal ini, Badan Pangan Nasional bersama para penggiat terus melakukan inovasi dan perubahan, hingga ditemukan formula yang tepat untuk diterapkan di wilayah lain agar gerakan ini semakin luas dan masif.

Umumnya, pengumpulan dilakukan dari makanan yang tidak terjual di berbagai tenant yang telah menjalin kerja sama, seperti asosiasi persatuan hotel atau pengusaha ritel. Makanan itu ada yang langsung didistribusikan, dan ada pula yang harus diolah terlebih dahulu.

Menurut Arief, gerakan mengurangi Food Lose and Waste (FLW) ini memiliki urgensitas tinggi, karena berkorelasi erat dengan penanganan rentan pangan dan gizi yang saat ini tengah didorong pemerintah. Badan Pangan Nasional menyatakan mendukung pengurangan FLW yang menjadi isu serius di dunia melalui peningkatan tata kelola sistem pangan nasional from farm to table.

Arief menambahkan, pihaknya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih menghargai pangan dengan tidak menyia-nyiakannya.

"Di satu sisi kita diminta untuk menanam lebih giat, memperbaiki logistik pangan, dan menyiapkan cadangan pangan nasional, tetapi di sisi lain ada hal yang tidak kalah penting, yaitu menghentikan pemborosan pangan dari mulai pasca panen sampai ke meja makan. Ini sekitar 30 persen dan harus kita kurangi," katanya.

Arief meyakini, penanganan FLW yang terorganisir dengan baik akan berkontribusi pada pengentasan rawan pangan, khususnya di 74 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki potensi kerawanan pangan tinggi.

Hal itu pun dipastikan sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar semua pihak berkolaborasi mengatasi permasalahan kerawanan pangan dan gizi, termasuk soal stunting. Jokowi mengajak seluruh kekuatan bangsa untuk bergerak menurunkan stunting dan seluruh akar masalahnya dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia generasi penerus yang berkualitas.

"Konektivitas inilah yang sedang kita bangun melalui kegiatan pada hari ini," ucap Arief.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional telah menjalankan sejumlah aksi penanganan food waste, yang antara lain diwujudkan melalui sinergi dengan Sarinah, Hippindo, dan Surplus Foundation dalam program Sarinah Bebas Food Waste yang diinisiasi pada 15 Agustus lalu.

Selain itu, pada momen peringatan International Day of Awareness of Food Loss and Waste pada 29 September 2022, Badan Pangan Nasional juga memberikan apresiasi kepada 11 penggiat food waste dari unsur pelaku usaha di bidang retail, perhotelan, jasa logistik, IT, industri pangan, LSM, civitas akademis, dan media massa yang telah berkontribusi dalam upaya pencegahan food waste.

"Sedangkan yang baru saja kita lakukan beberapa hari lalu, menggandeng 9 asosiasi dan lembaga penggiat food waste dalam Perjanjian Kerja Sama Gerakan Pencegahan Food Waste dalam rangka Kewaspadaan Pangan Dan Gizi," lanjut Arief.

Berdasarkan data global, sekitar 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahun. The Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat, Indonesia merupakan penyumbang sampah makanan terbesar kedua di dunia di bawah Arab Saudi.

Kajian Bappenas mencatat, FLW di Indonesia pada 2000-2019 berkisar 23 sampai 48 juta ton/tahun, setara dengan 115-184 kg/kapita/tahun. Artinya, setiap individu menyumbang lebih dari 1 kuintal sampah pangan per tahun, dan berdampak pada kerugian ekonomi kurang lebih sebesar Rp213 sampai 551 triliun per tahun.

Di sisi lain, potensi FLW itu dapat disalurkan untuk memberi makan 61-125 juta orang atau 29-47 persen populasi penduduk Indonesia.