nsr4d

Taipan senjata yang melakukan perjalanan ke Daqin

Persiapan Puasa, Banyak Diskon untuk Kebutuhan Harian di Transmart******

Belanja kebutuhan rumah buat stok puasa sebulan mending di Transmart aja. Soalnya, Transmart Full Day Sale balik lagi dan bakal kasih diskon gede-gedean untuk semua pelanggan setianya.

Mulai dari bumbu dapur, susu, makanan frozen, sirup, sampai sabun cuci, semuanya tersedia lengkap dan sudah pasti dikasih diskon sampai 20 persen.

Lihat Juga : Siap Sambut Ramadan, Transmart Kasih Diskon Aneka Kebutuhan Harian

Harga produk yang sudah didiskon 20 persen tersebut bisa didapatkan pelanggan yang menggunakan Allo Bank, Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Bagi yang belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah jangan khawatir. Aplikasi Allo Bank dapat diunduh dari hp kemudian upgradeakunnya ke Allo Prime.

Apabila pelanggan ingin membuka Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah bisa langsung mengajukan pembukaan secara instan diboothyang tersedia di setiap gerai Transmart.

Bajak Laut Dewa Super Druid

Kejutan Akhir Bulan, Transmart Full Day Sale Balik Lagi 31 Maret******

Kejutan akhir bulan untuk para pelanggan setia Transmart, nih. Transmart Full Day Sale balik lagi besok, Minggu (31/3) di seluruh gerai di Indonesia.

Jangan sampai lewatkan promo ini karena Transmart kasih diskon gede-gedean dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Hari Ini, Serbu Diskon Belanja hingga 50%+20%

Supaya bisa nikmati diskonnya, pastikan sudah memiliki Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah, supaya diskonnya dobel jadi 50 persen plus 20 persen.

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgradeakun ke Allo Prime.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di boothyang tersedia di setiap gerai Transmart.

Pastikan bayarnya pakai Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah ya biar bisa nikmati berbagai kemudahan dan promonya. Selamat berbelanja!

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melintasi waktu dan menjadi Raja Iblis

BPKP Ungkap 'Borok' Kementerian di Pengawasan Tata Kelola Sawit******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.

"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.

Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.

Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.

"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.

"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.

Kaisar Wu dari Jiuzhou

Bahlil Pede Target Investasi Rp1.650 T di 2024 Tercapai, 50 Persen PMA******

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yakin target investasi tahun ini sebesar Rp1.650 triliun akan tercapai.

Dengan capaian itu, pertumbuhan ekonomi diyakini tetap bertahan di atas 5 persen.

Menurut Bahlil, hal ini lantaran semakin banyak investor yang menyatakan minat untuk masuk ke Indonesia, terutama di Ibu Kota Negara (IKN).

Bahlil berharap target investasi tahun ini paling banyak berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA). Pasalnya, dengan kondisi geopolitik global yang tak menentu, banyak negara yang belum pulih.

"PMA target kita ke depan masih di angka 52 persen minimum sekalipun ekonomi global belum pulih secara total karena perkembangan geopolitik sekarang belum stabil terutama terjadi ketegangan di Timteng dan Rusia-Ukraina belum ada tanda-tanda pemulihan. Banyak negara yang sudah mengalami resesi," jelasnya.

Faktor-faktor tersebut itu lah yang dinilai menjadi tantangan ke depan untuk merealisasikan target investasi di tahun ini.

"Ini jadi faktor yang akan jadi kendala yang kita hadapi ke depan," imbuhnya.

Kendati, ia menekankan dengan prospek perekonomian dalam negeri yang membaik, investor tak akan ragu untuk masuk. Hal itu tercermin dari 29 dari 81 prospek investasi di Peta Investasi diminati oleh investor.

"Yang sudah berminat itu ada sekitar 29. Namun, dari minat ini kita mau kerucutkan untuk sampai tahap eksekusi karena kan baru dua tahun kita melayangkan ini. Biasanya kita presentasikan dua tahun itu ini tahapannya sudah 60 persen sampai 70 persen. Jadi, tahun ini kita targetkan 29 ini harus sudah melakukangroundbreaking," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tahta Dewa Darah Asli

BPKP Ungkap 'Borok' Kementerian di Pengawasan Tata Kelola Sawit******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.

"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.

Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.

Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.

"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.

"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.

Keabadian

RI Kebut Revisi PP 96/2021 Demi Kempit 61 Persen Saham Freeport******

Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah akan mempercepat revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara demi menguasai 61 persen sahamPT Freeport Indonesia.

Revisi PP 96/2021 sendiri, kata Bahlil, sudah dibahas dalam gelaran rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

"Jadi PP 96, kemarin kita sudah ratas, dan kita akan percepat proses keputusannya. Jadi PP 96 ini kita melakukan penyesuaian-penyesuaian," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers BKPM, Kantor BKPM, Jakarta Selatan, pada Senin (18/3).

Saat ini, Indonesia menguasai 51 persen saham Freeport.

"Negosiasi kami (dengan Freeport) sudah selesai, dan sebentar lagi akan kami selesaikan begitu PP 96 selesai, dan Insyaallah kalau itu sudah terjadi maka potensi penambahan saham freeport untuk Republik Indonesia yang sekarang sudah 51 ke depan itu menjadi 61 persen." jelasnya.

"Artinya Freeport bukan lagi milik orang lain, milik kita, karena saham kita sudah 61 persen," sambung Bahlil.

Namun demikian, Bahlil tidak merinci kapan aksi akuisisi tersebut rampung.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengungkapkan divestasi 10 persen saham Freeport Indonesia menunggu peraturan pemerintah (pp) terkait terbit. Menurut Jokowi, pp tersebut akan memastikan semua pihak diuntungkan.

"Semuanya diuntungkan, tapi tetap pemegang mayoritas lebih banyak itu ada di Indonesia," ujarnya.

Divestasi saham itu sendiri menjadi syarat perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) pertambangan PTFI setelah 2041.

[Gambas:Video CNN]