jam gacor mahjong 1 hari ini

Tuan Elang Salju

Turis Asing ke RI 538,31 Ribu per September, Melesat 10.768 Persen******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan turis asingke Indonesia lewat pintu masuk utama mencapai 538,32 ribu orang pada September 2022.

Angka ini melesat 10.768 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara, jika dibandingkan bulan sebelumnya, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada September 2022 juga meningkat 5,50 persen.

Sedangkan dari Januari hingga September 2022, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia melalui pintu masuk utama mencapai 2,27 juta. Capaian ini naik 2.530 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama pada 2021.

Yakni, Bandara Ngurah Rai, Bali, sebesar 291.115 kunjungan dan Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 111.033 kunjungan.

"Untuk di Ngurah Rai ini terbesar adalah untuk wisatawan dari Australia, India, Perancis, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Ini yang menggunakan visa kunjungan saat kedatangan selama 30 hari," kata Setianto dalam konferensi pers, Selasa (1/11).

Sedangkan untuk kunjungan di Bandara Soekarno-Hatta, kebangsaan terbesar adalah dari Malaysia, Singapura, China, Korea Selatan, Jepang, dan India.

Lebih lanjut, Setianto mengungkapkan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada September 2022 mencapai 50,02 persen, naik 13,38 poin dibandingkan dengan TPK September 2021.

Adapun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, TPK September 2022 juga mengalami kenaikan sebesar 2,64 poin.

Sedangkan, TPK hotel klasifikasi non bintang pada September 2022 tercatat mencapai 23,39 persen, naik 3,44 poin dibandingkan dengan TPK September 2021. Namun, capaian tersebut turun 0,30 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Rata-rata lama menginap tamu hotel klasifikasi bintang selama September 2022 tercatat sebesar 1,64 hari, naik 0,05 poin dibandingkan September 2021.

Kendati demikian, angkanya turun 0,02 poin jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya satu-satunya pilot pria di dunia

BPS Pastikan Pasokan Beras di Sulsel Aman Sampai Akhir Tahun******

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatanmemastikan pasokan berasdi provinsi tersebut mencukupi hingga akhir tahun.

BPS memprediksi produksi padi pada tahun ini sebesar 5,34 juta ton GKG. Hal ini karena luas panen di Sulsel pada 2022 diperkirakan meningkat sebanyak 57 ribu hektare atau 5,78 persen, jika dibandingkan luas panen pada 2021 yang hanya sebesar 985 ribu hektare.

"Terjadinya peningkatan luas panen di Sulsel sebesar 57 ribu itu, sehingga produksi padi tahun 2022 ini akan mencapai 5,34 juta ton GKG atau mengalami kenaikan sebesar 250 ribu ton GKG atau 4,92 persen. Jika dibandingkan produksi padi di 2021 yang sekitar 5,09 juta ton GKG," kata Kepala BPS Sulsel, Suntono kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11).

"Artinya stok beras kita di Sulsel sampai saat ini masih tercukupi, karena ada tambahan produksi sebesar 4,92 persen," tuturnya.

Lebih lanjut, Suntono mengatakan jika produksi padi dikonversi menjadi beras untuk dikonsumsi pangan penduduk, maka produksi padi sepanjang Januari hingga September 2022 diperkirakan setara dengan 2,42 juta ton beras atau naik sebesar 42 ribu ton atau 1,78 persen periode sebelumnya.

"Sementara itu, potensi produksi beras sepanjang Oktober−Desember 2022 adalah sebesar 0,64 juta ton. Dengan demikian, total produksi beras pada 2022 diperkirakan sekitar 3,06 juta ton, naik 144 ribu ton atau 4,92 persen, dibandingkan produksi beras pada 2021 yang sebesar 2,92 juta ton," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

kaisar naga merah

Pemerintah Janji UMP Naik, Tapi Idealnya Berapa?******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan ada kenaikan pada upahminimum provinsi (UMP) 2023. Hanya saja, besarannya masih dirahasiakan.

"Ada beberapa (persen kenaikannya)," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam acara Festival Pelatihan Vokasi, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (30/10).

Ida mengatakan Kemnaker tengah mempertimbangkan aspirasi para buruh yang menuntut agar upah buruh 2023 naik setelah tidak mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir.

"Saya sudah minta ke Bu Dirjen untuk mendengarkan aspirasi para buruh, sekarang dalam proses memfinalisasi pandangan dari aspirasi tersebut," terang dia.

Dirjen PHI dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menuturkan besaran kenaikan UMP akan disesuaikan dengan data inflasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Masih menunggu data BPS," kata Indah seraya memastikan besaran UMP nantinya akan diumumkan pada 21 November ini.

Sementara itu, serikat buruh akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11) besok. Dalam unjuk rasa tersebut, serikat buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 13 persen. Besaran angka tersebut dianggap sesuai dengan kondisi ekonomi dan inflasi saat ini.

Apalagi, ini pertama kalinya pemerintah kembali menaikkan besaran UMP setelah tiga tahun berturut-turut tidak ada kenaikan.

Tuntutan UMP sebesar 13 persen sebetulnya bukan hal baru yang disampaikan oleh serikat buruh. Permintaan itu bahkan berulang kali disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal di berbagai kesempatan.

"Rencana aksi puluhan ribu di kantor Kemnaker pada 4 November terkait dua isu, yaitu menolak PHK dengan alasan resesi global, meminta kenaikan UMP/UMK 2023 sebesar 13 persen," imbuh Presiden KSPI Said Iqbal.

Jika melihat besarannya, apakah kenaikan 13 persen memang sudah cukup ideal di tengah kondisi ekonomi yang rentan dan inflasi yang terus melonjak?

Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pada dasarnya kenaikan UMP harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Dalam hal ini, ia menghitung besaran UMP mengacu pada angka inflasi ditambah dengan capaian pertumbuhan ekonomi.

"Kalau kita lihat nasional, ini kan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen, nah inflasinya sampai akhir tahun 6 persen jadi totalnya 11 persen, tapi itu di level nasional ya. Nah di level daerah kan bisa beda-beda pertumbuhan ekonominya beda, inflasinya juga beda. Kalau saya sih usulkan tidak seragam setiap daerah," kata Faisal kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Faisal, angka tersebut cukup masuk akal di tengah situasi ekonomi saat ini. Namun, ia tak menampik penolakan dari kalangan pengusaha jika besaran UMP yang dihitung dari jumlah inflasi plus pertumbuhan ekonomi.

Sebab, saat ini kondisi ekonomi dunia masih tidak stabil. Apalagi, bayang-bayang resesi masih mengintai tahun depan.

"Pengusaha juga kesulitan karena biaya produksi kian meningkat karena inflasi. Karena itu, perlu insentif dari pemerintah untuk membantu pelaku usaha meringankan biaya produksinya yang naik," jelasnya.

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menambahkan wajar jika pekerja/buruh menuntut kenaikan 13 persen karena efek inflasi yang tinggi masih terjadi pada 2023.

Ia menjelaskan tuntutan pekerja juga mengingatkan kembali kalau sebelum UU Cipta Kerja, ada PP 78/2015 di mana kenaikan upah mempertimbangkan laju inflasi dan rata-rata pertumbuhan ekonomi.

"Sekarang data inflasi 5,7 persen year on year ditambah pertumbuhan ekonomi 5 persen. Itu artinya upah berkisar kenaikan 10,7 persen," terang Bhima.

Masalahnya, dengan UU Cipta Kerja, pengupahan ini makin tidak berpihak ke pekerja.

"Sudah jaring pengaman sosial dari pemerintah kecil, ditambah kenaikan upah dibawah inflasi. Jadi, idealnya masalah upah dikembalikan lagi ke formulasi PP 78/2015 minimum naik 10,5 persen tahun depan paling tidak bisa mengcover daya beli dari gerusan inflasi dan ketidakpastian daya beli," lanjutnya.

Jika upah buruh berada dibawah inflasi seperti 2022, maka daya beli kelas masyarakat rentan jatuh. Ujung-ujungnya hal tersebut akan merugikan pengusaha karena permintaan barang domestik bisa turun.

Selain itu, ia menilai kenaikan UMP tak akan memberatkan pelaku usaha. Sebab, mengacu pada pasal 24 ayat (1) PP 36/2021 menyebut bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Sementara, upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih harus berpedoman pada struktur dan skala upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan.

"Karena sifatnya upah minimum sebenarnya hanya melindungi pekerja yang baru masuk ya, jadi bukan berarti semua pekerja upahnya naik setara kenaikan UMP," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Era Pentium

Harga Emas Rontok Jadi Rp939 Ribu Imbas Kenaikan Suku Bunga The Fed******

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp939 ribu per gram pada Kamis (3/11). Harga emastercatat turun Rp5.000 dibandingkan Rp944 ribu per gram pada perdagangan sebelumnya.

Sementara itu, harga pembelian kembali (buyback) turun Rp6.000, dari Rp830 ribu menjadi Rp824 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp521,8 ribu, 2 gram Rp1,82 juta, 3 gram Rp2,71 juta, 5 gram Rp4,49 juta, 10 gram Rp8,82 juta, 25 gram Rp22,18 juta, dan 50 gram Rp44,29 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,59 persen menjadi US.640,3 per troy ons. Harga emas di perdagangan spot menguat 0,24 persen ke US.639 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas melemah hari ini. Harga emas tertekan oleh penguatan dolar AS dan naiknya imbal hasil obligasi AS usai bank sentral AS (The Fed) kembali mengerek suku bunga acuan.

"Harga emas diperkirakan turun oleh penguatan dolar AS dan kenaikan imbal hasil obligasi AS," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

The Fed kembali menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin (bps) untuk yang keempat kalinya. Suku bunga ditetapkan sebesar 3,5-4 persen, tertinggi sejak Januari 2008.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.615 per troy ons dan resistance US.650 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Nyonya mengendalikan suami imut itu

Waroeng SS Diberi Waktu 3 Hari Batalkan Pemotongan Gaji Penerima BSU******

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Yogyakarta memberikan waktu tiga hari kepada Waroeng SS (Spesial Sambal) untuk membatalkan pemotongan gajibagi pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Disnakertrans Yogyakarta mengaku telah mengirimkan nota hasil pemeriksaan bersama tim khusus, terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan pada 31 Oktober lalu.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus mengatakan nota pemeriksaan telah diberikan pada Selasa (1/11) kemarin dan manajemen diharapkan untuk meresponsnya paling lama tiga hari setelah nota diterima.

"Terhitung tiga hari, berarti sampai Jumat (batas waktunya). Nanti kita tunggu jawabannya," lanjut Amin.

Disnakertrans Yogyakarta juga meminta Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) yang diterjunkan Menaker Ida Fauziyah memantau kepatuhan Waroeng SS terhadap nota pemeriksaan.

"Sebenarnya kami menunggu ada pengadu (pemotongan BSU) dari Waroeng SS, nanti tentu kita lindungi. Kalau memang ada, tentu jauh lebih kuat lagi," imbuh dia.

Amin menekankan persoalan Waroeng SS tak berhenti pada kasus pemotongan gaji penerima BSU saja. Pemeriksaan akan dilanjutkan untuk hal lain. Salah satunya, adalah kewajiban mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Amin, masih ada sebagian karyawan Waroeng SS yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang notabene menjadi acuan calon penerima BSU.

"Bertahap dulu, kita pastikan tidak ada pemotongan (gaji akibat penerima BSU) dulu, digagalkan atau dicabut, gitu. Maka selanjutnya pemeriksaan lagi," jelas Amin.

Sebelumnya, Disnakertrans Yogyakarta telah menegaskan bahwa pemotongan gaji/upah karyawan WSS penerima BSU telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," kata Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Ia menambahkan Disnakertrans Yogyakarta telah mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus, pada hari Minggu (30/10) kemarin. Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati ada pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Pemotongan BSU Waroeng SS ini mencuat setelah surat berisi kebijakan tersebut viral di media sosial.Waroeng SS memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut untuk periode November dan Desember 2022.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono itu disebut yang menjadi pertimbangan memotong gaji karyawan bagi penerima BSU, yaitu demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Sebab, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik. September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya. Kalau harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," terang Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

[Gambas:Video CNN]

Saat seorang otaku bertemu dengan dunia kultivasi

Sriwijaya Air Kena PKPU Setelah Digugat Pailit******

PT Sriwijaya Air resmi berstatus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara. Hal ini tertuang dalam salah satu putusan pengadilan niaga di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Dikutip dari Detik.com, putusan PKPU sementara Sriwijaya Air tertuang dalam surat putusan nomor 247/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 31 Oktober 2022. PKPU sementara menjadi salah satu langkah dalam gugatan pailit.

Salah satu amar putusan tersebut berbunyi, menerima dan mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU (SUGIANTO) untuk seluruhnya.

Dewa Ketut Kartana lantas ditunjuk pengadilan sebagai hakim niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan akan bertindak sebagai hakim pengawas.

Sementara, hari persidangan berikutnya ditetapkan pada Rabu, 14 Desember 2022, bertempat di Ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengadilan turut memerintahkan pengurus untuk memanggil debitur dan para kreditur yang dikenal dalam surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada sidang yang telah ditetapkan.

[Gambas:Video CNN]