sairsdy

vgslot88 202Jutaan kata 865929Orang-orang telah membaca serialisasi

《sairsdy》

OJK: Panduan CRMS jadi jembatan sebelum standar internasional berlaku******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan buku panduan Climate Risk Management and Scenario Analysis(CRMS) untuk perbankan di Indonesia diharapkan dapat menjadi jembatan kebijakan (bridging policy) sebelum standar internasional oleh BCBS berlaku.

"Ini (panduan CRMS) masih guidanceyang sifatnya kualitatif. Di The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), konsep ini masih bergerak, sedang disusun. Jadi, kalau di sana bergerak seperti apa, kita kan wajib mengikuti. Tapi, arahnya hampir mirip dengan ini (panduan CRMS), karena ini diambil salah satunya dari BCBS," kata Dian di Jakarta, Senin.

Panduan CRMS yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertujuan untuk membantu bank dalam mengukur dampak iklim pada kinerja dan keberlanjutan bisnisnya melalui standardisasi kerangka manajemen risiko iklim, penetapan skenario dan kerangka metodologi yang seragam, serta didukung sumber data dan referensi.

CRMS merupakan kerangka terpadu yang meliputi aspek tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan pengungkapan untuk menilai ketahanan model bisnis dan strategi bank dalam menghadapi perubahan iklim dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Panduan CRMS terdiri atas enam buku, dengan buku pertama atau panduan utama menjelaskan prinsip-prinsip tentang pengelolaan risiko yang terkait iklim. Sementara lima buku lainnya merupakan panduan yang mendukung implementasi CRMS, termasuk panduan teknis pelaksanaan stress testdampak risiko perubahan iklim terhadap kinerja perbankan.

Dian mengatakan, inisiasi pengembangan panduan CRMS di Indonesia telah dimulai setelah BCBS menerbitkan consultative paper(CP) "Prinsip Manajemen Pengawasan yang Efektif atas Risiko Keuangan terkait Iklim" pada 2022.

Berdasarkan arah kebijakan BCBS tersebut, OJK pada Mei 2023 menerbitkan initial guidance untuk implementasi Climate Risk Stress Stress(CRST) secara terbatas guna memperoleh feedbackawal atas teknis implementasi dampak pengukuran risiko iklim terhadap kinerja bank-bank.

Mandat integrasi risiko iklim di perbankan kemudian diperkuat dengan diterbitkannya POJK No. 17/2023 tentang Tata Kelola. POJK tersebut memberikan payung hukum dalam penerapan manajemen risiko iklim di industri perbankan terutama pada aspek governance, strategy, dan risk management.

Selain dukungan dari regulasi, Dian mengatakan bahwa panduan CRMS juga telah melalui berbagai rangkaian proses penyusunan yang akuntabel termasuk studi literatur dan diskusi dengan berbagai pihak mulai dari Bank Sentral dan otoritas keuangan di negara lain hingga akademisi dan praktisi.

Adapun beberapa negara di dunia yang telah menginisiasi penerapan manajemen risiko iklim pada sektor keuangan antara lain Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Australia, Uni Emirat Arab, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia.

Negara-negara tersebut juga telah melakukan stress test exercisekepada perbankan dan industri keuangan lainnya, dengan beberapa di antaranya bahkan telah mempublikasikan hasil climate risk stress test-nya.

"Tentunya, panduan CRMS (di Indonesia) ini akan bersifat living documentyang akan kami perbaharui secara berkala sesuai dengan global policies direction, praktik terbaik di industri keuangan dan tuntutan stakeholders," kata Dian.

Baca juga: OJK: Stabilitas sektor jasa keuangan terjaga dengan permodalan kuat
Baca juga: OJK luncurkan panduan manajemen risiko iklim bagi perbankan
Baca juga: OJK: Bursa Karbon RI Terbaik di Asia

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Polri kembangkan pemanfaatan teknologi dalam memberikan pelayanan******

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebutkan, secara bertahap pihaknya mengembangkan pemanfaatan teknologi dalam memberikan layanan kepolisian kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Sigit di Jakarta, Kamis, menindaklanjuti direktif Presiden Joko Widodo yang meminta agar TNI-Polri dapat mengikuti dan mengamati pemanfaatan teknologi canggih yang digunakan oleh negara lain dalam perang konvensional maupun perang siber.

“Kemudian perlahan kami bisa memanfaatkan teknologi yang kita miliki yang terus dikembangkan untuk memberikan pelayanan,” kata Sigit.

Baca juga: Kapolri tekankan pemanfaatan teknologi bagi jajaran SDM Polri

Jenderal polisi bintang empat itu menyampaikan, saat ini Polri sudah memiliki perencanaan yang disesuaikan dengan tantangan (Polri) dalam mengembangkan SDM dan alat utama sistem senjata (Alutsista).

Perencanaan tersebut, kata dia, telah disiapkan oleh fungsi organisasi Polri yang memiliki tanggung jawab yang akan melakukan kesiapan menghadapi tugas ke depan.

Baca juga: Jokowi minta TNI-Polri amati perkembangan teknologi dalam perang

Ia mencontohkan, Ibu Kota Negara (IKN) tengah mempersiapkan anggota dengan konsep yang berbeda dengan wilayah lain.

“Karena memang menjadi salah satu yang memiliki konsep hutan kota, kami harus menyesuaikan konsep tersebut menjadi wilayah yang menggunakan teknologi yang berbeda,” katanya.

Baca juga: TNI-Polri manfaatkan teknologi dalam operasi keamanan di Papua

Terkait seberapa jauh pemanfaatan teknologi tersebut dilakukan Polri, Sigit menyampaikan bahwa Asrena Polri juga sudah merancang, bekerja sama dan mengecek kebutuhan yang ada.

“Yang kami harapkan bahwa ke depan Polri bisa eksis dalam menghadapi berbagai macam permasalahan, meningkatkan kualitas SDM, dan peralatan yang harus dimiliki,” kata Sigit.

Baca juga: Jokowi minta perwira muda TNI-Polri siap hadapi ancaman teknologi

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo meminta agar TNI-Polri dapat mengikuti dan mengamati pemanfaatan teknologi canggih yang digunakan oleh negara lain dalam perang konvensional maupun perang siber.

"Pemanfaatan teknologi dalam perang konvensional, perang siber, akan semakin meningkat. Oleh sebab itu, TNI, Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi," kata Presiden Jokowi dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/2).

Baca juga: Korlantas gunakan teknologi pantau kelancaran jalur KTT G20

Presiden mengatakan bahwa perkembangan teknologi bisa mengubah dari perang konvensional ke perang-perang yang bisa dikendalikan dari jarak jauh, contohnya penggunaan drone sebagai senjata.

Ia menilai bahwa alutsista memang diperlukan sebagai alat tempur perang bagi TNI, tapi ia juga mewaspadai pemanfaatan drone dengan teknologi canggih yang bisa mengenali sasaran.

"Pesawat tempur perlu? Iya. Tank perlu? Iya. Tapi hati-hati juga dengan drone. Saya ingat di tahun 2020 bulan Januari, ada penggunaan drone yang saya kaget karena begitu sangat presisi dan sangat akurat mengejar siapa yang diinginkan," kata Presiden.

Baca juga: Polri gunakan teknologi "face recognition" dalam pengamanan KTT G20
Baca juga: Anggota DPR harap kinerja Polantas Polri ikuti perkembangan teknologi

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu: KPU tak lakukan PSU sesuai rekomendasi******

"Tidak dapat dilaksanakannya PSU berdasarkan kajian KPU tidak memungkinkan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (impossibility of performance) dan/atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak menindaklanjuti keseluruhan rekomendasi terkait pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara susulan (PSS), dan pemungutan suara lanjutan (PSL).

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, KPU hanya menjalankan rekomendasi itu di 1.521 tempat pemungutan suara (TPS). Padahal, Bawaslu mengeluarkan sebanyak 1.692 rekomendasi pemungutan dengan rincian 890 PSU, 146 PSL, dan 666 PSS.

Diketahui, KPU melaksanakan PSU rekomendasi PSU di 729 TPS (82 persen) dan tidak melaksanakan di 84 TPS (9 persen).

"Tidak dapat dilaksanakannya PSU berdasarkan kajian KPU tidak memungkinkan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (impossibility of performance) dan/atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu bagi KPU untuk menyiapkan logistik PSU," kata Lolly.

Kemudian, terhadap 136 rekomendasi PSL, KPU melaksanakan PSL di 135 TPS (99 persen) dan tidak melaksanakan di 1 TPS (satu persen).

Menurutnya, tidak dapat dilaksanakannya PSL berdasarkan kajian Bawaslu adalah karena KPU tidak memungkinkan menyelenggarakan PSL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, untuk 666 rekomendasi PSS, KPU melaksanakan PSS di 657 TPS (99 persen) dan tidak dapat melaksanakan PSS di 9 TPS (satu persen).

PSS tidak dapat dilakukan di 9 TPS di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua karena adanya konflik antar masyarakat yang hendak membagi surat suara antar caleg.

Dalam pembagian itu tidak ada titik temu dan saat ini sedang proses dalam penelusuran.

Selain itu, terdapat 77 rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti karena tidak mendapat surat balasan yang terjadi di 4 Provinsi, yakni:

Sulawesi tengah (Banggai Kepulauan 1, Donggala 2), Jawa Barat 3 (Kota Bekasi 3), Maluku 23 (Kota Ambon 3, Seram Bagian Barat 19, Maluku Tengah 1), dan Papua 48 (Kabupaten Jayapura).

"Terhadap hal ini, Bawaslu melakukan tindaklanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku," pungkas Lolly.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs slot paling bagus、bola gaming88 slot、rtp ini188

Terkait：bosswin168 situs slot terbaik gacor、82 togel、slot login 88、koi138 slot、situs slot gacor terpercaya、pinjol aman ojk bunga rendah、recehslot、modal nasional terdaftar ojk、slotqu88、senja777

---

---

bab terbaru：fit88（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07