dana impian pinjaman online

Gadis biasa yang mencari keabadian

Erick Thohir Buka Suara Soal Laporkan Podcast Tempo ke Dewan Pers******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara mengenai laporannya ke Dewan Pers terkait konten podcast Tempo berjudul 'Manuver Erick Thohir Lewat PSSI dan BUMN yang Tak Disukai PDIP (Bocor Alus Politik)'.

Menurut Erick, langkah yang ditempuh adalah bagian dari demokrasi karena menganggap konten tersebut tidak memenuhi prinsip kerja jurnalistik dan kode etik wartawan. Sebab, tidak ada hak jawab dari dirinya dalam podcast itu.

"Saya ke Dewan Pers, kan tetap bolehlah namanya demokrasi, itu kan bagian dari keseimbangan. Demokrasi itu kita jaga, apalagi dengan sosial media begini kan kita musti saling jaga," ujarnya dalam siaran Youtube Tempo, Selasa (8/8).

"Kita harus ciptakan juga pers yang beramanah dan bertanggung jawab dalam hal apapun. Jadi waktu itu saya arahnya ke Dewan Pers," kata dia.

Namun, saat ini ia meyakinkan bahwa masalah tersebut sudah selesai. Tidak ada lagi dendam kepada Tempo karena konten podcast yang sebelumnya dinilai menyudutkan dirinya.

"Jadi sekarang kita nggak ada isu kan. Hak jawabnya ini saja, kita sudah ketemu kan selesai," pungkas Erick.

Sebelumnya, Erick melalui Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Nezar Patria, didampingi asisten pribadi, Ratna Irsana mengadukan Tempo ke Dewan Pers.

Menurut Nezar, Erick Thohir merasa konten tersebut merugikan lantaran tidak memenuhi prinsip kerja dan kode etik jurnalistik, dengan sebagian besar konten tidak melalui tahapan verifikasi dan konfirmasi sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik.

"Menurut Pak Erick konten itu tidak berimbang dan tidak menghadirkan beliau sebagai narasumber sebagai pihak terkait untuk memberikan keterangan secara berimbang," kata Nezar dalam keterangan tertulis, Kamis (13/7).

Nezar menyampaikan konten berdurasi 37 menit itu berisikan percakapan tiga orang wartawan Tempo.

Ia menyebut informasi yang dipaparkan dalam konten tersebut lebih banyak berisikan gosip yang seharusnya berada di tingkat percakapan di ruang redaksi karena belum terverifikasi.

Namun, konten itu justru ditayangkan untuk konsumsi publik. Sehingga laporan pun dilayangkan oleh tim Erick.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa perjalanan pesawat

Erick Cerita Hunian Pertama Keluarga Thohir Tak Sebagus Rumah Subsidi******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut rumah pertama keluarganya kecil dan tak sebagus rumahsubsidi.

Cerita itu disampaikan Erick saat menyaksikan Akad Massal Serentak KPR BTN di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Tangerang, Banten. Dalam sambutannya, ia bercerita soal petualangan sang ayah Mochamad Thohir merantau dari Lampung ke Jakarta hingga membeli rumah mungil di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

"Bagus (rumah subsidi di Puri Delta Tigaraksa). Almarhum bapak saya rumahnya jauh di bawah ini dulu. Ini ideal, sangat ideal," katanya saat meninjau salah satu rumah subsidi, Selasa (8/8).

Saat ditemui CNNIndonesia.com, pihak marketing Puri Delta Tigaraksa menyebut hunian yang ditinjau Erick adalah rumah subsidi bertipe 32. Rumah ini berdiri di atas tanah seluas 6x10 meter, dengan fasilitas 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Sementara itu, harga rumah subsidi yang ditawarkan senilai Rp181 juta jika dibeli secara tunai. Sedangkan jika dibeli melalui kredit pemilikan rumah (KPR), angsuran yang ditawarkan Rp1,4 juta per bulan dengan tenor 15 tahun.

"Kalau punya rumah, apalagi daerah layak tinggal, itu bisa membangun keluarga baik. Itu penting untuk membangun manusia Indonesia supaya kita bisa bersama-sama menjadi masyarakat baik. Tidak mungkin jadi karakter baik, anak baik, keluarga sejahtera tanpa pondasi pendidikan keluarga," jelas Erick.

"Hari ini membuktikan negara hadir, kita semua hadir sama-sama karena ingin memastikan Thohir-Thohir muda seperti almarhum bapak saya waktu masih muda. Punya kesempatan, punya rumah," tandasnya.

Erick menegaskan saat ini masih ada backlogalias kekurangan kepemilikan rumah sebesar 12,7 juta keluarga. Bahkan, 81 juta milenial harap-harap cemas ingin punya tempat tinggal.

[Gambas:Video CNN]

Karier perjalanan waktu dimulai dari awal

Pemerintah Kaji Insentif untuk Mobil Hybrid******

Pemerintah tengah mengkaji insentif untuk mobil hybridberdasarkan emisiyang dihasilkan. Artinya, makin rendah emisi, maka insentif yang diberikan makin besar.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufiek Bawazier mengatakan mobil bermesin bakar (Internal Combustion Engine/ICE) dengan teknologi hybrid bertujuan mengurangi emisi karbon sehingga layak jika diberikan insentif seperti mobil listrik.

"Kami akan mencoba pendekatan yang carbon unit analisis. Misalkan sekarang produk A dia cuma 95 gram CO2 per km, nanti tahun depan dia mengeluarkan produk baru 75 gram per km, inilah yang diberikan rewardsupaya bisa lagi masuk 40 gram per km, ke 30 gram per km, dan seterusnya," ujar Taufiek dalam diskusi bertajuk Otomotif, Ujung Tombak Dekarbonisasi Indonesia yang digelar di Kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (8/8).

Karenanya, ia menyarankan insentif tambahan yang bisa diberikan untuk mobil hybrid berupa diskon PKB dan BBNKB hingga menjadi masing-masing 7,5 persen dan 1,31 persen hingga totalnya menjadi 8,81 persen.

Selain itu PPnBM mobil hybrid juga dia usulkan dipangkas sampai 0 persen atau minimal seperti Low Cost Green Car (LCGC) 3 persen. Insentif-insentif baru itu dinilai bisa mengurangi harga mobil hybrid 8-11 persen.

"Saat ini, BEV mendapatkan insentif BBN dan PKB. Saya kira ini bisa dipertimbangkan juga ke hybrid, karena bisa mengurangi emisi sampai 50 persen. Jadi, mobil hybrid layak mendapatkan tambahan insentif," kata Riyanto.

Saat ini jenis insentif bagi mobil hybrid, walau menggunakan baterai listrik, lebih sedikit dari mobil listrik.

Mobil listrik diberikan insentif berupa tarif 0 persen untuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Selain itu mobil listrik juga mendapatkan insentif diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen hingga menjadi 1 persen. Kemenperin juga sudah mengungkap ingin memberikan penghapusan pajak mobil impor CBU menjadi 0 persen berbasis investasi produsen.

Sedangkan, mobil hybrid dikenakan tarif PPnBM sebesar 6 persen, sedangkan PKB dan BBNKB disamakan seperti mobil bermesin bakar atau ICE maksimal 12,5 persen dan 1,75 persen.

[Gambas:Video CNN]

Buku Harian Bajak Laut Magang Magang

Bahlil Ungkap Praktik 'Titip Duit' saat Urus Izin Usaha di Masa Lalu******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap praktik 'titip duit' saat mengurus izin usahadi kementerian/lembaga (K/L).

Ia menyebut dirinya paham betul getir pelaku UMKM karena pernah menjadi pengusaha. Bahkan, ia mengklaim satu-satunya menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Indonesia Maju yang pernah menjadi pelaku UMKM.

Oleh karena itu, ia memangkas seluruh urusan administrasi dalam proses perizinan usaha, termasuk UMKM, melalui Online Single Submission (OSS). Bahlil tak ingin pengalaman pahit yang menimpanya terulang.

"Jadi, untuk izin-izin lewat OSS, termasuk sertifikat halal tidak ada bayar-bayar, dibiayai negara. Makanya pakai OSS," imbuhnya.

Ia lantas menyinggung kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perppu Ciptaker. Menurutnya, kehadiran beleid ini memangkas ribetnya alur birokrasi.

Bahlil mencontohkan dirinya yang kini menandatangani langsung semua urusan Kementerian Investasi/BKPM yang terkait kementerian/lembaga (K/L) lain, termasuk izin usaha pertambangan (IUP) hingga izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

"Ini UU Ciptaker (Perppu Ciptaker) judulnya memangkas semua birokrasi. Dalam bahasa saya, UU dari mata air menjadi air mata. Karena tidak perlu ketemu menteri, gubernur, dan bupati," jelasnya.

"Pak Sekda (Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution) sekarang tidak ada banyak tamu lagi kan urus izin? Coba bayangkan, sekarang yang berkuasa adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kepala DPMPTSP Riau Helmi). Jadi, Pak Gubernur (Gubernur Riau Syamsuar), Pak Sekda saya titip, urus mereka baik-baik. Kalau tidak, nanti pengusaha yang mengurus mereka, ini bahaya," kelakar Bahlil.

Ia merinci masih ada 50 persen UMKM di Indonesia yang belum punya legalitas usaha. Oleh karena itu, Bahlil mengajak para pelaku UMKM segera mengurus NIB.

Menurutnya, NIB menjadi kunci mendapatkan pendanaan dari perbankan. Ia pun mewanti-wanti UMKM agar tak terjerat utang pinjaman online (pinjol) hingga rentenir karena negara sudah menyiapkan skema kredit yang tak memberatkan.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Super Raja segala Raja

Aturan Larang Jual Barang Impor Rp1,5 Juta di E******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan aturan larangan penjualan barangimpordi bawah US0 atau Rp1,5 juta di e-commerce akan dikeluarkan pada Agustus atau September mendatang.

Larangan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

"Kita usahakan secepatnya karena ini sudah dibahas sejak awal Maret lalu. Harusnya sudah selesai antara dua bulan ini atau bulan ini," kata Teten di di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).

"(Pedagang lokal jual barang impor) enggak masalah karena barangnya sudah masuk dalam mekanisme impor biasa," kata Teten.

Ia mengatakan pedagang lokal yang menjual barang impor harus terlebih dahulu mengurus izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan harus memenuhi standar nasional Indonesia (SNI).

"Kalau memerlukan sertifikasi halal mereka harus urus dulu, seperti UMKM lokal. Sehingga ini kita perlakukan seperti itu," katanya.

Kementerian Perdagangan memang tengah menggodok revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 demi melindungi UMKM dalam negeri dari gempuran barang impor.

Selain soal penerapan harga barang impor minimum yang boleh dijual online di RI, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan revisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 itu juga akan mengatur agar ritel online tidak boleh menjual produk pribadi. Artinya, marketplace tidak boleh sekaligus menjadi produsen.

"Misalnya TikTok bikin merek sepatu TikTok, itu enggak boleh. Kalau mau bikin sepatu ya silahkan, tapi di perusahaannya yang lain. Jadi jangan diborong semua," terang Zulkifli.

[Gambas:Video CNN]

Kisah promosi Tiandao

KCIC Siapkan Sejumlah Akses Menuju Stasiun Halim Jakarta******

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) menyiapkan sejumlah akses menuju Stasiun KA Cepat HalimJakarta.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan Stasiun KA Cepat Halim akan terhubung dengan sejumlah akses seperti jalan raya, tol, hingga LRT.

Lihat Juga : Jokowi Pastikan Operasional Kereta Cepat Digelar September 2023

"Kedua akses jalan ini akan siap dioperasikan pada Agustus 2023," kata Dwiyana.

Lihat Juga : KCIC Jelaskan soal Isu Subkontraktor Tak Dibayar

Selain itu, Dwiyana mengatakan ketiga stasiun lainnya juga tengah dipersiapkan. Ia mengatakan Stasiun Padalarang bakal terhubung dengan Kawasan Kota Baru Parahyangan yang memiliki area drop offdan skybridgedan terhubung langsung dengan bangunan stasiun. Namun, saat ini KCIC tengah berfokus untuk memperbaiki dan melebar jalan eksisting menuju stasiun.

Sementara untuk Stasiun Karawang bakal dibangun akses jalan dari kawasan THK dan Deltamas serta Exit Tol Km 42 Tol Jakarta-Cikampek. Dwiyana mengatakan pembangunan tersebut masih dalam tahap persiapan.

Kemudian, untuk Stasiun Tegalluar saat ini telah memiliki akses dari Jembatan Cibiru Hilir yang baru saja dioperasikan pada 10 Agustus lalu.

Lihat Juga : KCIC Tegaskan Uji Coba Praoperasi Kereta Cepat Gratis

Dwiyana juga mengatakan penyediaan akses tersebut merupakan hasil kerja sama antara KCIC dengan berbagai unsur, mulai dari pemerintah hingga swasta.

"Dukungan besar dari pemerintah pusat, daerah, BUMN, swasta, dan para operator transportasi untuk mewujudkan aksesibilitas," kata Dwiyana.