slot dana depo

Jalan peri berkabut

Luhut Nego Hyundai Cs soal Mobil Listrik: Cukup Menggembirakan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitanmengungkapkan pemerintah tengah melakukan negosiasi dengan beberapa produsenmobil listrik, termasuk Hyundai.

"Sekarang kami sedang ada pembicaraan dengan Hyundai dan beberapa negara lain, pembuat mobil (listrik) di negara lain. Negosiasinya cukup menggembirakan dengan negara-negara produsen mobil," kata Luhut dalam Mandiri Investment Forum 2023 di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (1/2).

"Kami cukup yakin dan percaya diri karena kami punya bahan mentahnya, punya pengalaman, dan setelah G20 kami cukup yakin dengan hal itu," sambungnya.

"Saya bilang dengan orang-orang saya, jangan terlalu banyak berpikir, disederhanakan saja. Lihat yang terjadi di Thailand dan Vietnam, disesuaikan. Sehingga kita bisa bersaing. Jangan lihat kepentingan kita saja, tapi kepentingan regional," jelasnya.

Ia juga menyinggung soal rencana pemberian subsidi untuk kendaraan listrik. Terlebih, Luhut baru saja melakukan rapat terbatas di kantornya dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif hingga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Senin (30/1).

Luhut menyatakan Indonesia punya target punya pangsa pasar 10 persen untuk kendaraan listrik di tahun ini. Demi mewujudkan hal tersebut, pemerintah sedang menyiapkan pemberian subsidi alias insentif.

"Rp7 juta (subsidi) untuk sepeda motor. Nanti yang mobil itu insentif dari 11 persen (pajak), kami bikin mungkin 1 persen, pajaknya. Subsidi, kan sama saja. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-nya minggu depan, iya (dari Kementerian Keuangan)," jelas Luhut.

Sementara itu, dalam pemaparan Luhut menegaskan bahwa Indonesia sedang membangun ekosistem energi hijau, termasuk kendaraan listrik. Ia bahkan menyebut Indonesia bisa memproduksi new energy batteryyang ekuivalen dengan 3 juta electric vehicle(EV) di masa mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Bunga bertebaran di seluruh wajah dengan senyuman

Zulhas Harap Minyakita Banjiri Pasar 2 Minggu Lagi******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) berharap minyak goreng kemasan Minyakita segera kembali membanjiri pasaran dalam dua pekan ke depan.

Hal itu seiring dengan ditambahnya suplai pasokan dalam negeri (DMO) 50 persen dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton per bulan.

"Mudah-mudahan nanti dua minggu lagi sudah banyak barangnya karena untuk dalam negeri sudah ditambah separuh. Mudah-mudahan dua minggu lagi sudah banjir," ujarnya di Kementerian Perdagangan, Selasa (31/1).

"Minyakita itu terkenal jadi semua orang sekarang kalau mencari minyak goreng, Minyakita, jadi ya rebutan," ujarnya.

Produk minyak goreng kemasan, Minyakita, yang diluncurkan pemerintah pada tahun lalu mendadak langka di berbagai daerah. Hal ini membuat harganya tembus sampai Rp20 ribu per liter.

Padahal, produk minyak goreng yang diinisiasi oleh Zulkifli tersebut harusnya hanya dijual seharga Rp14 ribu per liter, sesuai dengan HET.

Kelangkaan terpantau di sejumlah pasar tradisional di Makassar, Sulawesi Selatan. Di Pasar Pa'baeng-baeng, Jalan Sultan Alauddin misalnya, harga Minyakita dijual mulai dari Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per liter.

Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Ahmad Choirul Furqon menilai ada kondisi tidak wajar alias anomali di balik kelangkaan Minyakita di pasaran belakangan ini. Pasalnya, kelangkaan terjadi menjelang pemilu dan Ramadan.

"Kelangkaan minyak goreng (Minyakita) ini terasa aneh karena sudah memasuki momentum yang sangat menentukan, yaitu pemilu dan dua bulan menjelang Ramadan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hunyuan Wuzong

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Sistem peningkatan yang sangat mengagumkan

Target Juni 2023, Kemenhub Pastikan Kawal Proyek KCJB Hingga Tuntas******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan akan terus mengawal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) hingga tuntas.

Saat ini, pembangunan konstruksi telah mencapai sekitar 84 persen. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) menargetkan proyek KCJB rampung pada Juni 2023, dan diharapkan dapat beroperasi secara komersial pada Juli 2023.

"Pak Luhut (Menkomarves), Pak Erick (Menteri BUMN), dan saya ditugaskan bapak Presiden untuk mengawal proyek ini. kereta ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing bangsa kita," ujar Budi saat meninjau proyek KCJB di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1).

Budi mengungkapkan, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki kereta cepat yang berkecepatan hingga 360 km/jam. Kereta ini dibangun dengan teknologi tinggi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan menambah pengalaman SDM di bidang perkeretaapian.

"Pembangunan MRT, LRT, dan kereta cepat yang berteknologi tinggi, dapat menjadi laboratorium bagi anak bangsa untuk belajar. Di negara Eropa, Jepang, dan lainnya sudah biasa membangun. Oleh karenanya, kita harus melakukan suatu hal yang baru, agar kita memiliki pengalaman dan bisa membangun infrastruktur transportasi publik dengan lebih baik lagi ke depannya," tutur Budi.

Dalam mempersiapkan operasional KCJB, pemerintah menggandeng dua perusahaan konsultan asal Inggris, yaitu The Crossrail International dan PT Mott Macdonald Indonesia.

Pengerjaan proyek KCJB pun dipastikan terus berlangsung untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan seperti track laying, sistem listrik aliran atas, dan penyiapan akses dan integrasi antar moda yang memudahkan akses masyarakat.

Turut hadir pada peninjauan KCJB adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo, dan Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi.

Saat seorang otaku bertemu dengan dunia kultivasi

Stabilkan Harga, Bulog Bali Salurkan 16 Ribu Liter Minyakita ke Warung******

Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Wilayah Bali mulai menyalurkan minyak goreng merek Minyakita ke sejumlah pengecer untuk menstabilkan harga.

Minyakita sempat langka di tingkat pengecer karena pengurangan dari produsen yang mengganggu distribusi ke Pulau Bali.

Pemimpin Bulog Wilayah Bali Budi Cahyanto mengatakan telah menyiapkan stok berbagai kebutuhan pangan seperti beras, minyak goreng, dan gula untuk wilayah Bali.

"Kami akan terus lakukan pasokan bahan pangan seperti beras maupun minyak goreng di pasar-pasar. Untuk Minyakita kami lebih fokuskan untuk menyalurkan ke konsumen akhir dengan harga maksimal di Rp14 ribu per liter, sedangkan yang ingin menjadi mitra penyalur harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu," kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (1/2).

Ia menerangkan, penyaluran komoditi pangan baik beras medium maupun minyak goreng akan terus dilaksanakan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Tidak hanya komoditi minyak goreng, kami juga terus menerus melakukan stabilisasi harga pada komoditi beras dengan harga maksimal Rp9.450 per kilogram sesuai dengan nilai HET yang telah ditetapkan pemerintah," katanya.

Meski harga-harga naik dan banyak isu kelangkaan, Budi mengimbau agar masyarakat di Provinsi Bali tidak perlu khawatir atau melakukan panic buyingkarena stok komoditi pangan seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir masih tersedia di Perum Bulog.

"Dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali maupun dari Kabupaten dan Kota serta stakeholder terkait juga sangat baik. Sehingga harapan kami komoditi pangan berupa beras dan minyak goreng ini dapat tersebar merata untuk seluruh masyarakat Bali," ujar Budi.

[Gambas:Video CNN]

Ningbei Su Qinghe

Kementerian PAN******

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan menggelar rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023.

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan rekrutmen ini juga terbuka untuk umum, dan tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan.

Ia menjelaskan rekrutmen CASN meliputi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurutnya, selain mempersiapkan rekrutmen CASN 2023, ia juga masih menyelesaikan proses rekrutmen CASN tahun lalu.

Lebih jauh, Anas memaparkan pemerintah fokus dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan. Kemudian juga akan terbuka di bidang hukum seperti hakim, jaksa, dosen, dan tenaga teknis lainnya. Meskipun, ia juga akan memberi prioritas pada talenta digital.

"Pemerintah juga memberi prioritas kepada talenta digital sebagai bentuk transformasi digitalisasi yang kini sedang dijalankan dalam kerangka arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," paparnya.

Proses rekrutmen ini masih dalam tahap pendataan kebutuhan tiap instansi. Langkah ini nantinya menentukan formasi yang dibutuhkan serta kuota yang tersedia.

Usai usulan kebutuhan dari masing-masing instansi, tahap selanjutnya adalah penetapan kebutuhan. Formasi ditetapkan dengan mempertimbangkan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Sekarang semuanya sedang berproses pada tahap persiapan pengusulan formasi dari sejumlah instansi pemerintah," imbuhnya.

Menurutnya, rekrutmen CASN 2023 akan mempertimbangkan variabel tertentu seperti indikator jumlah PNS yang pensiun, pemenuhan SDM untuk program strategis nasional, termasuk letak geografis, dan kemampuan anggaran.

Anas meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing.

Ia pun memaparkan rekrutmen tahun ini memiliki empat arah kebijakan. Pertama, fokus pelayanan dasar. Kedua, kebijakan memberi kesempatan pada talenta digital. Ketiga, merekrut CASN secara selektif. Keempat, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital.

Namun, saat ini pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital.

"Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]