situs online terpercaya togel

Pembalasan Tentara Bayaran

Produsen Bimoli Buka Suara soal Denda KPPU Rp40 M Imbas Timbun Migor******

PT Salim Ivomas Pratama Tbk selaku produsen Bimoli buka suara soal denda Rp40,88 miliar dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) imbas terbukti menimbun minyak goreng pada 2022 lalu.

Corporate Secretary PT Salim Ivomas Pratama Tbk Meyke Ayuningrum mengatakan pihaknya belum membayar denda tersebut. Perusahaan berkode SIMP ini masih menunggu salinan putusan KPPU tersebut.

"Sampai dengan saat ini, perseroan belum menerima salinan putusan KPPU tersebut sehingga belum mengetahui dasar pertimbangan dan alasan pengenaan denda oleh KPPU," ujar Meyke dalam keterangan resmi, Selasa (30/5).

Meyke mengatakan pihaknya berhak mengajukan upaya hukum untuk merespons putusan denda KPPU tersebut dengan mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga. Namun, ia menyebut perusahaan masih perlu mempelajari terlebih dahulu putusan KPPU tersebut.

Di masa mendatang, Meyke menjamin PT Salim Ivomas Pratama Tbk akan mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Ia lantas menepis soal kabar bahwa putusan denda tersebut mengganggu keberlangsungan usaha perusahaan. Meyke juga menegaskan tidak ada fakta bahwa putusan denda tersebut yang mengganggu harga saham SIMP.

"Tidak terdapat dampak yang signifikan dan material terhadap operasional dan keuangan perseroan," tutupnya.

Lihat Juga : Hartono Bersaudara Kembali Jadi Orang Terkaya Nomor Wahid di RI

Nama PT Salim Ivomas Pratama Tbk masuk dalam daftar 7 perusahaan yang diputuskan bersalah karena menimbun minyak goreng pada 2022 lalu. Putusan itu tertuang atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf c dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia yang diumumkan Jumat (26/5).

Majelis Komisi menemukan bahwa para pelapor tidak patuh kepada kebijakan pemerintah terkait harga eceran tertinggi (HET). Ketujuh perusahaan itu juga melakukan penurunan volume produksi dan/atau volume penjualan selama periode pelanggaran.

Selain itu, mereka menyimpulkan struktur pasar dalam industri minyak goreng adalah oligopoli ketat dengan konsentrasi pasar tinggi, yakni konsentrasi rasio empat grup pelaku usaha sebesar 71,52 persen.

"Ini mempengaruhi perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar termasuk potensi terjadinya penetapan harga minyak goreng yang diduga dilakukan oleh para terlapor," jelas Majelis Komisi dalam keterangan resmi KPPU, Sabtu (27/5).

"Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja untuk mempengaruhi kebijakan HET. Ketidakpatuhan ini menimbulkan kelangkaan minyak goreng yang berakibat pada penurunan kesejahteraan (deadweight loss) masyarakat," sambungnya.

Kasus ini adalah inisiatif KPPU yang sudah bergulir sejak 2021. Pemeriksaan pendahuluan atas perkara ini dilakukan Majelis Komisi sejak 20 Oktober 2022 dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan sejak 25 November 2022, serta perpanjangan pemeriksaan lanjutan hingga 4 April 2023.

Berikut 7 perusahaan yang terbukti bersalah dan didenda total Rp71,28 miliar:

1. PT Asianagro Agungjaya (Terlapor I) didenda Rp1 miliar
2. PT Batara Elok Semesta Terpadu (Terlapor II) didenda Rp15,24 miliar
3. PT Incasi Raya (Terlapor V) didenda Rp1 miliar
4. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Terlapor XVIII) didenda Rp40,88 miliar
5. PT Budi Nabati Perkasa (Terlapor XX) didenda Rp1,76 miliar
6. PT Multimas Nabati Asahan (Terlapor XXIII) didenda Rp8,01 miliar
7. PT Sinar Alam Permai (Terlapor XXIV) didenda Rp3,36 miliar

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan luar biasa komik Amerika

KBRI Riyadh Ungkap Potensi Ekspor Ikan Hias ke Arab Saudi Meningkat******

Atase Perdagangan KBRI Riyadh Gunawan mengatakan Indonesia berpotensi meningkatkan ekspor ikan hiaske Arab Saudi. Peluang itu muncul usai pengusaha Arab Saudi berkomitmen meningkatkan importasi ikan hias dari Tanah Air.

"Pelaku usaha Arab Saudi akan meningkatkan transaksi pembelian ikan hias dari Indonesia. Ini peluang sangat besar bagi pelaku usaha ikan hias di tanah air," ucap Gunawan melalui keterangan resmi, Kamis (11/5).

Ia menyebut salah satu perusahaan yang berkomitmen mengimpor ikan hias dari Indonesia adalah Pet Oasis Company (POC). Perusahaan itu juga akan mengimpor perlengkapan dan potensi jasa tenaga ahli dokter hewan Indonesia.

Selain itu, POC juga mengimpor produk untuk pemeliharaan binatang lain seperti burung, anjing, kucing, kelinci, dan reptil.

Berdasarkan data statistik perdagangan, ekspor ikan hias Indonesia ke Arab Saudi pada 2022 sebesar US2 ribu. Nilai ini menurun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar US4 ribu akibat pandemi covid-19 dan kenaikan tiga kali lipat pada ongkos pengiriman (shipping cost).

Sementara, kemampuan ekspor ikan hias air tawar Indonesia untuk ekspor ke seluruh dunia meningkat pada tiga tahun terakhir, yaitu tercatat pada 2022 sebesar US@29,55 juta, pada 2021 sebesar US,85 juta, dan pada 2020 sebesar US,68 juta.

Indonesia merupakan pemasok nomor tiga ikan hias air tawar hidup di dunia ke Arab Saudi setelah Australia dan Sri Lanka. Adapun negara pemasok lainnya adalah Kenya, Swiss, Hong Kong, Yordania, Lebanon, Malaysia, Belanda, Filipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat.

[Gambas:Video CNN]

Sistem negara adidaya dua dimensi

KBRI Riyadh Ungkap Potensi Ekspor Ikan Hias ke Arab Saudi Meningkat******

Atase Perdagangan KBRI Riyadh Gunawan mengatakan Indonesia berpotensi meningkatkan ekspor ikan hiaske Arab Saudi. Peluang itu muncul usai pengusaha Arab Saudi berkomitmen meningkatkan importasi ikan hias dari Tanah Air.

"Pelaku usaha Arab Saudi akan meningkatkan transaksi pembelian ikan hias dari Indonesia. Ini peluang sangat besar bagi pelaku usaha ikan hias di tanah air," ucap Gunawan melalui keterangan resmi, Kamis (11/5).

Ia menyebut salah satu perusahaan yang berkomitmen mengimpor ikan hias dari Indonesia adalah Pet Oasis Company (POC). Perusahaan itu juga akan mengimpor perlengkapan dan potensi jasa tenaga ahli dokter hewan Indonesia.

Selain itu, POC juga mengimpor produk untuk pemeliharaan binatang lain seperti burung, anjing, kucing, kelinci, dan reptil.

Berdasarkan data statistik perdagangan, ekspor ikan hias Indonesia ke Arab Saudi pada 2022 sebesar US2 ribu. Nilai ini menurun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar US4 ribu akibat pandemi covid-19 dan kenaikan tiga kali lipat pada ongkos pengiriman (shipping cost).

Sementara, kemampuan ekspor ikan hias air tawar Indonesia untuk ekspor ke seluruh dunia meningkat pada tiga tahun terakhir, yaitu tercatat pada 2022 sebesar US@29,55 juta, pada 2021 sebesar US,85 juta, dan pada 2020 sebesar US,68 juta.

Indonesia merupakan pemasok nomor tiga ikan hias air tawar hidup di dunia ke Arab Saudi setelah Australia dan Sri Lanka. Adapun negara pemasok lainnya adalah Kenya, Swiss, Hong Kong, Yordania, Lebanon, Malaysia, Belanda, Filipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali memiliki ruangan kecil yang gelap

Baru Menjabat Satu Tahun, Bos JD.com Mengundurkan Diri******

CEO JD.comXu Lei mengundurkan diri dari jabatannya setelah satu tahun pemimpin perusahaan. Pengunduran diri tersebut karena alasan pribadi. 

Xu Lei mengatakan ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Sementara itu, JD.com kembali merombak posisi di pucuk pimpinan buntut pertumbuhan bisnis yang melambat.

Mengutip Forbes, Selasa (16/5), perusahaan e-commerce itu melaporkan telah menghasilkan keuntungan sebesar 6,3 miliar yuan atau US0 juta pada kuartal pertama 2023.

Xu Lei akan digantikan oleh Chief Financial Officer Sandy Ran Xu mulai Juni mendatang. Dalam peran barunya, Sandy Ran Xu akan menghadapi banyak tantangan.

Salah satunya, menyoal pemulihan ekonomi China pasca covid-19 yang mulai lesu. Hal ini berimbas pada kinerja ekspor yang melambat dan impor yang terkontraksi di tengah melemahnya permintaan di dalam negeri.

Selain itu, kenaikan harga konsumen juga melambat. Hal ini merupakan tanda lain dari permintaan yang lesu.

Di satu sisi, persaingan JD.com pun makin ketat. Induk TikTok, ByteDance, menambahkan fitur belanja ke platform video pendeknya.

Adapun saingan lama JD.com, Alibaba dan Pinduoduo memberikan diskon untuk menarik perhatian konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi penulis di Azeroth

Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.

Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.

Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya. 

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Wanita forensik, istri yang memanjakan!

Dari 34 Perusahaan Smelter Nikel, Baru 4 yang Masuk Hilirisasi******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan dari 34 perusahaan smelter nikel, baru 4 yang menjalankan hilirisasi. Adapun hilirisasi nikel ini khususnya untuk bahan baku bateraielectric vehicle(EV) atau kendaraan listrik.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufik Bawazier menuturkan keempat perusahaan itu adalah PT Huayue Nickel Cobalt, PT QMB New Energy Material, PT Halmahera Persada Lygend, dan PT Kolaka Nickel Indonesia.

Keempat perusahaan itu menggunakan metode hidrometalurgi dengan pendekatan High Pressure Acid Leaching(HPAL), yang menghasilkan mixed hydroxide precipitate(MHP).

Taufik menjelaskan industri nikel berbasis hidrometalurgi sebagai bahan baku baterai baru mencapai MHP dengan kapasitas 915 ribu ton per tahun. Menurutnya, hal ini bisa dimanfaatkan setelah pabrik baterai di dalam negeri cukup kuat, sehingga Indonesia bisa menyuplai bahan baku ke pabrik di Tanah Air.

Lihat Juga : Sri Mulyani soal Jusuf Hamka Tagih Rp800 M ke Negara: Belum Pelajari

Berdasarkan data Kemenperin,kebutuhan nikel untuk baterai kendaraan listrik pada 2025 sebesar 25.133 ton, pada 2030 sebesar 37.699 ton, dan di 2035 sebanyak 59,506 ton.

Perhitungan tersebut berdasarkan aturan praktis, daya baterai yang dibutuhkan untuk kendaraan listrik roda dua sekitar 1,44 KWh dan kendaraan listrik roda empat 60 KWh. Sementara, masing-masing KwH dibutuhkan nikel sekitar 0,7 kg, Mangan 0,096 kg, dan Kobalt 0,096 kg.

Taufik menyebut semua bahan baku itu 93 persen ada di Indonesia, sementara 7 persen sisanya yang berupa litium perlu impor.

"Jadi di sini kita perlu membalikkan situasi, harus bangun di dalam negeri penguatan kemampuan dalam negeri karena punya bahan baku itu semua," katanya.

Ia menambahkan ekspor nikel RI masih didominasi oleh feronikel, yakni sebanyak 5,7 juta ton senilai US miliar pada 2022. Sedangkan ekspor produk hilir seperti stainless steel HRC dan CRC hanya sebesar US miliar.

"Artinya (ekspor nikel) didominasi oleh yang belum sampai ke tingkat yang lebih hilir," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]