rajatoto3

Peningkatan monster terkuat

Daftar Posisi Lowongan Kerja Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2******

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali membuka rekrutmen bersama. Ada banyak posisi lowongan kerjaRekrutmen Bersama BUMN Batch 2 yang tersedia.

Pada rekrutmen bersama ini, terdapat 30 instansi BUMN dengan lebih dari 890 posisi. Selain untuk jurusan-jurusan yang spesifik seperti teknik dan akuntansi, beberapa posisi yang dibuka dapat dilamar untuk segala lulusan.

Lihat Juga : Jadwal Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, Jangan sampai Terlewat

Ilustrasi. Daftar posisi lowongan kerja Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 (Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino)

Berikut beberapa daftar posisi lowongan kerja Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, dirangkum dari laman resmi Rekrutmen Bersama Forum Human Capital Indonesia.

1. Staf Teknologi, PT Industri Kereta Api: Jenjang S1/D4
2. Staf Pengelolaan Proyek, PT industri Kereta Api: Jenjang S1/D4
3. Staf Information Technology, PT Industri Kereta Api: Jenjang S1/D4
4. Staf Quality Control Testing, PT Industri Kereta Api: Jenjang S1/D4
5. Staf Purchasing, PT Industri Kereta Api: Jenjang S1/D4
6. Staf Non-Management Trainee, PT Taspen: Jenjang D3
7. Data Analyst, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
8. Data Scientist, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
9. Sales Marketing, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
10. Staf IT, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
11. Staf Portofolio, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
12. Quantity Surveyor, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
13. Engineering Office, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
14. Staf Akuntansi, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
15. Staf Satuan Pengawasan Intern, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
16. Staf Akuntansi, PT Biofarma: Jenjang S1/D4
17. Laboran/Operator, Staf Akuntansi, PT Biofarma: Jenjang S1/D3
18. Staf Produksi, PT Biofarma: Jenjang S1/D4
19. Asisten Peneliti, PT Biofarma: Jenjang S1/D4
20. ATLM, PT Biofarma: Jenjang D3
21. Perawat, PT Biofarma: Jenjang D3
22. Staf HC Talent & Development, PT Bio Farma-PT Kimia Farma Tbk-PT Kimia Farma Apotek: Jenjang S1/D4
23. Staf Pelaksana HC Operation, PT Bio Farma-PT Kimia Farma Tbk-PT Kimia Farma Apotek: Jenjang S1/D4
24. Staf Finance, PT Bio Farma-PT Kimia Farma Tbk-PT Kimia Farma Apotek: Jenjang S1/D4
25. Asisten Peneliti Mikrobiologi, PT Biofarma-PT Kimia Farma Tbk: Jenjang D3
26. IT Officer, PT Bank Rakyat Indonesia: Jenjang S1/D3
27. Internal Audit, PT Danareksa: Jenjang S1/D4
28. Assistant Investment Manager (officer), PT Danareksa (Persero) - PT Perusahaan Pengelola Aset: Jenjang S1/D4
29. Pelaksana Reporting & Hubungan Stakeholer, PT Danareksa-PT Surabaya Insdutrial Estate Rungkut: Jenjang S1/D4
30. Pelaksana Penyedia Jasa Pekerjaan, PT Danareksa-PT Surabaya Insdutrial Estate Rungkut: Jenjang S1/D4
31. Business Analyst, PT Danareksa (Persero_- PT Danareksa Capital-PT Reksasentosa Dinamika: Jenjang S1/D4
32. Editor, PT Danareksa (Persero)-PT Balai Pustara: Jenjang S1/D4
33. Copywriter, PT Danareksa (Persero)-PT Balai Pustaka: Jenjang S1/D4
34. Business Development & Coorporate Planner: Jenjang S1/D4
35. Staf SDM, PT Danareksa (Persero)-PT Kawasan Industri Makassar: Jenjang S1/D4
36. Staf SDM, PT Danareksa (Persero)-PT Kawasan Industri Makassar: Jenjang S1/D4
37. Staf Komunikasi & Kelembagaan, PT Danareksa (Persero)-PT Kawasan Industri Makassar: Jenjang S1/D4
38. Staf Bidang Hukum, PT Danareksa (Persero)-PT Kawasan Industri Makassar: Jenjang S1/D4
39. Staf Keuangan & Akuntansi, PT Danareksa (Persero)-PT Kawasan Industri Makassar: Jenjang S1/D4
40. Staf Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Perum Perhutani, Jurusan Kehutanan: Jenjang S1/D4
41. Staf Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Perum Perhutani, Jurusan Pertanian: Jenjang S1/D4
42. Staf Technology, Perum Perhutani, Jurusan Teknik Mesin: Jenjang S1/D4
43. Staf Komunikasi Perusahaan, Perum Perhutani: Jenjang D3
44. Staf Peneliti Riset & Inovasi, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
45. Staf Pengujian, QC, dan QA, Perum Perhutani: Jenjang D3
46. Staf Industri Hasil Hutan Bukan Kayu, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
47. Staf Asesor Kompetensi, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
48. Staf SDM, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
49. Staf Perpajakan, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
50. Staf Akuntansi, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
51. Staf Perancangan & Pengembangan Bisnis: Jenjang S1/D4
52. Staf Perencanaan Strategis, Perum Perhutani Jurusan Manajemen: Jenjang S1/D4
53. Staf Perencanaan Strategis, Perum Perhutani, Jurusan Manajemen Hutan: Jenjang S1/D4
54. Staf Perencanaan Strategis, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
55. Staf Pengelolaan Unit Manajemen Hutan. Perum Perhutani-PT Inhutani I: Jenjang S1/D4
56. Staf Pengelolaan Unit Industri Hasil Kayu, Perum Perhutani-PR Inhutani I. Jenjang S1/D4
57. Staf Pengelolaan Unit Manajemen Hutan Tanaman Industri Perum Perhutani, PT. Inhutani I: Jenjang S1/D4
58. Staf Pengelolaan Unit Industri Hasil Hutan Kayu, Perum Perhutani-PT inhutani I: Jenjang S1/D4
59. Staf Administrasi Keuangan, Perum Perhutani-PT Inhutani I: Jenjang S1/D4
60. Staf Pengelolaan Unit Manajemen Hutan, Perum Perhutani-PT Inhutani: Jejang D3
61. Staf Administrasi Keuangan, Perum Perhutani-PT Inhutani: Jejang D3
62. Staf Pengelolaan Unit Industri Hasil Hutan Kayu, Perum Perhutani-PT Inhutani: Jejang D3
63. Staf Hukum dan Kepatuhan, Perum Perhutani-PT Palawi Risorsis- PT Palawi Risosis: Jenjang S1/D4
64. Supervisor, PT Adhi Karya (Persero) Tbk: Jenjang D3
65. Surveyor, PT Adhi Karya (Persero) Tbk: Jenjang D3

Lihat Juga : Cara Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, Tersedia Ratusan Posisi

Demikian beberapa posisi lowongan kerja Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2. Selain itu, masih banyak posisi lain yang tersedia. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa mengeceknya di laman resmi Rekrutmen Bersama. Semoga bermanfaat. 

Teratai Putih Mo Dharma

Partai Buruh Tolak Mentah******

Partai Buruh menolak sikap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang menyetujui usulan pengaturan dan pengurangan jam kerja untuk mengurangi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Partai Buruh juga menyebut Muhadjir menyepakati sistem no work no pay, atau buruh hanya mendapat upah sesuai dengan jam kerja. 

"Menteri PMK sebaiknya tidak berkomentar soal no work no pay, karena tidak memahami pokok persoalan," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (3/12). Ia juga menyatakan no work no paytidak dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia.

Pertama, menurutnya, karena bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Kedua, upaya untuk menghindari PHK telah diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan, seperti mengurangi shift kerja, merumahkan, atau mengurangi jam kerja tanpa pemotongan upah. 

Ketiga, karena usulan ini merugikan buruh.

Said mengatakan upah buruh yang diterima sekarang masih kurang. Belum lagi jika dikurangi imbas sistem 'no work no pay'.

Sebelumnya usulan no work no pay ini sempat dilontarkan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11) lalu.

"Saat ini kan undang-undang kita menyatakan 40 jam seminggu. Untuk mengurangi jumlah PHK supaya fleksibilitas itu ada dengan asas no work no pay pada saat tidak bekerja," katanya,

Kemudian pada pekan ini, Muhadjir setuju dengan usulan pengaturan jam kera jika pengusaha dan pekerja sepakat. Muhadjir juga mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha, asosiasi pekerja, dan pemerintah daerah.

"Boleh dilakukan, pemotongan jam kerja, pembagian shift, waktunya harinya, silahkan, dan yang penting mereka ada kesepakatan antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan," ungkap Muhadjir di kantornya, Kamis (1/12).

Saat itu Muhadjir tidak melontarkan istilah no work no pay.

Muhadjir mengatakan kini pihaknya tengah meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk membuat payung hukum terkait kesepakatan tersebut. Selain itu, Ia juga meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan memastikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bisa diberikan kepada pekerja yang terkena PHK.

Sungguh merepotkan untuk mengusir setan

Syarat Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2******

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali membuka lowongan kerjadi 30 perusahaan. Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 sendiri dibuka mulai 1-7 Desember 2022. Apabila tertarik melamar, Anda wajib mengetahui syarat daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2.

Adapun rekrutmen tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi Forum Human Capital Indonesia (FHCI) dan Kementerian BUMN. Lowongan tersedia untuk lebih dari 890 posisi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing BUMN.

Lihat Juga : 21 Lowongan Kerja BPJS Kesehatan, Cek Syarat Daftarnya

Syarat Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2

Ilustrasi. Syarat daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 (Foto: CNN Indonesia/Bisma Septalisma)

Untuk mendaftar, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pelamar. Mengutip laman Rekrutmenbersama, berikut ini sejumlah syarat untuk daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2.

1. Pendaftar merupakan warga negara Indonesia (WNI).
2. Usia maksimal 27 tahun untuk lulusan Diploma III per 1 Desember 2022. Sementara untuk lulusan Diploma IV dan S1 maksimal 30 tahun dan lulusan S2 maksimal 35 tahun pada tanggal yang sama.
3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 untuk lulusan perguruan tinggi.
4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
5. Sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba.
6. Memiliki dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian.
7. Memiliki sertifikasi pelatihan yang sesuai dengan kompetensi dan rekomendasi pengalaman kerja apabila ada.
8. Memiliki rekomendasi komunitas untuk pelamar yang berprestasi di bidang olahraga, seni,digital creator,dan start-upapabila ada.

Lihat Juga : Rekrutmen Bersama BUMN Siap Dibuka di 30 Perusahaan

Demikian syarat daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2. Semoga bermanfaat.

Yang paling arogan dalam sejarah

Cara Daftar Jakpreneur yang Bikin Usaha Makin Moncer******

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong pelaku usaha mikro, kecil menengah (UMKM) di Jakarta memajukan usahanya dengan bergabung dengan Jakpreneur. Sebab, program ini memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha di Jakarta.

Jakpreneur, platform milik Pemprov DKI Jakarta yang mewadahi masyarakat kreatif dan inovatif bisa memajukan usaha berskala UMKM. Dengan begitu, diharapkan UMKM yang ikut program Jakpreneur bisa mengembangkan potensi bisnisnya dan meningkatkan perekonomian Jakarta.

Selain itu, melalui Jakpreneur para pelaku UMKM di Jakarta bisa mendapatkan berbagai manfaat seperti ilmu berwirausaha, memperoleh pendampingan usaha, dapat mengikuti bazar/pameran secara gratis, fasilitas sertifikasi Halal, BPOM sampai HKI, cara membuat laporan keuangan dan akses permodalan. Dengan demikian, Jakpreneur punya banyak manfaat bagi pelaku usaha. Bahkan, program ini bisa membantu para pelaku usahanya makin maju dan berkembang dari sebelumnya.

Sementara syarat mendaftar Jakpreneur sebagai wirausaha naik kelas antara lain, memiliki KTP DKI Jakarta; bukti kepemilikan usaha; dan surat pernyataan rencana mengembangkan usaha yang dapat berupa pernyataan secara daring melalui website Jakpreneur.

Bukan hanya itu, wirausaha pemula dan wirausaha naik kelas yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta bisa mendaftar sebagai peserta Jakpreneur dengan syarat:

- Berdomisili serta beraktivitas di Jakarta paling sedikit dua tahun, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah; dan

- Mendapat fasilitas kegiatan yang berkolaborasi dengan lembaga atau pihak lainnya.

Berikut Tata Cara Daftar Jakpreneur

Berikut cara mendaftarkan usahakamu untuk mengikuti program Jakpreneur.

1. Buka laman jakpreneur.jakarta.go.id.

2. Klik tombol "Daftar".

3. Pilih "Warga DKI Jakarta" bila KTP kamu terdaftar di DKI Jakarta atau pilih "Warga Non DKI Jakarta" bila KTP kamu terdaftar di luar DKI Jakarta. Setelah itu, isi data diri dan klik "Daftar".

4. Jika memilih "Warga Non DKI Jakarta", kamu diminta mengunggah data dan berkas tambahan. Pilih SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) peminatan sesuai dengan kategori usaha yang kamu jalankan.

5. Jika pendaftaran sudah divalidasi, cek e-mail balasan yang berisi user akses untuk login ke sistem.

6. Buka kembali laman jakpreneur.jakarta.go.id. Klik tombol "Masuk".

7. Masukkan user id dan password yang sudah dikirimkan melalui email.

8. Pilih harapan bergabung pada form pendaftaran peserta. Centang pula surat pernyataan.

9. Jika kamu memilih harapan bergabung Wirausaha Pemula, lengkapi isian form untuk Wirausaha Pemula.

10. Jika kamu memilih harapan bergabung Wirausaha Naik Kelas, lengkapi isian form untuk Wirausaha Naik Kelas.

11. Jika kamu memilih harapan bergabung Wirausaha Pemula, pilih pelatihan sesuai kategori usaha. Lalu, centang Surat Pernyataan dan klik "Simpan".

12. Jika kamu mengklik tombol pelatihan, akan muncul daftar pelatihan dari SKPD. Pilih pelatihan yang kamu inginkan. Tekan tombol "OK".

13. Setelah memilih pelatihan, checklist pernyataan. Klik "Simpan".

14. Di laman, akan muncul pelatihan yang kamu pilih. Berikutnya, tahap pemberkasan. Kamu akan diinfokan jadwal dan lokasi pemberkasan. Jika perlu, kamu masih bisa mengubah harapan bergabung atau jenis pelatihan pada lama ini dengan klik tombol "Ganti Harapan Bergabung".

15. Jika sudah dilakukan set jadwal pelatihan dan pendamping oleh user Kepala Satuan Pelaksana Tugas (Kasatpel), maka tahapan selanjutnya adalah pelatihan. Kamu akan memiliki pendamping dalam proses kewirausahaan.

16. Jika hasil verifikasi pada tahapan yang kamu ikuti sudah ada, silakan pilih tahapan selanjutnya sesuai kebutuhan.

17. Kamu bisa pilih tahapan yang ingin kamu selesaikan pada menu Tahapan. Setelah itu, klik "Ajukan" untuk mengirim permintaan tahapan ke pendamping Anda.

Diharapkan program Jakpreneur bisa meningkatkan perekonomian Jakarta pada masa pandemi ini dapat segera bangkit.

Sebelum mendaftar, Anda bisa akses fitur Pelatihan, Pendampingan, Pemasaran, Pemodalan, Perizinan, dan Produk Jakpreneur lewat aplikasi JAKI.

Paviliun Tianxuan

ILO Akui Perlindungan Pekerja Digital Lemah******

Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Gilbert F Houngbo mengatakan pekerja digitalsangat lemah karena mereka rentan kehilangan pekerjaan, jam kerja tidak menentu, penghasilan yang tidak terprediksi, kesenjangan upah berbasis gender, dan tidak memiliki asuransi kesehatan serta perlindungan hukum.

Pihaknya karena itu mendorong negara-negara anggota untuk memastikan perlindungan sosial bagi pekerja platform digital (platform workers).

"Kita tahu bahwa pekerja platform tidak memiliki perlindungan, karena kurangnya hubungan kerja, jadi ada masalah serius di mana posisi ILO adalah untuk mengadvokasi pemerintah, serikat pekerja, dan organisasi pengusaha untuk duduk bersama dan membahas isu ini," kata Gilbert dalam konferensi pers menjelang Pertemuan Regional ILO Asia Pasifik di Singapura, dikutip dari Antara, Selasa (6/12).

"Itulah sebabnya saya selalu berbicara tentang perlindungan sosial universal yang kami anjurkan agar setiap negara bisa menawarkan kepada warganya dalam jumlah paket sosial minimum, yang menurut saya harus mencakup asuransi pengangguran, dan juga mendefinisikan ulang hubungan kerja, khususnya untuk ekonomi berbasis platform," tutur Gilbert.

Lebih lanjut, dia menjelaskan tumbuhnya platform digital dinilai sangat menarik dan merupakan bagian dari arah ekonomi baru yang semakin didorong oleh sektor jasa dan teknologi.

"Dan kita perlu mendorong bahwa itu memberikan fleksibilitas kepada pekerja dan bahkan mungkin keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. Ada banyak hal positif dari platform digital dan berkontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi," tutur Gilbert.

Di Indonesia, kontribusi ekonomi digital diproyeksikan bisa tumbuh hingga 18 persen pada 2030, dibandingkan 4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2020.

Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia lebih unggul dalam hal pertumbuhan ekonomi digitalnya. Hal itu terlihat data Kementerian Perdagangan di mana pada 2020 ketika nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US miliar atau sekitar Rp685,4 triliun.

Sedangkan Malaysia hanya US,4 miliar, Filipina US,5 miliar, Singapura US miliar, dan Vietnam US miliar.

Namun, baru-baru ini sektor digital yang dianggap sangat potensial bagi Indonesia, juga tidak luput dari dampak berkepanjangan pandemi covid-19.

Hal ini terlihat dari beberapa platform digital seperti GoTo dan Ruangguru melakukan PHK massal terhadap ribuan pekerjanya sebagai upaya menutup kerugian di tengah memburuknya situasi pasar global.

[Gambas:Video CNN]

Lancer dari Arad

Stok Pangan Bulog Menipis, Akankah Indonesia Dilanda Krisis?******

Kepala Badan Pangan Nasional(BPN) Arif Prasetyo Adi mengungkapkan cadangan pangan di Bulogdan BUMNPangan sedang kritis.

Ia menjabarkan cadangan bahan pangan yang dimiliki pemerintah saat ini hanya beras, gula pasir, daging kerbau, dan sedikit minyak goreng.

"Untuk cadangan pangan di Bulog dan BUMN pangan ini memang saat ini kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau, ya sedikit di minyak goreng," ujar Arif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (5/12).

Artinya, pemerintah hanya memiliki cadangan sebesar 21 persen dari kebutuhan nasional.

Untuk komoditas pangan lainnya, Bulog hanya memiliki 23.157 ton daging kerbau dan ID Food hanya memiliki 697 ton daging sapi. Pasokan tersebut hanya 40 persen dari kebutuhan bulanan nasional yang sebesar 60 ribu ton.

Sementara, pasokan Bulog dan BUMN Pangan untuk jagung, kedelai, cabai, daging ayam, bawang merah, dan bawang putih, serta telur ayam semuanya tidak mencapai 1 persen.

Padahal kebutuhan bulanan akan komoditas pangan tersebut cukup banyak. Untuk jagung dibutuhkan 1,2 juta ton, telur ayam 458 ribu ton, bawang merah 90 ribu ton, cabai 165 ribu ton, kedelai 247 ribu ton, dan daging ayam membutuhkan 266 ribu ton.

Untuk minyak goreng, pemerintah memiliki hanya 21.125 kl dengan kebutuhan nasional 332 ribu kl per bulan. Stok yang dimiliki ini hanya mampu memenuhi 4 persen kebutuhan nasional.

"Ini adalah tugas Badan Pangan Nasional nanti tentunya bersama BUMN di bidang pangan termasuk Bulog, ID Food, dan PTPN 3. Dalam prosesnya kita juga sudah mempersiapkan dan sudah jadi Perpres 125/2022 tentang cadangan pangan pemerintah yang selama ini kita punya hanya beras, sehingga paralel kita kerjakan stok komoditas lainnya," tutur Arif.

Melihat kondisi tersebut, apakah Indonesia bisa terancam krisis pangan?

Pakar Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) Bayu Krisnamurthi mengatakan krisis pangan terjadi bukan karena cadangan pemerintah yang menipis, melainkan jika banyak orang kelaparan, tidak bisa makan, atau tidak yakin apakah besok bisa makan.

Risiko krisis pangan terjadi jika harga-harga pangan naik tinggi sehingga banyak yang tidak mampu membeli pangan.

Lagi pula, BPN menyatakan cadangan pangan yang menipis merupakan milik pemerintah dan BUMN. Sedangkan cadangan pangan yang utama justru ada di masyarakat yaitu di produsen, distributor, eceran, rumah tangga, dan lainnya.

"Saat ini Indonesia tidak sedang krisis pangan. Peta kerawanan pangan menunjukkan secara umum daerah-daerah di Indonesia aman," ujar Bayu kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/12).

Menurut Bayu, kekhawatiran BPN akan stok pemerintah termasuk di BUMN bukan karena akan terjadi krisis pangan, melainkan karena dua hal.

Pertama, jika terdapat gangguan atau rawan pangan di beberapa daerah yang memang berisiko, pemerintah akan tidak leluasa mengatasinya.

Kedua, jika terjadi kenaikan harga pangan tertentu yang memberatkan kelompok masyarakat atau mendorong terjadinya inflasi pangan, bisa jadi pemerintah akan kesulitan melakukan intervensi.

Bayu menjelaskan menipisnya cadangan pangan pemerintah dan BUMN karena ada gangguan dalam rantai pasok global. Negara-negara membatasi ekspor sehingga ketersediaan pangan di pasar internasional menurun. Ditambah lagi, adanya kenaikan harga energi dan kenaikan harga pupuk.

Menurutnya pemerintah bisa melakukan pengendalian dan stabilitas harga yang baru dengan menggabungkan mekanisme pasar dan pola public service obligation (PSO) anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

PSO merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat disparitas atau perbedaan harga pokok penjualan BUMN atau swasta dengan harga atas produk atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah agar pelayanan produk atau jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat.

"BUMN perlu diarahkan untuk mampu melaksanakan pola tersebut," kata Bayu.

Perlu Pendataan Stok Pangan Mulai dari Level Produksi