pinjol legal dan ilegal

Legenda manusia ikan besar

yok4d slot

Merenda asa membebaskan anak dari pneumonia******

dulu ibu-ibu malas bawa anak ke posyandu, bahkan gak peduli sama imunisasi, sekarang tiap bulan ke posyandu, mau anaknya diberikan PCV lengkap,

Jakarta (ANTARA) - Pagi itu, Pulau Lombok mengawali hari dengan suasana pagi yang teramat sejuk setelah semalam penuh diguyur hujan deras untuk pertama kalinya pada bulan Februari.

Dengan cuaca yang demikian,  wajar bila warga lebih memilih untuk bermalas-malasan di dalam rumah ketimbang menghadapi jalanan yang penuh genangan air dan lumpur.

Namun begitu, tidak demikian dengan para warga yang tinggal di sekitar Posyandu Mawar 1, Desa Kerembong, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB.

Jam belum genap menunjukkan pukul 9 pagi, namun halaman posyandu yang sempit itu sudah padat dengan kerumunan warga, dari tua hingga balita.

Riuh tawa suara para ibu sesekali terdengar bersahutan dengan teriakan tangis anak-anak di salah satu sudut halaman posyandu.

Ya, hari itu memang jadwal bulanan Posyandu Mawar 1 menggelar pemeriksaan umum sekaligus pemberian imunisasi dasar dan pneumonia atau PCV bagi anak-anak.

Ada empat meja yang diletakkan di tiap sudut halaman posyandu untuk difungsikan sebagai pos tindakan, mulai dari pos administrasi, pengecekan, hingga pemberian imunisasi. Sementara tenaga kesehatan yang melakukan tindakan hari itu berasal dari Puskesmas Langko yang berjarak sekira 13 km.

Ketua Kader Posyandu Marsidah mengatakan situasi pagi itu sudah berjalan rutin setiap bulan sejak Desa Kerembong mendapat intervensi dari yayasan swasta Save the Children Indonesia pads tahun 2021.

Sebelum mendapat intervensi, ia bercerita posyandu menjadi tempat yang hampir tidak pernah tersentuh oleh warga desa karena minimnya aktivitas di posyandu, dibarengi dengan rendahnya minat warga pada masalah kesehatan.

Pengakuan Marsidah itu bukan tanpa alasan sebab riset dari yayasan tersebut menemukan Kabupaten Lombok Tengah memang menjadi wilayah termiskin ketujuh di NTB, dengan tingkat kemiskinan sebesar 13 persen pada tahun 2021.

Tingginya angka kemiskinan tersebut berkelindan pula dengan minimnya fasilitas kesehatan sehingga membuat 29 ribu anak di kabupaten tersebut menderita gejala infeksi pernapasan akut, utamanya pneumonia.

Dengan angka yang demikian tinggi, pneumonia menjadi penyebab utama kematian pada bayi dan anak usia di bawah 5 tahun di Kabupaten Lombok Tengah, tidak terkecuali di Desa Kerembong.

Bukan hanya itu, angka tersebut bahkan menempatkan Kabupaten Lombok Tengah menjadi satu dari delapan kabupaten yang menyumbang angka kasus pneumonia pada anak secara signifikan di Provinsi NTB hingga memosisikan provinsi tersebut dalam daftar 10 provinsi dengan jumlah kasus tertinggi se nasional pada tahun 2020. Ikhtiar 1.100 kader posyandu

Bagi mayoritas masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah, termasuk Desa Kerembong, penyakit pneumonia adalah penyakit turunan  sehingga mereka percaya akan sembuh dengan sendirinya.

“Dulu itu, kalau ada warga yang anaknya batuk-batuk gejala pneumonia ngiranyaya faktor keturunan, jadi dibiarinkarena yakin akan sembuh sendiri, sampai sebulan batuk-batuk keras,” kata Marsidah pada Februari lalu.

Pemahaman yang demikian membuat anak penderita pneumonia kerap kali mendapatkan penanganan yang terlambat sehingga sedikit yang dapat diselamatkan.

Kondisi tersebut berangsur-angsur membaik sejak ia dan empat kader Posyandu Mawar 1 mengikuti edukasi dan pelatihan dari yayasan tersebut seputar perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta pentingnya imunisasi PCV lengkap pada anak usia di bawah 5 tahun.

“Tiang(saya) dan kader-kader posyandu lain dapat informasi dulu dari yayasan itu seputar masalah kebersihan, imunisasi, termasuk bahaya pneumonia baru kemudian tiangdikasih pelatihan supaya bisa berbagi dengan benar kepada ibu-ibu di sini,” jelasnya.

Berat sama dipikul ringan sama dijinjing begitulah ia bersama keempat kader Posyandu Mawar 1 berbagi tugas untuk mengabarkan kabar baik mengenai pencegahan dan deteksi dini penyakit mematikan tersebut.

Ada kader yang bertugas untuk menjaga jalinan komunikasi dengan pihak Puskesmas Langko sehingga memudahkan mereka jika sewaktu-waktu mengadakan kegiatan imunisasi PCV.

Sementara beberapa kader posyandu yang lain bertugas mengoordinasi para kepala dusun agar turut membantu menyebarluaskan jadwal kegiatan posyandu ke tiap keluarga.

Pasalnya, koordinasi bersama kepala dusun  memungkinkan jadwal-jadwal imunisasi diumumkan lewat pengeras suara masjid setiap hari selama seminggu menjelang kegiatan tersebut. Bahkan, tidak jarang pengumuman jadwal imunisasi diselipkan dalam khutbah ibadah shalat Jumat.

Tidak berhenti sampai di situ. Berbekal alat bantu peraga seperti kartu bergambar, buku saku, dan poster pemberian yayasan itu, ia dan para kader pun seminggu sekali memberikan kunjungan edukasi ke setiap rumah warga. “Tiangingat dulu ibu-ibu malas bawa anak ke posyandu, bahkan gakpeduli sama imunisasi, sekarang banyak kemajuan karena rajin tiap bulan ke posyandu, mau anaknya diberikan PCV lengkap,” kenangnya. 
Gotong royong Pemerintah dan swasta Dokter sekaligus Kepala Puskesmas Langko, Kabupaten Lombok Tengah, NTB Andri Eka Kurnia mengatakan kolaborasi pihak swasta, seperti Yayasan Save the Children Indonesia sangat membantu pihaknya dalam menekan kasus pneumonia pada anak. Pasalnya, kegiatan yang diinisiasi oleh yayasan itu tidak hanya memberikan edukasi seputar gejala dan penanganan pneumonia, namun juga alat pendukung untuk pemeriksaan. “Sejak ada yayasan itu pada tahun 2021, kami terbantu sekali dalam pendeteksian sekaligus penanganan kasus pneumonia pada anak karena ada percepatan edukasi dan pemberian alat pendukung pemeriksaan,” kata Andri. Berkat edukasi dari 1.100 kader posyandu, masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah kini aktif memeriksakan diri ke layanan kesehatan terdekat jika mengalami batuk dan demam lebih dari 3 hari, khususnya pada anak-anak.

Bukan hanya itu, capaian imunisasi PCV di wilayah tersebut juga meningkat drastis. Pada tahun 2020, sekitar 66 persen anak-anak di Kabupaten Lombok Tengah belum pernah mendapatkan imunisasi PCV. Angka tersebut menurun jauh menjadi hanya sekitar 21,9 persen pada tahun 2023.

Itu artinya, pihaknya memperkirakan ada lebih dari 300 ribu anak usia di bawah 5 tahun di Kabupaten Lombok Tengah yang terselamatkan dari bahaya pneumonia. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan Prima Yosephine Berliana Hutapea 
mengapresiasi uluran tangan yang diberikan oleh yayasan tersebut. Program rintisan milik yayasan swasta tersebut efektif dalam menyentuh tiga pilar penanganan pneumonia, yakni pencegahan (prevent), perlindungan (protect), dan penanganan (diagnose and treatment) di Kabupaten Lombok Tengah.

Program-program milik yayasan swasta, disebutkan, biasanya dilakukan di lokus-lokus tertentu sehingga implementasinya dapat dilakukan menyeluruh sampai ke tingkat paling bawah dan solusi yang diberikan juga sesuai dengan karakteristik masyarakat di wilayah tersebut.

Kemenkes dapat berkolaborasi dengan lebih banyak yayasan swasta guna mempercepat implementasi berbagai program kesehatan yang telah disusun oleh Pemerintah.

Karena setiap anak berhak untuk mendapatkan akses layanan kesehatan demi memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat.
 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Saat seorang otaku bertemu dengan dunia kultivasi

untung138

BRI Insurance salurkan bantuan gizi anak ke yayasan di Cianjur******

Ini wujud tanggung jawab sosial BRI Insurance, khususnya terhadap kebutuhan anak-anak panti asuhan di yayasan dalam proses belajar dan tumbuh kembang mereka untuk masa depannya.

Jakarta (ANTARA) - PT BRI Asuransi Indonesia atau BRI Insurance menyalurkan bantuan asupan gizi dan dukungan belajar kepada tiga yayasan di Cianjur, Jawa Barat.

Bantuan itu disalurkan bersama Komunitas BRINS Touring Club ke Yayasan Al Ikhlaas, Yayasan Ghafururrahim, dan Yayasan Santo Yusup.

“Ini wujud tanggung jawab sosial BRI Insurance, khususnya terhadap kebutuhan anak-anak panti asuhan di yayasan dalam proses belajar dan tumbuh kembang mereka untuk masa depannya,” kata Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Baca juga: BRI Insurance salurkan bantuan untuk anak berkebutuhan khusus

Salah satu perwakilan pihak Yayasan Ghafururrahim Aziz mengatakan bantuan tersebut akan dioptimalkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan berbagai upaya lainnya untuk memperhatikan tumbuh kembang anak-anak di yayasan.

Penyaluran bantuan bersama Komunitas BRINS Touring Club merupakan bentuk upaya perusahaan memfasilitasi pekerja menyalurkan hobi di tengah kesibukan kerja sekaligus memberikan manfaat sosial.

Bantuan tersebut juga sekaligus menjadi rangkaian kegiatan menyambut HUT ke- 35 BRI Insurance pada April mendatang.

Ke depan, BRI Insurance menyatakan akan melakukan pemerataan kegiatan sosial kepada masyarakat dan lingkungan untuk memberikan dampak yang berkelanjutan.

Baca juga: BRI Insurance rilis fitur Claim Tracking untuk pantau klaim kendaraan

Sebelumnya, BRI Insurance mencetak premi bruto sebesar Rp3,3 triliun pada 2023, tumbuh 26,60 persen year-on-year(yoy) dari capaian 2022 sebesar Rp2,60 triliun.

Sebagai upaya menciptakan portofolio bisnis yang tumbuh sehat dan berkelanjutan, pada 2024 ini BRI Insurance mengusung tema tahunan, yaitu Strengthening Interconnected Business to Drive Sustainability with Business Diversification and Partnership.

Dengan itu, perusahaan menargetkan peningkatan kinerja melalui kolaborasi yang baik di BRI Group maupun mitra bisnis lainnya dalam upaya meningkatkan customer engagementyang mampu menghasilkan nilai dan manfaat dari BRI Insurance.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Xianchi

naga26

Korsel mulai beri sanksi atas aksi mogok "ilegal" para dokter magang******

Seoul (ANTARA) - Menteri Kesehatan Korea Selatan Cho Kyoo-hong mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk mulai menjatuhkan sanksi terhadap aksi mogok kerja "ilegal" yang dilakukan oleh dokter magang yang melanggar perintah untuk kembali bekerja, Senin.

Sekitar 9.000 dokter magang bertahan untuk tidak bekerja di rumah sakit umum selama 14 hari berturut-turut pada Senin, memprotes rencana penambahan 2.000 kursi sekolah kedokteran mulai tahun depan, dari saat ini 3.058 kursi.

“Pemerintah tetap kukuh pada prinsipnya melawan tindakan kolektif ilegal yang dilakukan oleh para dokter magang,” kata Cho pada pertemuan tanggapan pemerintah.

“Mulai Senin, otoritas kesehatan akan memulai penyelidikan di tempat untuk menentukan apakah dokter magang telah kembali bekerja dan mengambil tindakan berdasarkan hukum dan prinsip, tanpa pengecualian, jika mereka belum kembali bekerja,” tambahnya.

Pejabat kementerian mengatakan mereka juga memulai prosedur untuk menangguhkan izin sekitar 7.000 dokter magang, dan menambahkan bahwa hukuman tersebut “tidak dapat dibatalkan.”

Dokter magang dan residen, yang memainkan peran penting dalam membantu operasi dan layanan darurat di rumah sakit umum besar, terus melakukan aksi mogok kolektif, yang menyebabkan pembatalan massal dan penundaan operasi serta perawatan medis darurat.

Pemerintah Korsel memberi waktu kepada para dokter yang melakukan protes hingga Kamis lalu untuk kembali bekerja, dan memperingatkan mereka bahwa ketidakpatuhan dapat mengakibatkan tindakan hukuman, termasuk hukuman pidana atau pencabutan izin dokter mereka.

Sejauh ini, peringatan tersebut tidak membuat para dokter kembali bekerja.

“Pemerintah bermaksud melakukan penyelidikan di lapangan untuk menemukan pelanggaran, yang akan diikuti dengan tanggapan berdasarkan hukum dan prinsip,” kata Wakil Menteri Kesehatan Kedua Park Min-soo kepada wartawan.

“Tanggapan terhadap pejabat penting yang bertanggung jawab atas tindakan kolektif yang menyebabkan kekacauan di sektor medis akan dilaksanakan dengan tegas dan segera,” ujar dia.

Min-soo mengulangi peringatan bahwa izin dokter peserta pelatihan dapat ditangguhkan setidaknya selama tiga bulan jika mereka gagal mematuhinya.

Hingga Kamis lalu, 8.945 dokter peserta pelatihan telah meninggalkan tempat kerja mereka dan 565 orang telah kembali bekerja, kata Park.

Dokter dapat dikenakan penangguhan izin medisnya hingga satu tahun, atau dapat menghadapi hukuman tiga tahun penjara atau denda sebesar 30 juta won (Rp353 juta), akibat tidak mematuhi perintah tersebut.

Sumber: Yonhap

Baca juga: Dokter Korsel akan unjuk rasa massal buntut tambahan kuota kedokteran
Baca juga: Polisi gerebek kantor ikatan dokter Korsel karena pemogokan

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Kehidupan Biasa Kematian

slot gacor mudah jp

Legislator dukung DKI perbanyak pengadaan embung untuk tekan banjir******

Kalau menurut saya sih sumur resapan itu enggak efektif. Lebih baik  perbanyak  embung

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta  Simon Lamakadu mendukung kebijakan pemerintah provinsi memperbanyak pengadaan embung (danau kecil) dibanding sumur resapan untuk  menekan banjir yang kerap terjadi setiap kali musim hujan datang.

"Kalau menurut saya sih sumur resapan itu enggak efektif. Lebih baik  perbanyak  embung," kata Simon kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Simon menilai  tanah di Jakarta sudah terlalu jenuh sehingga sumur resapan tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai penyerap air tatkala terjadi banjir.

Terlebih, di lapangan keberadaan sumur resapan membuat akses keluar masuk kendaraan menjadi sulit.

Maka dari itu, dia berharap Pemprov DKI Jakarta bisa memperbanyak membangun embung terutama di daerah-daerah yang selama ini rawan terjadi  banjir.

"Seperti saya lihat misalnya embung di Jakpus di depan ITC Cempaka Mas itu cukup efektif menampung air dari Jalan Letjen Suprapto," tambahnya.

Sementara, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Shinta Yosefina turut mengingatkan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta segera mengeruk sedimen atau endapan lumpur di sejumlah saluran air.

Dia meminta hal itu sebagai upaya meminimalkan terjadinya banjir akibat luapan air yang tak mampu tertampung ketika musim hujan tiba.

“Kalau yang saya lihat masih banyak sedimen lumpur yang belum dikeruk, dan juga banyak waduk yang tahun kemarin bahkan tahun ini belum ada pengerjaan, padahal itu sangat bermanfaat sekali untuk menampung air,” ujar Shinta.

Sebelumnya, ramai di media sosial X mengenai sumur resapan yang ditutup dengan aspal di beberapa wilayah seperti di Jalan Lebak Bulus III, Karang Tengah, hingga Jalan Agraria, Jakarta Selatan.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut ada beberapa konsep untuk penanggulangan banjir di Jakarta, salah satunya membangun embung (waduk kecil).

Embung Jagakarsa di Jakarta Selatan menjadi salah satu upaya untuk mengatasi genangan dan pengendalian banjir.

Adapun area embung Jagakarsa mempunyai luas sekitar 8.000 meter persegi yang dapat menampung 17.000 kubik air.
Baca juga: Penanaman pohon di Embung Jagakarsa diharapkan mampu kurangi polusi
Baca juga: Heru sebut normalisasi kali Ciliwung tetap dilanjutkan secara bertahap
Baca juga: Heru bersama Kadin DKI tanam pohon dan tebar benih ikan di Jagakarsa

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Permainan emas kripton di dunia lain masih belum bisa dihentikan

keuntungan pakai kredivo

Mendagri minta seluruh gubernur sigap wujudkan pangan murah******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian minta ke seluruh gubernur  agar bergerak cepat melakukan pengendalian pangan sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Buat kepala daerah, kami minta setelah rapat koordinasi ini dan kembali ke daerah, para Gubernur bisa mengendalikan rapat untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing sesuai dengan permasalahan masing masing di wilayah,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin.

Tito meminta para gubernur amankan harga pangan,  usai mengikuti rapat koordinasi yang diinisiasi oleh Badan Pangan Pangan Nasional (Bapanas), langsung melalukan rapat koordinasi dalam pengendalian pangan, sehingga bisa menekan inflasi yang ditargetkan bisa mencapai 2,5 persen di 2024.

Baca juga: Mendagri sebut impor jadi alasan harga beras Singapura murah

“Yang intinya masyarakat tersedia barang pokok penting, yang kedua harganya juga dapat terjangkau, tujuannya itu apa ? supaya masyarakat tenang,” ucap Tito.

Ia menyebut gubernur sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sehingga harus bergerak cepat dalam memastikan ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Hal serupa juga ditekankan ke pada bupati dan wali kota se-Indonesia agar juga melakukan pengendalian pangan dengan berkoordinasi dengan sejumlah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah masing-masing.

“Rekan-rekan bupati dan wali kota juga silahkan koordinasi dengan forkopimda, dengan pengusaha semuanya,” Tutur Tito.

“Di situasi politik yang cukup sensitif seperti sekarang ini, masalah pangan, masalah ekonomi juga menjadi hal yang penting, kita harus kendalikan agar masyarakat kita juga tenang, mereka saudara saudara kita umat Muslim bisa merayakan, melaksanakan ibadah Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dengan baik, lancar semua, Indonesia juga tetap aman,” kata Tito.

Baca juga: Mendagri minta kepala daerah antisipasi inflasi menjelang Ramadhan

Badan Pangan Nasional menggelar rapat koordinasi bersama lintas kementerian dan lembaga serta pengusaha di bidang pangan untuk mewujudkan pangan yang terjangkau bagi masyarakat menjelang HBKN Idul Fitri 1445 Hijriah.

Rapat secara hybrid tersebut dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri sejumlah perwakilan Kemendag, Kemenkeu, Kemenhub, Kementan, Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian, Kepala Bulog, Kepala BPS, Kabareskrim Polri, Gubernur BI, Ombudsman, gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia, sejumlah pengusaha dan asosiasi di bidang pangan dan pihak terkait lainnya.

“Yang intinya masyarakat tersedia barang pokok penting, yang kedua harganya juga dapat terjangkau, tujuannya itu apa? supaya masyarakat tenang,”

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Perampok Ruang dan Waktu

judi slot garuda999

Haiti berlakukan status darurat setelah geng bersenjata serbu penjara******

Moskow (ANTARA) - Sedikitnya 10 orang tewas akibat pelarian massal dari penjara terbesar Haiti yang terletak di Port-au-Prince, yang mendorong pemerintah setempat memberlakukan status darurat 72 jam dan jam malam.

Mengutip laporan media setempat Haiti pada Senin, dikabarkan bahwa gerombolan bersenjata menyerbu penjara terbesar di Haiti itu pada Minggu (3/3) pagi dan sedikitnya 3.600 narapidana telah berhasil melarikan diri.

Media setempat juga melaporkan satu penjara lainnya, yang lebih kecil, juga diserbu geng bersenjata lainnya.

Jumlah korban tewas kemungkinan akan bertambah, meskipun pemerintah setempat belum mengonfirmasi apapun mengenai situasi tersebut, demikian kantor berita Spanyol EFE melaporkan.

Polisi telah diperintahkan untuk menggunakan segala cara yang legal untuk menegakkan jam malam yang diberlakukan oleh pihak berwenang.

Haiti telah lama berada dalam krisis politik dan sosial yang meningkat setelah pembunuhan Presiden Jovenel Moise pada 7 Juli 2021.

Negara tersebut mengalami peningkatan aktivitas kelompok kriminal yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara situasi kemanusiaan di sana semakin memburuk akibat bencana alam seperti banjir besar, hujan lebat dan gempa bumi.

Baca juga: PBB: Lima negara tawarkan personel bantu Haiti perangi kekerasan geng
Baca juga: PBB: 1.100 lebih orang tewas atau luka dalam kekerasan geng di Haiti

Sumber: Sputnik

Penerjemah: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024