link slot 100

Bintang besar di dunia seni bela diri

Alasan Partai Prima Tak Bisa Ikut Pemilu 2024******

Upaya Partai Primauntuk menjadi peserta Pemilu 2024 sempat menjadi sorotan publik. Isu penundaan Pemilu 2024 ikut mencuat dari salah satu hasil putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Setelah berbagai upaya dilakukan, Partai Prima kembali menjalani tahapan verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kendati demikian, Partai Prima lagi-lagi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk mengikuti Pemilu 2024. KPU menyatakan Partai Prima tak memenuhi syarat keanggotaan partai.

Hasil verifikasi yang dilakukan KPU terhadap keanggotaan Partai Prima sudah terbit sejak Minggu (16/4) lalu.

Awalnya, Partai Prima pernah mengikuti tahapan verifikasi bersama partai-partai lainnya. Kala itu, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU.

Partai Prima lantas menggugat ke Bawaslu. Hasilnya, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan lagi kepada Partai Prima.

Tetapi KPU tak menggubris. Hal itu membuat Partai Prima mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat.

PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima. Karenanya, KPU diperintahkan untuk menghentikan tahapan pemilu yang sedang berjalan. Keputusan itu dapat berimplikasi pada penundaan pemilu yang telah dijadwalkan tahun 2024 mendatang.

KPU kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Banding KPU pun dikabulkan, sehingga putusan PN Jakarta Pusat batal. Tahapan pemilu juga kembali dilanjutkan.

Namun, Partai Prima tetap harus diberikan kesempatan lagi untuk diverifikasi. Setelahnya, KPU kembali menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat untuk ikut Pemilu 2024.

Menanggapi keputusan KPU itu, Partai Prima menyebut bakal mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo. Dia merasa dicurangi KPU dalam proses verifikasi.

"Kami akan melakukan kasasi dan sedang mempertimbangkan laporan ke DKPP," ujar Jabo pada jumpa pers di Kantor DPP Prima, Jakarta, Selasa (18/4).

Jabo menjelaskan Partai Prima akan mengajukan kasasi penundaan pemilu setelah Idulfitri. Pihaknya bakal beraksi setelah kantor-kantor pemerintah kembali aktif.

"Kita langsung akan melakukan gerakan-gerakan melaksanakan langkah-langkah untuk tersebut, baik kasasi, laporan ke DKPP, maupun ke lembaga lain," jelas dia.

Dinasti Kaisar Qianyuan

Mudik Naik Kereta Api, Berapa Biaya Kelebihan Bagasinya?******

Kelebihan bagasi penumpang kereta apibisa terjadi saat mudik. Terlebih, pemudik kerap membawa oleh-oleh saat pergi maupun kembali dari kampung halaman.

Bagi pemudik, biaya kelebihan bagasi perlu diperhatikan. 

Lantas, berapa biaya kelebihan bagasi saat naik kereta api?

"Bagasi yang melebihi berat dan/atau ukuran sebagaimana dimaksud, sampai dengan setinggi-tingginya 40 kg atau dengan volume 200 dm3 (dengan dimensi maksimal 70 cm x 48 cm x 60 cm), diperbolehkan dibawa dengan dikenakan bea kelebihan bagasi atau membeli tempat duduk ekstra," ujar Eva dalam keterangan resmi, Jumat (21/4).

Ia merinci biaya tambahan atas bagasi yaitu untuk kelas eksekutif Rp10 ribu per kg, kelas bisnis Rp6.000 per kg dan kelas ekonomi Rp2.000 per kg.

Selain itu pelanggan KA tidak boleh membawa barang-barang tertentu di dalam bagasi kereta api, di antaranya barang yang mudah terbakar, senjata api/ senjata tajam, narkotika, obat-obatan terlarang dan zat aditif lainnya, benda atau barang yang berbau menyengat serta hewan peliharaan.

"Pelanggan KA yang akan bepergian menggunakan jasa layanan KAI juga diimbau agar datang lebih awal ke stasiun pemberangkatan minimal 1 jam sebelum keberangkatan KA-nya,"ujarnya.

Hingga kini, KAI telah menjual hampir 2,5 juta untuk keberangkatan pada masa angkutan Lebaran 2023.

Mengutip data KAI yang dihimpun hingga Jumat (21/4) pagi pukul 07.00 WIB, tiket kereta jarak jauh terjual 2.492.562 tiket atau 81 persen dari total keseluruhan yang disediakan yaitu 3.065.404 tiket.

[Gambas:Video CNN]

Satu qi sudah cukup untuk mengeringkan

Harga Emas Terjungkal ke Rp1,054 Juta per Gram******

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,054 juta per gram pada Selasa (18/4). Harga emas Antam per gram ini terjungkal Rp12 ribu dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) anjlok Rp12 ribu dari Rp960 ribu per gram ke Rp948 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp577 ribu, 2 gram Rp2,04 juta, 3 gram Rp3,04 juta, 5 gram Rp5,04 juta, 10 gram Rp10,03 juta, 25 gram Rp24,96 juta, dan 50 gram Rp49,84 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX naik 0,09 persen menjadi US.008,8 per troy ons. Sedangkan harga emas di perdagangan spot plus 0,07 persen ke US.996,6 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memprediksi harga emas bakal merosot hari ini. Penyebabnya adalah kenaikan imbal hasil obligasi AS dan dolar AS.

"Keduanya (dolar dan imbal hasil obligasi AS) menguat setelah data manufaktur New York, AS yang lebih kuat mendorong meningkatnya ekspektasi pada tingkat suku bunga The Fed," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang supportUS.975 per troy ons dan resistanceUS.015 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Keturunan langsung dari masa sulit

3 Kunci Mudik Lancar ala Menteri Basuki******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljonomembeberkan 3 kunci mudik lancar pada Lebaran 2023, mulai dari diskon tol dan tarif tiket pesawat hingga ketertiban pemudik.

Pertama,Basuki menyinggung ketersediaan dan kesiapan infrastruktur mudik, seperti jalan, bandara, jalan rel, dan pelabuhan atau dermaga penyeberangan. Menurutnya, ini adalah hal dasar yang menentukan kelancaran pemudik.

Basuki menyebut indikator utama keberhasilan prasarana transportasi adalah safer, faster,dan cheaper.Ia menegaskan indikator itu terpenuhi dengan menyiapkan jalan nasional, 70 ruas tol operasional, serta 11 ruas tol fungsional di Pulau Jawa dan 4 jalan tol di Pulau Sumatra.

Selain itu, Basuki juga menyinggung soal penambahan berbagai layanan rest areapada ruas tol, memperbaiki jalan nasional, hingga pelebaran atau penambahan lajur ruas jalan tol. Ia menegaskan hal tersebut ikut menentukan kelancaran pemudik.

Kedua,Basuki menyoroti regulasi dan manajemen mudik, seperti kebijakan cuti bersama, hingga diskon tarif tol atau tiket pesawat. Tak kalah penting, manajemen lalu lintas oleh kepolisian melalui penerapan one-way, contra flow,ganjil-genap, hingga pembatasan pengangkutan logistik oleh truk atau kontainer selama masa mudik juga menjadi kunci penting.

"Misalnya untuk ruas tol fungsional Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) diterapkan traffic manajement oleh pihak Korlantas berupa pengaturan jam buka-tutup ruas tol hanya pada saat terang," tutur Basuki.

Ketiga,Basuki menegaskan faktor kesiapan dan perilaku masyarakat dalam perjalanan mudik yang ikut menentukan mudik aman dan nyaman. Dengan begitu, ia mengingatkan pemudik tertib dan disiplin menaati aturan yang berlaku serta mengikuti petunjuk petugas di lapangan.

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan Cannon Fodder

Posko Mudik BPJS Kesehatan Hadirkan Ahli Pijat dan Pojok Mobile JKN******

BPJS Kesehatan menyediakan lima posko mudik pada Lebaran 2023, masing-masing di Terminal Pulo Gebang Jakarta, Rest Area Tol Cikampek KM 57, Rest Area Tol Ungaran KM 429, Terminal Purabaya Sidoarjo, dan Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, serta satu posko arus balik yang berlokasi di Rest Area 319 B Pemalang.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menyatakan, Posko Mudik BPJS Kesehatan tersedia mulai 18-21 April 2023, sedangkan Posko Balik BPJS Kesehatan pada 25-27 April 2023. Di posko mudik, secara khusus BPJS Kesehatan berkolaborasi dengan tuna netra demi mengoptimalkan layanan bagi pemudik.

"Kami menggandeng ahli pijat tuna netra yang dihadirkan untuk membantu pemudik memanfaatkan sarana relaksasi di Posko Mudik BPJS Kesehatan. Ini juga sebagai upaya kontribusi kami dalam pemberdayaan peran penyandang disabilitas pada masyarakat," kata Ghufron dalam peresmian Posko Mudik BPJS Kesehatan di Terminal Bus Pulo Gebang, Jakarta Timur, Selasa (18/04).

"Kita ingin di libur Lebaran tahun 2023 peserta bisa tetap mudik nyaman bersama BPJS Kesehatan. Oleh karena itu BPJS Kesehatan ingin memberikan mutu layanan yang lebih baik salah satunya dengan menyediakan posko," kata Ghufron.

Selain beristirahat dan mendapatkan pengetahuan terkait Program JKN, pemudik yang mengunjungi Posko Mudik BPJS Kesehatan juga bisa memperoleh layanan lain, seperti konsultasi dan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, hingga tindakan sederhana yang bersifat darurat serta rujukan apabila diperlukan.

Ghufron menambahkan, BPJS Kesehatan juga menyediakan ambulans yang dapat digunakan untuk mengantar pemudik yang harus menerima layanan lanjutan ke rumah sakit. Saat berbuka puasa, pemudik bisa menikmati takjil gratis yang disediakan di posko.

Beroperasi selama 24 jam, ada tiga tim yang bergantian bertugas setiap delapan jam. Masing-masing tim terdiri atas dua orang petugas BPJS Kesehatan, satu orang dokter, dua orang paramedis, dan satu pengemudi ambulans

"Seluruh pelayanan dan fasilitas di Posko Mudik BPJS Kesehatan ini bisa dinikmati secara gratis, sehingga pemudik tak perlu sungkan memanfaatkannya," ujarnya.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, YB Satya Sananugraha menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif BPJS Kesehatan mengakomodir kebutuhan pemudik.

"Saya berharap posko ini dapat turut andil memberikan manfaat dan kenyamanan dari pemudik. Terlebih dengan turut serta menggandeng penyandang disabilitas, hal ini juga mendukung upaya pemerintah yang tengah berkomitmen kuat untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan memfasilitasi penyandang disabilitas," kata Satya.

Satya memprediksi, terjadi peningkatan pemudik sekitar 45 persen, dari 86 juta di tahun 2022 menjadi 123 juta pada 2023. Untuk itu, masyarakat diharapkan ikut andil menjaga keamanan dan kenyamanan arus mudik, termasuk instansi atau lembaga seperti BPJS Kesehatan.

Jiwa prajurit menyembunyikan bagian depan

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]