petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

emas 7 slot login

akulaku kredit 666Jutaan kata 644878Orang-orang telah membaca serialisasi

《emas 7 slot login》

"Hilirisasi" masih jadi kata andalan Gibran di debat keempat Pilpres******

"Hilirisasi" masih jadi kata andalan Gibran di debat keempat Pilpres
Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) bereaksi saat mendengarkan cawapres lain menyampaikan pandangannya pada Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). ANTARA FOTO//M Risyal Hidayat/rwa.
"Intinya perusahaan-perusahaan besar bisa menggandeng UMKM lokal, pengusaha lokal. Jadi mereka tidak besar sendiri tapi ikut membesarkan warga lokal, pengusaha lokal, dan UMKM,"
Jakarta (ANTARA) - Kata "hilirisasi" masih menjadi kata andalan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam Debat keempat Pilpres 2024 di JCC, Jakarta, Minggu.

Pada debat sebelumnya, atau debat kedua Pilpres pada 22 Desember 2023 lalu, Gibran juga cukup sering menyebut kata "hilirisasi".

Sepanjang debat keempat Pilpres 2024 ini, ANTARA mencatat Gibran mengucapkan kata “hilirisasi” sebanyak 12 kali di dalam debat yang mempertemukan cawapres itu.

Selanjutnya, Gibran juga cukup sering menyebutkan kata "pupuk", UMKM hingga mengenalkan istilah "mekanisasi" dalam sektor pertanian.

Walikota Surakarta itu paling sering menyebutkan kata "hilirisasi" pada segmen penyampaian visi dan misi dan pernyataan penutup dalam acara debat cawapres, yakni masing-masing sebanyak lima kali.

Ia menyampaikan hilirisasi yang direncanakan tidak terbatas pada sektor tambang, tapi akan diperluas cakupannya ke sektor pertanian, maritim, dan digital.

Sesuai dengan tema debat, yakni energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat, Gibran juga cukup sering mengatakan kata "pupuk" sebanyak sembilan kali.

Gibran menilai ketersediaan pupuk penting dalam rangka meningkatkan produktivitas petani untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Selanjutnya, ada "UMKM" disebutkan enam kali yang dia nilai penting untuk dibesarkan sebagai salah satu bentuk menjalankan Permen Investasi nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.

"Intinya perusahaan-perusahaan besar bisa menggandeng UMKM lokal, pengusaha lokal. Jadi mereka tidak besar sendiri tapi ikut membesarkan warga lokal, pengusaha lokal, dan UMKM," ujar Gibran saat segmen kedua debat keempat Pilpres 2024 tadi malam (Minggu, 21/1).

Lalu "nikel", "redistribusi tanah", dan "energi hijau" juga disebutkan sebanyak enam kali di sepanjang acara debat Pilpres 2024 itu.

Hal menarik lainnya dari debat keempat itu adalah saat Gibran melontarkan pertanyaan ke cawapres nomor urut 3 Mahfud MD soal "greenflation" pada segmen keempat debat. Mahfud menilai pertanyaan itu tidak layak dijawab karena penanya juga tidak menjelaskan soal inflasi hijau.

Untuk diketahui, greenflation atau inflasi hijau merupakan singkatan dari dua kata yakni green (hijau) dan inflation (inflasi) yang artinya kenaikan harga bahan baku dan energi sebagai bagian dari transisi menuju penggunaan energi ramah lingkungan.

Dalam kesempatan itu, Gibran juga menyampaikan sejumlah istilah asing di beberapa pernyataannya meski tidak sebanyak kata "hilirisasi", antara lain istilah “green jobs" sebagai peluang kerja ramah lingkungan masa depan, "mekanisasi" petani di antaranya termasuk "smart farming".

Berikut adalah tabel dari 10 besar kata atau subtema yang paling sering diucapkan Gibran di debat keempat:
NoKata/subtemaJumlah
1.Hilirisasi12
2.Pupuk9
3.UMKM6
4.Energi hijau6
5Nikel6
6.Redistribusi Tanah6
7.Mekanisasi5
8.Green Jobs3
9.Kebijakan Satu Peta3
10.Perlindungan Masyarakat Adat3


Dalam debat Pilpres itu, Gibran menyampaikan jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, dan UMKM bisa dikawal maka akan terbuka sebanyak 19 juta lapangan kerja, 5 juta diantaranya adalah "Green Jobs".

"Green jobs adalah peluang kerja di bidang pelestarian lingkungan. Green jobs adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan," tuturnya.

Sementara "mekanisasi", Gibran berupaya untuk mendorong produktivitas petani dengan melibatkan generasi muda melalui smart farming (pertanian pintar) dengan menggunakan IoT (Internet of Things) untuk melihat pH (derajat keasaman) tanah, kesuburan tanah, hingga penggunaan drone (pesawat nirawak) untuk menyemprot pestisida.

Sementara itu, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengucapkan kata "hilirisasi" sebanyak empat kali dalam acara debat pilpres itu. Sedangkan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD tidak terucap kata "hilirisasi".

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres. 

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Khofifah: Nanti malam saya kirim surat nonaktif ke PBNU******

Khofifah: Nanti malam saya kirim surat nonaktif ke PBNU
Khofifah Indar Parawansa saat ditemui di acara Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (20/1/2024). ANTARA/Ilham Kausar/pri.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2022-2027 Khofifah Indar Parawansa akan nonaktif dari kepengurusan organisasi tersebut. "Nanti malam saya akan menyampaikan surat kepada PBNU untuk nonaktif," katanya saat ditemui di acara Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Sabtu. Khofifah menjelaskan alasan dirinya ​​​​​​nonaktif
karena masuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. "Besok Insyaallah baru masuk TKN," katanya. Ketika ditanya soal imbauan kepada warga NU untuk memilih pasangan Prabowo-Gibran, dirinya menegaskan tidak ada imbauan kepada warga NU. "Kalau imbauan enggaklah karena organisasi itu kan gak punya hak pilih, yang punya hak pilih warganya," katanya.

Baca juga: Ratusan ribu anggota Muslimat NU ramaikan harlah ke-78 di GBK

Khofifah Indar Parawansa telah mengumumkan dirinya mengarahkan dukungan politiknya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024. Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan, Khofifah Indar Parawansa harus nonaktif dari Ketum PP Muslimat Nahdlatul Ulama, jika secara resmi telah terdaftar dalam TKN Prabowo-Gibran. "Kalau sekarang beliau mengumumkan bahwa beliau menjadi juru kampanye, nah kita lihat kalau sudah resmi masuk di dalam tim kampanye, ya beliau harus nonaktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat," ujar Yahya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/1).

Baca juga: Dishub DKI juga siapkan rekayasa lalu lintas untuk Harlah NU Menurut Gus Yahya, tak hanya Khofifah, para ketua cabang dan wilayah yang terlibat dalam pencalonan legislatif juga harus mengundurkan diri dari jabatannya dan harus diganti orang lain. "Ada sejumlah ketua wilayah dan ketua cabang yang mencalonkan diri, baik sebagai calon anggota DPR di berbagai tingkatan dari berbagai partai, macam-macam partainya, mereka harus mengundurkan diri dan harus diganti," katanya. Secara lembaga, kata dia, keorganisasian NU tidak terlibat di dalam kampanye atau dukung-mendukung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres). Namun secara pribadi, NU secara organisasi tidak berhak menghalangi. "Pribadi-pribadi tentu kita tidak berhak menghalangi, siapapun itu. Parameternya sudah saya jelaskan tadi tentang bagaimana keterkaitan antara keterlibatan pribadi dengan organisasi. Tapi NU secara kelembagaan jelas tidak terlibat," katanya

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:pinjaman online cicilan 12 bulan 2022

Perbarui waktu:2024-07-09

Daftar bab terbaru
situs slot gampang dapat scatter
kredit kredivo adalah
zeus maxwin pola gacor olympus
keahlian yang menghasilkan uang
web slot gacor hari ini
situs slot gacor terpercaya
dewaslot88
omega slot
tafsir mimpi menangkap ikan mas togel
Daftar isi semua bab
Bab 1 cukongbet
Bab 2 erek erek 95 2d
Bab 3 slot paling gacor member baru
Bab 4 super dana legal atau ilegal
Bab 5 dadunations
Bab 6 unik777 slot
Bab 7 bisnis dapat uang cepat
Bab 8 slot2000
Bab 9 raja89 slot
Bab 10 slot selalu gacor
Bab 11 judi slot gacor 2022
Bab 12 360kredi ilegal atau legal
Bab 13 terbaru slot
Bab 14 akun slot gacor malam ini
Bab 15 samudra 123 slot
Bab 16 gratis ongkir shopee hari ini
Bab 17 sydney angka jitu hari ini
Bab 18 cara bayar kredivo lewat shopee
Bab 19 bo tergacor hari ini
Bab 20 kredit hp pakai dana
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5861bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Kehidupan Biasa Kematian

baris slot
Jakpro ungkap Formula E diundur ke 2025 karena Pemilu
Project Director Jakarta EPrix 2023 Ivan Cahya Permana di Balai Kota, Jakarta, Rabu (28/2/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.
Jakarta (ANTARA) - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengungkapkan penyelenggaraan balapan listrik Formula E diundur ke 2025 atau tahun depan karena masih berfokus pada pelaksanaan Pemilu 2024.

"Diundur tahun depan, jadi tahun ini kita tidak ikut karena pemilu," kata Project Director Jakarta EPrix 2023 Ivan Cahya Permana kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Rabu.

Ivan menegaskan pengunduran ini sudah mutlak kepastiannya yang telah diputuskan sebelum pemilu bersama pemegang lisensi balapan mobil listrik Formula E Operation (FEO).

Adapun terkait biaya komitmen (commitment fee), pihaknya menyatakan siap mengikuti kesepakatan kontrak yang sudah ada dan dijanjikan.

"Kita mengikuti apa yang ada saja, kan commitment fee sudah ada kontraknya kita ikuti," ujarnya.

Ivan menambahkan, pihak Jakpro akan memberikan pengumuman khusus terkait berapa hari penyelenggaraan Formula E akan diadakan di Indonesia nantinya.

"Nanti itu ada pengumuman khusus kalau sudah yakin," tambahnya.

Kota Jakarta tidak masuk dalam kalender Kejuaraan Dunia Formula E ABB FIA musim mendatang karena bersamaan waktunya dengan masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dilansir dari keterangan resmi Formula E, kota Jakarta dicoret dari kalender balapan musim kesepuluh itu karena pada balapan yang direncanakan digelar pada 8 Juni 2024 di Sirkuit Internasional E-Prix Ancol tersebut bertabrakan dengan masa Pemilu 2024.

Adapun kontrak antara FEO dan JakPro itu berdurasi tiga tahun sejak 2022 hingga 2024 sehingga jika dibatalkan atau diundur maka akan menyalahi kesepakatan dan tercatat sebagai pelanggaran.

Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD DKI M Taufik Zoelkifli menegaskan balap mobil listrik internasional, Formula E 2024 semestinya tetap diselenggarakan di Jakarta karena sudah ada kontrak kerja sama bisnis di antara pihak terkait.

Karena itu, dia meminta PT Jakarta Propertindo (Perseroda) memperdalam komunikasi terkait Formula E karena bersamaan dengan masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Anak usaha Jakpro targetkan bangun SJUT sepanjang 84,5 km hingga 2025
Baca juga: Jakpro tetap jadi penyelenggara Formula E pada 2023
​​​​​

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2024

Infinity: Dari Mata Sharingan hingga Mata Samsara

wslot888
Mahfud: Penertiban birokrat dan aparat solusi masalah agraria
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. ANTARA FOTO//M Risyal Hidayat/tom.
Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md meyakini penertiban birokrat dan aparat penegak hukum sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah agraria di Indonesia.

"Kalau ditanyakan apa yang harus kita lakukan, strateginya adalah penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum," kata Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu.

Menurut dia penerapan aturan saja tidak cukup, yang terpenting adalah siapa yang menjadi pimpinan tertinggi, karena pemegang jabatan tertinggi tersebut yang akan mempunyai kewenangan untuk memerintahkan para birokrat dan aparat penegak hukum tersebut.

"Karena kalau jawabannya laksanakan aturan itu normatif. Nanti kalau aparat penegak hukum itu hanya orang paling atas yang bisa memerintahkan, siapa pimpinan penegak hukum itu," ujarnya.

Mahfud juga mengatakan aturan yang ada sudah cukup baik, namun masih ada oknum yang tidak mau melaksanakan aturan tersebut.

"Ada orang yang mengatakan aturannya kan sudah ada, tinggal laksanakan. Enggak semudah itu, justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Akalnya banyak sekali," tuturnya.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Baca juga: Gibran utarakan pentingnya bangun rasa kepemilikan warga desa
Baca juga: Muhaimin jelaskan manfaat reformasi agraria untuk hadapi krisis iklim

Pewarta: Fianda Sofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Pakar pribadi si cantik sekolah

situs judi slot terlengkap dan terpercaya
Liga Arab akan adakan pertemuan darurat bahas perang Gaza
Arsip foto - Asap mengepul dari bangunan yang rusak di Jalur Gaza utara dilihat dari Israel selatan, 4 Januari 2024. ANTARA/Xinhua/Gil Cohen Magen/pri.
Istanbul (ANTARA) - Liga Arab akan mengadakan pertemuan darurat antara duta besar negara-negara anggotanya pada pekan depan untuk membahas perkembangan perang yang sedang berlangsung di Gaza, kata utusan Palestina pada Jumat (19/1).

Dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh kantor berita resmi Mesir, perwakilan tetap Palestina untuk Liga Arab, Mohannad Aklouk, mengatakan sidang luar biasa itu akan diadakan pada Senin mendatang di markas besar Liga Arab di Kairo.

Ia juga mengatakan permintaan tersebut dibuat oleh Palestina dan didukung oleh banyak negara Arab.

Selain membahas perang di Gaza, pertemuan darurat ini juga akan membahas kejahatan Israel di Tepi Barat yang diduduki dan penghancuran infrastruktur secara sistematis yang dilakukan Israel di kamp-kamp pengungsi Palestina di Tepi Barat.

Aklouk menyampaikan harapan supaya pertemuan tersebut menghasilkan tindakan politik, hukum, diplomatik, dan ekonomi untuk melawan kejahatan Israel, yang dapat dilakukan atau didukung oleh negara-negara anggota Liga Arab.

Israel telah melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di Jalur Gaza sebagai balasan serangan lintas batas oleh Hamas, yang diklaim menewaskan 1.200 orang di Israel.

Setidaknya 24.762 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan 62.108 orang terluka, menurut otoritas kesehatan Palestina.

Serangan Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah krisis makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong itu rusak atau hancur, menurut PBB.

Baca juga: Israel: Perang intensif di Gaza akan "segera diakhiri"
Baca juga: Palestina berharap ICJ dapat hentikan serangan brutal Israel
Baca juga: ASEAN: Pemimpin dunia harus gunakan pengaruhnya hentikan perang Gaza

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Shofi Ayudiana
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Pencuri besar

situs daftar slot online
Moeldoko: Isu menteri mundur dihembuskan untuk goyang pemerintahan
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. ANTARA/HO-KSP/aa.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut isu mundurnya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) hanya desas-desus yang sengaja dihembuskan untuk menggoyang pemerintahan yang sudah berjalan dengan baik.

“Saya mantan Panglima langsung tanggap, ngerti saya itu, ada tujuan itu. Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah, pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya,” tegas Moeldoko dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.

Pernyataan Moeldoko ini menanggapi pernyataan ekonom senior Faisal Basri, yang mengatakan ada sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang siap mundur dari kabinet.

Moeldoko memastikan kabinet Presiden Jokowi tetap solid dan terus bekerja mengejar target pembangunan. Terlebih pemerintah memiliki program-program strategis yang harus segera diselesaikan.

“Waktu kita bekerja tinggal beberapa bulan, kita punya program strategis, itu yang harus difokuskan, bahkan kecepatannya ditingkatkan. Semua menteri bekerja dengan baik, dan kita di kabinet tetap solid mengejar pembangunan,” jelasnya.

Panglima TNI 2013-2015 ini juga menepis anggapan bahwa kontestasi politik telah membuat kondisi di dalam Kabinet Indonesia Maju tidak kondusif karena ada beberapa menteri yang maju dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

“Di ruangan sidang kabinet semua berjalan happy-happysaja, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada muncul emosi yang aneh-aneh. Semuanya datang seperti tidak ada pemilu, tidak ada yang berubah situasinya. Kalau ada istilah heboh, yang heboh siapa sih, kan orang-orang itu saja,” ujar Moeldoko.

Moeldoko meminta kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan munculnya isu yang tidak jelas kebenarannya.

“Indikasinya gampang saja, kalau terjadi demotivasi, penurunan kerja, itu patut dicurigai. Ini semuanya bergiat bekerja,” tegasnya.
Baca juga: Tetap solid, Menkominfo tegaskan tak ada menteri Jokowi yang mundur
Baca juga: Sri Mulyani jawab isu dirinya mundur dari Kabinet Jokowi
Baca juga: Ari Dwipayana tegaskan seluruh menteri tetap solid bantu Presiden
Baca juga: Zulkifli Hasan: Jangan bikin isu Menteri Keuangan mundur

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Mentari Dwi Gayati
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kamu Ruxi Xie Chicheng

harga voucher axis 5gb 15 hari
Moeldoko: Isu menteri mundur dihembuskan untuk goyang pemerintahan
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. ANTARA/HO-KSP/aa.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut isu mundurnya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) hanya desas-desus yang sengaja dihembuskan untuk menggoyang pemerintahan yang sudah berjalan dengan baik.

“Saya mantan Panglima langsung tanggap, ngerti saya itu, ada tujuan itu. Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah, pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya,” tegas Moeldoko dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.

Pernyataan Moeldoko ini menanggapi pernyataan ekonom senior Faisal Basri, yang mengatakan ada sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang siap mundur dari kabinet.

Moeldoko memastikan kabinet Presiden Jokowi tetap solid dan terus bekerja mengejar target pembangunan. Terlebih pemerintah memiliki program-program strategis yang harus segera diselesaikan.

“Waktu kita bekerja tinggal beberapa bulan, kita punya program strategis, itu yang harus difokuskan, bahkan kecepatannya ditingkatkan. Semua menteri bekerja dengan baik, dan kita di kabinet tetap solid mengejar pembangunan,” jelasnya.

Panglima TNI 2013-2015 ini juga menepis anggapan bahwa kontestasi politik telah membuat kondisi di dalam Kabinet Indonesia Maju tidak kondusif karena ada beberapa menteri yang maju dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

“Di ruangan sidang kabinet semua berjalan happy-happysaja, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada muncul emosi yang aneh-aneh. Semuanya datang seperti tidak ada pemilu, tidak ada yang berubah situasinya. Kalau ada istilah heboh, yang heboh siapa sih, kan orang-orang itu saja,” ujar Moeldoko.

Moeldoko meminta kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan munculnya isu yang tidak jelas kebenarannya.

“Indikasinya gampang saja, kalau terjadi demotivasi, penurunan kerja, itu patut dicurigai. Ini semuanya bergiat bekerja,” tegasnya.
Baca juga: Tetap solid, Menkominfo tegaskan tak ada menteri Jokowi yang mundur
Baca juga: Sri Mulyani jawab isu dirinya mundur dari Kabinet Jokowi
Baca juga: Ari Dwipayana tegaskan seluruh menteri tetap solid bantu Presiden
Baca juga: Zulkifli Hasan: Jangan bikin isu Menteri Keuangan mundur

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Mentari Dwi Gayati
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali dan tamparan setiap hari di wajah

369slot
Menko Polhukam: Ikuti mekanisme Bawaslu dan MK jika ingin gugat pemilu
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menjawab pertanyaan wartawan usai mengadakan pertemuan tertutup dengan mantan Menko Polhukam Mahfud Md di Jakarta, Kamis (22/2/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto meminta seluruh pihak yang ingin melaporkan pelanggaran atau gugatan pemilihan umum untuk mengikuti mekanisme di Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi.

"Apabila ada dugaan kecurangan, tentunya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme Bawaslu dan MK. Ikuti mekanisme itu," kata Hadi saat ditemui di kantor Persatuan Gereja Indonesia (PGI) di Salemba, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Hadi, sampai saat ini mekanisme di Bawaslu dan MK merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk menangani sengketa pemilu.

Ia tidak menyarankan masyarakat menggunakan cara lain, terlebih yang berujung pada aksi anarkis dan intimidasi dalam menggugat hasil pemilu.

Hadi pun mengakui sejauh ini sudah ada beberapa laporan pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu RI.

Baca juga: Bawaslu ingatkan masyarakat lapor bila temukan pelanggaran pemilu

Selama proses di Bawaslu berjalan, Hadi beserta jajarannya akan memastikan kondisi keamanan dan suhu politik tetap kondusif.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan lembaganya menerima sebanyak 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2).

Baca juga: Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024

Bagja melanjutkan sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Baca juga: Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Dua tren pelanggaran itu masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Temuan dan laporan yang diterima Bawaslu itu belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran
Baca juga: Migrant CARE laporkan dugaan pelanggaran Uya Kuya ke Bawaslu RI

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024