mahjong ways 1 slot demo anti lag

Impian saya tentang dunia yang sejahtera

Penerbangan di Soetta Tembus 1.000 per Hari Jelang Nataru******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut pergerakan pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) tembus 1.040 penerbangan pada Kamis (22/12) dan diperkirakan terus meningkat pada Jumat (23/12).

"Kemarin dan hari ini sudah melampaui 1.000flight, jadi 1.040 (kemarin), hari ini mungkin lebih dari itu. Jadi satu kebangkitan penerbangan di Indonesia," ujarnya di Bandara Soetta, Jumat (23/12).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan waktu puncak (peak time) arus keberangkatan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) terjadi pada Kamis (22/12) dan Jumat (23/12).

Sementara itu, pergerakan pesawat di bandara lainnya mencapai 300 penerbangan per hari. Secara keseluruhan, pergerakan pesawat di seluruh bandara yang dikelola Angkasa Pura II mencapai hampir 1.400 penerbangan dalam sehari beberapa hari terakhir.

"Dengan pergerakan penumpang sudah mendekati 250 ribu," ujarnya.

Di sisi lain, Budi meminta agar maskapai penerbangan tidak menaikkan harga tiket pesawat menjelang Nataru. Ia mengatakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah mengirim surat kepada maskapai terkait harga tiket pesawat.

"Saya juga sudah komunikasi, jangan mengenakan tarif-tarif yang tinggi," ujarnya.

Merespons melonjaknya penerbangan menjelang Nataru, Budi meminta Angkasa Pura I dan II serta bandara-bandara untuk menambah kerja dari 12 jam menjadi 15 jam hingga 18 jam. Hal itu dilakukan agar dapat melayani penerbangan hingga tengah malam.

Budi juga memastikan moda transportasi dari dan menuju bandara tersedia hingga malam hari, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar.

"Kita akan buat surat edaran bandara-bandara yang malam hari, terutama di kota-kota besar," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Waktu: Gadis Petani Itu Sulit

AP Sebut Belum Ada Penerbangan Batal Imbas Awan Kumolonimbus******

Angkasa Pura II mengaku belum menerima informasi soal pembatalan penerbangan yang terjadi usai Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengumumkan awan kumolonimbus berpotensi mengganggu penerbangan periode 21-27 Desember 2022.

"Sampai dengan saat ini kami belum menerima informasi dari Bandara AP II terkait adanya cancel penerbangan dikarenakan hal tersebut," kata VP of Corporate Communications AP II Cin Asmoro saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (21/12).

Meski demikian, Asmoro mengungkapkan pihaknya telah mengaktifkan Posko Nataru di 20 bandara sejak 19 Desember 2022-3 Januari 2023.

Sebelumnya, BMKG meminta sektor penerbangan mewaspadai potensi awan kumulonimbus pada periode 21-27 Desember 2022.

"Untuk perjalanan udara dan juga potensi awan kumulonimbus terdeteksi di wilayah udara di Indonesia kaitannya dengan jalur penerbangan, yang berlaku mulai 21-27 Desember 2022," ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa (20/12) malam.

Dwi menjelaskan potensi pertumbuhan awan kumulonimbus itu dengan persentase cakupan spasial lebih dari 75 persen atau kategori frequent selama tujuh hari ke depan.

Menurutnya, pertumbuhan awan kumulonimbus itu berpotensi terjadi di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Judul berita dalam artikel ini diubah dari sebelumnya "AP II Belum Tahu Ancaman Kumolonimbus Ganggu Pesawat Saat Nataru" pada Rabu (21/12) pukul 14.04 setelah menerima informasi tambahan dari pihak terkait.

Kisah reboot Fahai

Kemendag Prediksi Penurunan Harga Komoditas Ancam Ekspor 2023******

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kasan mengatakan banyak ancaman yang menghantui kinerja eksportahun depan, salah satunya penurunan harga komoditasdunia.

Kasan mengatakan dalam beberapa bulan terakhir, tren penurunan harga komoditas mulai terjadi. Ia merujuk pada laporan Reuters yang menyebutkan harga minyak akan terus menurun hingga akhir tahun.

"Harga minyak diprediksi menjadi sekitar US,17 per barel, yang juga diikuti oleh komoditas lain. Oleh karena itu, ekspor tidak bisa bergantung pada ekspor komoditas dan perlunya dilakukan promosi ekspor bernilai tambah," kata Kasan di Jakarta Pusat, Selasa (20/12).

Selain penurunan harga komoditas, tantangan lainnya adalah ancaman resesi global, dan potensi stagflasi bagi negara dengan pendapatan ekonomi rendah hingga menengah.

Apalagi, gangguan suplai (supply disruption)sebagai dampak invasi Rusia terhadap Ukraina membuat lonjakan harga yang mendorong inflasi.

"Perang di Ukraina, lockdowndi China, konflik geopolitik di beberapa kawasan, dan supplydisrupsi semakin memperlambat kondisi ekonomi global," ucap Kasan.

Kasan juga memprediksi beberapa negara akan menerapkan trade restriction atau pembatasan perdagangan disertai dengan trade remedies. Hal tersebut dilakukan untuk menghadapi ancaman krisis tiap negara.

Menurut Kasan, instrumen kebijakan perdagangan menjadi salah satu pilihan kebijakan yang paling banyak digunakan. Sebab, kebijakan perdagangan dianggap mudah diimplementasikan dan dampaknya terasa relatif cepat.

Ia pun menyebut tantangan terakhir dalam ekspor nanti adalah decarbonization policiesatau kebijakan dekarbonisasi. Kasan menilai perhatian negara di seluruh dunia terkait kebijakan ini makin meningkat.

"Oleh karena itu, perlu memetakan potensi perdagangan produk hijau di negara-negara yang memiliki akreditasi," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Tuhan ke Dunia Lain

Pengusaha Heran PHK 919 Ribu, Tapi Catatan Pemerintah 10 Ribu******

Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) mengatakan data pemerintah terkait pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak sesuai dengan dataBPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit mengatakan data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan pekerja yang mengalami PHK mencapai 919 ribu orang sepanjang Januari-November 2022.

Sedangkan pemerintah mencatat PHK baru mencapai 10 ribu pekerja.

Anton menjelaskan data PHK mencapai 919 ribu orang milik BPJS Ketenagakerjaan dilihat dari pekerja yang mencairkan jaminan hari tua (JHT) dengan alasan PHK. Sedangkan total pekerja yang mencairkan dana JHT secara keseluruhan mencapai 2,7 juta orang dengan berbagai alasan.

Anton mengatakan data PHK tersebut adalah yang paling minimal karena tidak semua pekerja yang terkena PHK mencairkan dana JHT. Ada juga pekerja terkena PHK yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Melihat data tersebut, Anton meminta pemerintah untuk bersinergi dengan berbagai pihak untuk tidak mengabaikan gelombang PHK. Ia pun membantah bahwa isu PHK sengaja didengungkan karena penetapan UMP 2023.

"Kita bawa masalah ini (PHK) ke pemerintah jauh sebelum penentuan UMP (2023)," ujar Anton.

[Gambas:Video CNN]

Bagaimana Kaisar Surga dibangkitkan?

Suharso Monoarfa Bersuara soal Kisruh Data Beras di RI******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengungkap permasalahan data di Indonesia sampai saat ini tak kunjung tuntas. Salah satunya adalah soal kisruh data beras antar kementerian dan lembaga yang selalu berbeda.

Padahal, data soal beras sangat menentukan proses pengambilan kebijakan, termasuk terkait impor.

"Kalau kita bicara yang paling dekat dengan kepentingan nasional kita adalah soal pangan, pangan berarti beras, begitu beras kita mau tanya kenapa kita impor dan kita jaga-jaga untuk impor, dan berapa produksi, berapa yang ada di stok nasional, yang dipegang oleh Bulog, dan seterusnya," kata Suharso dalam Grand Launching Portal Satu Data Indonesia di Jakarta Pusat, Jumat (23/12).

Suharso membandingkan data beras ini dengan data keuangan di Bank Indonesia. Ia menilai dengan terpusatnya data ini, maka pihak pengambil keputusan bisa menggunakannya dengan mudah.

Ia pun menyinggung bahwa saat ini tiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memiliki data masing-masing yang memiliki standar berbeda. Sehingga, data-data tersebut tidak bisa dibandingkan karena cara pengolahan dan pengumpulan yang berbeda.Bahkan, imbuhnya, data milik pemda kerap tidak memenuhi agregasi nasional.

Tak hanya soal data, Suharso juga menyentil kementerian, lembaga, dan pemda yang memiliki segudang aplikasi namun tidak efektif.

"Kalau dilihat aplikasi Pemda itu luar biasa banyaknya, tapi menurut saya itu hanya menunjukkan, (hanya) show, tontonan, tapi nggak efektif untuk pelayanan publik dilakukan. Padahal yang kita inginkan adalah di atas (pelayanan publik) itu," ujarnya.

Suharso menekankan saat ini penting untuk melakukan integrasi agar data pembangunan bisa valid saat digunakan. Meskipun, tantangan yang dihadapi pun beragam, mulai dari proses pengolahan data tiap institusi berbeda hingga ketiadaan metadata yang baku untuk memberikan informasi acuan kode referensi yang berbeda.

"Paling penting, membuat data pembangunan itu valid, kredibel, akurat, mutakhir, dan mudah diakses," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sun Wukong yang paling kerasukan

Suharso Monoarfa Sebut Google Sempat Mau Kelola Cloud RI******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengaku sempat ditawari Googleuntuk mengelola national cloud milik Indonesia. Ia menceritakan hal ini dalam peresmian Satu Data Indonesia di Jakarta, Jumat (23/12).

Saat itu, jika Indonesia memutuskan menyewa Google sebagai pengelola data nasional, maka pemerintah tak perlu menyediakan infrastruktur sendiri. Namun, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengelola data nasional secara mandiri tanpa pihak ketiga.

"Jadi kita cuma langganan aja. Ini kan sebenarnya cuma menghitung mana yang lebih efisien, suruh mereka urus atau kita (pemerintah) bikin sendiri, jadi kita punya infrastruktur national cloud sendiri," kata Suharso.

Meskipun, ia mengaku beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga menggunakan jasa Google untuk mengelola data-data milik mereka. Hal serupa dilakukan pula oleh beberapa kementerian di AS yang menggunakan Google.

"Ini memang unda undi caranya kita menghitung ini, karena data itu sebuah kekayaan, tapi ada di cloud yang harus diretrieve untuk dilihat," ucapnya.

Lebih jauh, Suharso menyentil pentingnya data yang kini bak minyak baru, bahkan bernilai lebih dari minyak. Sayangnya, ia pun mengakui bahwa masing-masing kementerian dan lembaga masih memiliki ego sektoral. Akibatnya, data sulit dibagikan dan dipakai bersama.

"Ego sektoral masih cukup besar terutama dalam interoperabilitypakai data, sehingga data itu bukan lagi ownershipnamanya, tapi posesif. Jadi data itu di-pek (simpan atau miliki) dewe. Nggak bisa dibagikan, wah ini jangan," tutur Suharso.

Untuk itu, menurutnya penting bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bekerja sama mengintegrasi data yang bisa dibagi-pakaikan bersama.

Meskipun Suharso mengakui sangat sulit untuk melakukan penyeragaman data menggunakan standar yang telah ditetapkan. Sebab, hingga saat ini bahan yang sama jika dikelola oleh lembaga berbeda bisa menghasilkan data yang berbeda pula.

"Kebutuhan terhadap seluruh data yang bisa diakses dalam satu wadah menjadi sangat penting, portal Satu Data mudah-mudahan menjadi satu solusi, portal Satu Data Indonesia itu kira-kira bisa berfungsi sebagai marketplace data pemerintah, yang mempertemukan supply dan demand terhadap data," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]