nama situs slot gacor hari ini

pencuri ganda

limit di kredivo

KPU tunda penghitungan suara metode pos dan KSK di Kuala Lumpur******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan penghitungan suara metode pos dan kotak suara keliling (KSK) di Kuala Lumpur, Malaysia, ditunda, karena ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.

"Untuk dua metode itu dihentikan dulu, tidak diikutkan karena ada temuan-temuan yang sesungguhnya KPU sendiri sudah mengetahui ada situasi yang secara prosedural itu unprocedural," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

Ia mengungkapkan seharusnya penghitungan suara di Kuala Lumpur dimulai pada 14 hingga 15 Februari 2024. Sementara metode pos dimulai dari 15 hingga 22 Februari 2024.

Baca juga: KPU bersyukur Sirekap bikin hasil penghitungan TPS diketahui publik

Kendati demikian, penghitungan suara yang boleh dilakukan saat ini hanya untuk metode TPSLN. "Untuk metode pos dan kotak suara keliling dihentikan dahulu," jelasnya.

Hasyim menilai terdapat sinkronisasi antara temuan-temuan Bawaslu dan KPU dalam proses pemilu di Kuala Lumpur. Oleh karena itu, untuk metode pos dan KSK berpotensi untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

"Sehingga kemudian nanti situasinya potensial untuk metode pos dan metode KSK khusus di Kuala Lumpur akan dilakukan pemungutan suara ulang. Detail-detail dan mekanismenya kami di KPU Pusat mempersiapkan segala sesuatunya tentu saja berkoordinasi dengan Bawaslu," pungkas Hasyim.

Sebelumnya, Rabu (14/2), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Luar Negeri Kuala Lumpur menyatakan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu dan merekomendasikan melakukan pemungutan suara ulang sistem Kotak Suara Keliling (KSK) dan Pos.

Ketua Pawaslu LN Kuala Lumpur Rizky Al-Farizie di Kuala Lumpur, Rabu, mengatakan telah melakukan penelusuran terkait beberapa isu yang secara garis besar berkaitan dengan pemungutan suara dengan metode pos dan Kotak Suara Keliling (KSK).

Terhadap dugaan pelanggaran pemilu, ia mengatakan Panwaslu selanjutnya merekomendasikan PPLN Kuala Lumpur untuk, pertama, tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode pos di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Kedua, tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode Kotak Suara Keliling (KSK).

Ketiga, melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan KSK. Keempat, pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud didahului dengan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih untuk metode pos dan KSK.

Kelima, tidak menetapkan seluruh pemilih yang telah memberikan suara di tempat pemungutan suara Kuala Lumpur sebagai pemilih pada pemungutan suara ulang dengan metode pos dan KSK. Keenam, mengevaluasi metode pos dengan pemilihan metode lain guna menghindari kesalahan atau kejadian yang sama.

Baca juga: KPU tegaskan tak ada niat manipulasi hasil suara di Pemilu 2024
Baca juga: KPU: Kami juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

ingatbola88

Wakil Ketua MUI ajak jaga kerukunan selama menunggu hasil real count******

“Kedamaian bahwa enak kepenak dalam hidup itu terwujud jika ada sikap rida, ikhlas menerima. Jika ada sikap belum menerima atau belum ikhlas, di Indonesia sudah ada jalannya. Sudah ada aturannya. Sudah jadi undang-undang, bisa memulai tahapan di Bawa

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan selama menunggu hasil real count Pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
“Sikap kita jelas adalah seluruh rakyat warga negara Indonesia untuk tetap bersabar menunggu pengumuman resmi dari pemerintah karena pengembangan quick count seperti survei,” kata Marsudi dalam acara deklarasi Seruan Pemuka Agama, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Pria yang akrab disapa Kiai Marsudi tersebut mengharapkan tokoh agama, adat, budaya, dan lainnya untuk menyerukan ajakan menjaga bangsa ini untuk menjadi negara yang nyaman, aman, dan damai di lingkungan atau di daerahnya masing-masing. “Kedamaian bahwa enak kepenakdalam hidup itu terwujud jika ada sikap rida, ikhlas menerima. Jika ada sikap belum menerima atau belum ikhlas, di Indonesia sudah ada jalannya. Sudah ada aturannya. Sudah jadi undang-undang, bisa memulai tahapan di Bawaslu,” ujarnya. Ia mengingatkan untuk tidak menciptakan permainan di luar hukum dan kekerasan selama menunggu hasil penghitungan. “Jangan sampai nanti ada permainan di luar hukum. Jangan ada kekerasan, tapi ayukita adalah menjadi negarawan atau menjadi bangsa yang menjunjung tinggi tentang hukum,” kata dia. Kiai Marsudi mengingatkan pula agar masyarakat harus bisa membedakan antara pemilu dengan hubungan dalam bermasyarakat. “Pilihan politik boleh berbeda, bangsa kita tetap satu, maka dengan demikian kita hendaknya saling melihat satu sama lain dengan kasih sayang. Jika demikian, maka dunia ini akan tercerahkan, dipenuhi kegembiraan, jiwa menjadi tentram, hati menjadi segar, bahagia akan muncul, kondisi hamba-hamba membaik, bangsa Indonesia akan tambah keberkahannya,” kata dia. Acara deklarasi Seruan Pemuka Agama digelar oleh Forum Peduli Indonesia Damai (FPID) di Pura Aditya Jaya, Jakarta, pada Jumat. Dalam acara itu, diserukan deklarasi yang berisi ajakan agar masyarakat Indonesia bersabar dan menjaga lingkungan yang kondusif selama menunggu hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024. Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Menurut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Indah seperti batu

new member 100 slot

Presiden Prancis menentang keras serangan Israel ke Rafah******

Athena (ANTARA) - Prancis dengan tegas menentang rencana serangan Israel terhadap Kota Rafah di Jalur Gaza selatan, kata Presiden Emmanuel Macron pada Rabu (14/2).

Dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Macron mengatakan serangan itu hanya akan menyebabkan bencana kemanusiaan baru, seperti perpindahan penduduk secara paksa, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional.

Macron, berdasarkan pernyataan yang dirilis Istana Elysee, juga memperingatkan bahwa serangan Israel ke Rafah akan menambah risiko eskalasi konflik di kawasan.

Menggarisbawahi pentingnya memberikan bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar ke Gaza, ia mengatakan kurangnya akses kemanusiaan yang memadai terhadap masyarakat dalam situasi darurat kemanusiaan jelas tidak dapat dibenarkan.

Macron juga mendesak Netanyahu untuk menghindari segala tindakan yang dapat menyebabkan eskalasi yang tidak terkendali di Yerusalem dan Tepi Barat.

Dia menegaskan, penting bagi Israel untuk mengakhiri kekerasan yang dilakukan oleh beberapa pemukim Yahudi terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

“Dia (Macron) menekankan bahwa hanya solusi dua negara--yang mencakup pembentukan negara Palestina--yang dapat memenuhi kebutuhan keamanan Israel dan rakyat Israel, serta memenuhi aspirasi sah rakyat Palestina untuk memiliki sebuah negara yang hidup damai dan aman berdampingan dengan Israel," demikian pernyataan Istana Elysee.

Prancis pada Selasa (13/2) memberlakukan larangan masuk terhadap 28 pemukim ekstremis Yahudi yang disebut telah menggunakan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Paris juga menyatakan dukungannya terhadap penerapan sanksi oleh Eropa terhadap pemukim Yahudi dan menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan mitra negara-negara Eropa lainnya untuk mencapai tujuan ini.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Presiden China dan Prancis tekankan solusi dua negara Palestina-Israel
Baca juga: Mesir serukan gencatan senjata dan batas waktu bagi negara Palestina
Baca juga: Prancis setop pendanaan untuk UNRWA menyusul tudingan Israel

Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Perbaikan kartu terbaik

easycash ilegal

Menilik kesiapan IKN dalam menyambut HUT ke******

Ibu Kota Nusantara (ANTARA) - Memasuki Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tampak beberapa gedung inti pemerintahan yang kian menunjukkan bentuknya.

Meskipun belum sempurna, gedung-gedung perkantoran pemerintah itu sudah mendekati persis seperti gambaran awal dalam konsep/denah yang dirilis Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebelumnya. Mulai dari Gedung Istana Presiden, Gedung Kantor Presiden, Kantor Kemenko, hingga Rumah Tapak Menteri sudah memiliki bentuk rupa hampir jadi.

Kemegahan utama kawasan inti IKN ditunjukkan dengan Istana Presiden dan Gedung Kantor Presiden yang sudah berbentuk.

Di depan Istana Presiden, terdapat lapangan yang sudah hampir jadi. Lapangan itu yang rencananya akan digunakan untuk seremoni upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI. Para pekerja tampak terus bekerja guna mempercepat pembangunan ibu kota baru Nusantara.

Pemerintah, sebelumnya telah menetapkan bahwa upacara HUT ke-79 RI akan dilangsungkan di lapangan Istana Presiden, menandakan kebanggaan dan keistimewaan perayaan kemerdekaan dengan memilih ibu kota baru sebagai lokasi utama.

Kesiapan pemerintah, khususnya OIKN dalam mempersiapkan lokasi, terlihat dari pembangunan kawasan inti yang terus dikebut. Pembangunan IKN secara keseluruhan jika dipersentasekan mencapai 71,47 persen.

Kemudian sebagai venueutama, pembangunan Istana Presiden dan Lapangan Upacara mencapai 54,7 persen dan terus dikebut. Lapangan itu dapat menampung hingga 8.000 orang untuk upacara.

Di sisi lain, area Sumbu Kebangsaan Fase 1 juga sudah mencapai 96,41 persen.

Secara keseluruhan, penyelesaian megaproyek IKN memang masih jauh dari kata selesai. Terlihat dari berbagai fasilitas gedung yang masih belum mulai konstruksinya. Namun, setidaknya pemerintah menargetkan saat HUT ke-79 RI, kawasan inti sudah siap dipergunakan.

OIKN sebagai otoritas pengelola yang ditunjuk pemerintah, sudah tergabung dalam Panitia Nasional yang diketuai oleh Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono. Panitia Nasional sendiri bertugas untuk mempersiapkan penyelenggaraan HUT RI.

Dalam suatu wawancara dengan ANTARA, Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan perayaan HUT ke-79 RI di IKN pada 17 Agustus ini dengan sangat matang. Itu ditunjukkan dengan gemuruh konstruksi gedung-gedung inti beserta para pekerja yang tampak sibuk menjalankan tugasnya masing-masing dengan serius. Semua itu demi menyelesaikan kawasan inti pemerintahan IKN untuk 17 Agustus nanti.

Perayaan kemerdekaan RI merupakan momentum peresmian sekaligus menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memamerkan ibu kota barunya kepada masyarakat Indonesia maupun dunia. Oleh karena itu segala aspek harus dipersiapkan matang.

Berdiri di Menara Pandang sembari menunjuk ke arah kompleks Istana Presiden, Jaka menjelaskan bahwa saat perayaan HUT ke-79 RI nanti, masyarakat bakal diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam perayaan. Ia yakin, saat 17 Agustus nanti masyarakat akan antusias untuk mengunjungi IKN.

Kepindahan aparatur sipil negara (ASN) juga bakal semakin memeriahkan perayaan.

Oleh karena itu, OIKN juga sudah mempersiapkan beberapa tempat di sekitaran lapangan Istana Presiden agar masyarakat dapat menyaksikan secara langsung prosesi upacara menyambut hari kemerdekaan.

Layar besar atau videotronjuga akan disiapkan agar masyarakat tetap bisa menyaksikan prosesi upacara dari jauh. Begitupun dengan Plaza Seremoni yang sudah mulai kelihatan bentuknya, kendati masih dipenuhi debu dan material-material proyek.

Penyelenggara memastikan bahwa nantinya akan menambah side eventlain yang dapat dinikmati masyarakat agar semakin memeriahkan perayaan HUT ke-79 RI, namun saat ini belum dapat dibocorkan. 

Penyelenggara tidak akan bisa mencegah atau membendung animo masyarakat. Untuk itu, disiapkan beberapa lokasi di depan area upacara. 

Pembangunan IKN tahap satu terdiri dari empat groundbreaking.Tahap satu hingga empat telah dilaksanakan pada September, November, Desember 2023, dan Januari 2024.

Adapun delapan sektor utama yang dibangun, termasuk hotel, hunian, ritel dan logistik, perkantoran, pendidikan, kesehatan, energi dan transportasi, serta area hijau.

Hingga saat ini, OIKN mencatat total investasi yang telah masuk untuk pembangunan IKN tahap satu mencapai Rp47,5 triliun, dengan porsi investasi swasta mencapai Rp35,9 triliun.

Sudah ada sekitar 350 letter of intent(LoI) yang diterima OIKN, dan tengah dikaji dengan mendetail, sehingga proyek nantinya dapat memberikan kerja sama yang saling menguntungkan, terutama bagi pembangunan keberlanjutan.

Total luas IKN mencapai 256.142 hektare (ha) untuk wilayah darat, dan 68.189 ha untuk wilayah perairan laut. Dari luas wilayah darat IKN, kawasan Nusantara nantinya hanya sekitar 56.159 ha, sedangkan sisanya 196.501 ha merupakan kawasan pengembangan IKN.

Hijau dan Memberdayakan Masyarakat

Sesuai dengan visi IKN untuk menjadi kota cerdas kota hijau (smart city green city), untuk menyambut HUT ke-79 RI nanti, OIKN sudah menyiapkan titik transit (transit point) kendaraan listrik (EV) untuk memasuki IKN.

Fasilitas itu memang dibutuhkan selaras dengan visi IKN agar menjadi smart city green city. Nantinya para pengunjung yang menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil akan berhenti di situ, untuk transit menggunakan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau diantar menggunakan bus EV.

IKN dibangun berlandaskan konsep smart and forest cityyang disiapkan untuk menjawab tantangan permasalahan pada masa depan sehingga dapat menunjang berbagai kebutuhan masyarakat dengan keberadaan ibu kota layak huni.

Tak hanya itu, menyambut HUT ke-79, pemerintah juga berencana akan melibatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk lebih memeriahkan perayaan kemerdekaan RI.

Ini diharapkan membuat perayaan kemerdekaan kali ini menjadi lebih istimewa karena partisipasi aktif masyarakat dalam menyambut momen bersejarah di Ibu Kota baru.

Pada kesempatan lain, Rian, salah satu warga yang tinggal di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PUU), turut merasa antusias dengan rencana pemerintah untuk merayakan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

Sebagai salah satu warga yang tinggal dekat dengan KIPP, ia tentu akan mengambil kesempatan untuk berpartisipasi dalam perayaan HUT RI di IKN nanti. Menurut Rian, HUT RI kali ini bisa jadi spesial karena membuka sejarah baru perayaan hari kemerdekaan di ibu kota baru Nusantara.

“Tentunya saya ikut antusias, karena selain jaraknya memang dekat, pasti juga penasaran dengan IKN kalau upacaranya di sana,” kata Rian.

Walaupun pemerintah hingga saat ini masih perlu fokus untuk mempercepat dan memprioritaskan pembangunan. Mengingat waktu yang hanya enam bulan lagi, tentunya beberapa infrastruktur prioritas perlu segera diselesaikan.

Sebagai refleksi dari perjalanan panjang bangsa ini menuju kemerdekaan dan kejayaan, perayaan Hari Kemerdekaan juga menjadi momen untuk meresmikan sekaligus menilai ibu kota baru negara Nusantara.

 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Panjang umur iman

erek erek uang

DPD RI pastikan Sirekap berikan transparansi penghitungan suara******

Purwokerto (ANTARA) - Anggota Komite I DPD RI Abdul Kholik memastikan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan transparansi dalam penghitungan perolehan suara Pemilu 2024.

Saat ditemui di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu sore, Abdul Kholik mengaku telah mengunjungi panitia pemilihan kecamatan (ppk) di Kabupaten Cilacap serta KPU Kabupaten Banyumas untuk melihat secara langsung rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan maupun mekanisme Sirekap.

"Hasilnya, terkait dengan perdebatan didalamnya ada misalnya apakah ada keragu-raguan proses, sebenarnya KPU tidak terlalu banyak mengubah proses rekapitulasi seperti pemilu sebelumnya, manual tetap berjalan secara berjenjang," katanya.

Akan tetapi, kata dia, saat sekarang ada Sirekap sebagai alat bantu KPU dalam merekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Dengan demikian ketika rekapitulasi, lanjut dia, Sirekap dari setiap tempat pemungutan suara (tps) di masing-masing desa dibuka satu per satu dan catatan hasil penghitungan perolehan suara secara manual berupa Formulir Model C1-Plano dilihat kembali untuk dicek ulang serta dicocokkan dengan data yang ada di Sirekap dan dikirim lagi setelah cocok.

"Jadi sebenarnya dari sisi proses penyelenggaraan ini ada kemajuan. Kalau tahun 2014 itu hanya uploadC1 oleh KPU sebagai bagian dari transparansi penyelenggaraan pemilunya, sekarang itu data C1 sudah dibaca dan ditabulasi, rinci, bisa dilihat langsung per kabupaten, turun ke level kecamatan, turun ke level desa, semua bisa dicek," jelasnya.

Bahkan, kata dia, Formulir Model C1-nya juga diunggah dan bisa diakses oleh publik.

Oleh karena itu, lanjut dia, mekanisme tersebut sebenarnya sangat transparan namun masih ada titik lemahnya.

"Sistem yang membaca itu masih ada beberapa potensi kesalahan, misalnya membaca angka yang harusnya sekian menjadi sekian, itu memang terjadi, tetapi C1-nya, sandingannya itu masih ada. Jadi tinggal dicek dan dibetulkan," katanya.

Akan tetapi sebagai sebuah sistem informasi, kata dia, kehadiran Sirekap menunjukkan kemajuan yang signifikan dan perlu diberikan kesempatan sampai tuntas supaya ada bahan evaluasi ke depan untuk memperkuat sistem tersebut.

Senator asal Jawa Tengah itu mengatakan hal itu disebabkan jika sistem tersebut terus disempurnakan hingga optimal, Sirekap akan menjadi instrumen untuk memastikan transparansi proses penghitungan dalam pemilu, menjamin akuntabilias hasil pemilu, dan mencegah kecurangan.

"Kecurangan ini sangat bisa dieliminasi karena semua sudah bisa dilihat dan bisa di-cross checksecara langsung. Bahkan mungkin nanti saksi tidak akan terlalu repot seperti sekarang, harus berlama-lama, karena dia sudah bisa mengompilasi sendiri C1, tidak harus bersusah payah mencari C1," katanya.

Menurut dia, Sirekap juga sangat membantu partai-partai yang kesulitan memiliki saksi.

"Saya berpandangan kelemahan memang ada, tetapi itu bisa di-cross checkdan bisa diperbaiki. Sistem ini perlu kita dukung sebagai bagian dari peningkatan sistem IT pemilu kita, mudah-mudahan ke depan bisa lebih dimaksimalkan," kata Kholik.

Baca juga: KPU: Dokumen C1 pilpres dari 64,8 persen TPS telah dimasukkan Sirekap

Baca juga: Pakar sebut data Sirekap KPU tetap bisa dipercaya masyarakat

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Master Yuemang

angka main china pools

Menkes: Angka kematian KPPS tahun ini menurun dari pemilu sebelumnya******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan angka kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pemilu tahun ini menurun dibandingkan pemilu sebelumnya.
"Dibandingkan pemilu sebelumnya yang angka kematiannya di atas 100 orang, tahun ini menurun jauh," katanya saat ditemui di Rumah Sakit Kanker (RSK) Dharmais, Jakarta, Jumat.

Untuk penurunan kasus, Kemenkes mencatat jumlah kematian KPPS pada Pemilu 2024 sebanyak 27 kasus, sedangkan pada 2019 ada 894 kasus

Baca juga: Komnas HAM rekomendasikan langkah demi cegah kematian petugas KPPS Menkes Budi mengatakan turunnya angka kematian petugas, salah satunya dipengaruhi oleh kesadaran kesehatan yang meningkat dari masyarakat yang mengajukan diri untuk menjadi petugas KPPS. "Kita merasa bahwa masyarakat sudah lebih paham kalau bekerja itu jangan terlalu dipaksakan," ujarnya. Ke depannya, Menkes Budi menargetkan tidak ada lagi kasus kematian bagi petugas KPPS pada saat bertugas. Salah satu caranya, ungkap dia, adalah dengan meneruskan kegiatan skrining kesehatan bagi para calon anggota KPPS sebelum ditetapkan, sebagaimana yang dilakukan pada pemilu kali ini. "Rata-rata mereka punya komorbid, jadi ada darah tinggi, ada diabetes. Mungkin yang ingin kita lakukan sebelum jadi anggota KPPS, kita skrining dulu untuk memeriksa tekanan darah tinggi dan tes gula. Penyebabnya yang sering dua penyakit itu," tutur Menkes Budi. Sebelumnya, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan petugas KPPS yang meninggal pada Pemilu 2024, tak sebanyak Pemilu 2019. "Jumlahnya memang tidak banyak (seperti Pemilu 2019)," ujar Idham.

Baca juga: Ikhtiar KPU cegah tragedi kematian KPPS terulang di Pemilu 2024

Baca juga: KPU sebut petugas kpps yang meninggal tak sebanyak Pemilu 2019 KPU RI, kata Idham, juga telah mengusulkan agar penghitungan suara dilakukan dengan dua panel, yaitu panel menghitung surat suara Presiden dan Wakil Presiden serta DPD, serta panel lainnya menghitung surat suara DPR dan DPRD, sehingga hal tersebut dapat mengurangi beban petugas KPPS. "Kami sudah merancang dua panel perhitungan suara di TPS. Menurut kajian kami yang telah melakukan simulasi di Kota Tangerang, Kota Bogor, Palembang, Kutai Kartanegara, itu ada efisiensi waktu," ujarnya.

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024