cukong88

Menjadi Sun Wukong

waktu 777 slot login

Polres Ternate bersinergi cegah tawuran antar pelajar******

Ternate (ANTARA) - SatBinmas Polres Ternate, Maluku Utara (Malut) menggelar koordinasi dengan pihak sekolah dan kesiswaan SMA Negeri 1 Ternate dalam upaya mencegah terjadinya tawuran antar pelajar.

KBO Satbinmas Polres Tenate, Ipda Jafar Ahmad di Ternate, Sabtu, mengatakan sebagai respons terhadap kejadian tawuran pelajar di jalan siswa pada 26 Februari lalu.

Koordinasi ini tidak hanya untuk memperkuat komunikasi antara satuan Binmas dan sekolah, tetapi juga sebagai langkah kerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah.

Selain itu, tujuan utamanya adalah agar pihak sekolah memberikan sanksi internal yang tegas kepada pelajar yang terlibat dalam tawuran serta melakukan pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas siswa di area sekolah.

Selain berfokus pada aspek sanksi dan pengawasan, kunjungan Binmas ke SMA Negeri 1 Ternate juga melibatkan pertemuan langsung dengan kepala sekolah Mustamin Lila, S.pd, M.Pd.

Sehingga, melalui pertemuan ini, diharapkan dapat diantisipasi kemungkinan kejadian serupa yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di sekitar lingkungan sekolah.

Dia menambahkan, upaya kolaboratif ini menjadi langkah konkret dalam membangun komunikasi efektif antara satuan Binmas dan sekolah, menjaga keamanan di lingkungan pendidikan, serta mencegah terjadinya insiden yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas di sekitar sekolah.

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Bintang ramalan

rtp slot gacor hari ini pragmatic play

Ribuan personel juga disiapkan untuk Operasi Keselamatan Jaya 2024******

agar dapat menghargai petugas kami di lapangan

Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 2.939 personel gabungan untuk Operasi Keselamatan Jaya 2024, selama 14 hari mulai 4 Maret sampai 17 Maret 2024. "Operasi ini akan melibatkan 2.939 personel yang terdiri dari 2.659 personel Polri, 80 personel TNI, 30 personel Dinas Perhubungan dan 30 personel dari Satpol-PP, " kata Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suyudi Ario Seto saat memimpin apel di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Sabtu. Suyudi menjelaskan operasi ini digelar sebagai bentuk kepedulian Polda Metro Jaya beserta jajaran dan instansi terkait dalam mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. "Untuk mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas kunci utama, yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran berlalu lintas yang baik di masyarakat," katanya. Selanjutnya Suyudi menyebutkan operasi ini juga bertujuan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) di bidang lalu lintas yang mengedepankan kegiatan edukatif, persuasif dan humanis.

Baca juga: Operasi Keselamatan Jaya 2023 tindak 40.601 kasus selama 14 hari "Operasi ini didukung dengan penegakan hukum secara elektronik baik statis maupun portabel dan teguran simpatik dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamselticarlantas)," katanya.

Hal itu, lanjutnya, juga bertujuan guna meraih simpati masyarakat menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan disiplin dalam berlalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. 

Suyudi menambahkan kegiatan ini juga sekaligus sebagai bentuk upaya menciptakan kondisi kamsetibcarlantas menjelang Ramadhan 1445 Hijriyah. "Sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih siap dan disiplin dalam berlalu lintas serta angka kecelakaan pada Ramadhan dapat berkurang, " katanya. Kemudian dalam operasi ini, Suyudi menjelaskan ada sejumlah sasaran yang difokuskan di antaranya yaitu melawan arus, pengguna alkohol pada saat mengendara dan tidak menggunakan sabuk pengaman (seat belt).

Baca juga: Lawan arus dominasi pelanggaran pada Operasi Keselamatan Jaya

Selain itu, tidak pakai helm, pengguna "sirine strobo" liar, beban lebih dan lebar kendaraan ("overload over" dimensi/ODOL) dan juga beberapa pelanggaran lainnya. "Kami mohon dukungan dari segenap masyarakat khususnya di Jakarta agar dapat menghargai petugas kami di lapangan, dapat bekerja sama dan berharap kegiatan ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terutama dalam hal berlalu lintas, " ucapnya. Apel gelar pasukan ini juga dihadiri oleh pihak terkait di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Salam terakhir pada peringatan 10 tahun

jokislot138

Tecno umumkan asisten AI baru bernama "Ella" di MWC 2024******

Jakarta (ANTARA) - Pengguna ponsel pintar sudah tak asing dengan asisten suara berbasis artificial intelligence (AI) seperti Siri di iPhone, Bixby di Samsung, dan Google Asisstant untuk beberapa ponsel pintar Android.

Kini perusahaan teknologi Tecno yang berasal dari Transsion Holdings, ikut mengumumkan akan menghadirkan asisten suara berbasis kecerdasan buatan (AI) bernama Ella, dilaporkan Gizmochina, Jumat (1/3). Ella dikenalkan lewat ajang bergengsi Mobile World Congress (MWC) 2024 di Barcelona.

Ella diklaim bakal berbeda dari asisten suara yang biasanya ditugaskan untuk menyetel alarm atau memutar musik. Tecno menyebut Ella sebagai asisten pribadi serba bisa untuk mendukung kenyamanan pengguna dan pembuatan konten.

Baca juga: Tecno Spark 20 hadir dengan MediaTek Helio G85

Meskipun beberapa fiturnya menyerupai AI populer lainnya, kehadiran Ella dari Tecno dapat menjadi solusi lengkap untuk masalah yang dialami banyak pengguna ponsel cerdas.

Beberapa fitur yang bakal bisa dilakukan Ella di antaranya pembuatan gambar hingga pencarian foto lebih mudah. Dimulai dari pembuatan gambar, fitur itu akan berguna untuk pengguna yang kerap kesulitan memvisualisasikan idenya.

Ella dapat mengubah kata-kata menjadi gambar sehingga menambahkan semangat kreatif pada proyek pengguna. Ini adalah fitur AI generatif, mirip dengan Dall-E milik OpenAI.

Selain itu, Ella juga bakal hadir sebagai penerjemah. Tecno menyatakan bahwa AI-nya dapat mengatasi hambatan bahasa dengan fitur-fitur seperti terjemahan panggilan, terjemahan media sosial, dan bahkan menghasilkan subtitle (takarir) untuk video.

Ada juga pengeditan foto yang lebih cerdas. Dengan asisten AI itu, pengguna bisa dengan mudah menghapus tampilan orang asing dari foto jepretannya.

Fitur itu mengingatkan pada fitur yang biasanya hanya ditemukan di ponsel-ponsel kelas atas seperti Magic Eraser di Pixel ataupun fitur serupa di seri Samsung Galaxy S24.

Terakhir ada fitur penelusuran foto yang makin mudah. Dengan AI tersebut pengguna bisa menelusuri galeri menggunakan deskripsi sederhana untuk mendapatkan gambar yang diinginkan.

Cara itu dapat menghemat waktu dan kesulitan menelusuri foto secara manual. Meskipun tanggal rilis spesifiknya belum diumumkan, fitur-fitur ini diperkirakan akan hadir di ponsel Tecno pada awal musim panas 2024.

Baca juga: TECNO resmi hadirkan PHANTOM V Flip 5G di Indonesia

Baca juga: Apple perbanyak rekrut karyawan untuk kembangkan produk AI

Baca juga: Google akan hadirkan fitur AI generatif untuk Assistant

Penerjemah: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Perhatikan iblis seperti ini

888garuda

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Lihat Juga : Sri Mulyani Gratiskan PPnBM Mobil Listrik Impor di 2024

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Lihat Juga : Alasan Hashim Puji Amran, Ungkap Kriteria yang Tepat untuk Mentan

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Lihat Juga : Alasan Nama Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Lihat Juga : Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran: Nama Sri Mulyani Kemungkinan Tak Masuk

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Lihat Juga : Daftar Negara Beri Makan Siang Gratis seperti Program Prabowo-Gibran

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Semua langit dan dunia

buy138

Eskalator Stasiun Manggarai Mendadak Berbalik Arah, Penumpang Jatuh******

Jakarta, CNN Indonesia--

Eskalator di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan mendadak berubah arah pada Rabu (21/2) sore kemarin.

Akibat kejadian ini sejumlah penumpang Commuter Line (KRL) yang sedang naik eskalator tersebut terkejut dan beberapa di antaranya panik hingga terjatuh dan terluka.

KAI meminta maaf atas kejadian itu.

"Kendala layanan yang disebabkan tidak normalnya operasional eskalator di Stasiun Manggarai, sehingga menyebabkan terganggunya flowpengguna yang akan menuju peron 11 dan 12," sambungnya.

Leza menjelaskan kejadian bermula pada salah satu eskalator di hall lantai satu yang mengarah ke peron 11-12 Stasiun Manggarai yang secara normal mengarah ke atas menuju peron, secara tiba-tiba bergerak berbalik arah ke arah bawah.

Kejadian tersebut membuat beberapa pengguna yang pada saat itu sedang berada di eskalator menuju ke arah peron terjatuh.

Ia menyampaikan kejadian tersebut tidak menimbulkan korban. Selain itu, petugas pengamanan yang berjaga di sekitar eskalator secara sigap membantu pengguna yang terjatuh.

Agar tidak terjadi hal serupa, Leza menyebut KCI menutup eskalator tersebut dan berkoordinasi dengan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA) dalam hal ini Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan dan perbaikan eskalator.

"Selain fasilitas eskalator dan lift yang diperuntukkan untuk pengguna prioritas saat menuju peron 11 dan 12 di Stasiun Manggarai, tersedia juga fasilitas tangga manual di sisi selatan dan di tengah hall lantai 1 stasiun," jelas Leza.

Ia kemudian mengajak pengguna KRL yang masih mampu menggunakan tangga manual untuk menggunakannya saat menuju peron atau sebaliknya.

"KAI Commuter juga mengimbau untuk selalu mengutamakan keselamatan dengan selalu mengikuti arahan dan informasi dari petugas di stasiun," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)

Orang-orang menghormati

angka erek erek

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Lihat Juga : Sri Mulyani Gratiskan PPnBM Mobil Listrik Impor di 2024

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Lihat Juga : Alasan Hashim Puji Amran, Ungkap Kriteria yang Tepat untuk Mentan

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Lihat Juga : Alasan Nama Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Lihat Juga : Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran: Nama Sri Mulyani Kemungkinan Tak Masuk

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Lihat Juga : Daftar Negara Beri Makan Siang Gratis seperti Program Prabowo-Gibran

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2