luxuri12 168Jutaan kata 141102Orang-orang telah membaca serialisasi
《www maxwin slot》
Wamen BUMN Ungkap Proyek Kereta Cepat Masih Perlu Pembiayaan******Jakarta, CNN Indonesia--
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandungmasih membutuhkan dukungan pembiayaan.
Hingga kini, progres investasi (investment progress) masih 90,6 persen. Artinya, masih membutuhkan dukungan pembiayaan sekitar 10 persen lagi.
"Secara progres konstruksi kereta cepat mencapai hampir 80 persen, dan untuk investment progresstelah mencapai 90,60 persen," ujar pria yang akrab disapa Tiko ini dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI seperti dikutip dari Antara, Selasa (1/11).
Ia menerangkan panjang proyek kereta cepat sudah mencapai 142,3 km. Secara fisik, proyek ini sudah terhubung dari Halim sampai dengan Tegalluar baik secara elevated, subgrade, maupun terowongan.
Ia berharap penyelesaian subgrade dan terowongan tuntas pada Januari 2023. Setelah itu, operator akan melakukan berbagai macam uji coba.
"Jadi kita harapkan mulai dari instalasi rel selesai secara utuh sampai dengan operasional, mudah-mudahan dalam tiga bulan bisa kita siapkan sehingga Juni atau Juli 2023 sudah bisa beroperasi secara komersial," kata Tiko.
Lihat Juga :Uang Rp20 Ribu yang Viral di India Sudah Ditarik BI |
Saat ini, sambungnya, tantangan yang cukup menantang adalah penyelesaian stasiun, terutama Stasiun Padalarang karena stasiun ini merupakan tambahan.
Stasiun Padalarang akan mempermudah akses menuju Kota Bandung.
"Nanti kita akan lakukan feeder systemke dalam Kota Bandung di mana total waktu perjalanan dari Halim ke Padalarang sekitar 36 menit, dan tambahan menuju Kota Bandung sekitar 15 menit," ujarnya.
Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku yakin proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai beroperasi pada pertengahan 2023.
Lihat Juga :Lion Air Polisikan Penyebar Video Mesin Pesawat Terbakar |
Ia mengungkapkan tes dinamis (dynamic test) akan dilakukan di sela penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia pada pertengahan November mendatang.
"Nanti tanggal 16 (November) ada dynamic test. Dari Bali akan dynamic testdan itu Juni-Juli tahun depan kita sudah comissioning," ujar Luhut pada Jumat (28/10) lalu.
[Gambas:Video CNN]
Kemenhub Prediksi 60,6 Juta Orang Mudik Natal dan Tahun Baru 2023******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan 60,6 juta orang melakukan mudik Natal dan Tahun Baru 2022/2023.
Angka tersebut berasal dari survei internal yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub.
"Potensi pergerakan nasional pada Natal/Tahun Baru 2022/2023 adalah 22,4 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 60,6 juta orang," ujar Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Junaidi dalam Forum Diskusi Transportasi di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Kamis (3/10).
Wilayah pantauan bidang angkutan penyeberangan yang dilakukan Kemenhub terdapat pada 11 lintas pantauan nasional, diantaranya Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, Padangbai-Lembar, Kayangan-Pototano, Sibolga-Nias, Ajibata-Ambarita, Tanjung Api-api-Tanjung Kelian, Bajoe-Kolaka, Bitung-Ternate, Hunimua-Waipirit, dan Kupang-Rote.
Pada sebelas lintasan tersebut Kemenhub memprediksi jumlah penumpang mencapai 3,08 juta orang, 157 ribu kendaraan roda dua, kemudian 593 ribu kendaraan roda empat.
Lihat Juga :Inflasi Turki Tembus 85,51 Persen, Tertinggi dalam 25 Tahun Terakhir |
Angkanya turun jika dibandingkan sebelum pandemi covid-19. Pada 2019, jumlah penumpang mencapai 3,46 juta orang, 221 ribu kendaraan roda dua, dan 554 ribu kendaraan roda empat.
"Justifikasi prediksi permintaan yang menurun mungkin karena faktor pengaruh kenaikan BBM, adanya penyesuaian tarif, serta dampak ekonomi dan sosial," ujarnya.
Lebih lanjut, lintas Merak-Bakauheni menjadi tolak ukur pemantauan di wilayah lain lantaran tingginya trafik pergerakan orang dan barang pada masa puncak liburan.
"Merak-Bakauheni menjadi benchmarkyang luar biasa, di mana pada saat angkutan lebaran terdapat hampir 40 ribu kendaraan yang menyeberang. Skenario-skenario perlu dilakukan, khususnyaflowkendaraan dari jalan tol," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Pemerintah Janji UMP Naik, Tapi Idealnya Berapa?******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan ada kenaikan pada upahminimum provinsi (UMP) 2023. Hanya saja, besarannya masih dirahasiakan.
"Ada beberapa (persen kenaikannya)," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam acara Festival Pelatihan Vokasi, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (30/10).
Ida mengatakan Kemnaker tengah mempertimbangkan aspirasi para buruh yang menuntut agar upah buruh 2023 naik setelah tidak mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir.
"Saya sudah minta ke Bu Dirjen untuk mendengarkan aspirasi para buruh, sekarang dalam proses memfinalisasi pandangan dari aspirasi tersebut," terang dia.
Dirjen PHI dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menuturkan besaran kenaikan UMP akan disesuaikan dengan data inflasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
"Masih menunggu data BPS," kata Indah seraya memastikan besaran UMP nantinya akan diumumkan pada 21 November ini.
Lihat Juga :Kabar XL Axiata PHK Karyawan Dibantah Manajemen |
Sementara itu, serikat buruh akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11) besok. Dalam unjuk rasa tersebut, serikat buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 13 persen. Besaran angka tersebut dianggap sesuai dengan kondisi ekonomi dan inflasi saat ini.
Apalagi, ini pertama kalinya pemerintah kembali menaikkan besaran UMP setelah tiga tahun berturut-turut tidak ada kenaikan.
Tuntutan UMP sebesar 13 persen sebetulnya bukan hal baru yang disampaikan oleh serikat buruh. Permintaan itu bahkan berulang kali disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal di berbagai kesempatan.
"Rencana aksi puluhan ribu di kantor Kemnaker pada 4 November terkait dua isu, yaitu menolak PHK dengan alasan resesi global, meminta kenaikan UMP/UMK 2023 sebesar 13 persen," imbuh Presiden KSPI Said Iqbal.
Lihat Juga :LPS Tagih Rp29 M ke Rektor UGM Cs karena Bank Gagal |
Jika melihat besarannya, apakah kenaikan 13 persen memang sudah cukup ideal di tengah kondisi ekonomi yang rentan dan inflasi yang terus melonjak?
Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pada dasarnya kenaikan UMP harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
Dalam hal ini, ia menghitung besaran UMP mengacu pada angka inflasi ditambah dengan capaian pertumbuhan ekonomi.
"Kalau kita lihat nasional, ini kan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen, nah inflasinya sampai akhir tahun 6 persen jadi totalnya 11 persen, tapi itu di level nasional ya. Nah di level daerah kan bisa beda-beda pertumbuhan ekonominya beda, inflasinya juga beda. Kalau saya sih usulkan tidak seragam setiap daerah," kata Faisal kepada CNNIndonesia.com.
Lihat Juga :Waroeng SS Diberi Waktu 3 Hari Batalkan Pemotongan Gaji Penerima BSU |
Menurut Faisal, angka tersebut cukup masuk akal di tengah situasi ekonomi saat ini. Namun, ia tak menampik penolakan dari kalangan pengusaha jika besaran UMP yang dihitung dari jumlah inflasi plus pertumbuhan ekonomi.
Sebab, saat ini kondisi ekonomi dunia masih tidak stabil. Apalagi, bayang-bayang resesi masih mengintai tahun depan.
"Pengusaha juga kesulitan karena biaya produksi kian meningkat karena inflasi. Karena itu, perlu insentif dari pemerintah untuk membantu pelaku usaha meringankan biaya produksinya yang naik," jelasnya.
Ekonom Celios Bhima Yudhistira menambahkan wajar jika pekerja/buruh menuntut kenaikan 13 persen karena efek inflasi yang tinggi masih terjadi pada 2023.
Lihat Juga :Kemnaker Sebut Pengusaha Potong Gaji Penerima BSU Bisa Dipidana |
Ia menjelaskan tuntutan pekerja juga mengingatkan kembali kalau sebelum UU Cipta Kerja, ada PP 78/2015 di mana kenaikan upah mempertimbangkan laju inflasi dan rata-rata pertumbuhan ekonomi.
"Sekarang data inflasi 5,7 persen year on year ditambah pertumbuhan ekonomi 5 persen. Itu artinya upah berkisar kenaikan 10,7 persen," terang Bhima.
Masalahnya, dengan UU Cipta Kerja, pengupahan ini makin tidak berpihak ke pekerja.
"Sudah jaring pengaman sosial dari pemerintah kecil, ditambah kenaikan upah dibawah inflasi. Jadi, idealnya masalah upah dikembalikan lagi ke formulasi PP 78/2015 minimum naik 10,5 persen tahun depan paling tidak bisa mengcover daya beli dari gerusan inflasi dan ketidakpastian daya beli," lanjutnya.
Lihat Juga :The Fed Makin 'Galak' Suku Bunga Naik 75 Bps, Tertinggi Sejak 2008 |
Jika upah buruh berada dibawah inflasi seperti 2022, maka daya beli kelas masyarakat rentan jatuh. Ujung-ujungnya hal tersebut akan merugikan pengusaha karena permintaan barang domestik bisa turun.
Selain itu, ia menilai kenaikan UMP tak akan memberatkan pelaku usaha. Sebab, mengacu pada pasal 24 ayat (1) PP 36/2021 menyebut bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
Sementara, upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih harus berpedoman pada struktur dan skala upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan.
"Karena sifatnya upah minimum sebenarnya hanya melindungi pekerja yang baru masuk ya, jadi bukan berarti semua pekerja upahnya naik setara kenaikan UMP," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:hobicuan、ramaslot、tm slot
Terkait:slot gampang wd 2022、cara mencari 4 angka jitu、link slot dan togel、erek erek pacet、prediksi togel oregon 6、pola gacor sweet bonanza xmas、slot terpercaya dan tergacor、situs slot liga、wyn4d、merak123
bab terbaru:3d pcso paito(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
《www maxwin slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,judi99Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《www maxwin slot》bab terbaru。