nusaplay

Arus balik 2002

Isi Penyesalan Tom Lembong Pernah Jadi Bagian dari Pemerintahan Jokowi******

Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menyesal pernah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi.

Penyesalan karena strategi dan jurus yang dijalankannya dalam membenahi ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya berhasil.

Menurutnya, salah satu bentuk kegagalan ialah Pemerintah RI tidak dapat mengatasi kondisi di mana dalam 10 tahun terakhir jumlah kelas menengah di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan.

Tom Lembong mengatakan, pada 2013 lalu terjadi puncak penjualan sepeda motor hingga tembus 7,9 juta unit terjual. Namun dari tahun ke tahun, angka itu mengalami penurunan, apalagi karena terbentur pandemi. Akan tetapi hingga saat ini penjualan motor hanya di kisaran 5 juta unit per tahun.

"Sepuluh tahun terakhir ini kelas menengah kita tidak berkembang. Minimum paling baik itu stagnan, tidak bertambah dan ada potensi cukup besar bahwa kelas menengah kita lalu menciut karena sekali lagi, bagi saya indikator yang paling tepat itu ya jumlah sepeda motor,"  Tom Lembong, dalam diskusi "Pemuda Harsa: Bangga Bicara" di On3 Senayan, GBK, Jakarta, Jumat (9/2) malam seperti dikutip dari detik.com.

"Semakin mendalami data-data ekonomi, saya ini benar-benar sedih banget. Sedih banget, prihatin banget. Dan saya punya rasa sesal, menyesal yang lumayan besar karena saya pernah menjadi bagian dari pemerintah," tambahnya

Tom Lembong pernah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi. Ia pernah menduduki posisi Menteri Perdagangan (Mendag) dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019.

[Gambas:Video CNN]

cinta sup teh

Menaker: Buruh Kerja di Hari Pemilihan Suara Berhak atas Upah Lembur******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut karyawan yang bekerja pada 14 Februari 2024, atau hari pencoblosan Pemilu2024 berhak mendapatkan uang lembur.

Hak itu ia atur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dalam edaran yang diterbitkan Ida pada 26 Januari lalu tersebut, hak dapat uang lembur itu terdapat dalam poin ketiga.

Selain hak uang lembur, Ida melalui edaran itu juga mengatur kewajiban pengusaha untuk memberikan hak bagi pekerja mereka untuk menggunakan hak pilih.

"Apabila pada hari dan tanggal pemungutan suara tersebut pekerja/buruh harus bekerja, maka pengusaha mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tentang mimpi musim panas

Bahlil Respons Cak Imin Soal Hilirisasi Era Jokowi Ugal******

Menteri Investasi/ KepalaBKPM Bahlil Lahadalia merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atauCak Imin yang menyebut hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah ugal-ugalan lantaran kerap merusak lingkungan hingga dominasi tenaga kerja asing.

Bahlil mengaku heran dengan pernyataan Cak Imin tersebut. Ia mengatakan klaim tersebut dilontarkan karena Cak Imin tak paham dengan hilirisasi.

"Yang namanya hilirisasi industri tambang itu kan semuanya harus memenuhi kaidah, norma, dan aturan. Contoh AMDAL-nya dia harus selesaikan, izinnya harus diselesaikan, lingkungannya harus diselesaikan," katanya di Kementerian Investasi, Rabu (24/1).

Bahlil mengatakan pemerintah memang tengah menggenjot hilirisasi demi menciptakan nilai tambah dari yang sebelumnya mengekspor bahan baku mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi. Hasilnya, kata Bahlil, bisa terlihat dari neraca perdagangan yang surplus selama 36 bulan berturut-turut.

Karenanya, ia menilai hilirisasi yang dilakukan pemerintah tidak ugal-ugalan.

"Yang bilang ugal-ugalan itu, yang bersangkutan kali yang ugal-ugalan," katanya.

Cak Imin mengatakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah ugal-ugalan dalam Debat Keempat Pilpres atau Debat Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1).

"Dan kita saksikan dalam proses bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi," ujar Cak Imin.

Ia juga mengatakan perkembangan hilirisasi maupun pertambangan tidak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

Ia mencontohkan banyak warga Sulawesi Tengah masih banyak yang miskin meski tingkat perekonomian daerah itu tumbuh hingga 14 persen.

"Sulteng pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Istriku yang cantik di sekolah

Indonesia Perlu Rp164,1 T untuk Bangun Tanggul Laut di Utara Jakarta******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan biaya untuk membangun tanggul lautatau giant sea walldi wilayah utara Jakartamencapai Rp164,1 triliun.

Hal itu ia ungkap dalam acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Berdasarkan bahan paparan Airlangga, biaya Rp164,1 triliun itu hanya mencakup pembangunan tanggul laut fase A dan B. Pembangunan tanggul laut sendiri terdiri dari 3 fase, yakni A,B, dan C.

"Ini total costyang diperkirakan di wilayah Pantura, ini hanya untuk bendungnya saja, untuk tanggul, banyak proyek yang bisa dikembangkan dari sini," ucap Airlangga.

Untuk fase A, dana pembangunannya akan berasal dari Kementerian PUPR sebesar Rp10,3 triliun dan Pemprov DKI Jakarta Rp5,8 triliun.

Lebih lanjut, Airlangga menuturkan pemerintah telah menyiapkan skenario jangka panjang untuk memitigasi risiko bencana perubahan iklim di Pantura Jawa melalui konsep pembangunan atau tanggul laut.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR, terdapat 3 fase pembangunan tadi yang akan dikerjakan.

Rinciannya, fase A adalah pembangunan tanggul pantai dan Sungai, serta pembangunan sistem pompa dan polder di wilayah pesisir utara Jakarta. Adapun untuk fase A saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR bersama-sama dengan pemerintah daerah.

Fase B pembangunan tanggul laut dengan konsep terbuka (open dike) pada sisi sebelah barat pesisir utara Jakarta. Menurut Airlangga proyek ini harus dikerjakan sebelum 2030 dengan asumsi penurunan tanah/land subsidence tidak dapat dihentikan.

Sedangkan fase C, adalah pembangunan tanggul laut pada sisi sebelah timur pesisir utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum 2040.

"Ini program yang sifatnya transformatif," tutup Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Selir Chunqiu

Badan Pangan Respons Desakan Peritel Naikkan Harga Eceran Beras******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) merespons permintaan peritel untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan penyesuaian HET akan didiskusikan saat pasokan dalam negeri kembali normal.

"Sekarang kita fokus mengisi pasar modern dan pasar tradisional," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/2).

Ketua Aprindo Roy N Mandey mengatakan saat ini peritel kesulitan mendapatkan suplai beras premium kemasan 5 kilogram.

Kesulitan ini dipicu masa panen yang belum datang. Pasalnya, masa panen diperkirakan baru terjadi pada pertengahan Maret 2024.

Selain itu, kesulitan juga terjadi akibat beras tipe medium (SPHP) yang diimpor pemerintah belum masuk hingga saat ini.

Kesulitan itu menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga beras.

"Situasi dan kondisi yang tidak seimbang antara suplai dan demand inilah yang mengakibatkan kenaikan HET beras pada pasar ritel modern dan pasar rakyat," kata Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey, Minggu (11/2) seperti dikutip dari Antara.

Roy mengatakan relaksasi juga bertujuan mencegah kekosongan dan kelangkaan bahan pokok. Terlebih katanya pada Februari ini, para peritel mulai melakukan pembelian dari produsen guna persiapan pasokan ramadan dan Idulfitri di gerai ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

Ning Zhanyan Qiao Cang

Kemenkeu Was******

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khawatir ada permainanspekulandalam pembebasan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Oleh karena itu, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) selaku badan layanan umum (BLU) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu berharap streamline proyek-proyek di IKN tidak terlalu lama. Hal ini bisa membuat proses ganti rugi lahan jadi lebih akurat.

"Karena semakin lama itu (streamline proyek IKN) nanti ruas-ruas berikutnya pasti ada spekulan-spekulan, yang akhirnya harganya (harga tanah) makin tinggi karena spekulan sudah bermain di situ. Jadinya, penetapan lokasi (penlok) itu jangan terlalu lama, segera kita bayarkan (ganti untung pembebasan lahan)," kata ⁠Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto usai Media Briefing di Kantor LMAN, Jakarta Pusat, Selasa (23/1).

Ia mengatakan LMAN mengalokasikan Rp3,34 triliun untuk pembebasan lahan proyek-proyek di IKN. Hingga 2023, sudah dikucurkan sebanyak Rp1,42 triliun, dengan rincian Rp1,01 triliun untuk akses jalan dan Rp415,88 miliar lainnya dipakai buat kawasan inti IKN.

"Kendala (pembebasan lahan) di lapangan itu banyak sekali. Karena ketika pejabat pembuat komitmen (PPK) mengajukan permohonan, kita cek lagi. Kita pastikan dia (pemilik lahan) yang benar-benar berhak, itu kadang KTP-nya gak jelas akhirnya jadi tertunda-tunda," ungkapnya.

"Kalau proyek biasa 6 bulan setelah penlok dibayarkan (ganti untung), di IKN 3 bulan setelah penlok bisa dibayarkan. Kalau sudah sampai penlok itu sudah dikunci. Kalau sudah dikunci, tanah gak boleh dipindah tangankan, tetap harus jadi PSN di atasnya," tandas Rustanto.

Di lain sisi, Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi menyebut pemerintah keroyokan membebaskan lahan untuk proyek strategis nasional (PSN) era Presiden Joko Widodo, termasuk IKN Nusantara.

Basuki menegaskan pembebasan lahan dalam setiap PSN bukan hanya karya LMAN. Ia mengatakan ada kerja sama dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

"Misal, Kementerian ATR/BPN mereka di depan, mengidentifikasi lokasi, ngurusin tanahnya yang mana saja, dan sebagainya. Kemudian, Kementerian PUPR jelas pemilik dari proyek itu. Ada lagi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang melakukan penilaian atas berapa sih nilai tanah di situ. Ada teman-teman Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di Kemenko Perekonomian yang mengkoordinir ini semua," cerita Basuki.

"Jadi, memang ini suatu pekerjaan yang dikeroyok secara bergotong royong, sama-sama. Tidak akan mungkin terbangun jalan tol, bendungan, dan lain-lain kalau tidak ada sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak tadi," imbuhnya.

Bos LMAN itu merinci pihaknya sudah merealisasikan Rp18,20 triliun untuk pembebasan lahan berbagai macam proyek Jokowi selama 2023. Capaian ini meningkat 13,45 persen dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp16,40 triliun.

[Gambas:Video CNN]