aplikasi cicilan belanja online 607Jutaan kata 904250Orang-orang telah membaca serialisasi
《nama game slot gacor》
Transmart Full Day Sale Hari Ini, Serba Diskon Sampai Jam Tutup Toko******
Kabar gembira buat seluruh masyarakat Indonesia! Transmart Full Day Sale hadir lagi hari ini (5/11) dengan diskon yang nggak kalah heboh lho dari sebelum-sebelumnya.
Transmart kasih diskon hingga 50% + 20% untuk berbagai macam produknya. Pesta diskon ini berlaku mulai dari jam buka sampai jam tutup toko pukul 22.00 waktu setempat!
Lihat Juga :![]() |
Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega, bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di sejumlah gerai Transmart.
Jika Anda belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal download saja aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.
Yuk, serbu Transmart Full Day Sale hari ini, mumpung ada diskon sampai 50% + 20%! Diskon digelar secara serentak sehari penuh di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.
Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank ya supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!
![]() |
Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******
Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.
Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.
"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.
Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.
"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.
Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.
Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.
Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.
Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.
Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.
Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.
Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.
Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.
Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.
Lihat Juga :Pontjo Sutowo Turun Gunung soal Kisruh Hotel Sultan Lawan Negara |
Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.
Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.
Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.
Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.
Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.
Lihat Juga :Ahok Sebut Rosan Mundur dari Wakomut Pertamina Usai 'Ikut' Prabowo |
Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.
Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.
Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.
Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.
Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.
Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.
Lihat Juga :Pesan Luhut ke Anak Buah: I Shall Return |
Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******
Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.
Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.
"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.
Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.
"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.
Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.
Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.
Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.
Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.
Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.
Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.
Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.
Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.
Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.
Lihat Juga :Pontjo Sutowo Turun Gunung soal Kisruh Hotel Sultan Lawan Negara |
Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.
Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.
Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.
Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.
Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.
Lihat Juga :Ahok Sebut Rosan Mundur dari Wakomut Pertamina Usai 'Ikut' Prabowo |
Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.
Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.
Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.
Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.
Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.
Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.
Lihat Juga :Pesan Luhut ke Anak Buah: I Shall Return |
Label:aplikasi akulaku adalah、sobatjp、slot88 joker
Terkait:angkanet paito sydney、erek erek naik bus、net303 slot、slot agen138、erek erek 00 sampai 99、paito floridamid、angka jitu nomor togel、bp77、situs slot yang sering menang、loyal4d
bab terbaru:kredit hp berapa bulan(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkantor di Kementerian Pertanian(Kementan).
Hal tersebut dilakukan guna memperkuat integritas dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Kementan.
"Saya minta besok ada jajaran KPK yang berkantor di Kementan untuk mengawasi jalannya pembangunan pertanian," ujar Amran melalui keterangan resmi, Kamis (26/10).
Amran sendiri pernah menempatkan KPK di kantor Kementan ketika dirinya menjabat menteri pertanian pada periode 2014-2019.
Ia mengatakan pengawasan KPK sangat penting agar tidak ada lagi pegawai Kementan yang terjerat tindak pidana dan merugikan banyak orang terutama para petani Indonesia.
Amran ingin Kementan kembali menjadi institusi bermartabat dan mendapat kepercayaan publik.
"Saya kira ini penting sekali karena publik harus memahami tugas membangun pertanian. Karena itu sekali lagi saya berharap besok sudah ada KPK yang berkantor di Kementan," katanya.
Lebih lanjut, Amran memastikan kordinasi antar unit di lingkup Kementan berjalan dengan baik. Terbaru, ia meminta agar jajaran kerjanya bekerja maksimal dalam meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditas strategis nasional.
"Karena itu saya minta agar membuat akselerasi sehingga dalam waktu dekat kita bisa swasembada," imbuhnya.
Amran mengatakan yang terpenting saat ini adalah membangun kekompakan dan meletakan pondasi kuat agar ke depan Indonesia mampu mempercepat pembangunan pertanian. Ia berharap swasembada bisa dilakukan pada semua komoditas termasuk peternakan, gula, padi, jagung, dan komoditas strategis lainnya.
"Hari ini kita letakkan pondasinya agar tahun-tahun mendatang tiga potensi yang ada bisa kita maksimalkan. Jadi sekali lagi kita harus meletakkan pondasinya dengan baik untuk memudahkan kerja-kerja menteri berikutnya," jelasnya.
[Gambas:Video CNN]
Transmart kembali menggelar pesta diskon seharian bertajuk Full Day Sale hari ini, Minggu (19/11) di seluruh gerai se-Indonesia.
Ada diskon 50% plus 20% menanti para pengunjung yang berlaku untuk berbagai macam produk, mulai dari buah, keperluan rumah tangga, furnitur, elektronik, hingga sepeda listrik.
Lihat Juga :![]() |
Berikut daftar produk elektronik yang diskon di Transmart Full Day Sale.
Potongan harga tersebut bisa diperoleh dengan transaksi menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, Kartu Kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.
Khusus produk elektronik seperti TV, AC, dan kulkas, ada maksimal pembelian 2 pcs per kategori, sementara untuk small appliance seperti setrika, rice cooker, dan lain-lain dapat dibeli tanpa pembatasan.
Tentunya belanja makin murah dengan diskon tambahan 20 persen menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, Kartu Kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.
Jika belum punya Kartu Kredit Bank Mega, tak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan di booth yang tersedia di gerai Transmart.
Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore dan upgrade akun ke Allo Prime.
Jadi tunggu apa lagi? Segera merapat ke Transmart terdekat untuk menikmati diskon melimpah di gelaran Full Day Sale hari ini.
![]() |
Kementerian BUMN meminta dan mengingatkan perusahaanpelat merah saling menurunkan ego dan tidak jemawa.
Permintaan disampaikan Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Muhammad Rizal Kamal dalam acara Pertamina Digital Expo 2023, Rabu (1/11).
Rizal juga berpesan agar perusahaan BUMN mau belajar dari perusahaan lain yang dirasa lebih ahli. BUMN harus melakukan benchmarkke perusahaan lain sesama BUMN group.
"Jadi note dari Pak Tiko (sapaan akrab Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri BUMN) waktu kemarin launchingBSE (Buku Sekolah Elektronik) adalah setiap BUMN itu agar menurunkan egonya, jangan jemawa gitu," ucap Rizal.
Rizal menuturkan Pertamina adalah perusahaan besar dan satu-satunya BUMN group yang masuk Fortune Global 500 2023.
Meski demikian, hal tersebut bukan berarti membuat Pertamina berhenti belajar dari group lain.
"Cuma mungkin ada beberapa hal yang kita bisa belajar dari yang lebih baik lagi baik internal BUMN group, pertama, dan tentu saja ke global," kata Rizal.
Lebih lanjut, Rizal mengingatkan agar perusahaan-perusahaan pelat merah melek digital. Menurutnya, Kementerian BUMN bakal terus mendorong perusahaan agar melakukan transformasi digital.
"Nah kita ingin membangun transformasi digital digital tahun ini dari bawah ke atas," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Transmart Full Day Sale bakal ada lagi mulai besok Minggu (12/11) dan diskonnya berlaku sejak toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.
Ada banyak produk-produk yang didiskon hingga 50 persen di Transmart, mulai dari kebutuhan harian, daging ayam, buah, alat elektronik, sampai sepeda listrik.
Lihat Juga :![]() |
Yuk, cek dulu di bawah ini daftar produk yang didiskon di Transmart Full Day Sale.
Masih ada banyak produk lain yang didiskon di Transmart. Pastikan jangan sampai terlewat promonya, karena Transmart Full Day Sale cuma digelar satu hari aja.
Yuk buruan merapat ke Transmart terdekat di kota kamu!
![]() |
Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa membantah bahwa Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia telah menjadi wakil ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Bantahan ia sampaikan untuk meluruskan informasi yang disampaikan oleh Kepala Bappilu Partai Golkar Maman Abdurrahman.
Ia mengatakan kalau informasi Maman benar, pastilah Bahlil sudah mengundurkan diri dari jabatan menteri yang saat ini diembannya sebagaimana dilakukan oleh Rosan Roeslani yang memilih menanggalkan jabatannya sebagai wakil menteri BUMN dan wakil komisaris utama Pertamina usai memutuskan ikut jadi Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.
Tina menambahkan keputusan Bahlil itu dilakukan karena ia ingin fokus pada tugasnya sebagai menteri investasi/kepala BKPM.
Informasi soal Bahlil ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 disampaikan oleh Kepala Bappilu Partai Golkar Maman Abdurrahman.
"Sepengetahuan saya Pak Bahlil ditaruh sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran," kata Maman usai mendampingi Prabowo-Gibran mendaftar ke KPU, Rabu (25/10).
[Gambas:Video CNN]
Catatan Redaksi: Berita ini dibuat atas tanggapan dari berita berjudul 'Profil dan Sepak Terjang Bahlil, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran' yang dimuat oleh CNNIndonesia.com pada Rabu (25/10) pukul 15.01 lalu.
Upah minimum pekerja (UMP) Sulawesi Tenggara (Sultra) 2024 resmi naik 4,6 persen menjadi Rp2.885.964.
Jumlahnya naik Rp126 ribu dibandingkan UMP tahun lalu, yakni Rp2.758.984.
"Jadi, kenaikan UMP Sulawesi Tenggara tahun 2024 ini sebesar Rp126.979,50 sen," kata Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto, dikutip Antara, Selasa (21/11).
Ia menambahkan keputusan gubernur mengenai penetapan UMP ini berlaku mulai 1 Januari 2024.
Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, imbuh Andap, perusahaan tidak boleh memberikan upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum provinsi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sultra LM Ali Haswandy menjelaskan penghitungan UMP mengacu pada formula yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan PP 36/2021 tentang Pengupahan.
Ali menyampaikan baru tiga dari 17 kabupaten/kota di Sultra yang sudah mempunyai upah minimum kabupaten/kota, yakni Kendari, Kolaka, dan Konawe Utara.
[Gambas:Video CNN]
(pta/agt)《nama game slot gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,gnowinHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《nama game slot gacor》bab terbaru。