daftar vip slot

Sistem agen perkotaan

Kemnaker Gandeng Freeport Cs Beri Prioritas Kerja ke Warga Lokal******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal menggelar karpet merah bagi warga di 15 wilayah untuk mendapatkan pekerjaan. Salah satunya, warga Papua agar bisa bekerja di PT Freeport Indonesia.

Hal ini ditandai dengan peluncuranpilot projectprogram perluasan Pengembangan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pengembangan kesempatan kerja berbasis kawasan merupakan langkah strategis, transformatif, dan inovatif dari Kemnaker dalam mendukung akselerasi pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan.

Menurutnya, saat ini keterampilan para angkatan kerja di Tanah Air banyak yang belum bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan perusahaan. Karenanya diperlukan pelatihan bagi masyarakat agar bisa sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Dalam hal ini, pelatihan bakal dilakukan berdasarkan kebutuhan pasar kerja di wilayah masing-masing. Sehingga, pelatihan yang dilakukan bermanfaat bagi warga untuk mendapatkan pekerjaan.

"Saya berharap ekosistem dari hulu ke hilir di kawasan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat kawasan dan sekitarnya," jelasnya.

Berikut daftar 15 kawasan yang bakal dilakukan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan:

1. Ekosistem Perkebunan Kopi Gayo di Kabupaten Bener Meriah
2. Ekowisata Sungai Bah Bolon di Kabupaten Serdang Bedagai
3. Komunitas Masyarakat Adat Kasepuhan di Kabupaten Lebak
4. Pusat Produksi Buah-Buahan di Kota Pangkal Pinang
5. Kawasan Industri Garmen Rakyat dan Pengolahan Sampah di Ambarawa di Kabupaten Pringsewu Lampung
6.Kawasan Kuliner Rumah Tangga Jakarta Timur dan Jakarta Selatan
7. Pengembangan Pertanian terintegrasi Baung Bango di Kabupaten Katingan
8. Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan
9. Agroforestri Waru di Kabupaten Penajam Paser Utara
10. Agrowisata di Kabupaten Gianyar
11. Kawasan Wisata Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah
12. Kawasan Sekitar Industri Smelter Nikel di Kabupaten Morowali Utara
13. Kawasan Wisata Likupang di Kabupaten Minahasa Utara
14. Kawasan Sekitar Pertambangan PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika
15. Kawasan Orang Asli Papua Merdey dan Masyarakat Lokal Menimery di Kabupaten Teluk Bintuni.

[Gambas:Video CNN]

Master Kartu Permainan

10 Daerah dengan Pengangguran Terbanyak, Nomor Satu Jabar******

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis daftar daerah denganpengangguran terbanyak di Indonesia per Agustus 2022. Jawa Barat (Jabar) berada di urutan pertama.

BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2022 mencapai 5,86 persen. Jika dirinci, ada 8,42 juta pengangguran yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang penganggur.

Berdasarkan jenis kelamin, ada 5,93 persen pengangguran laki-laki dan 5,75 persen lainnya wanita. Kendati demikian, TPT pada 2022 ini turun dibandingkan dengan Agustus 2021, yakni 0,81 persen untuk laki-laki dan 0,36 persen wanita.

Lebih lanjut jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk berusia 15-24 tahun tercatat dalam kategori TPT sebesar 20,63 persen pada tahun ini. Jumlah itu lebih banyak ketimbang penduduk usia 25-29 tahun (3,36 persen) dan 60 tahun ke atas (2,85 persen).

Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, BPS membaginya berdasarkan provinsi. Berikut 10 daerah atau provinsi dengan pengangguran tertinggi di Indonesia per Agustus 2022:

1. Jawa Barat (8,31 persen)
2. Kepulauan Riau (8,23 persen)
3. Banten (8,09 persen)
4. DKI Jakarta (7,18 persen)
5. Maluku (6,88 persen)
6. Sulawesi Utara (6,61 persen)
7. Sumatra Barat (6,28 persen)
8. Aceh (6,17 persen)
9. Sumatra Utara (6,16 persen)
10. Kalimantan Timur (5,71 persen)

[Gambas:Video CNN]

Menjadi seorang Tao yang fana

339 Ribu Buruh Terdampak Relokasi 31 Pabrik Sejak 2017******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan proses relokasi pabrik telah terjadi sejak 2017 silam. Dari 31 pabrik yang melakukan relokasi, tercatat ada 339 ribu buruhyang terdampak.

Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari mengatakan relokasi pabrik sebetulnya sudah terjadi sebelum pandemi covid-19 dan ancaman resesi global. Dita mengatakan relokasi dilakukan karena upah minimum provinsi (UMP) para buruh.

"Sejak 5 tahun lalu, untuk industri alas kaki, ada 31 perusahaan yang relokasi. Jadi relokasi ini sudah terjadi sebelum resesi dan pandemi. Dari Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), total jumlah pekerja yang terelokasi dari 31 perusahaan itu adalah 339.234 orang," kata Dita kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/11).

Selain itu, Dita menjelaskan ada juga perusahaan yang membuka pabrik baru di Jawa Tengah dengan tetap mempertahankan pabrik lamanya di Jawa Barat, yakni Tangerang atau Karawang.

"Sedikit demi sedikit pekerjanya dikurangi sampai akhirnya seluruh proses produksi full digeser ke Jawa Tengah," ujarnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri menjelaskan ada tiga basis daerah produsen, yakni Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

"Relokasi karena kebetulan karakteristik industri kita yang besar-besar ada di Banten, Bekasi, dan Karawang, di daerah ini kemudian relokasi itu sebagian lari ke Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di Banten, tidak ada relokasi ke sekitar Banten. Jawa Barat ada relokasi di sekitar Jawa Barat juga. Di Jawa Timur, sebenarnya ada juga relokasi di sekitar Jawa Timur juga," jelasnya saat dikonfirmasi.

Bahkan, Firman mengatakan sebetulnya proses relokasi sudah terjadi sejak 2015. Kendati, ia mengaku memang ada peningkatan investasi yang cukup tinggi pada 2016 dan 2017 yang mendorong terjadinya relokasi pabrik.

Meski begitu, relokasi pabrik tersebut tidak ada kaitannya dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Perihal relokasi yang sudah terjadi sejak lama ini, Firman mengatakan murni karena masalah biaya UMP pekerja.

"Yang jadi permasalahan kan di kenaikan upah selama ini. Faktor output atau harga jual kita untuk pasar ekspor tidak pernah naik, tetapi di sisi lain faktor input naik terus. Makanya ketika upah tiap tahun naik, lama-lama jadi tidak kompetitif," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Onmyoji hebat tingkat dewa

Cerita Produsen Arak Bali Banjir Pesanan Jelang KTT G20******

Menjelang KTT G20, para produsen arak Balimenerima banyak orderan karena menjadi salah satu minuman yang disajikan untuk para delegasi G20.

Ida Ayu Puspa Eny, salah satu produsen arak Bali di Denpasar yaitu Owner Arak Iwak Arumery mengatakan orderan menjelang KTT G20 dan sudah ada 7 hotel yang memesan.

"Jadi kalau order sudah tentu meningkat. Hotel-hotel sudan memesan sudah ada 7 hotel di Nusa Dua," kata Puspa saat dikonfirmasi, Sabtu (12/11).

Lihat Juga : 18 Perusahaan Teken MoU di B20, Investasi Rp75T untuk RI

Ia juga menerangkan untuk arak Iwak Arumery yang disukai oleh para konsumen karena dibuat dengan proses yang alami dengan bahan baku yang diambil dari petani langsung. Seperti, lontar, kelapa dan aren lalu dicampur dengan rempah-rempah dan buah-buahan yang tidak mengandung pewarna buatan.

"Bahan baku kita dari petani-petani langsung untuk mendapatkan rasa yang juga kita mau," jelasnya.

Sementara, untuk proses pengolahannya membutuhkan waktu hingga 1,5 tahun hingga 2 tahun. Menurutnya, bahan baku diambil dari sejumlah kabupaten di Bali, seperti di Buleleng dan Karangasem.

"Kita pasarkan itu paling (selama) 1,5 dan 2 tahun. Jadi kita tidak langsung dari petani kita racik, tidak. Kita (campur) dulu selama enam bulan, kita baru isi dengan rempah dan buah-buahan kita tunggu lagi enam bulan. Setelah itu disaring setelah itu kita diamkan, dan baru bisa dipasarkan," jelasnya.

"Faktor lain juga karena arak kami tergolong baru jadi banyak yang penasaran, kami baru menjual sejak Mei 2022 lalu sejak dapat izin BPOM dan langsung dapat order G20," ujarnya.

Selain hotel, Iwak Arumery juga banyak diorder oleh minimarket di sekitar Nusa Dua. Pihaknya juga mengakui terjadi peningkatan orderan hingga 300 persen saat KTT G20.

"Memang terjadi peningkatan cukup signifikan karena di G20 ini, dan pesanan akan berpotensi terus bertambah. Kami juga menyiapkan untuk permintaan dari wisatawan, dan para delegasi yang memesan untuk oleh-oleh," ujarnya.

Lihat Juga : Ragam Usaha Indonesia Amankan KTT G20, Sniper hingga Internet 3 Lapis

Jiwa Takdir yang Abadi

Tingkatkan Ekonomi, Sulbar Percepat Konektivitas ke Pelabuhan Malaysia******

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bakal mempercepat realisasi pembukaan konektivitas Pelabuhan Tanjung Silopo di Polewali Mandar dengan Lahad Datu Port di Sabah, Malaysia. Sebab jika konektivitas dua pelabuhan ini dibuka, maka perdagangan langsung dapat dilakukan antarkedua negara.

"Saya sangat mengapresiasi gagasan hebat dari Bupati Polewali Mandar. Konektivitas ini sudah di bangun bupati dengan Lahad Datu Malaysia yang mana ekonominya bagus," kata Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik usai rapat virtual dengan perwakilan Lahad Datu Port, Jumat (11/11).

Akmal mengatakan, ekonomi suatu daerah dapat hidup jika konektivitas dengan daerah lain dibuka. Dengan membuka konektivitas dengan Lahad Datu Port tentunya barang dan jasa asal Sulbar yang dibutuhkan Malaysia dapat dengan mudah disalurkan, begitu pula sebaliknya.

"Kalau seandainya dari Polewali Mandar, Sulteng langsung ke Lahad Datu ada perdagangan barang dan jasa, itu ekonomi kita akan tumbuh lebih baik," jelas Akmal Malik

Akmal menambahkan, agar pemasukan perdagangan barang dan jasa melalui konektivitas ini bisa lebih maksimal, dia akan menemui Menteri Keuangan untuk dapat mendirikan kantor bea cukai di Polewali Mandar.

Sedangkan, Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar sangat berharap PJ Gubernur Sulbar dapat membantu maksimal agar konektivitas dua pelabuhan ini bisa benar-benar dibuka. Karena dia mengaku, usaha membuka konektivitas itu sudah dilakukan Pemkab Polewali Mandar dalam lima tahun terakhir, namun belum membuahkan hasil.

"Sebenarnya Polewali Mandar itu hanya merintis saja, karena yang memiliki kewenangan kerjasama itu adalah Sulawesi Barat. Jadi saya sangat bermohon kepada pj gubernur mudah-mudahan bisa membantu percepatan kerjasama ini," harap Andi Ibrahim.

Menurut Andi, jika konektivitas itu dibuka, maka Polewali Mandar dan Sulbar bisa mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Karena selama ini, cukai perdagangan barang dan jasa yang daerahnya lakukan mencapai Rp9 triliun melalui provinsi lain.

"Kalau kita buka jalur ini, kita akan menikmati kekayaan kita sendiri. Jangan rakyat kita di peras, orang lain yang dapat minyaknya (hasilnya)," ucap Andi.

Panggil para pahlawan

PMO Kartu Prakerja Gandeng Penegak Hukum Cegah Penyalahgunaan KTP******

Manajemen pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja menggandeng aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan dan meminimalkan potensi pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan data kependudukan.

Pengawasan dengan melibatkan aparat hukum tersebut dilakukan di berbagai wilayah, salah satunya pada Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Sebagai provinsi dengan kondisi geografis dan jumlah penduduk yang besar, Sumut menjadi provinsi dengan penerima Kartu Prakerja terbanyak se-Pulau Sumatera yakni 806,97 ribu penerima dengan total insentif yang telah disalurkan mencapai Rp1,63 triliun.

Hal ini juga mencerminkan dukungan Kepolisian RI terhadap program strategis Pemerintah yang kian modern dan responsif. Hal tersebut disampaikan Rudy dalam Sosialisasi Perpres Nomor 113 Tahun 2022 bagi Aparatur Penegak Hukum lingkup Provinsi Sumatera Utara di Medan, Selasa (8/11).

"Komite Cipta Kerja menyampaikan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Sumut dan Kapolres Belawan beserta seluruh penyidik, atas upaya penanganan perkara yang telah dilakukan dengan baik," ujar Rudy dalam keterangan resmi.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari juga mengapresiasi kerja sama antara kepolisian dan kejaksaan dalam menangani perkara terkait penyalahgunaan data kependudukan untuk mengambil keuntungan dari Program Kartu Prakerja, serta memberikan efekdeterrentagar kejahatan serupa tidak terulang kembali.

Dalam kesempatan tersebut juga turut dibahas mengenai pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mengawal tata kelola Program Kartu Prakerja untuk memberikan pelayanan dan keadilan bagi masyarakat, sekaligus mengamankan penggunaan keuangan negara.

Untuk itu, ke depannya berbagai institusi pemerintah diharapkan dapat terlibat baik dalam proses pengendalian internal dan manajemen risiko, maupun pengawasan eksternal pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Sejak diluncurkan April 2020 lalu, Program Kartu Prakerja hingga kini telah diikuti oleh 16,4 juta peserta.

[Gambas:Video CNN]