petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara menghasilkan uang dari telegram

mahabet77 373Jutaan kata 52107Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara menghasilkan uang dari telegram》

Konsumen Meikarta Digugat Anak Usaha Lippo Rp56 M******

Sejumlah konsumen Apartemen Meikarta digugat perdata oleh pengembang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) senilai Rp56 miliar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
Sejumlah konsumen Apartemen Meikarta digugat perdata oleh pengembang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) senilai Rp56 miliar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia--

Sebanyak 18 orang pengurus dan anggota Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) menghadapi gugatan perdata senilai Rp56 miliar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar).

Gugatan itu diajukan oleh pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), yang merupakan anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk.

Ketua PKPKM Meikarta Aep Mulyana mengungkapkan sidang perdana gugatan tersebut akan berlangsung hari ini, Selasa (24/1), pukul 09.30 WIB di PN Jakbar.

Aep mengungkapkan seluruh pengurus dan anggota PKPKM yang menjadi tergugat akan menghadiri persidangan tersebut.

Berdasarkan situs SIPP PN Jakbar, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tertanggal 23 Desember 2022.

Dalam gugatan itu, PT MSU selalu penggugat ingin pengadilan mengabulkan empat hal dalam provisi. Pertama, mengabulkan permohonan sita jaminan dari penggugat.

Lihat Juga :
Kronologi Konsumen Meikarta Digugat Usai Ngadu ke DPR

Kedua,menetapkan sita jaminan atas segala harta kekayaan para tergugat baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak.

Ketiga, memerintahkan para tergugat untuk menghentikan dan tidak mengulangi segala dan semua tindakan, aksi dan pernyataan pernyataan yang memfitnah dan merusak reputasi dan nama baik penggugat.

Keempat, menetapkan bahwa perintah ini adalah serta merta dan harus dijalankan lebih dahulu selama perkara a quoberjalan hingga putusan berkekuatan hukum tetap/ inkracht .

Selain itu, dalam pokok perkara, penggugat juga menuntut tergugat secara tanggung renteng mengganti kerugian materiil akibat perbuatan melawan hukum senilai Rp44,1 miliar dan imateriil senilai Rp12 miliar.

Lihat Juga :
Wagub Bali soal Pembangunan Bandara Bali Utara: Perlu Kajian Mendalam

Berikutnya, tergugat juga dituntut menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di 3 (tiga) harian koran nasional sebesar setengah halaman yakni di Harian Kompas, Bisnis Indonesia dan Suara Pembaruan.

Kemudian, tergugat juga dituntut menuliskan surat resmi kepada Bank Nobu, DPR maupun pihak lain yang telah didatangi oleh para tergugat, dengan menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan yang telah disampaikan adalah tuduhan yang tidak benar.

Lalu, penggugat juga meminta pengadilan untuk menetapkan sita jaminan terlebih dahulu pada saat pemeriksaan tingkat pertama dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan pada putusan akhir atas seluruh harta kekayaan para penggugat.

"Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet,banding, maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voordaad)," demikian dikutip dari petitum gugatan perkara.

Lebih lanjut, penggugat juga meminta pengadilan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Belum ada pernyataan dari PT MSU dan Lippo terkait gugatan ini. CNNIndonesia.commasih berupaya meminta tanggapan PT MSU atas gugatan tersebut.

Kasus Meikarta kembali mencuat pada Desember lalu setelah sejumlah konsumen mengeluh belum juga mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019.

Dalam perkembangannya, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM mengadu ke DPR. Pada pertengahan bulan ini, mereka mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR dan menuntut pengembang mengembalikan dana mereka alias refund.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Ketua PKPKM Aep Mulyana dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (18/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]



(cfd/sfr)

Berkaca Kasus Meikarta, Pembeli Makin Hati******

Berkaca pada kasus Meikarta, masyarakat perlu berhati-hati dalam mencari hunian inden. Jejak rekam pengembang hingga legalitas harus diperhatikan.
Berkaca pada kasus Meikarta, masyarakat perlu berhati-hati dalam mencari hunian inden. Jejak rekam pengembang hingga legalitas harus diperhatikan. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia--

Masyarakat disebut makin berhati-hati dalam mencari hunian, terutama yang prosesnya inden. Kewaspadaan calonpembelimeningkat karena berkaca pada kasus pembangunan apartemen Meikarta kini jadi perbincangan.

Pengamat Properti Colliers Aleviery Akbar mengatakan kasus Meikarta membuat calon pembeli waspada, tetapi tidak akan menurunkan minat masyarakat dalam membeli hunian inden.

"Meikarta sampai saat ini masih memasarkan unit apartemen dan komersialnya. Artinya, tidak terpengaruh. Hanya saja, sekarang ini memang pembeli apartemen semakin hati-hati untuk pembelian properti inden," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/1).

Menurutnya, saat ini sudah banyak pengembang properti yang memasarkan tempat tinggal siap huni.

Meski sudah jadi, belum tentu lepas dari masalah. Oleh sebab itu menyarankan pembeli untuk langsung mengecek legalitas hunian baik rumah tapak maupun apartemen yang sudah selesai dibangun tersebut sebelum membeli.

"Cek legalitas seperti izin layak huni, IMB (izin mendirikan bangunan) atau PBG (persetujuan bangunan gedung), sertifikat jika sudah ada," imbuhnya.

Lihat Juga :
DPR Panggil Manajemen Meikarta Siang Ini

Ia menambahkan jika pembeli tetap ingin membeli hunian dalam bentuk inden atau belum ada bentuknya, maka calon pembeli bisa mengecek reputasi developeryang memasarkan. Kalau rekam jejaknya baik, tidak pernah bermasalah dengan hukum atau terkait serah terima unitnya, maka tidak ada salahnya membeli.

Hal yang sama disampaikan oleh Pengamat sekaligus Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat. Menurutnya, ada lima aspek yang perlu diperhatikan jika ingin membeli hunian inden.

Pertama, pastikan ada peruntukan ruang, ditunjukkan melalui surat keterangan rencana kota yang sudah disetujui oleh pemerintah daerah. Kedua, pastikan hak atas tanah, ditunjukkan adanya sertifikat atas tanah dari lahan yang akan dibangun.

Ketiga, harus memastikan status penguasaan rumah susun, ditunjukkan dengan hasil pertelaan (daftar keterangan) dari pemerintah daerah baik kepemilikan berupa SHM Sarusun atau SKBG Sarusun.

Keempat, harus memastikan ada izin pembangunan rumah susun, ditunjukkan adanya IMB.Kelima, harus ada jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin, berupa surat dukungan baik bank maupun non-bank.

"Untuk itu calon pembeli yang berminat pada unit apartemen yang belum dibangun, perlu memastikan kelima unsur di atas terpenuhi. Selain itr, perlu memastikan skema pembiayaan, mengenali reputasi pengembangnya, dan detil klausul jual beli dengan teliti," jelasnya.

Ia juga meminta masyarakat untuk berhati-hati dan jangan mudah tergoda dengan iming-iming harga yang murah tetapi fasilitasnya lengkap. Sebab, fasilitas akan sebanding dengan harga yang diterima.

"Memang apartemen yang belum dibangun umumnya menawarkan harga unit yang menggiurkan, namun memang ada risikonya, calon pembeli harus teliti sebelum membeli," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)




bab terbaru:mahjong ways demo gratis

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
jp 388 slot
bosvip88
situs judi terpercaya
slot259
kta cepat cair
cipinang4d
situs link slot
voucher elektronik
batik77
Daftar isi semua bab
Bab 1 toto88 rtp
Bab 2 bocoran admin riki slot hari ini terbaru
Bab 3 nextogel
Bab 4 game slot mudah
Bab 5 gampangjp
Bab 6 memberqq
Bab 7 mpo88
Bab 8 jago 33 slot
Bab 9 link slot gacor jam sekarang
Bab 10 bo slot tergacor hari ini
Bab 11 situs slot baru
Bab 12 sairsgp
Bab 13 sonic 77 slot
Bab 14 papuwa4d
Bab 15 tua slot
Bab 16 aplikasi yang bisa cicil barang
Bab 17 daftar kredivo tanpa ktp
Bab 18 slot gacor terbaru
Bab 19 gacor slot
Bab 20 shopee yang menghasilkan uang
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5226bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Menjadi pengasuh tingkat dewa

slot gacor ini
Kemenkeu membantah pernyataan politisi PKS Iskan Qolba Lubis yang menyebut dana haji 'diambil' Kemenkeu dalam bentuk surat utang negara.
Kemenkeu membantah pernyataan politisi PKS Iskan Qolba Lubis yang menyebut dana haji 'diambil' Kemenkeu dalam bentuk surat utang negara. (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi).
Jakarta, CNN Indonesia--

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo membantah pernyataan politisi PKS Iskan Qolba Lubis yang menyebut dana haji 'diambil' Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam bentuk surat utang negara.

Menurutnya, keputusan investasi dana haji merupakan kewenangan mutlak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selalu pengelola dana haji.

"Kami luruskan ⁦@PKSejahtera⁩ agar tak mengelabui publik. Keputusan investasi di SBSN ini mutlak kewenangan BPKH. Dana aman dan imbal hasil lancar. Pula, rerata imbal hasilnya 7,8 persen bukan 5 persen. Jelas di atas inflasi dan bunga deposito. Semoga jelas," cuit Prastowo di Twitter, Kamis (26/1).

Prastowo menyebut langkah tersebut ibarat amal ganda, di mana pemerintah berpartisipasi dalam pembangunan bangsa yang hasilnya akan dinikmati bersama.

Ia menegaskan dana haji tersebut dikelola secara transparan dan hasil kelolaannya dibagi hasilkan secara adil dan transparan.

"Kemenkeu senantiasa menerapkan tata kelola yang baik, hati-hati, dan akuntabel. Itulah kenapa peringkat utang kita bagus di mata internasional. Ya karena cara kita mengelola baik dan benar," pungkasnya.

[Gambas:Twitter]

Iskan Qolba Lubis yang merupakan anggota Komisi VIII DPR RI menolak usulan Kementerian Agama yang akan menaikkan biaya haji dari Rp39,8 juta pada 2022 menjadi Rp69 juta pada 2023. Ia lantas menuding ada permasalahan pengelolaan dana haji selama ini.

Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab karena banyak dana haji yang dipakai untuk subsidi anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Iskan meminta pemerintah memberi modal awal alih-alih merugikan para calon jemaah haji.

"Ketiga kesalahannya itu adalah pengelolaan dananya. Jadi gini kan adaindirect costyang didapatkan dari setoran awal itu kan Rp25 juta, umpama dia menabung 20 tahun atau 30 tahun berarti kan uang itu mengendap 30 tahun, harusnya kan sudah dapat di 180 persen. Berarti Rp25 juta ditambah 18 persen sekitar Rp55 juta kan," kata Iskan, dikutip dari Detikcom.

Ia menambahkan dulu keuntungan indirect cost saat ini mendekati 50 persen dan ada kesalahan mengelola dana haji karena setorannya diambil Kemenkeu lewat surat utang.

Lihat Juga :
Mengintip Kantor Jhon LBF yang Klaim 'Manjakan' Karyawan

"Karena 70 persen dana haji diambil oleh Kemenkeu dalam bentuk surat utang negara, yang keuntungannya hanya sekitar 5 persen. Sedangkan inflasi 5,4 (persen). Jadi ini tidak adil pemerintah karena dipakai habis-habisan, pada waktu sama badan pengelolaan keuangan haji perusahaan tidak punya modal sama sekali," sambungnya.

Mayoritas dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memang ditempatkan pada surat berharga negara (SBN).

Jumlah dana kelolaan haji mencapai Rp166,01 triliun pada akhir Desember 2022 atau meningkat 4,56 persen dibandingkan saldo 2021 yang sebesar Rp158,79 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan BPKH 2022 (unaudited), dana kelolaan haji ini sebesar 70 persen ditempatkan di berbagai instrumen investasi. Sementara itu, sekitar 30 persen sisanya ditempatkan di perbankan.

Secara rinci, dana dalam instrumen investasi terbagi ke SBN sebesar Rp114,96 triliun, naik dari 2021 yang sebesar Rp110,90 triliun.

Lalu, ditempatkan pada entitas asosiasi sebesar Rp1,30 triliun, naik dibandingkan 2021 sebesar Rp276,65 miliar.

Kemudian dana haji ditempatkan pada investasi langsung dan investasi lainnya sebesar Rp779,06 miliar. Nilai penempatan ini naik dari 2021 sebesar Rp964,29 miliar.

Dana haji juga ditempatkan pada investasi emas sebesar Rp425 juta. Sedangkan di 2021 tidak ada dana yang ditempatkan di investasi emas.

Sementara itu, saldo haji yang ditempatkan pada perbankan mencapai Rp48,96 triliun atau 29,50 persen dari seluruh dana kelolaan ada di BPKH. Angka tersebut naik dibandingkan 2021 (unaudited) yang ditempatkan di perbankan Rp45,64 triliun atau 28,74 persen.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Master Pedang Samsara

idcash88 rtp
Harga jual emas Antam turun Rp5.000 ribu per gram menjadi Rp1,03 juta per gram pada Jumat (27/1).
Harga jual emas Antam turun Rp5.000 ribu per gram menjadi Rp1,03 juta per gram pada Jumat (27/1). Ilustrasi. (ANTARA FOTO/FAUZAN).
Jakarta, CNN Indonesia--

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,030 juta per gram pada Jumat (27/1). Harga emas Antam ini turun Rp5.000 ribu per gram dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya sebesar Rp1,035 juta per gram.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp5.000 per gram, dari Rp941 ribu menjadi Rp936 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp565 ribu, 2 gram Rp2 juta, 3 gram Rp2,97 juta, 5 gram Rp4,92 juta, 10 gram Rp9,79 juta, 25 gram Rp24,36 juta, dan 50 gram Rp48,64 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Kemudian, untuk harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,06 persen menjadi US.947,8 per troy ons. Senada, harga emas di perdagangan spot juga naik 0,15 persen menjadi US.932,09 per troy ons.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas bakal turun karena data pertumbuhan AS yang positif, tercatat 2,9 persen pada kuartal IV-2022. Lebih tinggi dari perkiraan pasar sebesar 2,6 persen.

"Ini memicu kekhawatiran apabila The Fed akan lebih lama mempertahankan suku bunga tinggi mereka. Investor sekarang mengalihkan perhatian pada data inflasi PCE AS malam ini," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang US.920-US.950 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/sfr)

Sistem pangan Shiji yang paling kuat

pastijp slot88
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Herry Trisaputra Zuna heran dengan gugatan PT MSU atau pengembang Meikarta terhadap konsumennya.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Herry Trisaputra Zuna heran dengan gugatan PT MSU atau pengembang Meikarta terhadap konsumennya. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengaku heran dengan gugatan yang dilayangkan PT MSU atau pengembang Meikarta terhadap konsumennya.

Menurutnya, saat ini banyak masyarakat yang ingin membeli hunian justru malah menghadapi gugatan. Ia menilai kasus Meikarta terjadi sebab tidak ada skema penjaminan pembiayaan antara pengembang dengan konsumen.

"Kita bicara bagaimana di Meikarta itu orang beli rumah malah dituntut balik," ungkap Herry dalam acara Penandatangan MoU Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang disiarkan virtual, Rabu (25/1).

Herry memaparkan pihaknya dalam proses membentuk skema penjaminan untuk hunian yang belum selesai dikerjakan. Jadi masyarakat memiliki jaminan hunian yang dibelinya akan selesai.

"Nanti dengan skema penjaminan seharusnya masyarakat ada kepastian saat dia cicil, even rumahnya ini belum selesai dia ada kepastian, ada semacam completion guarantee dan sebagainya," papar Herry.

Lihat Juga :
OJK Akan Panggil Pihak Terlibat Kasus Tukang Becak Bobol Rekening BCA

Sebelumnya, 18 anggota Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) digugat oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta senilai Rp56 miliar.

Ketua PKPKM Aep Mulyana menduga gugatan tersebut dipicu oleh isi spanduk-spanduk termasuk kata 'oligarki' yang dibentangkan saat para konsumen orasi dan berunjuk rasa di depan gedung DPR RI pada Desember tahun lalu.

Kasus Meikarta kembali mencuat pada Desember lalu setelah konsumen mengeluh belum mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019. Konsumen Meikarta kemudian meminta agar DPR mempertemukan mereka dengan PT MSU.

[Gambas:Video CNN]



(cfd/dzu)

Dewa Koki Tertinggi

77betsport
BPKH mengungkapkan potensi habisnya nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya haji tahun ini.
BPKH mengungkapkan potensi habisnya nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya haji tahun ini. (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah).
Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengungkapkan potensi habisnya nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya hajitahun ini.

Ketua BPKH Fadlul Imansyah memperkirakan dengan asumsi persentase seperti tahun lalu yaitu 60 persen nilai manfaat dan 40 persen biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), maka dana yang dikelola bakal habis pada 2025.

"Kalau kita hitung berdasarkan hitungan kita, kalau memang kita harus memenuhi asumsi Bipihnya itu nilainya sama kayak tahun lalu, itu kita hitung, simpanan hasil investasi yang kita dapatkan akibatkan tidak berangkat dari 2020-2021 akan tergerus dan akan habis di 2025," kata Fadlul di Jakarta Pusat, Selasa (24/1).

"Jadi (penyelenggaraan) 2025 itu kita sudah mengambil pokok setoran awal dari calon jemaah haji yang berangkat. Jadi kalau 2023-2024 asumsinya kita pakai skema 60-40 dengan 60 persen nilai manfaat, itu 2025 sudah mengambil nilai pokok investasi dari setoran awalnya," papar Fadlul.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa selama ini pihaknya mengelola dana haji calon jemaah dengan penempatan di investasi surat berharga syariah negara (SBSN) sebesar 70 persen dan sisanya di deposito perbankan syariah nasional. Menurutnya, dana yang berada di deposito ini pun telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).



Untuk itu, Fadlul pun menegaskan bahwa BPKH tidak berinvestasi secara langsung di bidang infrastruktur. Pasalnya, Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan jika biaya haji 2023 tetap dipaksa dinaikkan, dikhawatirkan akan ada asumsi di masyarakat bahwa dana haji dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur.

"Kita nggak ada direct investment ke infrastruktur. Kita masuknya ke surat berharga syariah negara. Karena dia investasi syariah dari negara, maka otomatis yang menjamin ya negara. jadi kalau aman atau nggak, Insyallah aman," paparnya.

Sementara, Fadlul mengungkapkan pentingnya investasi sebesar maksimal 30 persen di deposito perbankan merupakan komponen penting. Sebab, perbankan syariah menjadi mitra BPKH dalam membayarkan biaya haji kepada pemerintah Arab Saudi.

Lihat Juga :
Alasan Spotify PHK Karyawan

"Kalau 30 persen itu kita tarik dari perbankan nasional syariah bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Perbankan syariah nasional ini mitra kami sebagai bank pembayar biaya ibadah haji, jadi apa yang mereka kumpulkan otomatis harus kita gunakan prinsip resiprokal," ucapnya.

Meski demikian, Fadlul menegaskan pihaknya siap dengan keputusan pemerintah untuk penggunaan nilai manfaat tahun ini.

"Kalau pertanyaannya, diputuskan semisal jadi Rp50 juta (nilai manfaat), prinsipnya kalau itu keputusan bersama, kita (BPKH) siap. Kalau kemudian nanti kita harus melakukan formulasi ke depan kita akan bicarakan mitigasi untuk 2025 itu (semisal) nilai simpanannya habis, kita akan diskusikan bersama-sama dengan Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR," tegas Fadlul.

[Gambas:Video CNN]



(cfd/dzu)

Selamat jangkar

51 di erek erek
Pengusaha restoran cepat saji di California menolak Undang-Undang FAST yang menaikkan upah minimum pekerja hingga US atau sekitar Rp328,8 ribu per jam.
Pengusaha restoran cepat saji di California menolak Undang-Undang FAST yang menaikkan upah minimum pekerja hingga US atau sekitar Rp328,8 ribu per jam. (REUTERS/EVGENIA NOVOZHENINA).
Jakarta, CNN Indonesia--

Pengusaha restoran cepat saji di California seperti Chipotle, Starbucks, Chick-fil-A, McDonald's, In-N-Out Burger, dan pemilik KFC Yum! menolak Undang-Undang (UU) FAST yang menaikkan upah minimum pekerja hingga US atau sekitar Rp328,8 ribu per jam.

Melansir CNN Business, Kamis (26/1), para pengusaha itu membentuk koalisi dan masing-masing rela menyumbang US juta untuk menentang UU tersebut. UU FAST ditandatangani tahun lalu oleh Gubernur California Gavin Newsom dan akan mulai berlaku pada 1 Januari.

Berbagai elemen pengusaha restoran hingga warung makan sederhana telah menandatangani petisi menolak UU FAST.

Selain menaikkan upah minimum, UU tersebut juga mengesahkan pembentukan Dewan Makanan Cepat Saji beranggotakan 10 orang yang terdiri dari perwakilan tenaga kerja, pemberi kerja, dan pemerintah untuk mengawasi standar bagi pekerja di industri makanan cepat saji negara bagian.

Presiden McDonald's AS Joe Erlinger mengecam UU tersebut dan mengatakan produk hukum itu terlalu menguntungkan serikat pekerja.

Lihat Juga :
BPKH Bongkar Hitung-hitungan Nilai Manfaat yang Terancam Defisit 2025

Sementara itu, Serikat Karyawan Layanan Internasional mendukung UU FAST dan melihatnya sebagai terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Mereka mengatakan industri makanan cepat saji California memiliki lebih dari 550 ribu pekerja. Hampir 80 persennya adalah orang kulit berwarna dan sekitar 65 persen adalah wanita.

Menurut serikat pekerja, jika UU itu berhasil diterapkan di California, efeknya akan meluas ke berbagai daerah lain. Dengan begitu, wilayah lain pun akan menjadi ramah bagi pekerja.

[Gambas:Video CNN]



(mrh/dzu)

Sekolah sihirku

situs slot terpercaya di dunia
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran program padat karya pada tahun ini sebesar Rp2,1 triliun pada 2023.
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran program padat karya pada tahun ini sebesar Rp2,1 triliun pada 2023. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga).
Jakarta, CNN Indonesia--

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mengalokasikan anggaran program padat karyapada tahun ini sebesar Rp2,1 triliun pada 2023.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan dengan alokasi dana tersebut diharapkan bisa menyerap 62 ribu tenaga kerja di program padat karya tahun ini.

"Terkait infrastruktur berbasis masyarakat atau Program Padat Karya, kami sampaikan sebesar Rp2,1 triliun," ujar Diana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, dikutip dari Antara, Selasa (24/1).

Kemudian untuk Program Sanitasi Pendidikan Keagamaan di 1.550 Lokasi, Program Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R) di 307 lokasi.

Lalu untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrim di 70 Lokasi, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 1.063 desa, dan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 1.340 kecamatan.

Sebelumnya, Diana menyebutkan program padat karya bidang Cipta Karya pada 2022 berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 105.333 orang.

Lihat Juga :
Profil Jhon LBF yang Viral Dituding Asal PHK Karyawan

Secara keseluruhan, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp15,07 triliun untuk Program Padat Karya dalam rangka membuka lapangan kerja pada 2023.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pada 2023, Kementerian PUPR mengintensifkan pelaksanaan Program Padat Karya untuk membantu membuka lapangan pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat.

Menteri Basuki menargetkan keseluruhan penerima manfaat program padat karya tahun ini sebanyak 785 ribu orang.

[Gambas:Video CNN]



(dzu/sfr)