togel oregon 3

Mulailah berlatih dari dasar laut

menulis artikel dapat uang

KPU siapkan santunan bagi penyelenggara "ad hoc" meninggal dunia******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengaku telah menyiapkan santunan bagi petugas ad hoc yang meninggal dunia saat bekerja selama tahapan Pemilu 2024.

"Iya, disiapkan santunan," kata Hasyim dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan santunan kecelakaan kerja hingga meninggal dunia bagi penyelenggara ad hoc pemilu diatur berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 dan secara teknis diatur dalam Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023.

Besaran santunan tersebut juga telah diatur berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022, melalui Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

"Untuk besaran santunan sebesar Rp36.000.000 dan untuk bantuan biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000," tambah Hasyim.

Baca juga: Kepolisian periksa kesehatan panitia pemilu Mampang Prapatan

KPU telah mencatat ada ribuan petugas penyelenggara ad hocyang sakit serta puluhan individu meninggal dunia selama pemungutan suara Pemilu 2024 pada periode 14-15 Februari.

Berdasarkan data, per Jumat (16/2), pukul 18.00 WIB, ada 35 petugas meninggal dunia.

Rinciannya, tiga orang Panitia Pemungutan Suara (PPS), 23 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan sembilan orang anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Petugas ad hoc yang meninggal dunia saat bertugas itu masing-masing seorang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Banten, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi utara, Maluku, Papua, dan Papua Selatan.

Baca juga: Ketua KPPS di Kota Bandung meninggal dunia usai bertugas

Kemudian, ada dua orang di DKI Jakarta, enam orang di Jawa Barat, tujuh orang di Jawa Tengah, tujuh orang di Jawa Timur, serta dua orang di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, petugas ad hoc yang jatuh sakit selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di tempat pemungutan suara (TPS) maupun di tingkat kecamatan ialah sebesar 3.909 orang.

Rinciannya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 119 orang, 596 anggota PPK, 2.878 petugas KPPS, dan 316 anggota Linmas.

Provinsi terbanyak dengan jumlah petugas ad hoc dirawat karena sakit ialah di Jawa Barat dengan 1.995 orang; Sulawesi Selatan 289 orang, Jawa Tengah 265 orang, Jawa Timur 182 orang, Gorontalo 128 orang, dan Aceh 122 orang.

Sehingga, Jawa Barat jadi provinsi terbanyak di mana petugas ad hoc penyelenggara pemilu jatuh sakit maupun meninggal dunia, sebanyak 2.001 orang; kemudian disusul Sulawesi Selatan 291 orang, dan Jawa Tengah 272 orang.

Baca juga: Praktisi sarankan petugas pemilu peka dengan keluhan kesehatan

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

promo kredivo blibli

Pakar sebut data Sirekap KPU tetap bisa dipercaya masyarakat******

Jakarta (ANTARA) - Pakar Keamanan Siber dari Universitas Indonesia (UI) Setiadi Yazid mengatakan data yang dikumpulkan oleh Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih bisa dipercaya masyarakat sebagai acuan untuk hasil penghitungan suara dalam Pemilu 2024.

Meski demikian Setiadi mengatakan KPU perlu melakukan dua hal penting untuk kemudian bisa menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Sirekap tersebut.

"Secara teoritis (data Sirekap) bisa dipercaya. Tapi trustitu kan dua pihak, KPU harus membuka diri. Perbaiki sistem yang bermasalahnya. Memang mereka harus ada perbaikan hal-hal yang gakmasuk akal. Jadi semua kesalahan yang dilaporkan segera diperbaiki. Jadi perlu dibangun trustKPU dan masyarakat," kata Setiadi saat dihubungi ANTARA, Sabtu.

Baca juga: Ketua Bawaslu: Silakan siapa pun audit Sirekap

Hal pertama yang harus dilakukan KPU agar Sirekap dapat dipercaya oleh masyarakat ialah responsif dalam melakukan perbaikan data. Menurutnya hal itu tidak sulit mengingat perangkat lunak yang digunakan mudah untuk dipantau oleh pengelola.

Sehingga ketika ada kesalahan dari program yang membaca tulisan tangan tidak tepat dari Form C1 plano di setiap tempat pemungutan suara (TPS) maka pihak pengelola bisa langsung mengubah data yang tidak tepat tersebut sesuai dengan kondisi awalnya.

"Itu tidak sulit, harusnya gampang dicek dan diubah, jadi ini memang bukan ada gerakan untuk mengubah dan memenangkan satu pihak. Kesalahannya dari perangkat lunak tapi mudah untuk diperbaiki," katanya.

Hal kedua yang perlu dilakukan KPU dalam pengelolaan Sirekap agar tetap bisa menjaga kepercayaan publik ialah dengan lebih komunikatif saat ditemukan kesalahan pada Sirekap.

Komunikasi perlu dilakukan KPU kepada masyarakat tidak cukup satu kali, tapi bisa dilakukan berulang sehingga masyarakat dapat mempercayai informasi yang dihadirkan lewat Sirekap.

Baca juga: KPU: Kami juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan

"Saya lihat KPU kurang komunikatif, kemarin padahal bagus Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan soal formulir model C1-Plano itu ada salah baca data. Tapi itu kan cuma sekali saja. Padahal masyarakat sering cek ke website itu (Sirekap) dan menemukan kadang angkanya ga ada, ga ada grafiknya, tapi tidak ada keterangan yang jelas, jadi harus diperbaiki," ujar Setiadi.

Apabila ke depannya Sirekap akan kembali digunakan dalam pemilu-pemilu selanjutnya Setiadi pun memberikan rekomendasi agar KPU bisa membuat Sirekap dengan pengujian yang lebih terstruktur.

Ia mengharapkan agar KPU nantinya tidak hanya mengandalkan hasil penghitungan suara secara manual berjenjang tapi juga membuat posisi Sirekap memiliki kepentingan yang serupa.

"Jadi dia dijadikan tidak hanya sistem pembantu tapi Sirekap juga bisa digunakan untuk memastikan hasil akhir (penghitungan) suara itu benar. Jadi baik penghitungan manual berjenjang dan juga Sirekap keduanya punya peran penting masing-masing," demikian dijelaskan Setiadi Yazid.

Baca juga: KPU bersyukur Sirekap bikin hasil penghitungan TPS diketahui publik

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Lukisan Raja Roh

qq bonus new member

Kapolda sebut KKB tembak pesawat Asean Air saat mendarat di Beoga******

Jayapura (ANTARA) - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui, Jumat pagi (16/2) KKB telah melakukan penembakan terhadap pesawat milik Asean Air dengan kode penerbangan PK LTF, saat hendak mendarat di lapangan terbang Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Memang benar ada penembakan yang dialami pesawat milik Asean Air yang mendarat di lapangan terbang Beoga

"Penembakan yang dilakukan KKB itu tidak menimbulkan korban jiwa," kata Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri di Jayapura, Jumat.

Dikatakan, dari laporan yang diterimanya pesawat yang membawa penumpang dari Timika itu, setelah menurunkan penumpangnya langsung terbang kembali ke Timika

Setelah dilakukan pengecekan guna memastikan badan pesawat yang terkena tembakan, pesawat dengan kode penerbangan PK- LTF terbang kembali ke Timika, Kabupaten Mimika.

"Pesawat tersebut terbang kembali ke Timika tanpa membawa penumpang," jelas Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri.

Penerbangan Timika-Beoga ditempuh sekitar 45 menit.

Beoga merupakan salah satu distrik di wilayah Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Kabupaten Puncak memiliki 25 distrik dengan 206 kampung.
Baca juga: JDP: Penembakan pesawat Asian One di Papua harus diinvestigasi
Baca juga: Bandara Oksibil tetap beroperasi usai penembakan pesawat oleh KKB
Baca juga: Polisi Nabire-Intan Jaya tangani kasus pembakaran pesawat MAF

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

produsen internasional

138 slot gacor

Web KPU sarana pengecekan hasil Pemilu 2024******

Semarang (ANTARA) - Untuk mengetahui hasil perolehan suara peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, masyarakat bisa mengakses web KPU dengan mengeklik infopemilu.kpu.go.id, kemudian mencocokkan hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Dengan fasilitas yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), publik akan tahu apakah hasil hitungan suara Pemilu 2024 di TPS, Rabu (14 Februari 2024), sudah masuk dalam sistem atau belum, kemudian apakah sudah sesuai.

Pesta demokrasi terakbar sepanjang sejarah kepemiluan pasca-Reformasi ini meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Misalnya, ingin mengetahui hasil hitung suara dan rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, tinggal klik "lihat" muncul diagram lingkar yang menunjuk perolehan suara ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pada pemilu tahun ini terdapat tiga peserta pilpres, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1 (Paslon 01), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2 (Paslon 02), dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3 (Paslon 03).

Progres hasil hitung suara Pilpres 2024 hingga Kamis pukul 09.00 WIB, baru 337.602 TPS (41,01 persen) dari total 823.236 TPS yang memberi hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (Formulir Model C1-PPWP).

Untuk sementara, Paslon 01 meraih 5.459.425 suara (24,55 persen), Paslon 02 mendapatkan 12.476.925 suara (56,11 persen), dan Paslon 03 memperoleh 4.300.835 (19,34 persen).

Publik jika ingin mengetahui perolehan di TPS masing-masing, tinggal klik nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dan nomor TPS.

Tidak hanya hasil penghitungan suara pasangan calon, tetapi juga hasil penghitungan Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Tinggal pilih "PILEG DPR", "PILEG DPRD PROVINSI", "PILEG DPRD KAB/KOTA", dan "PEMILU DPD" akan menampilkan hasil penghitungan suara. Misalnya, mau melihat hasil pemilu anggota legislatif (pileg) di masing-masing daerah pemilihan (dapil), tinggal pilih DAPIL.

Waspadai serangan DDoS

Namun, sayang begitu pencoblosan surat suara pada Pemilu 2024 pada hari Rabu (14/2) selesai, websiteKPU tidak dapat diakses. Hal ini pun diakui oleh anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos.

Menurut Betty Epsilon Idroos, situs utama KPU memang mengalami serangan siber berupa serangan DDoS (distributed denial of services) dalam jumlah yang sangat besar, bahkan sampai ratusan juta serangan siber ke situs web tersebut.

Tim Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC lantas berusaha mengakses situs KPU menggunakan akses VPN (virtual private network) dari beberapa negara seperti Singapura, Australia, dan Jepang. Namun, situs tersebut juga tidak dapat diakses.

Pada saat pengecekan konektivitas menggunakan ping, server KPU masih merespons. Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Dr. Pratama Persadha menyimpulkan server dalam kondisi hidup dan terkoneksi ke internet, hanya saja layanan webnya yang tidak dapat diakses meskipun pada saat melakukan port scanning(pemindaian port) ke server KPU port 80 yang biasanya dipergunakan untuk layanan internet terbuka.

Serangan DDoS adalah jenis serangan ketika sejumlah besar permintaan data atau lalu lintas internet dikirimkan secara bersamaan ke sistem atau server target dengan tujuan mengganggu ketersediaan layanan tersebut.

Serangan ini membanjiri sistem target dengan lalu lintas yang tidak valid atau palsu sehingga menyebabkan sistem menjadi overloadatau tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah.

Serangan DDoS menargetkan situs web dan server dengan mengganggu layanan jaringan yang bertujuan untuk menghabiskan sumber daya aplikasi. Pelaku di balik serangan ini membanjiri situs dengan lalu lintas yang menyimpang sehingga fungsionalitas situs web menjadi buruk atau membuatnya offlinesama sekali. Jenis serangan ini sedang meningkat.

Serangan DDoS, menurut dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) Pratama Persadha, memiliki jangkauan yang luas, bahkan menargetkan semua jenis industri dan perusahaan dengan semua ukuran di seluruh dunia, seperti permainan, e-niaga, dan telekomunikasi.

Serangan DDoS merupakan beberapa ancaman siber yang paling umum. Namun, dapat berpotensi membahayakan bisnis, keamanan daring (online), penjualan, dan reputasi pengguna. Serangan ini sering pula untuk menyerang sistem pemilu karena dampaknya yang dapat mengganggu jalannya proses pemilu secara signifikan.

Bisa jadi serangan tersebut merupakan bagian dari upaya menimbulkan keraguan integritas hasil pemilu dengan menyebabkan gangguan pada sistem pelaporan atau penghitungan suara.

Selain itu, serangan DDoS yang sukses dapat mengganggu proses pemilu secara keseluruhan, menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan integritas sistem pemilu serta dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokratis dan melemahkan legitimasi pemerintah yang terpilih.

Tip atasi serangan

Setelah publik bisa mengakses kembali web KPU, pakar keamanan siber Pratama Persadha memberi saran (tip) bagaimana cara mengatasi serangan DDoS agar situs utama lembaga penyelenggara pemilu ini tidak mendapat serangan lagi dari peretas.

Ada beberapa langkah menanggulangi serangan DDoS, antara lain, meningkatkan kapasitas infrastruktur jaringan untuk menangani lalu lintas yang tinggi dan mengantisipasi serangan siber tersebut yang menyebabkan website down.

Langkah berikutnya menggunakan layanan content delivery network (CDN) atau jaringan pengiriman konten untuk mendistribusikan beban lalu lintas dan mengurangi dampak serangan.

Bisa pula menggunakan firewall(tembok pelindung) yang kuat untuk memfilter lalu lintas masuk dan keluar, memblokir lalu lintas yang mencurigakan atau berasal dari sumber yang tidak dikenal.

KPU perlu menerapkan filter lalu lintas yang dapat mengidentifikasi pola serangan DDoS dan memblokirnya sebelum mencapai target. Bisa pula menggunakan layanan proteksi DDoS dari penyedia layanan keamanan siber untuk mendeteksi dan merespons serangan DDoS secara otomatis.

Langkah lainnya, memanfaatkan teknologi pengenalan dan mitigasi serangan DDoS yang canggih untuk mengurangi dampak serangan, mempersiapkan rencana penanganan darurat yang jelas dan terstruktur untuk merespons serangan DDoS dengan cepat dan efektif.

Website utama KPU memang tidak untuk menampilkan hasil rekapitulasi karena hasil rekapitulasi melalui situs infopemilu.kpu.go.id. Akan tetapi, jika terjadi serangan pada situs utama KPU, menyebabkan situs utama tersebut tidak dapat diakses.

Hal ini akan menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat luas tentang kemampuan serta kredibilitas dari Tim Gugus Tugas Keamanan Siber KPU dalam mengamankan sistem KPU. Bahkan, akan menimbulkan pertanyaan lanjutan apakah sistem KPU lainnya masih akan aman, ataukah akan menjadi sasaran serang selanjutnya.

Pratama menyarankan ada baiknya tim teknologi informasi dan Gugus Tugas Keamanan Siber KPU memantau lalu lintas jaringan secara terus-menerus untuk mendeteksi anomali atau pola lalu lintas yang tidak biasa yang mungkin merupakan indikasi serangan DDoS.

Saran lainnya, KPU menggunakan alat analisis lalu lintas yang canggih untuk mengidentifikasi sumber dan pola serangan serta mengambil tindakan yang sesuai. Di samping itu, KPU berkoordinasi dengan penyedia layanan internet atau internet service provider (ISP) untuk mengidentifikasi dan memblokir lalu lintas yang berasal dari sumber yang mencurigakan.

KPU perlu mendiskusikan solusi mitigasi bersama dengan ISP untuk melindungi sistem pemilu dari serangan DDoS.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Aku, si penjelajah bayangan

rtp pasar123

Asosiasi pengusaha harap pemimpin terpilih berikan kepastian berusaha******

Harapan kami, siapa pun yang secara definitif akan menjadi pemimpin bangsa, ada peningkatan kepastian berusaha melalui konsistensi implementasi kebijakan ekonomi.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani berharap, pemimpin Indonesia yang terpilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mampu meningkatkan kepastian dalam berusaha. "Harapan kami, siapa pun yang secara definitif akan menjadi pemimpin bangsa, ada peningkatan kepastian berusaha melalui konsistensi implementasi kebijakan ekonomi," ujar Shinta kepada ANTARA di Jakarta, Kamis. Ia juga berharap, masa transisi pemerintahan pada waktu mendatang juga dapat dilakukan secara mulus serta minim politisasi kebijakan ekonomi.
Baca juga: Apindo-Hippindo dan APPBI beri diskon di mall warga sudah mencoblos
 Menilik hasil perhitungan suara cepat (quick count), lanjut dia, pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dibandingkan kandidat lain. Apabila hasil rekapitulasi suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 15 Februari hingga 20 Maret mendatang tidak berbeda jauh dengan hasil perhitungan cepat, pemilu akan berlangsung satu putaran. Dengan demikian, ia memproyeksikan akan berpengaruh positif pada stabilitas politik, kepastian hukum, kepastian arah ekonomi yang ditunjang oleh kepastian pemimpin negeri yang terpilih. “Bagaimanapun, pemilu dua putaran memiliki konsekuensi ongkos ekonomi dan politik yang besar, sedangkan pelaku pasar dan investor butuh kepastian dalam mengambil keputusan investasi sekaligus menjalankan bisnis,” ujarnya.

Baca juga: Apindo harap pemimpin hasil Pemilu 2024 jaga kondusivitas pengusaha Dengan ada kepastian, menurut wanita yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ini, mampu meminimalisir risiko pelarian modal (capital flight) serta keluarnya dana asing dari pasar keuangan. Sementara itu, tambah dia, proses pemilu yang damai, adil, dan jujur turut berperan dalam sentimen pasar karena pesta demokrasi Indonesia mendapat sorotan dari dunia internasional sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 dunia. Karenanya, proses demokrasi Indonesia perlu dibuktikan dengan realisasi bahwa Indonesia merupakan negara yang dapat dipercaya sebagai rekan usaha atau investasi.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Jiang Pingchuan Su Yan

mponusa

Menkes: Angka kematian KPPS tahun ini menurun dari pemilu sebelumnya******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan angka kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pemilu tahun ini menurun dibandingkan pemilu sebelumnya.
"Dibandingkan pemilu sebelumnya yang angka kematiannya di atas 100 orang, tahun ini menurun jauh," katanya saat ditemui di Rumah Sakit Kanker (RSK) Dharmais, Jakarta, Jumat.

Untuk penurunan kasus, Kemenkes mencatat jumlah kematian KPPS pada Pemilu 2024 sebanyak 27 kasus, sedangkan pada 2019 ada 894 kasus

Baca juga: Komnas HAM rekomendasikan langkah demi cegah kematian petugas KPPS Menkes Budi mengatakan turunnya angka kematian petugas, salah satunya dipengaruhi oleh kesadaran kesehatan yang meningkat dari masyarakat yang mengajukan diri untuk menjadi petugas KPPS. "Kita merasa bahwa masyarakat sudah lebih paham kalau bekerja itu jangan terlalu dipaksakan," ujarnya. Ke depannya, Menkes Budi menargetkan tidak ada lagi kasus kematian bagi petugas KPPS pada saat bertugas. Salah satu caranya, ungkap dia, adalah dengan meneruskan kegiatan skrining kesehatan bagi para calon anggota KPPS sebelum ditetapkan, sebagaimana yang dilakukan pada pemilu kali ini. "Rata-rata mereka punya komorbid, jadi ada darah tinggi, ada diabetes. Mungkin yang ingin kita lakukan sebelum jadi anggota KPPS, kita skrining dulu untuk memeriksa tekanan darah tinggi dan tes gula. Penyebabnya yang sering dua penyakit itu," tutur Menkes Budi. Sebelumnya, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan petugas KPPS yang meninggal pada Pemilu 2024, tak sebanyak Pemilu 2019. "Jumlahnya memang tidak banyak (seperti Pemilu 2019)," ujar Idham.

Baca juga: Ikhtiar KPU cegah tragedi kematian KPPS terulang di Pemilu 2024

Baca juga: KPU sebut petugas kpps yang meninggal tak sebanyak Pemilu 2019 KPU RI, kata Idham, juga telah mengusulkan agar penghitungan suara dilakukan dengan dua panel, yaitu panel menghitung surat suara Presiden dan Wakil Presiden serta DPD, serta panel lainnya menghitung surat suara DPR dan DPRD, sehingga hal tersebut dapat mengurangi beban petugas KPPS. "Kami sudah merancang dua panel perhitungan suara di TPS. Menurut kajian kami yang telah melakukan simulasi di Kota Tangerang, Kota Bogor, Palembang, Kutai Kartanegara, itu ada efisiensi waktu," ujarnya.

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024