syarat paylater tokopedia

Kendalikan dunia

Kurangi Polusi dengan Sepeda Listrik, Belinya di Transmart Aja******

Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja datang lagi untuk aneka produk, termasuk salah satunya sepeda listrik.

Wah pas banget nih naik sepeda listrik tentu lebih nyaman daripada sepeda manual, tapi tetap ramah lingkungan dan bisa kurangi polusi udara.

Lihat Juga : Kejutan Transmart Gak Abis-abis, Full Day Sale Ada Lagi 29 Agustus

Sementara untuk luar Pulau Jawa, harganya diskon dari Rp4,95 juta menjadi Rp3,84 juta per unit.

Begitu juga dengan sepeda listrik merek Pacific E-Bike Syncros 5.5 yang diskon dari Rp6,55 juta menjadi Rp5,24 juta per unit untuk wilayah Pulau Jawa.

Sedangkan di luar Pulau Jawa harganya diskon dari Rp6,85 juta menjadi Rp5,48 juta per unit.

Selain itu, ada juga diskon untuk pembelian sepeda anak, nih! Misalnya, sepeda Ride On & Tricycle diskon mulai Rp300 ribu aja per unit khusus di Pulau Jawa.

Kalau di luar Pulau Jawa, mulai dari Rp310 ribu aja nih. Wah serba murah deh pastinya kalau belanja di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja.

Makanya, tunggu apalagi? Yuk segera catat tanggalnya karena Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja hanya digelar pada Selasa (29/8).

Mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Jangan sampai ketinggalan ya! Mumpung akhir bulan juga, sikat deh diskonnya!

Akademi Tertinggi

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Cabut PP Ekspor Pasir Laut******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MDmengusulkan kepada Presiden RIJokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Apabila perbaikan yang memerlukan waktu relatif lebih panjang ini tidak dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus, lanjut isi pertimbangan Tim Percepatan Reformasi Hukum, perbaikan jangka pendek meski secara fundamental, akan bersifat sporadis dan cenderung kembali pada kondisi awalnya, seperti yang selama ini telah terjadi.

Terkait dengan pencabutan PP No. 26/2023, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi diusulkan menjadi kementerian yang merumuskan kebijakan itu untuk kemudian disampaikan kepada Presiden.

PP Nomor 26 Tahun 2023 yang resmi berlaku sejak diteken oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Mei 2023, memperbolehkan ekspor pasir laut sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d PP 26/2023. Ketentuan dalam pasal itu juga mengizinkan pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, serta pembangunan sarana dan prasarana oleh pelaku usaha.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam beberapa kesempatan menjelaskan ekspor pasir laut merupakan opsi terakhir. Dia menilai ketentuan itu justru mengatur pemanfaatan pasir laut agar pemanfaatannya, yang ditujukan salah satunya untuk reklamasi, tidak ilegal dan masif.

"Kalau tidak (diatur) nanti semua main diambil saja untuk kepentingan reklamasi. Ingat, ya. Saya tidak bicara ekspor," kata Trenggono di sela-sela kegiatannya di Batam, Kepulauan Riau, 9 Juni 2023 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Zhanye Panjang

Dirjen Hubla Tekankan Peran Penting Kolaborasi Demi Transportasi Maju******

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Capt. Antoni Arif Priadi mengatakan sinergi dan kolaborasi menjadi sangat penting dalam memajukan transportasi di Indonesia.

Hal itu dikatakan Antoni di acara peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2023 Hub Fest dengan tema 'Melaju Untuk Transportasi Maju' yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (17/9).

"Kalau kita lihat dengan tema Melaju Untuk Transportasi Maju itu adalah evaluasi bahwa untuk menuju Indonesia 2045 kita perlu kolaborasi dan sinergi. Dan kalau kita lihat hari ini melaju itu satu hal yang memang diperlukan ya untuk kecepatan dan sebagainya," ujar Antoni.

Menurutnya, tuntutan kebutuhan transportasi massal yang maju juga sangat tinggi di kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, hingga Medan.

"Di kota-kota besar yang memang membutuhkan transportasi masal tentunya itu akan ditidaklanjutkan dengan memperbaiki," jelas Antoni.

Namun demikian, Antoni juga menekankan pentingnya transportasi laut. Dimana Indonesia merupakan negara kepulauan yang kebutuhan moda transportasi laut juga sangat penting.

"Nah, ini juga sangat penting. Tidak berarti kemudian ditinggalkan. Jadi tetap kita membangun sesuai dengan koridor, mana yang memang harus segera didulukan transportasi massalnya, mana yang harus ditingkatkan untuk transportasi lautnya. Termasuk transportasi udara. Jadi tidak semua daerah dijadikan sama modelnya," jelasnya.

Sekali lagi, Antoni menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi seluruh stakeholder terkait untuk memajukan transportasi di Indonesia. Pun demikian, masyarakat juga perlu turut andil dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewujudkan transportasi maju.

"Kalau mau melaju untuk transportasi maju, maka ke depan yang perlu kita lakukan adalah kolaborasi dan sinergi. Masyarakat juga perlu berkolaborasi dengan kita," katanya.

"Pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan kita. Pemerintah provinsi perlu berkolaborasi dengan kita. Kementerian lembagelain juga perlu berkolaborasi dengan kita. Media pun perlu berkolaborasi dengan kita. Ini penting karena bagian dari kontrol apa yang dilakukan oleh kami sebagai insan perhubungan di seluruh pelosok Indonesia," ujar Antoni.

Sebagai informasi, untuk memperingati Harhubnas 2023, Kemenhub menyelenggarakan Hub Fest di Istora Senaya, Jakarta, Minggu (17/9). Acara Hub Fest 2023 ini resmi dibuka dengan pertunjukan marching band dan brass band dari Kemenhub.

Sebelum tim marching band dari Poltekbang Medan menampilkan pertunjukannya, acara lebih dahulu dibuka oleh pertunjukan beberapa tarian daerah dari seluruh penjuru Nusantara seperti tarian Sumatera Utara, Dayak, Jawa Timur, hingga Betawi.

Hub Fest 2023 sendiri merupakan 1 dari 3 kegiatan utama dalam memperingati Harhubnas 2023. Dua agenda utama lainnya, yakni Pameran dan Travel Fair di Jakarta, dan Fun Run 5K & 10K di Surabaya.

Jueji

Membedah Biang Kerok Krisis Properti Bisa 'Hancurkan' Ekonomi China******

China tengah menghadapi krisis properti. Sejumlah raksasa real estat berjatuhan sejak 2021 mulai dari Evergrande hingga Country Garden baru-baru ini.

Padahal, sejak awal 2000-an, 'booming' sektor properti menjadi salah satu mesin pendorong ekonomi China. Setidaknya seperempat ekonomi China bergantung pada sektor properti dan turunannya.

Sektor ini juga mempekerjakan jutaan orang dan menjadi salah satu pilihan investasi bagi warganya. Tak heran, harganya terus menanjak seiring pertumbuhan populasi di wilayah perkotaan.

Apa penyebab krisis properti China?

1. China batasi utang perusahaan properti

Dilansir The New York Times, selama beberapa dekade terakhir, pemerintah China mengizinkan perusahaan properti berutang besar-besaran untuk membiayai proyeknya.

Namun, pada Agustus 2020, Beijing mengambil langkah drastis untuk mengerem gelembung sektor perumahan dengan menghentikan aliran dana murah ke perusahaan real estat.

Kebijakan itu dikenal dengan istilah 'tiga garis merah' (three red lines). Pertama, utang tidak boleh melebihi 70 persen aset (tidak termasuk uang muka dari proyek yang dijual berdasarkan kontrak).

Kedua, utang bersih tidak boleh lebih besar dari 100 persen ekuitas. Ketiga, cadangan uang minimal harus 100 persen dari utang jangka pendek.

2. Utang perusahaan properti menumpuk

Pembatasan utang oleh pemerintah membuat perusahaan properti China kalang kabut. Kas perusahaan seret hingga membuat sejumlah raksasa properti gagal bayar di tengah tumpukan tagihan dan utang.

Berdasarkan laporan lembaga pemeringkat Standard & Poor's, lebih dari 50 pengembang Tiongkok gagal bayar atau gagal melakukan pembayaran utang dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2021 lalu, Evergrande dilaporkan terancam gagal bayar utang. Saat itu, total utang perusahaan mencapai US0 miliar atau sekitar Rp4.725 triliun. Pada Agustus lalu, perusahaan yang memiliki 1.300 proyek real estat itu mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 15 di AS.

Kondisi gagal bayar juga dialami oleh Modern Land dengan utang US0 juta, Fantasia Holding US5 juta, Shimao Group US miliar, hingga Country Garden US1, 7 miliar baru-baru ini.

Kas perusahaan yang memburuk juga berpengaruh pada lambatnya penyelesaian sejumlah proyek apartemen. Imbasnya, penyelesaian sejumlah proyek molor. Hal itu sempat membuat ratusan ribu konsumen properti di China demo tak ingin membayar cicilan pada tahun lalu.

Dilansir Reuters, Shanghai E-House Real Estate Research Institute memperkirakan proyek-proyek yang mangkrak menyumbang 3,85 persen dari pasar perumahan China pada paruh pertama 2022, setara dengan area seluas 231 juta meter persegi.

3. Penurunan permintaan properti usai pandemi

Sektor properti juga kesulitan untuk pulih dari pandemi covid-19. Pembelian rumah menurun. Warga mulai menahan untuk membeli properti terutama yang tujuannya untuk investasi.

Berdasarkan laporan CNN, penjualan rumah baru oleh 100 pengembang China pada Juli lalu anjlok 33 persen (yoy). Harga rumah cenderung turun seiring merosotnya minat membeli rumah di tengah naiknya angka pengangguran.

Namun, di beberapa kota di China, harga rumah masih tetap tinggi. Hal itu membuat editorial koran China, Economic Daily, meminta pemerintah harus kembali menegakkan prinsip lama tentang "rumah adalah untuk ditempati, bukan untuk spekulasi (investasi)."

"Begitu spekulasi soal harga rumah berlanjut, China mungkin akan kembali ke cerita lama yang terlalu mengandalkan sektor real estat, yang akan berdampak buruk pada pembangunan ekonomi dan sosial," tulis Economic Daily seperti dikutipChannel News Asia.

Di tengah krisis properti, Pemerintah China tahun lalu meluncurkan beberapa upaya untuk menyelamatkan sektor properti. Setidaknya ada 16 arahan internal untuk mempromosikan pertumbuhan industri yang sehat serta stabil.

Langkah ini termasuk dukungan kredit untuk pengembang perumahan yang rentan dengan utang, dukungan keuangan untuk memastikan penyelesaian dan penyerahan unit kepada pemilik rumah, serta bantuan penangguhan pembayaran pinjaman untuk pembeli rumah.

Pada Juli lalu, Bank Sentral China (PBoC) juga mengatakan akan memberi pengembang waktu 12 bulan lagi untuk melunasi pinjaman mereka yang jatuh tempo tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Nona seksiku

TikTok Sayangkan Social Commerce Resmi Dilarang di Indonesia******

TikTok Indonesia menyayangkan larangan media sosial merangkap menjadi platform perdagangan (social commerce).

Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada Selasa (26/9).

Menurut mereka, keputusan tersebut akan berdampak pada penghidupan 6 juta penjual dan hampir 7 juta kreator affiliatepengguna TikTok Shop.

Namun demikian, aplikasi sosial media dari China itu akan tetap menghormati hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia.

"Kami akan tetap menghormati peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia dan akan menempuh jalur konstruktif ke depannya," lanjutnya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sendiri memberikan waktu sepekan sejak larangan berlaku untuk social commerce menutup toko dan berhenti melakukan transaksi jual-beli baru.

"(Larangan) berlaku mulai kemarin, tapi kita memberitahukan dulu beberapa hari ini, kita surati, ya seminggu ini lah," ujarnya.

Zulkifli juga mengatakan social commerce yang ingin berjualan harus memiliki aplikasi e-commerceterpisah. Pasalnya social commerce hanya boleh untuk promosi.

Lalu, aturan itu juga menetapkan harga minimum sebesar US0 per unit barang asal luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang ke Indonesia melalui platform e-commerce lintas negara (cross border). Sedangkan pedagang dalam negeri yang menjual barang impor tidak dikenakan batasan tersebut.

"Hanya untuk luar negeri saja, yang impor. (Pedagang dalam negeri) bebas berapa saja boleh," katanya.

Fenomena TikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border. Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya.

[Gambas:Video CNN]

Salam terakhir pada peringatan 10 tahun

Uang BPJS Terkuras Rp10 T Imbas Penyakit Napas, Termasuk Dampak Polusi******

Menteri KesehatanBudi Gunadi Sadikin mengungkap penyakit pernapasanyang disebabkan oleh polusi udara membuat BPJS Kesehatan harus menghabiskan dana mencapai Rp10 triliun.

Hal ini disampaikan Budi usai meikuti rapat terbatas di Kantor Presiden soal polusi udara kawasan Jabodetabek pada Senin (28/8).

"Kita laporkan bahwa ke-6 penyakit yang disebabkan karena gangguan pernapasan, ini beban BPJS-nya tahun lalu Rp10 triliun," ucap Budi.

Sepanjang 2023, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melihat adanya tren kenaikan beban BPJS untuk penyakit terkait pernapasan, terutama ISPA, asma dan pneumonia.

"Yang top three-nya itu adalah infeksi paru atau pneumonia, ISPA kemudian asma. Ini totalnya sekitar Rp8 triliun dari Rp10 triliun yang dari enam penyakit," lanjut dia.

Dari sejumlah faktor yang bisa memicu penyakit pernapasan, Budi mengatakan bahwa temuan Kemenkes menunjukkan bahwa buruknya polusi udara adalah biang kerok paling dominan.

"Penyebabnya banyak, yang paling dominan adalah polusi udara itu antara 24-34 persen dari 3 penyakit utama tadi, pneumonia, ISPA dan asma. Itu disebabkan oleh polusi udara," jelas Budi.

Terkait ancaman kesehatan ini, Budi mengimbau masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya untuk tertib mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.

Dia menyarankan masyarakat menggunakan masker standar medis jenis KF94 dan KN95 yang memiliki kekuatan menahan partikel kecil untuk masuk ke paru-paru.

[Gambas:Video CNN]