tampilan situs slot

situs slot lengkap dengan rtp 398Jutaan kata 889515Orang-orang telah membaca serialisasi

《tampilan situs slot》

Muhammadiyah Desak Bawaslu & DPR Awasi Kedekatan Jokowi******

SOLO —Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya demi memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, mendesak Bawaslu dan DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo secara penuh tanpa pandang bulu agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan netral tanpa campur tangan kekuasaan.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

“Kami meminta dan menuntut Bawaslu dan DPR meningkatkan pengawsan terutama terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu,” katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Dia mengakui bahwa Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan presiden dan wakilnya tidak dilarang untuk melaksanakan kampanye Pemilu.

Namun, pasal tersebut tidak bisa dipandang sebagai sebuah norma yang terpisah dan tercerabut dari akar prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu yang di dalamnya terdapat aktivitas kampanye.

Selain itu, menurutnya pelaksanaan kampanye harus dipandang bukan hanya sekedar ajang memperkenalkan peserta kontestasi politik, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 267 ayat (1) UU Pemilu.

“Bagaimana mungkin pendidikan politik masyarakat akan tercapai jika Presiden dan Wakil Presiden yang aktif menjabat kemudian mempromosikan salah satu kontestan, jadi dengan demikian, pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Presiden dibenarkan secara hukum untuk melakukan kampanye dan berpihak merupakan statemen yang berlindung dari teks norma yang dilepaskan dari esensi kampanye dan Pemilu itu sendiri,” tuturnya.

Dia menjelaskan daripada berkampanye untuk Prabowo-Gibran, sebaiknya Presiden Jokowi memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik dan berintegritas.

Menurutnya, pejabat publik disumpah untuk menjabat sepenuh waktu sehingga seharusnya memang tidak ada aktivitas lain selain aktivitas yang melekat pada jabatan.

“Maka secara filosofis posisi Presiden adalah pejabat publik yang terikat sumpah jabatan dan harus berdiri di atas dan untuk semua kontestan. Dengan demikian, secara filosofis, aktivitas untuk kampanye sekalipun dilakukan saat cuti adalah tidak tepat,” katanya.

PP Muhammadiyah mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa Presiden boleh kampanye dan boleh berpihak dan meminta presiden untuk menjadi teladan yang baik dengan cara selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara.

“Presiden harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial, terlebih dalam penyelenggaraan Pemilu yang tensinya semakin meninggi,” ujarnya.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Muhammadiyah Desak DPR dan Bawaslu Awasi Gerak-gerik Jokowi ke Prabowo-Gibran”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di WhatsApp Komunitas dengan klik Solopos News Updatedan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags Bawaslu DPR Jokowi Muhammadiyah Pemilu 2024 Pilpres 2024 Prabowo Subianto Share

Melihat Peluang Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Wonogiri di Pemilu 2024

Melihat Peluang Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Wonogiri di Pemilu 2024

Muhammad Diky Praditia , Suharsih Senin, 29 Januari 2024 - 23:25 WIB share

SOLOPOS.COM - Pengendara sepeda motor melintas di depan deretan bendera parpol peserta Pemilu 2024 di depan Kantor KPU Wonogiri, Rabu (13/9/2023). (Solopos/Muhammad Diky Praditia)

WONOGIRI— Sebagai calon anggota legislatif atau caleg pendatang baru, Azalea Putri Utami, 26, menyadari betul butuh perjuangan keras agar bisa meraih kursi di DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. Caleg dari dari PDIP itu pun sudah menyiapkan strategi.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Ia menyampaikan sejak awal kampanye yang dia lakukan bukan mengajak warga untuk memilihnya, melainkan memilih parpol yang mengusungnya. Hal itu merupakan strategi dari parpol yang menerapkan prinsip gotong royong atau kolektif.

Masing-masing caleg dari PDIP di Wonogiri sudah memiliki wilayah ‘tempur’ dan sudah ada kesepakatan antaracaleg. Dia dan caleg lain dari partai yang sama harus turun ke bawah bersama masyarakat di wilayah masing-masing.

Dengan strategi itu, menurutnya, biaya kampanye yang dikeluarkan tidak terlalu banyak meski tidak juga berarti nihil biaya. Menurut dia, biaya kampanye yang dikeluarkan bukan untuk politik uang.

Bahkan parpolnya melarang melakukan hal itu dan mereka justru mengampanyekan antipolitik uang. “Biaya yang kami keluarkan paling untuk sumbangan ketika ada kegiatan warga untuk kebutuhan publik,” ungkap caleg pendatang baru DPRD Wonogiri itu.

Lea, sapaan akrabnya, tahu betul untuk bisa duduk di kursi DPRD Wonogiri butuh banyak suara mengingat dia berangkat dari parpol yang sudah memiliki enam calon petahana di daerah pemilihan atau dapilnya. Walau demikian, perempuan itu cukup optimistis bisa mendapatkan kursi di lembaga legislatif Wonogiri.

Caleg pendatang baru dari PDIP Wonogiri, Azalea Putri Utami, 26, siap bertarung memperebutkan kursi DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. (Istimewa)

Optimisme yang sama disampaikan Ketua Komite Eksekutif Partai Buruh Wonogiri, Lasmini, meski juga sedikit pesimistis mengingat Partai Buruh masih tergolong partai baru. Lasmini mengatakan partainya hanya mencalonkan satu caleg di masing-masing dapil di Wonogiri.

Dia sadar betul dengan jumlah caleg yang sedikit bukan perkara mudah bagi caleg Partai Buruh sebagai pendatang baru untuk mendapatkan kursi di DPRD Wonogiri. Karenanya dia tidak pesimistis meski juga tidak terlalu optimistis untuk bisa meraih kursi. Partai Buruh sebagai partai baru berusaha mengikuti kontestasi Pemilu 2024 secara optimal.

Caleg Partai Gerindra dari Dapil 3, Suryo Suminto, juga mengaku cukup yakin bisa mendapatkan satu kursi meski tidak ada petahana dari partainya. Jumlah caleg Partai Gerinda di dapil 3 ada 10 orang, sesuai kuota maksimal di dapil tersebut, sehingga peluang untuk meraih kursi cukup besar.

40 Anggota DPRD Maju Lagi

Banyaknya calon petahana anggota DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024 ini memang dinilai bakal menyulitkan para calon pendatang baru meraih kursi. Parpol baru dan nonparlemen diprediksi masih sukar menggeser parpol yang sudah bertengger di lembaga legislatif itu.

Parpol yang akan menduduki kursi di DPRD Wonogiri pun diprediksi tidak akan banyak berubah. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri, 40 dari 50 anggota DPRD Wonogiri kembali maju sebagai caleg pada Pemilu 2024. Sedangkan total jumlah caleg dari 14 parpol yang mengajukan calon di DPRD Wonogiri ada 423 orang.

Pengamat politik Wonogiri, Bambang Tetuko, mengatakan untuk melihat peluang caleg termasuk caleg pendatang baru mendapatkan kursi DPRD Wonogiri, terlebih dahulu harus melihat parpol pengusungnya. Sebab pada Pemilu 2024 parpol benar-benar ditempatkan sebagai peserta Pemilu seperti pada Pemilu 2019.

Suara yang diperoleh parpol akan menentukan berapa banyak kursi yang didapatkan untuk diisi caleg yang diusung. Hal itu karena perhitungan suara pada Pemilu 2024 menggunakan metode Sainte Lague.

Dengan metode ini, perolehan suara parpol di setiap dapil akan dihitung terlebih dulu untuk menentukan apakah parpol itu mendapatkan kursi atau tidak. Setiap perolehan total suara parpol akan dibagi dengan bilangan pembagi ganjil 1, 3, 5, dan 7.

kades nyaleg wonogiri dana kampanye parpol caleg pendatang baru

BambangTetuko (Istimewa)

Sebagai contoh, parpol A mendapatkan total suara sebanyak 10.000, parpol B meraih total suara sejumlah 9.000, dan partai C mendapatkan total suara 8.000. Kemudian semua perolehan suara parpol dibagi 1, maka parpol A mendapatkan satu kursi karena memiliki hasil pembagian terbanyak yaitu 10.000.

Selanjutnya, perolehan suara parpol B dan C tetap masih dibagi 1 karena belum mendapatkan kursi. Sedangkan perolehan suara parpol A dibagi tiga karena pada pembagian bilangan 1 sudah mendapatkan suara. Dengan begitu, parpol B mendapatkan satu kursi karena hasil pembagiannya paling besar, yaitu 9.000 suara.

Sementara parpol C yang mendapatkan hasil pembagian dari bilangan 1 sebanyak 8.000 dan parpol yang mendapatkan hasil pembagian bilangan 3 sebanyak 3.333, belum mendapatkan kursi lagi. Begitu juga seterusnya sampai memenuhi kuota kursi yang tersedia di dapil itu.

Setelah parpol memastikan jumlah kursi yang didapat, caleg yang berhak mengisi kursi itu adalah caleg dengan perolehan suara terbanyak dari parpol tersebut. Bambang menerangkan konsekuensi dari metode penghitungan suara itu, parpol harus bisa bekerja cerdas untuk meraih suara sebanyak-banyaknya.

Atur Strategi sesuai Metode Sainte Lague

Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan jatah kursi. Logikanya, semakin banyak calon yang diusung maka perolehan suara parpol semakin banyak. Peluang parpol untuk mendapatkan jatah kursi pun semakin tinggi.

Menurut dia, parpol akan lebih diuntungkan jika memiliki calon petahana atau incumbent. Apalagi jika jumlah calon petahana dari parpol itu banyak. Calon petahana seharusnya sudah memiliki kantong-kantong suara yang sudah mereka rawat selama minimal lima tahun terakhir.

Akan tetapi, lanjutnya, jika parpol tidak memiliki strategi yang baik, meski memiliki banyak calon petahana, tidak menjamin mereka bisa mempertahankan kadernya di DPRD Wonogiri. Sebagai contoh Partai Demokrat.

Pada Pemilu 2019, partai berlambang bintang mercy itu memiliki empat calon petahana. Tetapi pada Pemilu itu mereka justru tersingkir tidak mendapatkan kursi satu pun. Hal itu karena mereka tidak cukup baik dalam mengatur strategi mengamankan kursi untuk parpol.

Ilustrasi anggota DPRD Wonogiri mengikuti rapat di ruang paripurna Gedung DPRD Wonogiri. (Dok Solopos)

Bambang menyebutkan kondisi itu bisa terjadi karena belum semua parpol pada saat itu memahami metode penghitungan Sainte Lague. Perlu diketahui metode itu baru kali diterapkan di Wonogiri pada Pemilu 2019. Masing-masing caleg pada saat itu masih individual dalam berkampanye sehingga suara partai tidak diperhatikan.

Sementara pada Pemilu 2024, parpol seharusnya sudah paham betul metode penghitungan itu, sehingga strategi yang mereka terapkan bisa sesuai.

“Dengan begitu, parpol yang punya calon incumbentpeluangnya semakin besar untuk dapat kursi. Begitu juga calon incumbentakan semakin besar peluangnya dapat jatah kursi dengan perolehan suaranya,” kata Bambang saat dihubungi Solopos.com, Senin (29/1/2024).

Menurut dia, meski memiliki banyak calon incumbent, belum tentu juga calon dari parpol itu mudah mendapatkan kursi. Sebab semakin banyak calon petahana yang terpilih, harga kursi untuk calon dari partai itu juga tinggi berdasarkan penghitungan Sainte Lague.

Sebagai contoh, menurut data KPU Wonogiri, pada Pemilu 2019, total perolehan suara dari PDIP yang mendapatkan enam kursi di Dapil I sebanyak 75.415 suara. Caleg PDIP yang mendapatkan kursi di dapil itu perolehan suaranya paling banyak 13.400 suara dan paling sedikit 6.550 suara.

Memaksimalkan Potensi DPT

Bandingkan dengan Partai Golkar yang mendapatkan dua kursi dengan total perolehan 17.415 suara. Caleg Golkar yang mendapatkan kursi di dapil itu masing-masing memperoleh 5.488 dan 1.019 suara saja. Jumlah caleg dari kedua parpol itu sesuai kuota kursi yang tersedia.

Bambang menjelaskan jika parpol yang mengusung caleg banyak saja tidak menjamin mendapatkan banyak kursi, apalagi parpol yang tidak memenuhi kuota caleg yang tersedia. Dia mengatakan parpol nonparlemen dan parpol pendatang baru di Wonogiri pada kenyataanya tidak memaksimalkan kuota caleg.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri.”

Di sisi lain, semua caleg dari partai baru dan nonparlemen itu merupakan pendatang baru. Maka peluang mereka untuk mendapatkan kursi amat kecil.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri. Sementara parpol yang sudah ada, mereka punya calon petahana. Minimal mereka akan mempertahankan kursi itu. Maka, untuk parpol baru, apa boleh buat?” ujarnya.

Bambang memprediksi hasil Pemilu 2024 tidak akan banyak berubah dibanding Pemilu 2019. Mereka yang akan duduk di kursi DPRD Wonogiri masih akan didominasi wajah-wajah lama.

Menurut dia, parpol dan caleg pendatang baru bisa mengubah politik Wonogiri jika mereka benar-benar menjalankan fungsinya untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Parpol seyogyanya rutin memberikan pendidikan politik.

Dengan begitu, parpol bisa dikenal warga sekaligus bisa mendapatkan konstituen. Parpol dan caleg pendatang baru tidak bisa hanya mengandalkan masa kampanye untuk dikenal masyarakat Wonogiri karena waktu yang ada sangatlah pendek.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Wonogiri, Joko Sutopo, menyampaikan tidak sepakat jika peluang caleg pendatang baru untuk mendapatkan kursi dinilai lebih kecil dibandingkan calon petahana.

Menurut Jekek, sapaan akrabnya, baik caleg pendatang baru maupun petahana memiliki peluang yang sama jika melihat sistem penghitungan menggunakan metode Sainte Lague.

Hal itu dengan catatan parpol bisa memaksimalkan potensi daftar pemilih tetap (DPT) yang ada sehingga akan mudah bagi pendatang baru untuk mendapatkan kursi.

”Caleg itu bisa raih suara paling banyak, paling sekitar 10.000 suara, tidak bisa lebih dari 10% [DPT], maka dari itu strategi yang kami lakukan adalah meminta masyarakat coblos partai. Di kami, tidak ada coblos by name,” ucap Jekek.

Ahok Bersedia Ikut Kampanye Ganjar******

Undang-undang No. 7/2017 tentang Pemilu melarang sejumlah pejabat negara untuk terlibat dalam tim kampanye, di antaranya Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Gubernur Bank Indonesia, ASN, TNI, Polri, hingga direksi ataupun komisaris BUMN.

Hal itu juga ditegaskan oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Mahendra Sinulingga. Dia mengatakan jajaran direksi dan komisaris perusahaan pelat merah tidak diperbolehkan melakukan kampanye untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Menurutnya, komisaris ataupun direksi perusahaan pelat merah dapat menunjukkan dukungannya terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akan tetapi, dengan catatan, para komisaris tidak secara aktif melakukan kampanye politik.

Meski demikian, dia tidak menjelaskan sejauh mana batasan direksi dan komisaris BUMN dapat terlibat dalam agenda politik salah satu calon presiden dan wakil presiden.

“Aku belum lihat detailnya, tapi kalau ikut kampanye tidak boleh. Begini saja, lihat definisi kampanye KPU [Komisi Pemilihan Umum],” ujarnya pada Selasa (30/1/2024) siang.

Aturan yang membatasi direksi dan komisaris BUMN terkait kegiatan pemilu juga tertuang dalam Surat Edaran Menteri BUMN nomor: S-560/S.MBU/10/2023 pada 27 Oktober 2023.

Surat edaran itu mengatur keterlibatan direksi, dewan komisaris/dewan pengawas dan karyawan Grup BUMN pada penyelenggaraan pemilu, pilkada, atau sebagai pengurus partai politik atau penjabat kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

Sebelumnya, Ahok sempat dikabarkan akan hadir dalam kampanye terbuka Ganjar-Mahfud di Lapangan Merdeka Ambon, Maluku, Senin (29/1/2024). Dia disebutkan hadir dalam acara itu untuk mendampingi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Namun Ahok menyatakan dirinya tidak menghadiri kampanye tersebut lantaran memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Pertamina di Kementerian BUMN, Jakarta.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ahok Buka Peluang Kampanyekan Ganjar, Bakal Mundur dari Komut Pertamina?”

Dibacakan Guru Besar UGM Koentjoro, Berikut Isi Lengkap Petisi Bulaksumur******

“Presiden Jokowi sebagai alumni harusnya berpegang pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi.”

Serta dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah (legitimate) demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

“Presiden Jokowi semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. ‘Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara..'” katanya, masih membacakan isi Petisi Bulaksumur.

Alih-alih mengamalkan dharma bhakti almamaternya dengan menjnjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila.

“Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap civitas akademika UGM, meminta, mendesak dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri untuk segera kembali ke koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial,” tegasnya.

“Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada masa demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat.”

Terakhir dalam Petisi Bulaksumur itu Koentjoro mengutip petikan kata-kata Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno.

“Gadjah Mada adalah sumbermu, Gadjah Mada adalah mata airmu, Gadjah Mada adalah sumber airmu. Tinggalkanlah kelak Gadjah Mada ini bukan untuk mati tergenang dalam rawanya ketiadaan amalan atau rawanya kemuktian diri sendiri, tetapi mengalirlah ke laut, tujulah ke laut, lautnya pengabdian kepada negara dan tanah air yang berirama, bergelombang, bergelora”

Label：kredit pintar ojk、asiaqq、situs slot gacor terpercaya hari ini

Terkait：slot gacor pulsa tanpa potongan、situs slot terbaik gampang menang、situs bonus new member 100 persen、barbar77、ajaib168、slot yang bagus malam ini、star138、angka jitu poipet 22、cici4d、s128 slot

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：slot live casino（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07

Daftar bab terbaru

pola gacor cat cafe

erek2 14

23 di erek erek

pinjaman online aman dan terpercaya

carawin77

nama slot yang gacor

paito net hk

akun pro malaysia situs slot malaysia terbaik dan terpercaya

pengajuan pinjaman bri online

PercintaanBacaan TerkaitMore+

Ayah anak itu menempel padaku

voucher xl 8gb harga

Kalah Praperadilan, KPK Punya 2 Alat Bukti Kuat Kasus Eks******

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan memiliki dua alat bukti untuk menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sebagai tersangka.

Hal itu disampaikan KPK seusai Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Eddy Hiariej dan menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah, Selasa (30/1/2024).

Promosi Tangguh Dampingi UMKM Selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya menghormati putusan hakim. Selanjutnya, lembaga antirasuah akan menunggu risalah putusan lengkap PN Jakarta Selatan untuk dipelajari guna menentukan langkah hukum berikutnya.

“Dalam penetapan seseorang menjadi Tersangka, KPK tentunya telah berdasarkan setidaknya dua alat bukti dan ini telah kami patuhi,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Di sisi lain, Ali mengatakan bahwa objek sidang praperadilan hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya.

Adapun dalam pertimbangan hakim, penetapan tersangka terhadap Eddy sebagai pihak Pemohon praperadilan dinyatakan tidak memenuhi minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Oleh sebab itu, Hakim menyatakan bahwa sampai kepada kesimpulan tindakan Termohon yakni KPK yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian, Hakim menyatakan eksepsi yang diajukan Temohon tidak dapat diterima dan menyatakan penetapan Pemohon dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, terhadap Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian ujar Hakim Estiono.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kalah Praperadilan, KPK Tegaskan Punya 2 Alat Bukti Kasus Eddy Hiariej

Tuhan Tuhan Perancang Dunia

goal goal slot

Jos! UNS Solo Raih Peringkat ke******

SOLO —Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo menempati urutan ke-7 nasional dalam pemeringkatan UI GreenMetric World University Ranking 2022 yang diumumkan melalui kanal YouTube Universitas Indonesia, Senin (12/12/2022).

Wakil Rektor Perencanaan Kerjasama Bisnis dan Informasi UNS Prof. Sajidan mengatakan masuknya UNS ke dalam 10 besar UI GreenMetric pada tahun ini merupakan pencapaian besar yang tidak sekadar untuk diapresiasi namun juga dimaknai.

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

Sebab, peringkat ke-7 UI GreenMetric yang diberikan kepada UNS menunjukkan Kampus Benteng Pancasila ini berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.

Tak hanya itu, kata Sajidan, masuknya UNS ke dalam daftar perguruan tinggi yang mempunyai perhatian kepada lingkungan hidup adalah hasil dari kerja keras bersama antar sivitas akademika, mulai dari dosen, mahasiswa, hingga tenaga kependidikan (tendik).

“Ini capaian yang luar biasa setidak-tidaknya bagi UNS untuk menutup tahun 2022 dengan prestasi yang gemilang. Selamat untuk kita, terkhusus untuk sivitas akademika UNS yang telah berkontribusi pada pencapaian UI GreenMetric ini,” ujar Sajidan, Senin (19/12/2022).

Baca Juga: Sosialisasi IKD, UNS Solo Jadi Pilot Project Program Dukcapil Goes to Campus

Sajidan juga menyampaikan masuknya UNS ke dalam 10 besar UI GreenMetric membuktikan perguruan tinggi di Kota Bengawan ini semakin siap menjadi World Class University (WCU).

Ia menilai perguruan tinggi berstandar internasional tidak hanya dilihat dari kualitas riset, publikasi ilmiah, paten, sebaran lulusan, dan prestasi dosen atau mahasiswa, namun juga ditentukan dari teknologi dan cara-cara untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

“Perlu diketahui bahwa belakangan ini isu seputar lingkungan menjadi perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jadi, tercapainya UNS pada UI GreenMetric menunjukkan kampus kita up to date terhadap perkembangan zaman, utamanya perubahan iklim,” jelas Sajidan.

Standar Penilaian UI GreenMetric

UI GreenMetric yang memasukkan UNS pada pemeringkatan perguruan tinggi di bidang keberlanjutan untuk level Indonesia dan dunia adalah acara publikasi yang digelar secara tahunan.

Pemeringkatan ini diinisasi oleh UI yang menilai peringkat perguruan tinggi di Indonesia dan dunia peserta UI GreenMetric berdasarkan komitmen dan tindakan terhadap penghijauan dan keberlanjutan lingkungan.

Baca Juga: Terus Berinovasi, UNS Raih Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Pada tahun 2022, UNS harus bersaing dengan 126 perguruan tinggi di Tanah Air yang mengikuti UI GreenMetric. Pemeringkatan ini juga diikuti 1.050 perguruan tinggi dari 85 negara.

Ada beberapa pilar yang diterapkan UI GreenMetric untuk menilai komitmen sebuah perguruan tinggi terhadap penghijauan dan keberlanjutan lingkungan, yakni lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.

Bobot penilaian pada pemeringkatan ini mencakup pendidikan dan riset (18 persen), penggunaan air (10 persen), transportasi (18 persen), keadaan dan infrastruktur kampus (15 persen), energi dan perubahan iklim (21 persen), dan pengelolaan sampah (18 persen).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di WhatsApp Komunitas dengan klik Solopos News Updatedan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags Uns UNS Solo Penghijauan Kampus Ramah Lingkungan Share

KPPS di Karanganyar Wajib Ingatkan Pemilih Tak Bawa Ponsel ke Bilik Suara

KPPS di Karanganyar Wajib Ingatkan Pemilih Tak Bawa Ponsel ke Bilik Suara

Indah Septiyaning Wardani , Kaled Hasby Ashshidiqy Rabu, 31 Januari 2024 - 12:42 WIB share

SOLOPOS.COM - Tempat penitipan HP disediakan di TPS saat simulasi pemungutan dan perhitungan suara Pemilu Karanganyar di Hotel Permata Sari pada Rabu (31/1/2024). (Solopos.com/Indah Septiyaning Wardani)

KARANGANYAR —Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar melarang warga membawa ponsel ke bilik suara saat pencoblosan Pemilu pada 14 Februari 2024 nanti.

Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) diminta menyediakan tempat penitipan ponsel di tempat emungutan suara (TPS) masing-masing. Larangan membawa ponsel ini juga disosialisasikan KPU saat menggelar simulasi pemungutaan dan perhitungan suara Pemilu 2024 di Hotel Permata Sari, Tasikmadu, Karanganyar, pada Rabu (31/1/2024).

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

Simulasi ini merupakan yang kali kedua. Sebelumnya simulasi digelar KPU di Hotel D’wangsa Lorin, Colomadu, Senin (26/12/2023).

Ketua KPU Karanganyar, Daryono, mengatakan dalam simulasi kali ini lebih menekankan larangan membawa ponsel berkamera saat pencoblosan. Ketentuan ini diatur dalam peraturan KPU. Selain itu juga mengenalkan lebih lanjut aplikasi Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi Suara dan Manajemen Relawan) yang akan digunakan dalam Pemilu 2024.

Di acara itu, KPU melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara secara riil, seperti halnya proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu mendatang.

KPU menghadirkan KPPS, pemilih riil, dan saksi dari partai politik dalam simulasi tersebut. Pemilih melakukan pencoblosan dan memasukkan surat suara ke kotak suara, diakhiri dengan mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda sudah memilih. Setelah itu, dilakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara.

Komisioner KPU Karanganyar, Devid Wahyuningtyas, menyebut larangan membawa ponsel berkamera diatur di antaranya dalam Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2024, serta Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu Tahun 2024.

KPPS harus menyediakan wadah plastik di depan bilik suara tempat menitipkan ponsel pemilih. “KPPS harus berulang kali mengingatkan pemilih yang membawa ponsel agar meninggalkannya di sana. Setelah selesai nyoblos surat suara hingga mencelup jari ke tinta, ponsel dipersilakan diambil,” kata dia.

KPPS wajib menegur keras pemilih yang nekat melanggar aturan itu. Simulasi dibuat riil untuk mendapat gambaran utuh dari proses pemungutan dan penghitungan suara.

Raja Dewa Dandy

daftar situs slot gacor

KPU Nyatakan Sistem Pemilu Indonesia Lebih Baik dari AS******

JAKARTA —Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, menilai bahwa sistem pemilihan umum (pemilu) di Republik Indonesia (RI) lebih baik dibandingkan Amerika Serikat (AS).

“Kalau, misalnya, kita bandingkan sistem pemilu Indonesia dan sistem pemilu di Amerika Serikat. Saya secara pribadi sebagai warga negara Indonesia (WNI) menilai sistem kita lebih baik,” ujar Idham saat wawancara eksklusif bersama Antaradi Wisma Antara B, Cikini, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

Ia mengaku pernah bertemu dengan rekan dari perguruan tinggi di Negeri Paman Sam itu dan memberikan contoh studi komparatif atau perbandingan terhadap sistem pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dia menyebut Presiden AS tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui lembaga yang dikenal dengan istilah electoral collegeatau lembaga pemilih.

Ketika warga AS datang ke tempat pemungutan suara, mereka sebenarnya memilih orang-orang yang bakal duduk dalam electoral college. Tugas utama anggota electoral collegeadalah memilih presiden dan wakil presiden.

Mereka bekerja setiap empat tahun sekali, yakni beberapa pekan setelah pemungutan suara oleh masyarakat di negara bagian. Pada saat itulah mereka menjalankan tugas.

“Nanti di setiap empat tahun khususnya di (tanggal) 20 Januari, elektoritulah yang akan memilih capres,” jelasnya.

Sementara, Indonesia menganut asas “LUBER JURDIL” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”. “Langsung” berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.

“Tapi di Indonesia pemilih bisa memilih langsung, bisa menentukan siapa calon presiden pilihan mereka masing-masing. Ini luar biasa menurut saya,” ungkap Idham.

Dari sisi itu lah, dia mengaku bangga dengan sistem pemilu di Indonesia dibandingkan di AS. Idham pun tak menampik Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga, namun dari sistem pemilu tetap terbaik.

“Kita harus punya kebanggaan sebagai warga negara Indonesia tidak boleh inferior. Bangsa ini, bangsa besar dan bicara demokrasi Indonesia terkategori stabil dibanding negara lain,” tuturnya.

Ia juga menyoroti banyak sekali riset tentang penurunan demokrasi yang luar biasa di AS, seperti democratic backsliding, how democracies diedan sebagainya. Hal ini menunjukkan ada masalah yang besar di negara tersebut.

Oleh karena itu, dia bangga dengan Indonesia, karena senantiasa memperbaiki diri. Idham menilai wajar bila ada kritik yang terus dilayangkan sebagai bagian dari praktik demokrasi.

“Yang jelas Pemilu 2024, ini lah yang akan menentukan masa depan bangsa dan negara. Tidak ada kata lain kecuali berpartisipasi,” tegas Idham.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha’at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, secara serentak dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada tanggal 14 Februari 2024.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Yang paling arogan dalam sejarah

slot yang sering kasih maxwin

RS UNS Buka Layanan Patologi Forensik******

SOLO —Mulai 1 Desember 2022, Rumah Sakit (RS) UNS yang berkerja sama dengan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Jawa Tengah (Jateng), telah siap memberikan pelayanan patologi forensik.

Nantinya RS UNS dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam pemeriksaan pada jenazah yang meninggal tidak wajar.

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

Dirut RS UNS, Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si, dalam sambutannya menyampaikan sosialisasi layanan patologi forensik tersebut ditujukan untuk mengenalkan layanan patologi forensik di RS UNS yang pada 1 Desember nanti mulai dibuka.

“Harapan kami memang kami ingin memperkenalkan layanan forensik ini sekaligus berharap bisa menjalin kolaborasi dan kerja sama dengan Biddokkes Polda Jateng. Kami berharap semakin lama layanan ini akan semakin komprehensif dan paripurna,” kata dia.

Dia menyampaikan meski usia RS UNS baru sekitar enam tahun, namun RS UNS telah menjalani akreditasi dan dinyatakan paripurna. Selian itu RS UNS juga telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran UNS, selain RSUD Dr. Moewardi.

Kepala Instalasi Kedokteran Forensik RS UNS, yang juga Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, dr. Adji Suwandono, S.H., Sp.FM, menyampaikan pelayanan patologi forensik yang akan dibuka di RS UNS mulai 1 Desember 2022 adalah berkaitan dengan pemeriksaan pada jenazah yang mati tidak wajar.

Baca Juga: HUT ke-6, Ini yang Ingin Dicapai Rumah Sakit UNS

“Sebelumnya, yang dilaksanakan di RS UNS lebih ke pemulasaraan jenazah klinis. Kalau kemarin, banyak yang berhubungan dengan Covid-19, kami memang melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebelum 1 Desember ini, kami belum melaksanakan pelayanan autopsi pada jenazah,” kata dia.

Terkait dengan pelayanan tersebut, dia menyebut telah melakukan komunikasi dengan Biddokkes Polda Jateng.

“Dari Kabiddokkes Polda Jateng juga menyambut dengan baik usulan atau penawaran yang kami ajukan untuk kerja sama ini. Dengan begitu, saat ini kami mengundang jajaran Polres/Polresta se-Soloraya. Termasuk Polsek yang berada di bawah Polres tersebut,” jelas dia.

Baca Juga: Raih Achmad Bakrie Award 2022, Dr Tonang UNS Solo Lakukan Inovasi ini

Layanan instalasi kedokteran forensik di RS UNS diharapkan bisa menjadi alternatif atau pilihan dari layanan yang sudah ada di tempat lain. Terutama memberikan alternatif bagi para penyidik dari Polres atau Polsek yang berada di sekitar RS UNS. Serta mempermudah akses dalam melakukan pelayanan autopsi atau patologi forensik tersebut.

Dibukanya layanan tersebut juga menguatkan RS UNS sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi Fakultas Kedokteran UNS. Dimana sinergitas antara pelayanan dan tri darma pendidikan harus berjalan baik.

Sosialisasi tersebut melibatkan tiga pembicara. Selain dr. Adji, juga ada Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal RS UNS, dr. Novianto Adi N., S.H., M.Sc, Sp.FM dan perwakilan dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, dr. Istikomah, Sp.KF., S.H., M.H.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcomdan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags UNS Solo Layanan Kesehatan RS UNS Rumah Sakit Di Solo Rumah Sakit UNS Share

Penyesuaian Gaji PNS 2024

Penyesuaian Gaji PNS 2024

Mariyana Ricky P.D , Whisnupaksa Kridhangkara , Mariyana Ricky P.D Rabu, 31 Januari 2024 - 23:00 WIB share

SOLOPOS.COM - Infografis Gaji PNS 2024 (Solopos/Rahmanto Iswahyudi)

JAKARTA —Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan peraturan terkait penyesuaian gaji pegawai negeri sipil (PNS).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

Selain itu, di peraturan disebutkan bahwa besaran gaji pokok PNS dalam lampiran II PP No. 7/1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 15/2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP No. 7/1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah.

Pasal 1 ayat (2) PP No. 5/2024 menyebutkan bahwa aturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

Infografis Gaji PNS 2024 (Solopos/Rahmanto Iswahyudi)

Infografis: Rahmanto Iswahyudi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcomdan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags #espospedia gaji PNS infografis Kenaikan gaji PNS Share

INFO PERBANKAN KABAR TELEKOMUNIKASI

KPU Solo Beri Edukasi Terkait Pemilu 2024 ke Siswa SDN Bromantakan

KPU Solo Beri Edukasi Terkait Pemilu 2024 ke Siswa SDN Bromantakan

Dhima Wahyu Sejati , Joseph Howi Widodo , Burhan Aris Nugraha Rabu, 31 Januari 2024 - 22:56 WIB share

SOLOPOS.COM - Komisioner KPU Solo divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Yuly Yulianingrum, memberikan pembelajaran saat sosialisasi pemilu kepada siswa di SDN Bromantakan 56 Solo, Rabu (31/1/2024). (Solopos/Joseph Howi Widodo).

SOLO — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo memberikan pendidikan terkait Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 kepada siswa SDN Bromantakan Solo di sekolah setempat, Rabu (31/1/2024).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang proses pemilu sekaligus sebagai pembekalan politik sejak dini agar anak-anak di masa depan bisa menjadi pemilih yang cerdas.

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

Sosialisasi kepada siswa SD itu diikuti sekitar 43 anak kelas VI. Mereka belajar tentang pesta demokrasi, penyelenggaraan pemilu, parpol peserta pemilu.

Siswa menunjukan boneka maskot Pemilu 2024 Sura dan Sulu saat mengikuti sosialisasi dari KPU Solo di SDN Bromantakan 56 Solo, Rabu (31/1/2024). (Solopos/Joseph Howi Widodo).

Sekolah setempat menggelar pembelajaran dasar terkait demokrasi dan Pemliu 2024 kepada siswa kelas enam bersama petugas KPU Kota Solo. (Solopos/Joseph Howi Widodo).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcomdan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags edukasi politik kpu solo Pemilu 2024 SDN Bromantakan sosialisasi pemilu Share

PDIP Solo Desak Bawaslu Investigasi Kabar Truk Bansos Bergambar Gibran & Jokowi

PDIP Solo Desak Bawaslu Investigasi Kabar Truk Bansos Bergambar Gibran & Jokowi

Kurniawan , Ika Yuniati Rabu, 31 Januari 2024 - 22:53 WIB share

SOLOPOS.COM - Ilustrasi Bawaslu. (Istimewa)

SOLO— Wakil Ketua DPC PDIP Solo, Suharsono, mendesak Bawaslu Solo melakukan investigasi kabar adanya truk bergambar Walikota Solo sekaligus Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Joko Widodo tengah mengangkut beras bantuan sosial (bansos) di wilayah Pasar Kliwon, Solo.

“Saya minta Bawaslu untuk investigasi. Saya minta camat-camat di Solo, kalau ada yang seperti itu ditahan dulu di luar. Jangan boleh masuk halaman [kantor pemerintah]. Bila ada gambar calon yang sedang kontestasi di Pemilu,” urainya saat dihubungi Kamis (31/1/2024).

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

Suharsono menegaskan hal tersebut tak bisa dibenarkan. Ia juga telah melakukan tindakan dengan melaporkan kepada Bawaslu Solo.

“Intinya saya ngotot[kabar truk pengangkut bansos bergambar Gibran dan Jokowi ] adalah tidak benar. Calon [Cawapres] masuk ke dalam fasilitas pemerintahan membawa sembako berupa beras. Itu jelas melanggar undang-undang kampanye,” ujar dia.

Bawaslu Solo Lakukan Penelusuran

Sementara, Anggota Bawaslu Solo, Poppy Kusuma, saat diwawancara Solopos.com, Rabu (31/1/2024), mengatakan kabar itu berembus dua hingga tiga hari terakhir. Pihaknya juga telah melakukan penelusuran di lapangan.

“Sudah 2-3 hari yang lalu kabar itu. Hari Selasa. Info awal, ada truk yang mengangkut bansos pemerintah, tapi ada gambar calon,” ujar dia. Poppy mengatakan Panwascam Pasar Kliwon sudah mencoba melakukan kroscek.

Tapi, saat dilakukan pengecekan lokasi, dia melanjutkan, truk yang dimaksud sudah tidak ada. “Truknya sudah tidak ada saat dikroscek teman-teman Panwascam Pasar Kliwon, dan lurahnya mengaku tak tahu menahu,” urai dia.

Poppy mengatakan informasi adanya truk bergambar Jokowi-Gibran digunakan untuk mengangkut bansos kali pertama diterima oleh Panwascam Pasar Kliwon. Gambar tersebut ada di bagian belakang truk dilengkapi tulisan Merah Darahku Gibran Pilihanku.

Poppy mengatakan pihaknya mendapatkan informasi tersebut dari salah satu warga.

“Panwascam dilapori salah satu warga. Mereka lantas berkoordinasi dengan kelurahan. Saat Panwascam koordinasi dengan lurah, truk dimaksud sudah tidak di lokasi. Jadi kami mau cari bukti dan lainya, sudah tak ada,” kata dia.

Bila kabar tersebut benar, Poppy menyatakan hal itu tidak dibenarkan atau melanggar ketentuan perundang-undangan. “Iya enggak boleh. Kan menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan salah satu calon Pemilu 2024,” urai dia.

Cara menarik bintang dengan login di awal

situs terbaru gampang menang

PDIP Sebut Keputusan Mahfud Md Mundur dari Kabinet Jokowi Bijak******

“Semoga keteladanan integritas dari Prof Mahfud Md ini dapat menular, termasuk ke Pak Prabowo (sehingga mundur),” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Menurutnya, Mahfud tidak menggunakan segala fasilitas di Kemenko Polhukam untuk berkampanye. Hal tersebut sebagai upaya membangun keteladanan dalam melakukan gerak kampanye.

“Ternyata pada akhirnya dihadapkan pada suatu peristiwa penting ketika 24 Januari 2024, di hadapan jajaran TNI, Pak Jokowi menyatakan sebagai pejabat publik, sebagai tokoh politik, itu boleh berpihak, boleh berkampanye,” ucap Hasto.

“Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia pada titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung, dan para kelompok-kelompok pro demokrasi. Bahkan civitas academica UGM menyampaikan sikapnya di tempat yang sangat keramat, tempat yang sangat penting dan menjadi simbol dari UGM, yaitu Balairung,” katanya.

Mahfud Md mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam pada Rabu (31/1/2024). Pengunduran diri itu berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024 karena Mahfud Md merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo.

Dalam pernyataannya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan surat pengunduran diri secara langsung begitu mendapat jadwal bertemu dengan Presiden Jokowi.

Diperkirakan oleh Mahfud bahwa surat pengunduran diri itu akan diserahkan pada hari Kamis (1/2/2024).

“Surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden Jokowi, tetapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya sampaikan,” katanya.

Sistem guru pengalaman profesional

akun slot tergacor hari ini

Dibacakan Guru Besar UGM Koentjoro, Berikut Isi Lengkap Petisi Bulaksumur******

Terakhir dalam Petisi Bulaksumur itu Koentjoro mengutip petikan kata-kata Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno.

《tampilan situs slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，erek erek lautHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《tampilan situs slot》bab terbaru。