padi777

Alkimia Shinto

Pakar Nilai Cak Imin Ranking 1, Gibran Nomor Buncit di Debat Cawapres 2024******

SOLO —Pengamat Politik Kebijakan dari Universitas Indonesia (UI), Vishnu Juwono, menilai calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menunjukkan peningkatan yang signifikan pada Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024) dibandingkan debat sebelumnya.

“Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dibandingkan debat sebelumnya. Saya mencatat bahwa Cak Imin tampil lebih santai, lepas, dan mengeluarkan guyonan khas NU-nya dengan baik,” kata Vishnu Juwono di Depok, Senin (22/1/2024).

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Menurut Vishnu, Cak Imin berhasil menangkis serangan dari Gibran dengan cermat. Terutama terkait catatan MK dan memberikan kritik yang fasih terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo, khususnya terkait food estate dan hilirisasi.

Sedangkan Prof Mahfud Md, cawapres nomor urut 3 tetap mempertahankan kritiknya terhadap kebijakan utama Presiden Joko Widodo, terutama terkait hilirisasi, tambang ilegal, dan food estate.

Vishnu menyebutkan bahwa Mahfud Md mencoba mengaitkan pengalamannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menko Polhukam dengan isu kepemilikan tanah adat. Dia menyoroti sulitnya mengembalikan tanah kepada masyarakat setempat.

Namun, Vishnu menyoroti titik lemah Mahfud Md saat tidak dapat menjawab substansi pertanyaan dari Gibran terkait greenflation.

“Ini menjadi titik kritis karena keahlian dan pengetahuan seorang profesor harus mampu menjawab pertanyaan secara substansial,” kata Vishnu sebagaimana dilansir Antara.

Strategi Lama Gibran

Sementara cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dinilai kembali mengulang strategi serangan agresif seperti pada Debat Cawapres 2024 sebelumnya.

Vishnu menyebut Gibran menyoroti catatan Cak Imin yang dibantu oleh penasihatnya, Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, dan menyindir Mahfud terkait pengetahuannya sebagai seorang Professor.

Akan tetapi, Vishnu mengkritisi aksi teatrikal Gibran yang terlalu berlebihan, mencari-cari sesuatu karena ketidakpuasan terhadap jawaban Mahfud yang bisa memberikan efek negatif kepadanya.

“Penjelasan Gibran terkesan normatif dan mengulang argumen yang sama seperti debat sebelumnya, terutama terkait kebijakan hilirisasi dan penciptaan 5 juta green jobs. Ini membuatnya terlihat kurang inovatif dalam menyampaikan visinya,” ungkap Vishnu.

Vishnu melakukan analisis Debat Pilpres 22024 putaran keempat menggunakan tiga parameter utama: penampilan di panggung, penguasaan substansi materi saat debat, dan kemampuan menjawab dan pengendalian emosi.

“Untuk parameter penampilan di atas panggung, nilai untuk Cak Imin adalah 85; Gibran 80, dan Mahfud 80. Sedangkan untuk parameter penguasaan substansi materi saat debat, nilai yang diperoleh untuk Cak Imin adalah 85; Gibran 75, dan Mahfud 80. Sementara untuk parameter kemampuan menjawab pertanyaan dan pengendalian emosi, nilai yang diberikan Vishnu adalah: Cak Imin 85; Gibran 70, dan Mahfud 80,” terang Vishnu.

“Dengan penilaian bobot yang sama dari masing-masing parameter dan nilai rata-rata keseluruhan kinerja, Calon Wakil Presiden unggul pada Debat Capres keempat dengan masing-masing nilai: Cak Imin 85; Mahfud 80, dan Gibran 75,” tutup Vishnu.

Pertempuran Galaksi

Mahfud Md Cari Momen untuk Mundur dari Menteri******

SEMARANG —Calon Wakil Presiden (cawapres) RI Mahfud Md menyebut sudah sejak lama berencana mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Namun, sampai saat ini dia masih mencari momen yang tepat untuk merealisasikan keinginannya tersebut.

“Saya merencanakan mengundurkan diri sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama,” kata Mahfud Md. usai acara diskusi Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024) malam.

Promosi Jadi Financial Supermarket, Wealth Management BRI Beri Layanan Lengkap dan Aman

Jika sudah tidak menjadi menteri, Mahfud Md merasa bisa lebih leluasa untuk membuka dan membaca data-data karena sudah tidak berada di pemerintahan.

Namun, kata dia, ada beberapa hal yang kemudian dipertimbangkannya, yakni etika kepada Presiden RI Joko Widodo yang telah mengangkatnya sebagai Menko Polhukam.

“Saya dahulu diangkat oleh beliau dengan sangat terhormat, dengan penuh kepercayaan kepada beliau sebagai presiden rakyat,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Mahfud melanjutkan, “Dan saya harus mempersiapkan diri dengan baik-baik karena saya akan bersama calon presiden rakyat yang lain, namanya Pak Ganjar Pranowo.”

Pertimbangan kedua, kata dia, selama menjadi cawapres tidak pernah sedikit pun menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.

“Sebagai menteri yang menjadi calon, saya tidak sedikit pun menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye,” katanya.

Selain itu, Mahfud juga tidak meminta protokoler lebih dari yang sudah diberikan pemerintah sebagai cawapres saat melaksanakan kegiatan kampanye.

“Saya juga tidak minta protokoler yang lebih dari yang diberikan oleh Pemerintah sehingga saya tidak minta penjemputan, didampingi pejabat, atau apa pun, kecuali yang melekat secara hukum kepada saya,” katanya.

Pada acara tersebut, Mahfud mendapatkan pertanyaan dari hadirin mengenai tanggapannya atas saran dari pasangannya, Ganjar Pranowo, agar mundur dari menteri untuk menghindari konflik kepentingan.

Mahfud menjawab bahwa dirinya akan mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam menunggu waktu dan momentum yang tepat, serta akan dilakukan dengan baik-baik.

“Menunggu timing (mundur sebagai Menko Polhukam). Dengan rasa hormat kepada Presiden Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa,” katanya.

Rel Bisnis

Kunjungan ke Salatiga, Jokowi Ungkap Penyebab Harga Beras Mahal******

SALATIGA —Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan harga beras terus mengalami kenaikan atau mahal dalam beberapa bulan terakhir. Ia menyebut salah satu pemicunya adalah krisis pangan yang terjadi di hampir semua negara di dunia, hingga mengakibatkan beberapa negara pengekspor beras tidak melakukan ekspor.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat berkunjung di Kota Salatiga, Jawa Tengah (Jateng), Senin (22/1/2024). Dalam kunjungan itu, Jokowi juga melakukan pengecekan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Lapangan Klumpit, Kecamatan Tingkri.

Promosi Hadiri WEF 2024 di Swiss, Dirut BRI Sunarso Ungkap Peran Holding Ultra Mikro

“Dulunya semua negara yang pengekspor beras itu bisa ekspor. Dua tahun ini, 22 negara menyetop, tidak ekspor lagi. Karena untuk kekurangan di dalam negeri mereka sendiri kurang. Sehingga yang terjadi, karena produksi kurang, berasnya dunia kurang, harganya naik. Itu problemnya,” ungkap Jokowi.

Selain kondisi di luar negeri, di Indonesia sendiri pada waktu terakhir ini ada kejadian El Nino. Sehingga banyak sawah-sawah lahan warga mengalami gagal panen karena kekeringan panjang. “Tapi stok Bulog saat ini alhamdulillah masih ada 1,4 juta ton,” ujar Jokowi.

Jumlah tersebut, kata Jokowi, setelah dirinya melakukan pengecekkan gudang Bulog di sejumlah tempat di Indonesia. Ia memastikan stok beras di Bulog masih dalam kondisi aman.

Meski begitu, Presiden menekankan agar Bulog selalu melakukan pengelolaan pangan dengan serius mengingat saat ini dunia tengah dilanda krisis pangan.

“Ya memang negara kita ini negara besar, sangat besar sekali. Penduduknya paling banyak keempat di dunia. Saat ini, penduduknya sudah berjumlah 280 juta jiwa. Untuk mengurusi rakyat sebanyak ini, terutama urusan perut, ya stok Bulog harus benar-benar kuat. Gudang Bulog harus kita penuhi,” tegas Jokowi.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga membagikan paket bantuan untuk 1.062 keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah Kota Salatiga. Bantuan pangan ini juga akan dilakukan di seluruh Indonesia dengan total penerima manfaat mencapai 22 juta keluarga.

Pernyataan Jokowi itu pun hampir sama seperti yang disampaikan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, saat menjawab pertanyaan cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, dalam debat cawapres, Minggu (21/1/2024). Kala itu, Mahfud Md, meminta tanggapan Gibran terkait kebijakan ayahnya, Presiden Jokowi, yang selama lima tahun terakhir masif melakukan impor pangan, salah satunya beras.

sistem perdagangan paksa

Sekjen PSI Sepakat dengan Jokowi, Presiden dan Menteri Boleh Kampanye******

JAKARTA — Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kepala negara maupun menteri boleh berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres maupun partai politik sehingga keberpihakan presiden bukan sebuah dosa.

Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

“Pak Jokowi benar. Presiden dan menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa,” katanya, Rabu (24/1/2024), dilansir Antara.

Ia mencontohkan pada Pemilu 2004, Megawati Soekarnoputri yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI maju sebagai calon presiden dan berkeliling Indonesia mengampanyekan dirinya sekaligus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

“Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden, dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye,” tutur dia.

Negara lain pun begitu, kata Raja, seraya mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang kala itu mendukung dan berkampanye untuk memenangkan Hillary Clinton sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.

“Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan,” kata Raja menegaskan.

Ia menambahkan idealnya Presiden Jokowi menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan menyatakan dukungan terbuka.

“Saya kira pernyataan Pak Jokowi ini idealnya beliau follow up dengan memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon (presiden dan wakil presiden) nomor (urut) 2 dan parpol nomor 15, PSI, partai Jokowi. Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik,” katanya.

Presiden Jokowi menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Tuanku sangat galak

Berdiri di Samping Prabowo, Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye******

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan seorang pemimpin negara atau presiden juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada tahun politik pemilihan umum (pemilu) saat didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto seusai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024).

Awalnya, Jokowi angkat bicara mengenai sejumlah menteri nonpartai yang melakukan kampanye politik menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024. Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) dan nonparpol memiliki hak yang sama.

Promosi Kupedes BRI Tumbuh 57,5 Persen, Pelaku Usaha Mikro Terus Berkembang

“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.

Kepala Negara mengatakan bahwa jabatan Presiden pun juga merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. “Masak [mau melakukan] begini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” ucapnya.

Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak. Presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.

“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak,” ujarnya sambil tertawa. Di sisi lain, dia juga merespon ragam rekomendasi agar menteri-menteri dari kabinetnya yang melakukan kampanye untuk mundur.

Menurutnya, selama mematuhi aturan yang ada, maka menteri boleh untuk memihak salah satu pasangan calon (paslon).

“Semua itu pegangannya aturan. Aturan. Kalau aturannya boleh ya silakan. Kalau aturannya enggak boleh, ya tidak, sudah jelas itu. Jadi, Presiden ga boleh berkampanye? Boleh, itu boleh. Memihak juga boleh. Namun kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing,” tegasnya.

Adapun, dia mengaku masih memikirkan aksinya saat ditanyakan apakah akan mengambil kesempatan untuk berkampanye. “Ya lihat nanti,” pungkas Jokowi.

Sementara UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Jo. UU Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 282 menyebutkan “Pejabat negara, pejabat strukural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye”.

Kemudian, dalam Pasal 283 ayat (1) menyebutkan “Pejabat negara, pejabat stuktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye”.

Lalu, di Pasal 283 ayat (2) menyebutkan “Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”.

Kaisar Pedang Hunyuan

Hasil Debat Cawapres 2024, Indef: Tak Hadirkan Solusi Permasalahan Desa******

JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai hasil debat kedua calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024 tidak menghadirkan solusi atas permasalahan desa.

Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef Riza Annisa Pujarama menyayangkan ketidakhadiran hasil solusi atas persoalan desa pada argumentasi debat cawapres 2024, padahal ketiga pasangan calon (paslon) mencantumkan visi-misi tentang masalah desa.

Promosi Nikmati Pengunungan & Kopi Robusta Sanggabuana, Wujud Pemberdayaan Desa BRILiaN

“Saya berharap debat itu membahas yang substantif, bagaimana visi-misi dan solusi atas permasalahan yang sekarang. Tapi, yang keluar solusinya justru tidak ada, padahal ketiga paslon ini visi-misinya lengkap, terutama masalah desa,” kata Riza dalam acara Tanggapan Indef atas Debat Keempat yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (22/1/2024), dilansir Antara.

Riza mengatakan persoalan desa tidak hanya sekadar dana desa. Seharusnya ada banyak masalah yang bisa dieksplorasi oleh para kandidat, seperti bagaimana desa menjadi pusat pertumbuhan demi mewujudkan pembangunan dari pinggir.

Namun, menurut dia, diskusi soal isu sejenis itu tidak hadir dalam debat.

“Yang disebutkan malah menambah dana desa, sementara tidak diungkit esensi dari dana desa itu sendiri, penggunaannya, efektivitasnya, ke depannya akan bagaimana,” ujar Riza.

Dalam debat kedua, cawapres Muhaimin Iskandar dari paslon 01 berjanji menaikkan anggaran dana desa menjadi Rp5 miliar jika terpilih dalam Pemilu 2024. Saat ini, pemerintah menganggarkan dana desa rata-rata sebesar Rp1 miliar per desa.

Adapun dalam visi-misinya, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menjelaskan misi pembangunan desa yang tercantum pada Misi 4 tentang Pembangunan Kota dan Desa Berbasis Kawasan yang Manusiawi, Berkeadilan, dan Saling Memajukan.

Penjelasan mengenai desa tercantum ada subbab kedua tentang Desa yang Mandiri dan Sejahtera. Pada poin itu, paslon 01 menyebutkan peningkatan alokasi dana desa yang diiringi peningkatan kualitas aparatur desa.

Kemudian, peningkatan kapasitas pemerintah desa untuk akses pendidikan, pengoptimalan BAHU DESA, dan mendorong peran aktif masyarakat dalam komunitas desa.

Lalu, penguatan akses warga desa terhadap sumber daya alam (SDA), dorongan desa-desa industri, hingga peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja untuk putra-putri desa.

Sementara itu, paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjanjikan pembangunan desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan yang tercantum dalam program kerja Asta Cita 6.

Paslon ini berfokus pada keberlanjutan program perlindungan sosial desa, perbaikan sistem tata kelola desa, percepatan penyediaan rumah, dan peningkatan daya beli buruh.

Kemudian, perluasan pembiayaan UMKM, dorongan kemandirian masyarakat miskin dan kurang mampu, jaminan akses air bersih, pembinaan layanan panti sosial, hingga penyediaan transportasi publik murah.

Sedangkan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md membagi program desa di beberapa kategori, seperti 1 Desa-1 Puskesmas-1 Dokter/Nakes untuk program kesehatan, 1 Desa-1 Lapangan untuk program budaya maju dan sportif, Desa Naik Kelas dan Desa-Kota Tumbuh Bersama untuk program pembangunan ekonomi, serta Desa Mandiri Energi untuk program ekonomi hijau.