prediksi togel queenstown

Pahlawan Terkuat dan Gadis Monster

Aswin Yanuar Buka Suara soal Proyek Rumah Mangkrak PT Maswindo******

CEO PT Maswindo Bumi Mas Aswin Yanuar buka suara terkait gugatan dari klien kantor cabangnya yang terkait properti mangkrak. Sebelumnya, sebanyak 59 kliennya mengaku pembangunan rumahnya mangkrak padahal telah mentransfer dana dengan mengikuti arahan dari kantor cabang.

Aswin mengatakan ada beberapa faktor penyebab masalah ini. Pertama,kecurangan para staf PT Maswindo, baik di internal kantor pusat maupun kantor cabang yang bekerja sama membuat laporan progresspalsu.

"Progressitu menjadi landasan kantor pusat untuk mentransfer dana ke kantor cabang," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (30/3).

Yang ketiga, beberapa kantor cabang ada yang salah menghitung biaya pembangunan unit klien. Bahkan, ada cabang yang melaporkan proyek yang anggarannya hanya Rp100 juta tapi dilaporkan ke kantor pusat sebesar Rp1 miliar.

"Di faktor-faktor itulah PT Maswindo banyak mengalami kerugian," ujarnya.

Akibat permasalahan itu, klien menagih penalti keterlambatan pembangunan serta pengembalian dana (refund). Aswin mengklaim telah menjual aset pribadinya untuk memenuhi tuntutan kliennya berupa penalti dan refund.

Ia juga tengah proses menjual salah satu asetnya untuk mendapat dana segar Rp30 miliar.

"Saya memohon maaf kepada para klien PT Maswindo Bumi Mas yang merasa dirugikan. Saya harap bersabar, sebagai ownerInsyaallah akan tetap amanah dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh permasalahan ini," ucap Aswin.

Ia juga menghadapi gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh klien maupun mantan kantor cabangnya di PN Surabaya. Menurutnya, gugatan pailit itu pun telah selesai melalui perjanjian homologasi antara dirinya dan penggugat.

"Total tagihan kreditur Rp30 miliar, sementara jaminan yang saya berikan ke pengadilan atau pengurus likuidasi itu Rp110 miliar karena aset saya senilai Rp 110 miliar," akunya.

Februari lalu, kontraktor kondang Aswin Yanuar dibanjiri protes oleh kliennya di media sosial. Protes disampaikan karena perusahaannya, PT Maswindo, dinilai lalai melaksanakan tugas.

PT Maswindo menjadi pembicaraan ketika sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan sejumlah karangan bunga berjejer rapi di depan sebuah lahan kosong. Karangan bunga tersebut berisi ungkapan protes.

[Gambas:Video CNN]

Sistem guru pengalaman profesional

Pemerintah Mulai Salurkan 210 Ribu Ton Beras Bansos Tahap I Hari Ini******

Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial(bansos) pangan berupa berasmulai 31 Maret. Untuk tahap pertama ini, 210 ribu ton beras akan diberikan untuk 21.353 keluarga penerima manfaat (KPM).

"Pendistribusian bantuan ini sudah bisa dieksekusi oleh Bulog mulai 31 Maret 2023 dan dilaksanakan secara bertahap untuk disalurkan ke 21.353 KPM sesuai data dari Kementerian Sosial," kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resmi, Jumat (31/3).

Arief menambahkan bantuan pangan akan disalurkan mulai akhir Maret hingga Mei.

Arief meminta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung proses pendistribusian bantuan sehingga tepat sasaran, demi kelancaran penyaluran bantuan beras tersebut. 

Adapun bantuan pangan berupa beras ini merupakan bagian dari penyelenggaraan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berdasarkan Perpres 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan ditindaklanjuti dengan Perbadan Nomor 12 tahun 2022 tentang Cadangan Beras Pemerintah.

Dalam penyelenggaraan CPP tersebut, pemerintah dapat menyalurkan CBP untuk antisipasi, mitigasi, dan pelaksanaan keperluan yang ditetapkan pemerintah antara lain stabilitas harga, mengatasi masalah pangan, mengatasi krisis pangan, dan pemberian bantuan pangan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan pihaknya sudah ancang-ancang menyiapkan anggaran sekitar Rp8,2 triliun dari APBN untuk bantuan pangan jelang Ramadan.

Isa mengatakan jumlah Rp8,2 triliun itu terdiri dari Rp7,8 triliun untuk menyediakan beras serta Rp460 miliar untuk telur dan ayam.

Untuk beras, bansos pangan akan diberikan kepada KPM yang ada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jumlahnya 21,3 juta keluarga.

"Saat ini perkiraan kami ini (bansos beras) akan ditagihkan kepada APBN Rp7,8 triliun. Setelah dibagikan Bulog, Bulog menagih ke APBN perkiraan kami Rp7,8 triliun," ujar Isa dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/3).

Sementara untuk bansos telur dan ayam akan diberikan kepada keluarga yang memiliki balita atau anak yang berpotensi mengalami stunting. Ia memperkirakan pembagian ini akan menyasar 2,1 juta keluarga berdasar data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

[Gambas:Video CNN]

Desa Pedang Peri

Alibaba Bakal Dipecah Jadi 6 Unit Baru Usai Jack Ma Pulang ke China******

Raksasa e-commerceCina AlibabaGroup Holding Ltd berencana memecah bisnisnya menjadi 6 unit bisnis. Langkah radikal ini diumumkan kemarin (28/3), berbarengan dengan kembalinya Jack Make Tiongkok.

Keenam unit bisnis baru dibentuk antara lain Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Commerce Group, Local Services Group, Cainiao Smart Logistics, Global Digital Commerce Group, dan Digital Media and Entertainment Group.

"Lima dari grup bisnis baru juga akan memiliki fleksibilitas untuk menghimpun modal dari luar dan berpotensi untuk melaksanan IPO," bunyi keterangan resmi Alibaba, dikutip CNN Business, Selasa (28/3).

Restrukturisasi besar-besaran ini hanya berselang satu hari setelah Ma muncul di hadapan publik China, seolah mengisyaratkan tekanan pemerintah terhadap industri internet mungkin segera berakhir.

Ma memang termasuk miliarder yang vokal, tetapi mulai 'hilang' sejak pemerintah mulai menerbitkan kebijakan-kebijakan yang keras pada industri teknologi dua tahun belakangan ini.

Lihat Juga : Yang Harus Dilakukan Jika SPT Pajak Kurang Bayar Seperti Komika Dodit

Pada November 2020, Ant Group, afiliasi keuangan Alibaba yang juga didirikan Ma, terpaksa membatalkan rencana IPO senilai US miliar di menit-menit terakhir, usai Ma mengkritik bank dan regulator keuangan China.

Tahun berikutnya, Alibaba juga dipukul dengan rekor denda dari regulator antimonopoli China.

Saham Alibaba mengalami penurunan tajam selama periode tersebut. Perusahaan kehilangan sekitar 75 persen dari nilai pasarnya, yang puncaknya terjadi pada Oktober 2020. Namun, kini situasi tampaknya berubah lebih baik.

Dengan perombakan tersebut, Alibaba tampaknya 'meniru' langkah perusahaan teknologi Amerika seperti Google, yang direstrukturisasi menjadi Alphabet. Tujuannya, menurut Alibaba, adalah membangun perusahaan yang lebih gesit yang pada akhirnya dapat membuka lebih banyak nilai bagi investor.

"Transformasi ini akan memberdayakan semua bisnis kami untuk menjadi lebih gesit, meningkatkan pengambilan keputusan, dan memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap perubahan pasar," kata CEO dan Chairman Alibaba Group Daniel Zhang dalam e-mail kepada karyawan.

Investor tampaknya menyambut informasi ini. Saham Alibaba yang terdaftar di AS naik lebih dari 10 persen.

[Gambas:Video CNN]

Aliansi mitos saya

Binance Digugat Regulator AS usai Dituduh Langgar Aturan******

Platform pertukaran kripto, Binance, digugat oleh Komisi Perdagangan Komoditas Berjangka Amerika Serikat (Commodity Futures Trading Commission/CFTC) karena dituding melanggar aturan perdagangan instrumen investasi tersebut.

Berdasarkan CNN.com, Rabu (29/3) gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Federal Illinois AS kepada Binance beserta salah satu pendirinya, Zhao Changpeng, dan mantan kepala kepatuhannya, Samuel Lim.

Regulator menuduh bahwa Binance, Zhao, dan Lim melanggar delapan ketentuan inti dari Undang-Undang Pertukaran Komoditas, termasuk aturan yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Binance diduga meminta pelanggannya untuk menyembunyikan lokasi dengan pengaturan VPN, sehingga bisa terhindari dari pengawasan pemerintah saat bertransaksi kripto.

"Tindakan ini membuat tidak ada lokasi atau klaim kekurangan lokasi yang mencegah CFTC melindungi investor Amerika," ujar Ketua CFTC Rostin Benham dalam sebuah pernyataan.

Selain itu, Binance juga diduga meraup keuntungan dari para pelanggan VIP setelah menggunakan VPN tersebut. Sebab, transaksi yang dilakukan VIP jadi tak terdeteksi regulator.

"Binance mengetahui identitas VIP dan lokasi geografisnya karena Binance memantau sumber volume transaksi dan pendapatan berbasis biaya sebagai hal yang biasa dalam menjalankan operasinya," tuduhan CFTC.

Menanggapi gugatan ini, dalam pernyataan resminya Zhao mengatakan gugatan tersebut tak berdasar. Menurutnya, sampai saat ini Binance masih bekerja sama dengan penegakan hukum internasional dan AS.

Tak hanya itu, sampai saat ini Binance diklaim telah membekukan dana sebesar US0 juta atas instruksi penegak hukum.

[Gambas:Video CNN]

Bela Diri Melahap Surga

Raih Gelar Swasembada, Kenapa RI Perlu Impor 2 Juta Ton Beras Lagi?******

Indonesia berencana kembali mengimpor 2 juta ton beraspada tahun ini. Impor itu merupakan penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Perum Bulog.

Rencana impor beras tersebut tertuang dalam salinan surat yang ditandatangani Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

Kendati, Direktur Utama Budi Waseso atau Buwas mengatakan impor beras masih akan mempertimbangkan kondisi kebutuhan dalam negeri.

"Ini alokasi tidak berarti harus 2 juta. Daripada nanti kurang, ada lagi penugasan, ini sekaligus dikasih tugas dalam satu tahun, tapi tidak berarti 2 juta itu harus dimasukkan semua. Itu cadangan manakala ada sesuatu yang memerlukan tambahan" tambahnya.

Impor beras sebetulnya sudah pernah dilakukan pada Desember 2022 lalu. Saat itu, Bulog mengimpor 500 ribu ton beras sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Keputusan impor beras itu pun kini menjadi sorotan. Pasalnya, pemerintah baru meraih penghargaan ketahanan pangan beras dari International Rice Research Institute (IRRI) pada Agustus lalu.

Penghargaan itu diberikan karena Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada periode 2019-2021.

Penghargaan itu bertajuk "Acknowledgment for Achieving Agri-food System Resiliency and Rice Self Sufficiency during 2019-2021 through the Application of Rice Innovation Technology" atau "Penghargaan Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi".

Presiden Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada para petani dan Kementerian Pertanian (Kementan) usai pemerintah mendapat penghargaan itu.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar besarnya, utamanya para pelaku riil yang bekerja di sawah, para petani Indonesia," kata Jokowi dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.

Jokowi menilai penghargaan itu layak diberikan, mengingat produksi beras di RI terus meningkat dan konsisten. Dari 2019 sampai 2021, produksi beras mencapai 31,3 juta ton.

"Peningkatan dan konsistensi inilah yang saya lihat dilihat oleh FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia PBB) dilihat oleh IRRI, karena memang jumlah itu adalah jumlah yang real," ucapnya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan alasan penugasan kepada Perum Bulog untuk mengimpor beras 2 juta ton pada tahun ini lantaran hasil panen raya tidak memenuhi stok cadangan beras pemerintah (CBP).

Sebelum keputusan impor beras itu diputuskan, Bapanas sudah mengundang 25 penggilingan padi besar untuk menambah stok beras Bulog.

"Pada saat stok (beras Bulog) 220 ribu ton, kita semua merasa perlu untuk top up stok Bulog. Beberapa hari sebelumnya, kita undang 25 penggiling padi besar, kita minta tolong supaya top up stok Bulog. Hasilnya hanya 60 ribu ton. Jadi usaha itu sudah kita lakukan semua," kata Arief di Kantor Bapanas, dikutip dari Detik Finance, Senin (27/3).

Terkait penugasan impor 500 ribu ton beras tahun lalu kepada Bulog, Arief mengklaim RI masih bisa disebut swasembada.

Merujuk pada definisi Food and Agriculture Organization (FAO), ia mengatakan swasembada adalah apabila produksi dapat memenuhi 90 persen dari kebutuhan nasional.

Sedangkan dari 30 juta kebutuhan beras Indonesia tahun kemarin itu, Bulog hanya mengadakan impor 500 ribu ton.

"Kalau kebutuhan 30 juta, 10 persennya berapa? Kalau mengimpor 500 ribu ton masih swasembada nggak? Masih," tegasnya di Gedung DPR awal pekan ini.

[Gambas:Video CNN]

Pelarian Tuan Giveta

Kebijakan HET yang Hanya Formalitas dan Lonjakan Harga Pangan******

Pemerintah diminta bertanggung jawab atas lonjakan harga pangan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan, terlebih di bulan puasa dan lebaran seperti saat ini.

Padahal, kebijakan HET silih berganti. Teranyar, ada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.

Selain itu, ada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Beleid ini ditetapkan pada 5 Oktober 2022.

Kemudian harga acuan daging sapi segar yang dipatok paling mahal Rp140 ribu per kg untuk bagian paha belakang. Namun, harga daging sapi di pasar masih tinggi menembus Rp160 ribu per kg.

Paling viral adalah Minyakita yang merupakan minyak goreng besutan pemerintah. Meski HET dipatok di angka Rp14 ribu per liter dan Rp28 ribu untuk ukuran 2 liter, pedagang menjualnya dengan harga Rp16 ribu-Rp17 ribu per liter dan Rp31 ribu untuk versi 2 liter.

Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari meminta tanggung jawab pemerintah atas fenomena ini.

Menurutnya, pemerintah harus sudah memprediksi faktor-faktor kenaikan biaya di sektor hulu sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat.

"Selama ini pemerintah hanya mengambil jalan pintas untuk mempertahankan HET. Dari tahun ke tahun pendekatannya tidak berubah. Dalam kasus beras akhirnya mengambil jalan impor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Syaiful menyebut seharusnya pemerintah membuat peraturan perizinan yang ketat dalam situasi kelangkaan komoditas, seperti penetapan jumlah kuota impor. Terlebih, ada potensi monopoli dan jual beli kuota impor yang marak di tengah harga tinggi.

"Seringkali regulasi yang dibuat pemerintah justru menciptakan HET tidak berjalan. Seperti peraturan dan birokrasi yang panjang untuk pengadaan komoditas pangan sehingga menghambat penyediaan komoditas dan supply yang cukup," kritik Syaiful.

Menurutnya, HET adalah instrumen penting yang juga digunakan untuk mengendalikan inflasi. Tujuan utama HET adalah mencegah permainan harga demi mengambil keuntungan tinggi, di saat supply dan demand berjalan normal.

Namun, Syaiful menyebut pemerintah kerap mematok HET tanpa melihat realitas di lapangan. Ia merinci tiga faktor yang membuat HET tidak berjalan efektif sehingga terjadi lonjakan harga pangan.

Pertama, ketersediaan barang berkurang di saat permintaan tetap atau lebih tinggi. Kedua, ada faktor yang mengganggu rantai pasok dalam bentuk monopoli dan penimbunan ketika produksi dan supply cukup. Ketiga, kenaikan biaya produksi yang mempengaruhi harga pasar.

Terkait sanksi pedagang yang menjual bahan pokok di atas HET atau harga acuan, Syaiful menyebut itu adalah wewenang Satgas Pangan dan aparat penegak hukum (APH). Namun, ia menilai tidak relevan jika pedagang harus dihukum karena menjual bahan pokok di atas HET.

"Terkecuali mereka menimbun barang. Apakah tepat cara-cara kriminalisasi terhadap mereka, sementara pemerintah tidak pernah memperbaiki keseimbangan supply dan demand di pasar?" tanya Syaiful skeptis.

Ia meminta HET tidak hanya dilihat dari kepentingan pemerintah menjaga inflasi, melainkan harus dilihat juga dari kepentingan semua pihak terkait, seperti petani, industri pengolahan, pedagang, dan konsumen.

Senada, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengkritik keras efektivitas HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, aspek pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci penting efektivitas kebijakan HET.

Ia menyinggung HET yang tidak bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan. Pasalnya, kerap terjadi kelangkaan di wilayah tertentu dan membuat lonjakan harga.

Soal hukuman, Said mengatakan produsen atau pedagang biasanya hanya dikenakan sanksi administratif jika menjual bahan pokok di atas HET. Ia menyayangkan hal tersebut karena hanya sebatas hukuman ringan.

"Jika ada penegakan bukan tidak mungkin terjadi efek jera. Pada tahap lebih lanjut jika menyebabkan guncangan stabilitas pangan bisa juga dikejar dengan perundang-undangan sehingga sanksinya tidak hanya administratif, namun bisa pidana," ucapnya.

Said menegaskan efektivitas HET sangat ditentukan oleh desain HET yang dibuat pemerintah dan penegakan hukumnya. Ia menyarankan HET terus dikoreksi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan antarwilayah.

Penetapan HET tak sesuai realita