mantulslot

Saya mendengar angin bertiup

Anggap Permendikbud Tak Bisa Kalahkan PP, MWA UNS Solo Tetap Jalan******

SOLO–Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo tetap melaksanakan tugas dan kewenangan seperti biasa.

Meski, pihak Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan Permendikbud No. 24/2023 yang membekukan MWA UNS dan membatalkan proses pelantikan rektor UNS Solo terpilih.

Promosi Rayakan HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berbagai Wilayah

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Rabu (5/4/2023), berdasarkan surat MWA UNS Solo bernomor 98/UN27.MWA/TU.01.01/2023 tertanggal 4 April 2023 dan ditandatangani Wakil Ketua MWA UNS Solo, Hasan Fauzi, dan Sekretaris MWA UNS Tri Atmojo Kusmayadi, menyatakan bahwa MWA UNS tetap melaksanakan tugas sesuai amanah PP No. 56/2020 tentang PTNBHN UNS.

“Ketentuan PP ini lebih tinggi dari Permendikbud sesuai hierarki hukum peraturan perundang-undangan,” ujar surat itu.

Selain itu, menurut aturan organ UNS terdiri atas MWA, Senat Akademik, pemimpin, dan Dewan Profesor serta hubungan antarorgan UNS dilandasi semangat kolegialitas dengan saling menilik dan mengimbagi satu terhadap yang lain, serta mengutamakan kepentingan kemajuan dan kehormatan UNS. Sehingga ketiadaan salah satu organ akan menyebabkan hilangnya status pengelolaan PTNBH menurut PP No. 56/2020.

Di poin kedua surat tersebut juga menyebutkan bahwa PP No 56/2020 menjadi landasan hukum bersifat khusus atau lex specialistdalam pengelolaan PTNBH dengan segala kewenangannya, sehingga tidak membuka ruang intervensi pihak luar, termasuk Mendikbudristek.

Sementara, di poin keempat Permendikbud No 24/2023 tidak mengandung materi muatan yang bersifat tata cara pelaksanaan, maka menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka MWA dianggap ada.

“Serta terus melaksanakan tugas dengan dukungan dana dan prasarana yang telah ditetapkan,” tulis surat itu.

Sementara, dari informasi yang dihimpun Solopos.com, Rabu (5/4/2023), sejumlah undangan pelantikan rektor UNS terpilih sudah beredar, dan hingga saat ini undangan itu belum dicabut maupun ditarik pihak UNS.

Dao mendominasi dunia

Catatan Sejarah Dunia Hari Ini, 7 Desember: Pengeboman Pearl Harbor******

SOLO —Pasukan Jepang membombardir markas Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) di Pearl Harbour, Hawaii, pada 7 Desember 1941. Serangan tersebut menyebabkan 188 pesawat milik AS rusak parah serta 2.403 orang dari kubu AS kehilangan nyawa. Peristiwa ini menjadi salah satu catatan sejarah dunia yang patut dikenang.

Selain itu, ada beberapa kejadian penting lainnya yang layak dikenang pada 7 Desember. Demi mengenangnya, simak rangkuman Solopos.comtentang catatan persitiwa dunia hari ini yang dihimpun dari Thepeoplehistory.comdan Wikipedia.org.

Promosi Terus Bertumbuh, Pemberdayaan dan Pendampingan BRI Sentuh 19.533 Klaster Usaha

574 —Yustinus II mengundurkan diri sebagai Kaisar Bizantium. Ia lantas menyerahkan takhtanya kepada jenderal militer di Kekaisaran Bizantium, Tiberius. Setelah Tiberius naik takhta, Kekaisaran Bizantium berdamai dengan Bangsa Visigoth di Spanyol dan berhasil mengalahkan Bangsa Berber di Afrika Utara. Namun demikian, perang melawan Persia yang berlangsung sejak masa kepemimpinan Yustinius II masih berlanjut.

1917 —Amerika Serikat (AS) secara resmi mendeklarasikan perang terhadap Austria-Hungaria. Hal ini menyusul keterlibatan AS dalam Perang Dunia I yang juga baru bergabung dengan Sekutu. Dalam Perang Dunia I yang berlangsung selama lebih dari empat tahun, AS hanya terlibat selama setahun, yakni dari 1917 sampai 1918.

1941 —Pasukan Jepang membombardir markas Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) di Pearl Harbour, Hawaii. Serangan tersebut menyebabkan 188 pesawat milik AS rusak parah serta 2.403 orang dari kubu AS kehilangan nyawa mereka. Selain itu, sebanyak 1.178 orang dari kubu AS mengalami luka-luka.

Di pihak Jepang, tak kurang dari 29 pesawat hancur setelah digunakan untuk melakukan serangan bunuh diri, lima kapal selam rusak dan 65 tentaranya tewas. Selain itu, tercatat satu tentara Jepang, yaitu Kazuo Sakamaki, tertangkap pihak AS. Serangan tersebut kemudian memicu AS mendeklarasikan perang terhadap Jepang, Jerman, dan Italia. Atas deklarasi itu, AS lantas terlibat dalam Perang Dunia II dan bergabung dengan Sekutu.

1946 —Kebakaran besar mendera Hotel Winecoff di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat (AS). Sebanyak 119 orang tewas karena kebakaran itu. Peristiwa itu merupakan kebakaran paling mematikan sepanjang sejarah perhotelan di AS.

1949 —Republik Tiongkok resmi memindahkan pusat pemerintahannya dari Nanjing ke Taipei di Pulau Taiwan setelah semakin terdesak dengan serangan-serangan yang dilakukan pasukan komunis dalam Perang Saudara Tiongkok.

Beberapa bulan setelah pemerintahan Republik Tiongkok dipindah, pasukan komunis memenangi perang sekaligus mengambil alih kekuasaan di Tiongkok Daratan dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok. Meski perang berhenti, belum ada gencatan senjata atau perjanjian perdamaian antara Republik Tiongkok dan Republik Rakyat Tiongkok hingga kini.

1959 —Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan Aceh sebagai daerah istimewa. Kala itu, status istimewa diberikan kepada Aceh sesuai dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/Missi/1959 yang isi keistimewaannya meliputi agama, peradatan, dan pendidikan.

1975 —Pasukan Indonesia menginvasi Timor Leste setelah negara tersebut mendeklarasikan kemerdekaannya dari Portugal. Invasi ke Timor Leste yang disebut dengan Operasi Seroja itu bertujuan untuk mencaplok Timor Leste menjadi wilayah kekuasaan Indonesia.

Operasi Seroja berlangsung lebih dari delapan bulan dan berakhir dengan kemenangan Indonesia yang berhasil mencaplok wilayah Timor Leste dan menjadikannya salah satu provinsi dengan nama Timor Timur. Timor Timur lantas kembali merdeka pada 19 Oktober 1999.

Saya datang dari gunung dan ingin turun gunung

Jokowi: Serangan Israel di Palestina adalah Pembantaian Terang******

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perang dan pembantaian terang-terangan yang terjadi pada era modern saat ini sangat tidak masuk di dalam nalar dan nurani.

“Sungguh tidak masuk di nalar, sungguh tidak masuk di dalam nurani kita, di dunia yang super modern sekarang ini masih terjadi perang dan pembantaian secara terang-terangan,” ujar Joko Widodo dalam sambutannya di acara R20 International Summit of Religious Authorities (ISORA) di Jakarta, Senin (27/11/2023), dilansir Antara.

Promosi BRI Bayarkan Dividen Interim Rp12,7 Triliun, Negara Kantongi Rp6,8 Triliun

Presiden menegaskan apa yang terjadi di Palestina adalah praktik pembantaian secara terang-terangan yang merenggut nyawa warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.

Dia menegaskan tragedi kemanusiaan di Palestina tidak bisa ditolerir sedikitpun.

“Pembantaian (yang terjadi di Palestina) secara terang-terangan yang merenggut (nyawa) warga sipil, merenggut (nyawa) perempuan dan anak-anak. Gencatan senjata harus segera dilakukan, bantuan kemanusiaan harus dipercepat, dan perundingan damai harus segera dimulai,” tegasnya.

Presiden mengatakan Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan hal tersebut tegas dinyatakan dalam konstitusi Indonesia.

Indonesia, kata Jokowi, juga memiliki pengalaman panjang dalam merajut keberagaman serta menjembatani perbedaan-perbedaan dan dalam mempersatukan kemajemukan.

“Saat ini penduduk Indonesia hampir mencapai 280 juta, yang terdiri dari 714 suku, dengan lebih dari 1.300 bahasa lokal atau bahasa daerah. Memeluk agama yang berbeda beda dan hidup di 17.000 pulau yang kita miliki. Bukan hal yang mudah untuk mempersatukannya tapi kita bisa,” jelasnya.

Dia menyampaikan Indonesia bersyukur mampu mengikis ego kesukuan, ego keagamaan, dan ego kedaerahan, sehingga mampu mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika.

“Unity in diversity. Dimana hal tersebut tidak akan mampu diwujudkan jika tidak didukung oleh ajaran-ajaran agama, tidak akan mampu diwujudkan jika tidak didukung oleh para pemimpin agama, yang mengajarkan cinta Tanah Air adalah bagian dari iman, toleransi terhadap perbedaan-perbedaan adalah bagian dari iman, dan menjaga persatuan juga bagian dari iman,” kata Jokowi.

Presiden menekankan bahwa Indonesia meyakini peran agama, tokoh-tokoh agama dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan perdamaian, kerukunan dan kebersamaan baik di dalam suatu negara, di dalam kawasan maupun dunia.

“Oleh sebab itu saya sangat menghargai, saya sangat mengapresiasi diselenggarakannya forum ini, marilah kita jadikan dialog lintas agama, lintas bangsa untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan segala bentuk pertikaian-pertikaian sehingga dunia yang damai, rukun sejahtera mampu kita wujudkan bersama,” ujarnya seraya meresmikan pembukaan R20 ISORA.

Tuan Gila Abadi

Buntut Perpanjangan Masa Jabatan Rektor, Jajaran Dekan UNS Turut Diperpanjang******

SOLO—Jajaran dekan Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo dipastikan diperpanjang sampai dekan baru terpilih. Pihak rektorat memastikan susunan dekan tidak ada yang berubah.  Sedianya, jajaran Dekan UNS Solo selesai menjabat per 11 April 2023. 

Namun, perpanjangan masa jabatan dekan tersebut harus terjadi lantaran konsekuensi dari perpanjangan Rektor UNS Solo periode 2019-2023, Jamal Wiwoho yang kini menjabat rektor sementara melalui Surat Keputusan (SK) Menteri 23167/M/06/2023.

Promosi Kupedes BRI Tumbuh 57,5 Persen, Pelaku Usaha Mikro Terus Berkembang

Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan yang juga ditunjuk sebagai juru bicara rektor UNS Solo, Sutanto, menjelaskan dekan tidak menggunakan mekanisme pelaksana tugas (Plt).

“Dekan tidak [ditunjuk sebagai] Plt tapi diperpanjang sampai dilantiknya dekan periode berikutnya,” kata dia ketika dihubungi Solopos.com, Rabu (12/4/2023). Dengan demikian, dia juga mematikan tidak ada susunan dekan yang berubah.

Dia menyebut para dekan UNS Solo mulai bertugas kembali per 11 April 2023, begitu juga dengan Jamal Wiwoho mulai sebagai Rektor sementara UNS Solo. Perpanjangan tersebut bertujuan agar tidak ada kekosongan kepemimpinan di level fakultas.

Bebarengan dengan itu, Rektor sementara Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo, Jamal Wiwoho sudah menyusun pelaksana tugas (Plt.) untuk mendampinginya bekerja sampai masa transisi atau rektor definitif terpilih.

Dalam susunan Plt wakil rektor tersebut hampir semua nama sama kecuali dua yang baru, yakni Muhtar yang menjabat Wakil Rektor (WR) II dan Irwan Trinugroho yang menjabat sebagai WR IV.

Sebelumnya, WR II Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) dijabat oleh Bendi. Sedangkan Wakil Rektor IV bidang Perencanaan Kerjasama Bisnis dan Informasi sebelumnya dijabat Sajidan. Keduanya tidak diangkat menjadi Plt. membantu Rektor sementara UNS Solo, Jamal Wiwoho.

Kebangkitan industri militer

Dampak Gempa Jepang, Rusia Keluarkan Peringatan Tsunami untuk Kota Vladivostok******

VLADIVOSTOK — Pemerintah Rusia pada Senin (1/1/2024) mengeluarkan peringatan tsunami bagi Pulau Sakhalin dan Kota Vladivostok, menyusul gempa magnitudo 7,4 di Jepang pada hari yang sama.

“Gelombang tsunami kemungkinan akan melanda daerah-daerah di sepanjang pantai barat Sakhlain,” kata Kementerian Kedaruratan Rusia seperti dilaporkan kantor berita Rusia TASS, dilansir Antara.

Promosi Diulas dalam Harvard Business Review, Ini Konsep Pemberdayaan Ultra Mikro BRI

Sistem peringatan telah diaktifkan di daerah-daerah tersebut dan penduduk setempat tengah dievakuasi ke tempat-tempat aman.

“Tim tanggap darurat dipersiapkan untuk menangani dampak yang mungkin terjadi akibat tsunami,” kata kementerian itu, menambahkan.

Peringatan tsunami juga dikeluarkan bagi Kota Vladivostok di wilayah timur jauh Rusia.

Pemerintah kota itu mengatakan dalam pernyataannya bahwa nelayan dan kapal yang pergi berlayar diminta untuk segera kembali ke pantai.

Menurut Pusat Tsunami Rusia, gelombang setinggi 0,3 meter dari Teluk Ussuri diperkirakan akan tiba di pantai Vladivostok sekitar pukul 19.36 (16.36 WIB).

Perjuangan dalam Perjalanan ke Barat

Guru Besar Ilmu Hukum UNS Bertambah, Sentot Sudarwanto Jadi Gubes ke******

SOLO–Albertus Sentot Sudarwanto dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum (FH) UNS di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS, Selasa (7/3/2023). Sentot menjadi guru besar ke-10 di Fakultas Hukum, sedangkan tingkat universitas dia merupakan guru besar  ke-255.

Sentot dalam pidato ilmiahnya menyoroti persoalan imbal jasa lingkungan atau IJL. Pidato ilmiah tersebut berjudul Model Imbal Jasa Lingkungan Berbasis Kontraktual Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Perdata.

Promosi Kinerja Apik, Kualitas Kredit BRI Terjaga dengan Terus Turunnya Loan at Risk

Menurut dia, saat ini lingkungan hidup sedang mengalami krisis perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Sentot mengatakan perubahan iklim memicu bencana seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. 

Sementara itu, dia menjelaskan undang-undang  yang mengatur, tidak cukup untuk mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan lingkungan.

“Pelaksanaan dan pengawasannya cenderung normatif, sementara eksploitasi sumber daya terus dilakukan,” ujar dia dalam pidato ilmiah, Selasa.

Dia menawarkan solusi berupa Imbal Jasa Lingkungan atau IJL untuk mengatasi persoalan lingkungan, termasuk potensi bencana yang dihasilkan. “Imbal Jasa Lingkungan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan bencana hidrologi yang berkeadilan dan partisipatif,” ujar dia.

Dia menegaskan melalui Pasal 42 UU PPLH, salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup adalah instrumen ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif.

Lalu dia menunjukan PP 46 Tahun 2017 yang mendefinisikan Imbal Jasa Lingkungan (IJL) sebagai pengalihan sejumlah uang, atau yang dapat dinilai dengan uang, antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dengan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.

Dalam hal ini pemanfaat lingkungan hidup bisa dari kalangan masyarakat. Sedangkan penyedia jasa lingkungan hidup bisa dari pihak pemerintah daerah.

Sejauh ini, Sentot mengatakan sudah ada beberapa daerah yang sudah menerapkan IJL seperti pengelolaan sumber daya air di Lombok Barat; daerah aliran sungai (DAS) Krueng Muntala, Jantho, Aceh; dan Sub-DAS Cikapundung, Jawa Barat.

“Namun pelaksanaan IJL menghadapi berbagai problematika hukum. Pertama, kekosongan hukum soal pengaturan mengenai mekanisme dan penghitungan IJL. Kedua, Inkonsistensi kebijakan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, belum adanya perjanjian kerjasama IJL, ini berujung pada rendahnya partisipasi pemanfaat jasa,” kata dia.

Dia menawarkan strategi hukum yang perlu dilakukan Pemerintah Pusat untuk segera membentuk Peraturan Menteri LHK. Peraturan itu menurutnya untuk mengatur mengenai sistem dan mekanisme pelaksanaan IJL. 

Selain itu pemerintah daerah dirasa perlu mengeluarkan peraturan daerah atau Perda yang mendukung penerapan IJL sebagai instrumen ekonomi.

“Transaksi IJL dan tanggung jawab perdata pengelolaan lingkungan hidup, perlu dikemas dalam bentuk perjanjian kerjasama, yang mengakomodir teori keadilan ekologi berbasis kontrak,” ujar dia. 

Terakhir, menurut dia, Forum Koordinasi Pengelolaan DAS bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota perlu membentuk Lembaga Pengelola Jasa Lingkungan. “Tujuannya sebagai tim Ad Hocyang memiliki tugas mengelola dana Jasa Lingkungan,” kata dia.