togel filipina 915Jutaan kata 438797Orang-orang telah membaca serialisasi
《biaya keterlambatan shopee pinjam》
Prabowo enggan beri keterangan soal pertemuan dengan Jokowi Rabu malam******
Ini kan kegiatan pribadi saya, ya. Terima kasihJakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto enggan memberi keterangan lebih lanjut soal pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (14/2) malam atau usai pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
DPD RI pastikan Sirekap berikan transparansi penghitungan suara******Purwokerto (ANTARA) - Anggota Komite I DPD RI Abdul Kholik memastikan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan transparansi dalam penghitungan perolehan suara Pemilu 2024.
Saat ditemui di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu sore, Abdul Kholik mengaku telah mengunjungi panitia pemilihan kecamatan (ppk) di Kabupaten Cilacap serta KPU Kabupaten Banyumas untuk melihat secara langsung rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan maupun mekanisme Sirekap.
"Hasilnya, terkait dengan perdebatan didalamnya ada misalnya apakah ada keragu-raguan proses, sebenarnya KPU tidak terlalu banyak mengubah proses rekapitulasi seperti pemilu sebelumnya, manual tetap berjalan secara berjenjang," katanya.
Akan tetapi, kata dia, saat sekarang ada Sirekap sebagai alat bantu KPU dalam merekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Dengan demikian ketika rekapitulasi, lanjut dia, Sirekap dari setiap tempat pemungutan suara (tps) di masing-masing desa dibuka satu per satu dan catatan hasil penghitungan perolehan suara secara manual berupa Formulir Model C1-Plano dilihat kembali untuk dicek ulang serta dicocokkan dengan data yang ada di Sirekap dan dikirim lagi setelah cocok.
"Jadi sebenarnya dari sisi proses penyelenggaraan ini ada kemajuan. Kalau tahun 2014 itu hanya uploadC1 oleh KPU sebagai bagian dari transparansi penyelenggaraan pemilunya, sekarang itu data C1 sudah dibaca dan ditabulasi, rinci, bisa dilihat langsung per kabupaten, turun ke level kecamatan, turun ke level desa, semua bisa dicek," jelasnya.
Bahkan, kata dia, Formulir Model C1-nya juga diunggah dan bisa diakses oleh publik.
Oleh karena itu, lanjut dia, mekanisme tersebut sebenarnya sangat transparan namun masih ada titik lemahnya.
"Sistem yang membaca itu masih ada beberapa potensi kesalahan, misalnya membaca angka yang harusnya sekian menjadi sekian, itu memang terjadi, tetapi C1-nya, sandingannya itu masih ada. Jadi tinggal dicek dan dibetulkan," katanya.
Akan tetapi sebagai sebuah sistem informasi, kata dia, kehadiran Sirekap menunjukkan kemajuan yang signifikan dan perlu diberikan kesempatan sampai tuntas supaya ada bahan evaluasi ke depan untuk memperkuat sistem tersebut.
Senator asal Jawa Tengah itu mengatakan hal itu disebabkan jika sistem tersebut terus disempurnakan hingga optimal, Sirekap akan menjadi instrumen untuk memastikan transparansi proses penghitungan dalam pemilu, menjamin akuntabilias hasil pemilu, dan mencegah kecurangan.
"Kecurangan ini sangat bisa dieliminasi karena semua sudah bisa dilihat dan bisa di-cross checksecara langsung. Bahkan mungkin nanti saksi tidak akan terlalu repot seperti sekarang, harus berlama-lama, karena dia sudah bisa mengompilasi sendiri C1, tidak harus bersusah payah mencari C1," katanya.
Menurut dia, Sirekap juga sangat membantu partai-partai yang kesulitan memiliki saksi.
"Saya berpandangan kelemahan memang ada, tetapi itu bisa di-cross checkdan bisa diperbaiki. Sistem ini perlu kita dukung sebagai bagian dari peningkatan sistem IT pemilu kita, mudah-mudahan ke depan bisa lebih dimaksimalkan," kata Kholik.
Baca juga: KPU: Dokumen C1 pilpres dari 64,8 persen TPS telah dimasukkan Sirekap
Baca juga: Pakar sebut data Sirekap KPU tetap bisa dipercaya masyarakat
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Pemkab Kuningan beri santunan Rp42 juta untuk ahli waris petugas KPPS******
beliau telah berjuang untuk negaraKuningan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, Jawa Barat, menyalurkan santunan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp42 juta untuk ahli waris Yayan Risdianto, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia setelah bertugas. Penjabat (Pj) Bupati Kuningan Iip Hidajat di Kuningan, Sabtu, mengatakan dana santunan itu berasal dari program jaminan sosial yang diselenggarakan Pemkab Kuningan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Dia mengatakan seluruh petugas penyelenggara pemilu di Kuningan, termasuk KPU dan Bawaslu telah didaftarkan dalam program ini sebelum pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung pada Rabu lalu. “Pemkab Kuningan mengalokasikan anggaran kepada lebih 39 ribu lebih petugas Pemilu 2024, yang didaftarkan melalui jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan,” kata Bupati. Menurut dia, dana santunan itu nantinya diberikan langsung kepada pihak keluarga almarhum Yayan yang tinggal di Kelurahan Cijoho, Kabupaten Kuningan.
Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
Label:gacor、pinjaman online yang bisa dicicil 12 bulan、klik313
Terkait:prediksi togel ukraine、toto slot 888、slot terpercaya dan mudah menang、cara pinjam uang di dana syariah、duniaslot777、situs yang sering maxwin、dewi88 slot、dapatqq、maxwin slot hari ini、link slot malam ini
bab terbaru:qq303bet(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
《biaya keterlambatan shopee pinjam》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,liga 55 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《biaya keterlambatan shopee pinjam》bab terbaru。