slot auroratoto2 gacor hari ini

Hanya dihormati

slot 100 to kecil

Jokowi: Indonesia ingin punya gedung Istana bukan peninggalan kolonial******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) karena bangsa Indonesia ingin mempunyai gedung Istana Presiden yang bukan merupakan peninggalan kolonial.

“Memang kita ingin memiliki gedung (Istana) Presiden yang bukan peninggalan dari kolonial. Kita bangun sendiri dengan bahan-bahan produk kita sendiri, dilakukan oleh anak-anak bangsa sendiri dan ini akan menimbulkan sebuah kebanggaan, harga diri,” kata Presiden Joko Widodo di IKN, Kalimantan Timur, Jumat.

Demikian disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara peletakan batu pertama gedung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat.

Jokowi menyampaikan seringkali ketika menerima tamu pemimpin negara lain di Istana Kepresidenan, para pemimpin negara lain itu memuji bagusnya gedung Istana yang dimiliki Indonesia.

Namun Presiden tidak bisa mengatakan apa-apa karena gedung Istana Kepresidenan Jakarta yang ada saat ini peninggalan dari kolonial Belanda.

“(Istana) di Bogor juga sama, di Yogya juga sama, di Cipanas juga sama,” jelasnya .

Presiden menekankan pembangunan Istana Presiden di IKN dikerjakan agar bangsa Indonesia memiliki kebanggaan terhadap kemampuan sendiri yang berkepribadian dalam budaya.

Pada kesempatan itu Presiden juga mengajak masyarakat yang datang ke IKN untuk mencoba melihat IKN dari tempat tertinggi, yakni di lokasi Gedung Istana Presiden di IKN, untuk melihat transformasi pembangunan IKN saat ini.

“Mungkin yang belum pernah ke IKN, tolong ke Istana dilihat, kita ini, IKN ini seperti apa ke depannya, akan terjadi transformasi seperti apa. Akan kelihatan kalau bapak ibu naik ke tempat tertinggi, di Istana,” ujar Presiden.

Presiden mengaku tidak mengetahui apakah masyarakat boleh datang ke lokasi pembangunan di Istana Presiden atau tidak, namun ia menyarankan masyarakat mencoba agar bisa melihat pembangunan IKN dengan lebih jelas.

"Saya nggak tahu boleh nggak masuk, tapi kalau boleh saya kira semuanya harus melihat dari sana. Saya sudah sering, kalau saya sih boleh kan, tapi belum tentu bapak ibu juga boleh. Tapi saran saya dicoba ke sana, akan kelihatan," ujar Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi mulai berkantor di IKN pada Juli
Baca juga: Presiden: Banyak investor antre mau berinvestasi di IKN

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Muhammad Solih Januar
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Ahli alkimia

doaqq

G20 gagal keluarkan pernyataan bersama gara******

Sao Paolo (ANTARA) - Para menteri keuangan dari negara-negara Kelompok 20 (G20) gagal mengeluarkan pernyataan bersama karena tidak adanya kesepakatan mengenai perang Rusia di Ukraina serta konflik antara Hamas dan Israel.

Invasi Rusia ke Ukraina telah menimbulkan perpecahan mendalam di tubuh G20, yakni antara Rusia dan China di satu sisi, melawan negara-negara Barat yang telah menjatuhkan sanksi terhadap Moskow.

“Banyak negara mengecam keras invasi Rusia dan serangan teror Hamas (terhadap Israel), dan menyatakan keprihatinan mengenai krisis kemanusiaan yang mengkhawatirkan di Gaza,” kata Wakil Menteri Keuangan Jepang untuk Urusan Internasioanl Masato Kanda pada konferensi pers di Sao Paulo, Brazil, sebagaimana dilaporkan Kyodo, Jumat.

Brasil yang memegang kursi kepresidenan G20 tahun ini, diharapkan menyampaikan ringkasan yang mengakhiri perundingan dua hari tersebut. Brazil dalam catatan kakinya mengatakan bahwa forum keuangan bukanlah tempat yang tepat untuk membahas isu-isu geopolitik.

Sementara, Wakil Menteri Keuangan Kanda berpendapat konflik antara Rusia dan Ukraina harus ditangani oleh G20 karena berdampak terhadap kondisi perekonomian global.

“Mengingat dampak negatif yang serius dari invasi Rusia ke Ukraina terhadap perekonomian global, Jepang berpandangan bahwa masalah ini harus ditangani oleh G20,” ucapnya.

Ini bukan pertama kalinya kelompok tersebut gagal mengeluarkan komunike bersama, meskipun para kepala keuangan telah mencapai konsensus pada pertemuan sebelumnya di tahun lalu.

Kendati berbeda pendapat mengenai geopolitik, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 memiliki pandangan yang sama bahwa perekonomian global sedang menuju soft landing.

Dengan demikian, maka resesi kemungkinan besar bakal dapat dihindari.

Rangkuman Ketua G20 mencatat perang, konflik, perpecahan ekonomi dan proteksionisme perdagangan sebagai risiko negatif terhadap perekonomian. Hal itu mempertahankan komitmen yang ada terkait dengan nilai tukar mata uang asing.

Meskipun pertumbuhannya melambat, perekonomian global sejauh ini berhasil menghindari resesi yang dikhawatirkan terjadi setelah kenaikan suku bunga yang agresif di negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan zona Euro serta permasalahan properti di China.

G20 berpendapat nilai tukar mata uang asing harus mencerminkan fundamental ekonomi. G20 juga sepakat bahwa pergerakan yang tidak menentu dan tidak teratur akan berdampak negatif terhadap kondisi perekonomian global.

Baca juga: Menlu Retno suarakan isu Gaza dalam pertemuan G20
Baca juga: Menkeu pamer peran APBN dalam isu ketimpangan pada G20
Baca juga: KSP: Ekonomi RI 2023 lebih tinggi dibanding sejumlah negara G20

Sumber : Kyodo-OANA

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Pangeran Daxia

jam gacor slot mahjong ways 1

Polres Raja Ampat periksa delapan ABK The Oceanik******

Teminabuan (ANTARA) - Kepolisian resort Raja Ampat memeriksa delapan anak buah kapal (ABK) The Oceanik untuk mengetahui penyebab terbakarnya kapal yang membawa wisatawan tersebut saat berlayar di perairan Aborek, Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Kapolres Raja Ampat, AKBP Edwin Parsaoran, yang dihubungi dari Teminabuan, Sabtu mengatakan berdasarkan keterangan nakhoda kapal kebakaran tersebut berasal dari ruang mesin.

Edwin Parsaoran melanjutkan, keterangan awal dari nakhoda kapal itu akan didalami saat pemeriksaan delapan ABK kapal.

"Kebakaran terjadi saat salah satu ABK kapal The Oceanik sedang mengisi bahan bakar minyak (BBM) di kamar mesin dan pada saat itu terjadi percikan api," kata AKBP Edwin Parsaoran.

Katanya lagi, sejauh ini belum dilakukan pemeriksaan lebih mendalam karena masih memberikan trauma healingkepada 10 wisatawan asing dan 5 wisatawan lokal yang berada di kapal tersebut.

Berdasarkan keterangan dari Satpol Air Raja Ampat, kata dia, 15 wisatawan itu telah dievakuasi ke Kota Sorong, sementara delapan ABK itu masih berada di Waisai untuk diminta keterangan terkait kebakaran kapal tersebut.

Sementara Itu Kepala Badan SAR (Basarnas) Sorong, Amirudin AS, Sabtu mengatakan pihaknya akan bergerak cepat untuk melakukan pertolongan jika terjadi musibah di tengah laut.

"Kita siaga 24 jam dan akan memantau semua kejadian di laut. Apalagi Raja Ampat merupakan salah satu obyek wisata internasional tentu mendapat perhatian penuh terkait adanya peristiwa tertentu," kata Amirudin.

Baca juga: Kapal berpenumpang 23 wisatawan terbakar di Perairan Raja Ampat
Baca juga: Bawaslu PBD: Dua distrik di Raja Ampat angkut logistik gunakan perahu

Pewarta: Paulus Pulo
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

jalan dewa permainan

buku mimpi shio 2022

PGN dan Conrad Energy jajaki pasokan gas domestik dari Aceh******

kerja sama ini akan memanfaatkan pasokan gas dari dalam negeri untuk berbagai kebutuhan ke depan

Jakarta (ANTARA) - PT PGN Tbk, selaku Subholding Gas Pertamina, dan Conrad Energy Asia Ltd menjajaki pasokan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan domestik
dari sumber gas di tepi laut Provinsi Aceh, yang saat ini masih dalam tahap eksplorasi lebih lanjut.

PGN dan Conrad menandatangani memorandum of understanding(MOU) terkait komitmen penyediaan pasokan gas/LNG dan pengembangan infrastruktur gas/LNG yang ditandatangani Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari dan Managing Director & CEO Conrad Miltos Xynogalas di Kantor PGN, Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Marthunis mewakili Pj Gubernur Aceh dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan kerja sama PGN dan Conrad merupakan tonggak bersama untuk mengembangkan lapangan migas di Aceh.

Pemanfaatan migas dapat berkembang di wilayah Aceh bagian barat, sehingga dapat sekaligus menjadi salah satu mesin ekonomi masyarakat sekitar.

"Kalau selama ini PGN ada kawasan timur Aceh, mudah-mudahan dengan proyek ini, ada footprintPGN di sisi barat Aceh. Kami dari pemerintah akan mengawal ini, memfasilitasi setiap prosesnya termasuk juga nanti memastikan bahwa dukungan juga kita peroleh dari masyarakat," ujar Marthunis.

Baca juga: PGN SOR III edukasi P2HIV di Offtake Station Waru Sidoarjo

Baca juga: Kerja sama PGN dan MRT dinilai untungkan UMKM

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengatakan kerja sama akan bernilai penting bagi PGN untuk menjaga ketahanan pasokan gas bumi di berbagai sektor pelanggan.

"Dengan lokasi potensi sumber gas dari Aceh, artinya kerja sama ini akan memanfaatkan pasokan gas dari dalam negeri untuk berbagai kebutuhan ke depan," ujarnya.

Rosa berharap kerja sama dapat berlangsung dengan lancar dan komprehensif agar dapat mencapai komersialisasi gas bumi.

Dengan demikian, lanjutnya, pasokan gas bumi PGN dapat terjaga sekaligus ikut memainkan peran dalam mengisi celah antara sumber pasokan gas domestik dengan konsumen-konsumen gas bumi di berbagai wilayah.

"Kami menyambut kesepakatan dengan Conrad dengan baik untuk kemudian dapat diteruskan pada rencana implementasi, yang tentunya, atas dukungan yang besar dari Pemerintah Aceh. Ke depan, dengan target pemerintah terkait net zero emission di 2060, gas memiliki peranan yang penting," sebut Rosa.

Managing Director & CEO Conrad Miltos Xynogalas mengatakan kerja sama dengan PGN sangat penting untuk dapat menyalurkan gas bumi ke pasar dengan tepat.

"Dengan teknologi yang kami miliki, diharapkan dapat memonetisasi gas maupun LNG bersama PGN ke market. Kami juga ambisius untuk menyalurkan energi yang lebih bersih," ujarnya.

Miltos pun percaya transisi energi membutuhkan gas sebagai energi fosil yang paling bersih dan dapat berperan besar menuju net zero emission.

"Tak terbatas untuk keperluan pemenuhan pasokan gas, kerja sama ini dapat berkenaan dengan pengembangan infrastruktur gas pipa maupun LNG beserta kegiatan pemeliharaan fasilitas gasnya. Dengan pentingnya nilai kerja sama ini bagi PGN, maka dukungan dari pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Aceh sangat berarti dan kami juga sangat berterima kasih telah dibukakan pintu di Aceh," jelas Rosa.

Baca juga: Kerja Sama PGN-MRT dinilai sesuai komitmen menuju energi bersih

Baca juga: PGN pasok gas bumi ke industri kaca di KIT Batang

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Penjelasan Guru yang Sebenarnya

pinjol ojk yang cepat cair

G20 gagal keluarkan pernyataan bersama gara******

Sao Paolo (ANTARA) - Para menteri keuangan dari negara-negara Kelompok 20 (G20) gagal mengeluarkan pernyataan bersama karena tidak adanya kesepakatan mengenai perang Rusia di Ukraina serta konflik antara Hamas dan Israel.

Invasi Rusia ke Ukraina telah menimbulkan perpecahan mendalam di tubuh G20, yakni antara Rusia dan China di satu sisi, melawan negara-negara Barat yang telah menjatuhkan sanksi terhadap Moskow.

“Banyak negara mengecam keras invasi Rusia dan serangan teror Hamas (terhadap Israel), dan menyatakan keprihatinan mengenai krisis kemanusiaan yang mengkhawatirkan di Gaza,” kata Wakil Menteri Keuangan Jepang untuk Urusan Internasioanl Masato Kanda pada konferensi pers di Sao Paulo, Brazil, sebagaimana dilaporkan Kyodo, Jumat.

Brasil yang memegang kursi kepresidenan G20 tahun ini, diharapkan menyampaikan ringkasan yang mengakhiri perundingan dua hari tersebut. Brazil dalam catatan kakinya mengatakan bahwa forum keuangan bukanlah tempat yang tepat untuk membahas isu-isu geopolitik.

Sementara, Wakil Menteri Keuangan Kanda berpendapat konflik antara Rusia dan Ukraina harus ditangani oleh G20 karena berdampak terhadap kondisi perekonomian global.

“Mengingat dampak negatif yang serius dari invasi Rusia ke Ukraina terhadap perekonomian global, Jepang berpandangan bahwa masalah ini harus ditangani oleh G20,” ucapnya.

Ini bukan pertama kalinya kelompok tersebut gagal mengeluarkan komunike bersama, meskipun para kepala keuangan telah mencapai konsensus pada pertemuan sebelumnya di tahun lalu.

Kendati berbeda pendapat mengenai geopolitik, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 memiliki pandangan yang sama bahwa perekonomian global sedang menuju soft landing.

Dengan demikian, maka resesi kemungkinan besar bakal dapat dihindari.

Rangkuman Ketua G20 mencatat perang, konflik, perpecahan ekonomi dan proteksionisme perdagangan sebagai risiko negatif terhadap perekonomian. Hal itu mempertahankan komitmen yang ada terkait dengan nilai tukar mata uang asing.

Meskipun pertumbuhannya melambat, perekonomian global sejauh ini berhasil menghindari resesi yang dikhawatirkan terjadi setelah kenaikan suku bunga yang agresif di negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan zona Euro serta permasalahan properti di China.

G20 berpendapat nilai tukar mata uang asing harus mencerminkan fundamental ekonomi. G20 juga sepakat bahwa pergerakan yang tidak menentu dan tidak teratur akan berdampak negatif terhadap kondisi perekonomian global.

Baca juga: Menlu Retno suarakan isu Gaza dalam pertemuan G20
Baca juga: Menkeu pamer peran APBN dalam isu ketimpangan pada G20
Baca juga: KSP: Ekonomi RI 2023 lebih tinggi dibanding sejumlah negara G20

Sumber : Kyodo-OANA

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

salib suci

mpo mega303

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024