slot 7 m

Pakar hebat dari dunia lain

Flu Burung hingga Harga Pakan Jadi Penyebab Mahalnya Telur di AS******

Harga telur di Amerika Serikat meroket 49 persen per November 2022, salah satu penyebabnya adalah flu burungyang menewaskan 60 juta unggas.

Mengutip CNN, telur besar Midwest yang menjadi tolok ukur telur AS dipatok US.46 per lusin alias Rp86.112 per lusin (asumsi kurs Rp15.771 per dolar AS). Dengan kata lain, per butir telur dijual seharga Rp7,1 ribu.

Sejak awal tahun ini, flu burung mengurangi populasi unggas, khususnya kalkun dan ayam petelur yang menjadi biang kerok kenaikan harga telur di AS.

"Tahun ini kami terus melihat depopulasi kawanan (unggas) sepanjang tahun dan ada kemungkinan bahwa kami akan terus melihatnya hingga 2023," jelas Kepala Ekonom Protein Hewani CoBank Brian Earnest, Selasa (27/12).

Menurut Departemen Pertanian AS (USDA), sekitar 60 juta unggas mati karena penyakit flu burung sepanjang 2022. Dari jumlah tersebut, sekitar 43 juta adalah ayam petelur.

CEO American Egg Board Emily Metz mengatakan pasokan bukan satu-satunya penyebab harga telur meroket tajam.

Biaya bahan bakar, pakan, dan pengeluaran produsen lain ikut bertambah sehingga menaikkan harga telur grosir. Permintaan telur juga melonjak sepanjang tahun ini.

Kendati, firma riset pasar IRI yang melacak data penjualan eceran di AS melihat penjualan telur hanya turun sekitar 2 persen per unit di ritel dalam setahun hingga 4 Desember. Hal itu mencerminkan harga tinggi tidak berdampak banyak pada jumlah permintaan.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa segala sesuatu

Pemerintah Resmi Hentikan BLT UMKM Tahun Depan******

Pemerintah akan menghentikan bantuan tunai langsung (BLT) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) per 2023.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan kondisi UMKM saat ini sudah pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Sehingga, menurutnya, UMKM tidak lagi membutuhkan hibah Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Meski demikian, ia mengaku akan melihat perkembangan kondisi ekonomi ke depan, terlebih jika hal tersebut berpengaruh pada UMKM.

Ia pun membuka peluang jika kondisi perekonomian Indonesia tak bagus, BLT UMKM itu pun masih mungkin untuk kembali digalakkan.

"Nanti kita coba evaluasi kalau perkembangannya tidak terlalu bagus, ya seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah bisa melakukan adjustment program BPUM," ungkapnya.

Sebelumnya, Kemenkop UKM telah menyalurkan BPUM kepada 12,8 juta pelaku UMKM dengan nilai bantuan sebesar Rp15,26 triliun pada 2021.

Menurut Teten, BPUM sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk mengatasi dampak pandemi covid-19.

Dana BPUM dialokasikan untuk keperluan produktif seperti membeli bahan baku sebanyak 88,5 persen, alat produksi 23,4 persen, dan membayar gaji pegawai 2,1 persen.

[Gambas:Video CNN]

Taojun

Lonjakan Kasus Covid******

Kasus covid-19 kembali melonjak di China dan berdampak pada kondisi ekonomi Negeri Tirai Bambu tersebut. Beberapa pabrik bahkan terpaksa tutup akibat lonjakan virus tersebut. 

Mengutip CNN, Senin (26/12), beberapa kota dan provinsi di China melaporkan puluhan ribu kasus covid-19 baru setiap hari. Penyebaran infeksi yang cepat membuat banyak orang memilih berdiam di rumah serta mengosongkan toko dan restoran yang ada.

Selain itu, pabrik dan perusahaan di China juga terpaksa tutup dan memangkas produksi karena semakin banyak pekerja yang terinfeksi virus tersebut.

Pabrik-pabrik di China juga dilaporkan mengurangi produksi. Industri utama, seperti semen dan serat kimia melaporkan tingkat utilisasi yang lebih rendah dari kapasitas produksi seharusnya.

Bahkan, BYD selaku produsen kendaraan listrik terbesar di China mengatakan harus memangkas produksi 2.000 hingga 3.000 kendaraan per hari karena banyak karyawan mereka yang tidak bisa bekerja.

"Wabah covid-19 sangat berdampak pada produksi kami. Sebanyak 20 persen hingga 30 persen karyawan kami sakit di rumah," kata Wakil Presiden BYD Lian Yubo dalam sebuah forum di Shenzhen.

Yubo menambahkan produksi bulanan perusahaan kemungkinan tidak bisa mencapai target sebesar 20 ribu hingga 30 ribu kendaraan pada akhir Desember ini.

Di lain sisi, beberapa pabrik furnitur di Provinsi Jiangsu Timur telah memberi tahu karyawannya untuk berlibur lebih awal dan merayakan Tahun Baru Imlek. Padahal, libur Tahun Baru Imlek baru berlangsung antara 21-27 Januari 2023.

Sebanyak 60 persen perusahaan tekstil dan pencelupan di provinsi pesisir Guangdong, Zhejiang, dan Shandong yang merupakan pusat manufaktur utama negara itu juga mengumumkan akan menangguhkan produksi dan libur panjang selama dua bulan.

"Dengan migrasi ke daerah pedesaan menjelang Tahun Baru Imlek, bagian mana pun dari negara yang saat ini tidak berada dalam gelombang Covid besar kemungkinan besar akan segera terjadi," pungkas Capital Economics.

[Gambas:Video CNN]

Perhatikan iblis seperti ini

Pedagang Dilarang Jual Rokok Batangan Mulai 2023******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana melarang penjualan rokokper batang alias ketengan mulai tahun depan. 

Rencana itu diketahui dari salinan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Adapun aturan lain yang akan dicantumkan Jokowi adalah penegakan dan penindakan serta pengaturan kawasan tanpa rokok. Ada pula ketentuan pelarangan serta pengawasan iklan produk tembakau.

"Pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di media teknologi informasi," dikutip dari Keppres itu, Senin (26/12). 

Aturan-aturan baru tentang rokok dan produk tembakau itu digagas oleh Kementerian Kesehatan. Aturan itu merupakan turunan dari pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

[Gambas:Video CNN]

Raja Dewa Dandy

Pengamat Soal Tarif KRL Orang Kaya: Kebijakan Mundur Bisa Bikin Macet******

Pengamat menilai kebijakan pemerintah untuk menetapkantarif KRL lebih mahal untuk orang kaya tidak tepat. Ini sama saja dengan kebijakan mundur.

Peneliti Indef Nailul Huda mengatakan pemerintah selama ini gencar memperbaiki transportasi umum agar masyarakat bisa beralih dan tidak menggunakan kendaraan pribadi. Tujuannya, menekan penggunaan mobil pribadi masyarakat untuk mengatasi kemacetan di Jabodetabek.

Namun, Nailul menilai rencana kebijakan dengan menaikkan tarif KRL bagi orang kaya sangat bertentangan dengan tujuan awal. Menurutnya, jika kebijakan itu diimplementasikan, dipastikan kemacetan akan kembali terjadi karena masyarakat yang semula sudah beralih ke transportasi umum kembali ke mobil pribadi.

Senada, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan harusnya pemerintah menambah anggaran untuk mensubsidi transportasi umum bukan malah mengurangi.

"Kalau bisa ada diskon bagi seluruh golongan masyarakat mau dia orang kaya, kelas menengah atau orang miskin untuk beralih pada transportasi publik termasuk untuk KRL," kata Bhima.

Menurutnya, subsidi dan diskon besar-besaran untuk transportasi umum banyak dilakukan oleh berbagai negara, seperti Spanyol dan Jerman. Tujuannya, agar masyarakat beralih pada transportasi umum.

"Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan ini tidak sinkron dengan upaya untuk mengurangi jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Jadi orang kaya didorong untuk punya kendaraan pribadi sebanyak-banyaknya dan itu jadi penyebab utama kemacetan.," jelasnya.

Lanjut Bhima, bahkan subsidi untuk tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dinilai tak perlu diberikan. Sebaiknya dialihkan saja untuk transportasi umum lainnya yang memang digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari.

"Jadi pertanyaan kenapa justru KCJB yang notabene nya untuk golongan kelas menengah atas diberikan subsidi oleh negara melalui APBN. Sementara orang kaya di urban itu dikurangi subsidinya untuk naik KRL. Jadi arah transportasi publik ini tidak jelas pengembangannya mau kemana," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Iblis leluhur dari dunia penyihir

Kemenhub Akan Basmi Truk 'Obesitas' di 2023******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan segera menerapkan kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (zero over dimension overload/ODOL) di 2023.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang dipertegas oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023.

"ODOL itu kami cukup intensif bagaimana secara antisipatif dan detail melakukan (pengawasan), memang ini tantangan," kata Budi di Kantor Kemenhub, Selasa (27/12).

Hendro mengamini bahwa kalangan pengusaha sudah berkali-kali meminta penundaan dari awal dikenalkan kebijakan zero ODOL pada 2017, berujung pelaksanaan yang molor sampai sekarang.

Namun, permintaan penundaan tidak diikuti dengan pengurangan jumlah truk obesitas, malah semakin bertambah. Padahal, Hendro mengatakan ODOL menyumbang 20 persen kecelakaan lalu lintas atau kedua terbesar setelah sepeda motor sebesar 73 persen.

"Sampai hari ini belum ada kebijakan penundaan atau pencabutan zero ODOL di 2023. Kami akan tetap berlakukan zero ODOL dengan tahapan-tahapan yang akan kami rumuskan, bagaimana bisa terlaksana dengan baik, tapi situasi bisa di-manage tanpa ada gejolak," tegas Hendro.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk memperhatikan insentif untuk memastikan penerapan kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (zero ODOL) berjalan.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan pemerintah harus menentukan prioritas antara zero ODOL yang mulai berlaku 2023 atau subsidi mobil listrik yang masih membutuhkan infrastruktur.

"Prioritas yang menentukan pemerintah. Sekarang melihat prioritasnya mana, karena kalau penetapan zero ODOL itu Januari 2023, kalau mobil listrik kan masih membutuhkan infrastruktur juga, tidak langsung, ada persiapan," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

Kebijakan zero ODOL diterapkan untuk menghapus truk yang biasanya membawa muatan yang berlebih. Namun, alokasi dana yang harus dikeluarkan pengusaha cukup besar untuk investasi truk baru.

Hariyadi mengatakan pemerintah bisa melakukan intervensi dari sisi fiskal dengan pembebasan pajak impor karena pengusaha akan mengganti alat angkutnya.

[Gambas:Video CNN]