easy cash ojk atau tidak

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

togecc

Serbu, Masih Ada Waktu Dapat Diskon Belanja 50% + 20% di Transmart******

Jakarta, CNN Indonesia--

Belum sempat ke Transmart Full Day Sale? Tenang, pesta diskon ini berlangsung selama dua hari pada Sabtu (17/2) dan Minggu (18/2) dan masih ada waktu buat serbu diskonnya.

Nikmati diskon 50 persen dan tambahan diskon 20 persen di Transmart Full Day Sale. Kapan lagi belanja sehemat ini!

Lihat Juga : Transmart Tebar Diskon Berlipat Dua Hari Full di Semua Toko!

Selain itu, masih ada ekstra diskon 20 persen yang bisa didapatkan dengan metode pembayaran menggunakan kartu kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.

Kalau belum punya kartu kredit Bank Mega, tidak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Belum punya Allo Prime? Tenang, caranya gampang banget. Cukup unduh aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Jangan sampai kelewatan promo ini ya. Langsung saja kunjungi Transmart terdekat di kotamu sekarang juga dan nikmati berbagai diskonnya!

Pastikan bayar belanjaannya pakai kartu kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank, ya biar dapat nikmati berbagai kemudahan dan promonya.

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Peri dan Iblis Dahonglou

slot bonus new member 25 25

Anak Buah Ungkap Alasan Basuki Temui Jokowi di Istana usai Nyoblos******

Jakarta, CNN Indonesia--

Anak buah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membeberkan alasan atasannya bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara usai menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 pada Rabu (14/2) malam.

Juru bicara Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja mengungkapkan Basuki menemui Presiden Jokowi untuk melaporkan soal penanganan banjir di Kudus dan Demak.

"Intinya tentang penanganan banjir di Kudus dan Demak yang sudah menggenangi permukiman warga sekitar 7 hari akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan," kata Endra seperti dikutip Detik Finance, Kamis (15/2).

"Pak Menteri pamit kemarin malam ke Pak Presiden untuk meninjau lapangan sekaligus memastikan bahwa tanggul sudah tertutup dan pengeringan wilayah dengan pompa-pompa mobile berjalan baik," ujarnya.

"Alhamdulillah, berkat dukungan dan kerja sama dengan Kodam IV Diponegoro, pekerjaan perbaikan tanggul sudah tuntas dan akses Semarang - Demak - Kudus mulai terbuka secara perlahan," ujar dia.

Berdasarkan keterangan Kementerian PUPR, Basuki hari ini memang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Demak dan Kudus untuk melakukan peninjauan pada perbaikan darurat titik tanggul Sungai Wulan yang jebol akibat hujan lebat pada 3-5 Februari 2024 silam.

Saat ini tanggul yang jebol itu sudah berhasil tertutup dan tinggal menyisakan pekerjaan penebalan atau penambahan tinggi tanggul.

Dalam keterangannya, Basuki mengatakan penambahan tinggi tanggul Sungai Wulan akan terus dilakukan. Hal itu untuk mencegah air melimpas diatas tanggul Sungai Wulan atau jebol kembali.

"Sesuai target yang disampaikan Senin lalu, kedua tanggul yang jebol sudah tertutup semua dalam 3 hari ini. Sekarang tinggal memperkuat dan meninggikan tanggul, karena diprediksi puncak hujannya masih terus sampai akhir Februari 2024," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

Sistem peti harta karun yang luar biasa

lgohoki

Berapa Gaji Komeng Jika Terpilih Jadi Anggota DPD?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah dilakukan pada Rabu (14/2). Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih melakukan penghitungan.

Sejumlah nama turut masuk sebagai calon anggota DPR, termasuk komedian Alfiansyah Komeng.

Berdasarkan data sementara real count KPU per Kamis (15/2) pukul 08.00 WIB, Komeng telah mengantongi 8,16 persen atau 180.817 suara. Dari data sementarareal countdi situs resmi KPU, Komeng menempati perolehan suara tertinggi dari 53 calon lainnya.

Gaji dan tunjangan anggota DPD diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan Administrasi Bagi Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Mantan Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda/Dudanya.

Dalam Pasal 3 disebut bahwa gaji pokok tunjangan jabatan bagi ketua, wakil ketua, dan anggota DPD sama dengan gaji pokok dan tunjangan jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sementara itu, rincian gaji serta tunjangan para anggota DPR diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR RI dan dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015.

Besaran gaji juga sudah diatur dalam PP Nomor 75 tahun 2000 tentang Gaji Pokok Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Gaji anggota DPR ada tiga kategori, yakni gaji anggota DPR, gaji anggota DPR merangkap wakil ketua, dan gaji anggota DPR merangkap ketua.

Untuk anggota DPR saja, mereka menerima gaji pokok sebesar Rp4,2 juta. Kemudian gaji wakil ketua DPR sebesar Rp4,6 juta dan gaji ketua DPR sebesar Rp5,04 juta.

Gaji ini belum termasuk beragam tunjangan, di antaranya:

- Uang sidang/paket sebesar Rp2.000.000
- Asisten anggota Rp2.250.000.
- Tunjangan beras Rp 30.090 per jiwa, setiap bulan.
- Tunjangan PPh Rp 2.699.813.
- Tunjangan istri sebesar 10 persen dari gaji pokok
- Tunjangan dua anak sebesar 2 persen dari gaji pokok
- Tunjangan jabatan anggota Rp9.700.000 per bulan
- Tunjangan kehormatan anggota DPR Rp5.580.000 per bulan.
- Tunjangan komunikasi anggota DPR Rp15.554.000 per bulan.
- Bantuan listrik dan telepon Rp7.700.000

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

One Piece: Rasul Laut

eropa4d

Bey: Jabar mulai usulkan reaktivasi jalur KA Ciwidey dan Pangandaran******

Kami ingin Jabar lebih baik lagi dalam segala hal, termasuk transportasi

Bandung (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengatakan pihak Pemerintah Provinsi Jabar mulai mengusulkan pada Kementerian Perhubungan untuk reaktivasi jalur kereta api Bandung-Ciwidey dan Banjar-Pangandaran.

"Beberapa hari lalu kami sudah mengusulkan kepada Dirjen Perkerataapian Kementerian Perhubungan, untuk jalur kereta api Banjar-Pangandaran dan Bandung-Ciwidey. Kami minta tinjauan apakah memungkinkan direaktivasi," ujar Bey Machmudin dalam keterangan di Bandung, Sabtu.

Untuk menindaklanjuti usulan reaktivasi dua jalur lama kereta yang saat ini tidak aktif tersebut, Bey mengatakan Pemprov Jabar akan melakukan kajian pasar terlebih dahulu sebagai salah satu yang dipersyaratkan Dirjen Perkeretaapian apabila dua jalur tersebut ingin diaktifkan kembali.

"Misalnya jalur Banjar-Pangandaran, Dirjen Perkeretaapian menanyakan pasarnya ada atau tidak. Jangan sampai jalur dibuka tapi peminatnya tidak ada. Jadi kami diharuskan mengkaji dulu," ujarnya.

Meski demikian, Bey meyakini minat masyarakat menggunakan dua jalur tersebut akan tinggi mengingat wilayah Pangandaran, Ciwidey dan Bandung merupakan destinasi wisata unggulan Jabar.

Menurut Bey, reaktivasi jalur kereta api Banjar-Pangandaran dan Bandung-Ciwidey akan mendongkrak kunjungan wisatawan, meningkatkan perekonomian warga, dan juga bisa mengurangi kemacetan di jalan arteri.

"Sebetulnya kan secara pariwisata itu sudah tidak ada pertanyaan lagi pasti akan ramai, apalagi ada beberapa terowongan yang sangat indah," ujar Bey.

Panjang lintasan rel kereta relasi Banjar-Pangandaran yaitu 82 kilometer mulai dari stasiun Banjar dan berakhir di Stasiun Cijulang dengan memiliki banyak jembatan dan terowongan.

Sementara jalur kereta api non aktif Bandung-Ciwidey berjarak 40 kilometer yang dalam kisahnya, dulu jalur tersebut digunakan untuk mengangkut hasil bumi dari Bandung selatan ke stasiun Bandung dan Jakarta (Batavia).

Bey berharap reaktivasi dua jalur kereta api tersebut dapat terealisasi, sehingga Jabar memiliki jalur transportasi dan perekonomian terbaik di Indonesia.

"Kami ingin Jabar lebih baik lagi dalam segala hal, termasuk transportasi," tutur Bey.

Baca juga: Pemda di Priangan Timur Jabar usulkan KA eksekutif ke Jakarta
Baca juga: Pemprov Jabar cepat memanfaatkan peluang operasional komersial KCJB

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Jiwa Takdir yang Abadi

situs slot terpercaya terbaru

Puasa Masih 3 Minggu Lagi, Harga Mayoritas Bahan Pokok Sudah Naik******

Jakarta, CNN Indonesia--

Mayoritas harga pangan naik pada awal pekan ini, Senin (19/2) atau tiga minggu menjelang Bulan Puasa. Kenaikan terutama terjadi pada komoditas cabai rawit.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga cabai rawit merah melonjak 34 persen ke Rp68.950 per kg. Bahkan, di Pasar Alok, Maumere harganya menyentuh Rp163.500 per kg.

Kenaikan juga terjadi pada harga cabai rawit hijau sebesar 23,78 persen menjadi Rp54.650 per kg.

Senada, harga beras juga masih mahal. Tercatat, harga beras kualitas bawah I naik 1,42 persen ke Rp14.250 per kg, beras kualitas bawah II naik 2,17 persen ke Rp14.150 per kg, beras kualitas medium I naik 1,31 persen ke Rp15.500 per kg, beras kualitas medium II naik 1,65 persen ke Rp15.400 per kg, beras kualitas super I naik 1,2 persen ke Rp16.850 per kg, dan beras kualitas super II naik 0,93 persen ke Rp16.300 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada telur ayam ras segar sebesar 1,37 persen ke Rp29.600 per kg, daging sapi kualitas 1 naik 0,11 persen ke Rp138.250 per kg, bawang putih ukuran sedang 0,86 persen ke Rp40.950 per kg, minyak goreng curah naik 0,63 persen ke Rp16.000 per kg, dan gula pasir lokal naik 0,28 persen ke Rp17.600 per kg.

Sementara itu, harga bawang merah ukuran sedang turun 0,67 persen ke Rp37.100 per kg, daging ayam ras segar melandai 0,27 persen ke Rp37.400 per kg dan daging sapi kualitas 2 merosot 0,12 persen ke Rp129.100 per kg.

Adapun harga gula pasir premium tertahan di Rp18.200 per kg, minyak goreng kemasan bermerek 1 Rp20.700 per kg, dan minyak goreng kemasan bermerek 2 Rp19.300 per kg.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/agt)

Makam Peri

bidadaribet

Titi: MK tekankan Pilkada 2024 sesuai jadwal pada November 2024******

Semarang (ANTARA) - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan Mahkamah Konstitusi menekankan dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pemilihan kepala daerah serentak tahun ini tetap berlangsung pada November 2024 sesuai jadwal secara konsisten.

"Meski menolak permohonan pemohon, Mahkamah Konstitusi menekankan dua substansi penting," kata Titi Anggraini melalui percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Sabtu pagi, ketika merespons putusan MK terkait dengan uji materi Undang-Undang Pilkada terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Sebelumnya, Ahmad Al Farizy dan Nur Fauzi Ramadhan, kedua pemohon ini mahasiswa Universitas Indonesia, mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI Tahun 1945.
 

Kendati Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis (29/2) 2024 pukul 16.02 WIB menolak permohonan pemohon, lanjut Titi, MK menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilaksanakan pada bulan November 2024.

Oleh karena itu, kata Titi, pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang-tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai.

"Artinya mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak," kata Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem.

Substansi penting lainnya, lanjut pakar kepemiluan ini, melalui pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menekankan dan menegaskan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Baca juga: KPU: Pilkada Serentak tetap 27 November 2024
Baca juga: KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU


 

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024