rupiah slot login

Putri tertua dari keluarga terkenal

Tiga Petinggi Unilever Kompak Mengundurkan Diri******

Tiga direktur PTUnilever Indonesia Tbk mengundurkan diri dalam waktu berdekatan.

Yang pertama yang mengundurkan diri adalah Ira Noviarti yang menjabat direktur utama. Ia hengkang dari perusahaan itu pada 24 Oktober lalu.

Ira menyebut alasan pribadi menjadi dalih ia keluar dari emiten berkode UNVR tersebut.

"Pengunduran diri Bapak Shiv Sahgal dan Bapak Sandeep Kohli dari posisi masing-masing selaku direktur perseroan sehubungan dengan alasan pribadi," kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan Nurdiana Darus dalam surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikutip Jumat (24/11).

Pengunduran diri Shiv maupun Sandeep akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Rapat itu akan digelar pada 19 Desember mendatang.

Nurdiana memastikan kinerja perusahaan tidak terganggu sama sekali meskipun tiga petingginya kompak mengundurkan diri dalam waktu berdekatan.

Menurutnya, tidak ada dampak signifikan terhadap operasional perusahaan. Kondisi keuangan juga dipastikan stabil.

Hingga saat ini tidak ada penjelasan rinci alasan pribadi yang dimaksud sebagai penyebab tiga petinggi UNVR mengundurkan diri. Namun, Unilever memang jadi perusahaan yang terdampak setelah aksi boikot pro Israel menyeruak di Indonesia.

Bahkan, eksistensi Unilever Indonesia juga terdampak. Hal ini bisa dilihat dari harga saham emiten berkode UNVR yang terus mengalami penurunan.

[Gambas:Video CNN]

Gadis, jangan main-main denganku

Manajer Investasi Zhongzhi Bangkrut Terseret Badai Properti China******

Manajer investasi terkemuka di China Zhongzhi Enterprise Group mengalami kebangkrutan dengan utangmencapai US miliar atau setara Rp995,47 miliar (asumsi kurs Rp15.554 per dolar AS).

Hal ini memicu kembali kekhawatiran bahwa krisis utang properti negara tersebut akan merembet ke sektor keuangan yang lebih luas.

Dilansir dariReuters, perusahaan yang memiliki eksposur cukup besar terhadap sektorreal estateChina itu meminta maaf kepada investornya dalam sebuah surat yang berisi pernyataan bahwa perusahaan memiliki total kewajiban sekitar 420 miliar yuan hingga 460 miliar yuan.

Ketika diminta untuk menanggapi kabar ini oleh Reuters, Zhongzhi tak segera memberikan jawaban.

Analis memperkirakan regulator akan mengambil tindakan untuk membendung dampak yang lebih luas.

Sektor properti China yang memiliki utang besar terguncang oleh krisis likuiditas sejak 2020. Gagal bayar oleh pengembang sejak akhir 2021 telah menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengguncang pasar global.

Manajer investasi yang terkait dengan perbankan bayangan di China biasanya beroperasi di luar banyak aturan yang mengatur bank komersial, terutama menyalurkan hasil produk kekayaan yang dijual kepada investor ritel ke pengembang real estat dan sektor lainnya.

Sinyal-sinyal masalah di grup Zhongzhi pertama kali muncul pada Juli, ketika Zhongrong International Trust Co, sebuah perusahaan perwalian terkemuka yang dikendalikan oleh Zhongzhi, gagal membayar puluhan produk investasi.

"Lubang dalam pembukuannya sangat besar," kata Xu, seorang investor dalam produk trust Zhongrong. "Perusahaan ini benar-benar berantakan."

Zhongzhi, yang kepentingan bisnisnya merentang dari pertambangan hingga manajemen investasi, menyatakan dalam suratnya bahwa karena aset-aset grup terkonsentrasi pada utang jangka panjang dan investasi ekuitas, maka sulit untuk melikuidasi dan membukukan keuntungannya.

"Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa grup ini mengalami kebangkrutan yang serius dan memiliki risiko operasional yang signifikan. Sumber daya yang tersedia untuk pembayaran utang dalam jangka pendek jauh lebih rendah daripada skala utang grup secara keseluruhan," kata pihak perusahaan.

"Grup Zhongzhi meminta maaf atas kerugian yang dialami para investor. Kami sepenuhnya memahami urgensi, kepentingan, dan keseriusan untuk menyelesaikan risiko ini secara keseluruhan," lanjut bunyi suratnya.

Berdasarkan pernyataan manajemen kepada para investor dalam sebuah pertemuan Agustus lalu, Zhongzhi telah menyewa salah satu firma akuntansi Big Fouruntuk melakukan audit terhadap perusahaan ini. Mereka juga sedang mencari investor strategis.

Ahli strategi senior China di ANZ Xing Zhaopeng mengatakan aset-aset yang mendasari kepercayaan Zhongrong sebagian besar terkait dengan properti, yang memiliki risiko gagal bayar yang tinggi.

"Perusahaan tidak bisa mendapatkan uangnya kembali di tengah-tengah kesengsaraan properti. Jadi ada diskon besar untuk aset-asetnya," kata dia.

Berawal dari perdagangan kayu dan real estat di 1990-an, Zhongzhi dengan cepat berekspansi ke berbagai bisnis, mulai dari pembuatan chip, perawatan kesehatan, kendaraan energi baru, dan keuangan.

Bisnis keuangannya meliputi perwalian, manajemen aset, asuransi, kontrak berjangka, dan manajemen kekayaan.

Zhongzhi telah menjual saham di beberapa perusahaan terbuka yang dikontrolnya selama beberapa tahun terakhir. Mereka juga mengurangi ukuran bisnisnya, setelah mendapat tekanan setelah tindakan keras China terhadap perbankan bayangan dan kemerosotan pasar properti.

"Regulator keuangan hampir pasti akan melakukan intervensi secara agresif jika ada tanda-tanda bahwa masalah Zhongzhi menyebar," kata Christopher Beddor, wakil direktur riset China di Gavekal Dragonomics.

Ia menambahkan industri trust hanya sekitar 5 persen dari total sistem keuangan, jadi masalah-masalah di sana belum tentu mengancam kelangsungan hidup.

Beddor mengatakan bahwa peluang bagi para investor untuk mendapatkan pembayaran penuh atas investasi mereka sangat kecil.

"Para pejabat tentu saja dapat membuat para investor ritel mendapatkan pengembalian penuh jika mereka mau, namun pada dasarnya mereka akan mengabaikan upaya-upaya yang telah dilakukan selama bertahun-tahun untuk merusak jaminan implisit. Saya menduga mereka tidak akan melakukannya," ucap Beddor.

[Gambas:Video CNN]

Matahari menerobos langit

3 Gubernur Tak Pakai Rumus Baru Jokowi dalam Naikkan UMP 2024******

Kementerian Ketenagakerjaan menyebut hingga 21 November 2023 pukul 19.00 WIB, 30 Gubernur telah menetapkan UMPdi wilayahnya masing-masing.

"Kami sangat mengapresiasi kerja keras Dewan Pengupahan Provinsi yang telah berembuk secara Triparti di masing masing wilayah sehingga menghasilkan rekomendasi penyesuan upah minimum untuk tahun depan, dan selanjutnya ditetapkan oleh gubernur," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam pernyataan resminya Selasa (21/11) malam.

Ida mengatakan dari 30 provinsi yang telah menetapkan UMP, terdapat 3 provinsi yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ia menambahkan gubernur yang belum menetapkan UMP 2024 adalah Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.

Ia pun menekankan bahwa hari ini, 21 November 2023, adalah batas akhir pengumuman UMP oleh masing-masing gubernur. Pihaknya pun akan memberikan waktu kepada gubernur yang belum menetapkan UMP hingga pukul 23.59 WIB.

"Kepada provinsi lain yang belum menetapkan upah minimumnya kami harap dapat segera menetapkan upah minimum sebelum 23.59 WIB," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri daerah yang tak menetapkan UMP sesuai aturan akan dikenakan sanksi. Sanksi akan diserahkan ke Kemendagri.

"Kalau tidak sesuai pp kami akan serahkan ke Kemendagri. Karena ini PP bukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan," tuturnya.

Legenda Pahlawan yang Berakhir

Menaker Ingatkan Batas Pengumuman UMP 2024 Hari Ini******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah kembali mengingatkan seluruh gubernur menetapkan dan mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024paling lambat hari ini (21/11).

Sementara, upah minimum kabupaten/kota (UMK) harus ditetapkan oleh gubernur paling lambat 30 November 2023.

Hal tersebut disampaikan Ida dalam Rakornis tentang 'Kebijakan Penetapan Upah Minimum Tahun 2024' bersama Mendagri Tito Karnavian di kantor Kemendagri Jakarta, Senin (20/11).

PP 51 tahun 2023 sendiri telah ditetapkan dan diundangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 10 November 2023 lalu.

Ida pun lantas menjelaskan penetapan upah minimum di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota adalah berdasarkan masukan dari Dewan Pengupahan yang ada di setiap daerah.

Bahkan, Ida mengaku telah memberikan arahan tentang kebijakan pengupahan dan PP Nomor 51 Tahun 2023 kepada para Kadisnaker provinsi/kabupaten/kota pada 13 November 2023 lalu di Jakarta.

"Substansi pengaturan dan isi rancangan PP 51 Tahun 2023 juga sudah Kemnaker sosialisasikan sejak beberapa bulan lalu di segenap wilayah di Indonesia, dengan mengundang perwakilan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dinas ketenagakerjaan, akademis atau pakar," ujarnya.

Lebih lanjut, Ida menyebut ada tiga hal yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh kepala daerah atau penjabat kepala daerah terkait beberapa pokok substansi pengaturan dalam PP 51 Tahun 2023.

Pertama, kebijakan upah minimum tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun.

Kedua, formula penyesuaian atau kenaikan upah minimum menggunakan tiga variabel utama yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi dan index tertentu yang disimbolkan dengan alpha dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 tersebut.

Ketiga, kebijakan pengupahan untuk pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun atau lebih, wajib diberlakukan kebijakan pengupahan berbasis produktivitas atau kinerja dengan menggunakan instrumen Struktur Skala Upah (SUSU).

"Artinya pekerja/buruh dengan masa kerja di atas satu tahun berhak untuk dibayar atau digaji di atas upah minimum yang disesuaikan dengan output kinerja atau produktivitas pekerja dan kemampuan perusahaan, " kata Ida.

[Gambas:Video CNN]

Mata Dharma Tertinggi

Kenapa Bisa Tak Dapat SHM Meski Cicilan KPR Sudah Lunas?******

Sertifikat hak milik (SHM) ternyata belum tentu dimiliki meski cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) sudah lunas.

Kasus tersebut belakangan viral di media sosial. Seorang pejuang KPR mengeluh hanya memperoleh hak guna bangunan (HGB) atas rumahnya, bukan mengantongi SHM.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto pun turun tangan. Menurutnya, pemberian HGB atas rumah KPR sudah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," sambungnya.

Ia menegaskan pemberian status HGB bukan kemauan pengembang. Menurutnya, developerhanya menjalankan ketentuan dalam UU Pokok Agraria.

Akan tetapi, ia memberikan solusi jika pembeli ingin mendapatkan SHM atas rumah KPR. Joko menyarankan pemegang KPR mengajukan peningkatan status hak milik ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.

"Ada prosedurnya di perbankan karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkapnya.

"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," tandas Joko.

Meski begitu, Joko menyebut pejuang KPR tak diharuskan meningkatkan status kepemilikannya dari HGB ke SHM. Ia menekankan HGB juga sudah menunjukkan kekuatan di mata hukum.

[Gambas:Video CNN]

Super Kamudo

Pengurus Istiqlal Bersuara soal Terowongan Toleransi Belum Beroperasi******

Pengelola Masjid Istiqlalmembantah Terowongan Silaturahmi yang terhubung denganGereja Katedralbelum dioperasikan karena perdebatan siapa yang harus membayar listrik.

Kabag Umum Dan Humas Istiqlal Ismail Chawidu mengatakan proyek yang menelan dana Rp37,8 miliar itu belum dioperasikan karena masih ada pembangunan yang belum rampung.

"Jadi gini. Sekarang lagi dikerjakan ornamennya. Kami lagi mengerjakan ornamen hasil lelang anak-anak ITB (Istitut Teknologi Bandung)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/11).

Ia juga mengatakan pihaknya juga masih mempersiapkan sistem pendingin ruangan di dalam terowongan. Ismail pun menuturkan kelak pengelolaan terowongan termasuk kelistrikan akan melibatkan pihak Katedral, Istiqlal, dan Pemda DKI Jakarta.

"Tak ada urusan listrik itu. Ada yang mengelola. Itu kan aset Pemda DKI tanahnya. Nanti dikasih visual, suara, pasang AC. Masih panjang ceritanya itu," kata Ismail.

Oleh karena itu, ia mengatakan Terowongan Silaturahmi baru bisa dibuka untuk umum pada tahun depan.

"Masih beberapa bulan lagi lah. Iya tahun depan. Sekarang kan masih Desember," ucapnya.

Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral sampai saat ini belum juga dioperasikan meski pembangunan sudah kelar sejak 2021 lalu.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja yang dikonfirmasi CNNNIndonesia.com membenarkan masalah itu. Termasuk soal isu perdebatan mengenai siapa yang harus membayar listrik untuk operasional terowongan.

Berdasarkan informasi yang diterima CNNIndonesia.com, pihak Istiqlal dan Katedral belum ada yang mau menyepakati soal pembayaran listrik.

"Listriknya," kata Endra singkat saat ditemui di Kompleks DPR RI, sore ini.

Ia mengatakan masalah terowongan silaturahmi saat ini adalah tanggung jawab Pemda DKI Jakarta. Oleh karena itu, Endra menyerahkan penyelesaian pembiayaan listrik kepada pemda.

"Pemda DKI yang mengatur dan saya kira tidak besar toh (biaya listrik) untuk layanan publik setingkat Katedral-Istiqlal, saya kira bisa dialokasikan," tutur Endra.

Selain perdebatan siapa yang bayar listrik, Endra juga mengatakan operasional terowongan itu tertunda karena masih ada pembangunan.

[Gambas:Video CNN]

"Dan ada sedikit perbaikan lagi karena ada perbaikan di situ," katanya.

Terdapat sejumlah perusahaan pelat merah yang merampungkan proyek ini. Seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor, PT Virama Karya (Persero) sebagai manajemen konstruksi, dan PT Yodya Karya (Persero) ditunjuk sebagai perencana pembangunan.

Adapun, terowongan silaturahmi dibangun dengan panjang 32 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 8 meter.

Pembangunan terowongan ini diharapkan dapat menjadi contoh kerukunan antar umat beragama. Sehingga, antar agama dapat terus saling menjaga silaturahmi dan toleransi karena Indonesia kaya akan kepercayaan.