www.slot gacor.com

istri yang penyayang

Teten Tunggu Kajian Kemenkeu soal Hapus Kredit Macet UMKM******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut penghapusan kredit macet usaha mikro kecil menengah (UMKM) senilai Rp500 juta tinggal menunggu kajian Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Lagi dikaji (penghapusan kredit macet UMKM), lagi disiapkan peraturan pemerintah (PP)-nya oleh Kementerian Keuangan... Ini harusnya 1 bulan-2 bulan ini sudah selesai (penghapusan kredit macet UMKM)," kata Teten usai konferensi pers di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (14/8).

Teten menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin penghapusan kredit macet UMKM tahap pertama tersebut segera diselesaikan. Terlebih, menurutnya langkah ini tak perlu kebijakan fiskal tambahan karena penghapusan Rp500 juta menyasar kredit usaha rakyat (KUR).

"Karena kita sudah tahu sejak kuartal IV tahun lalu kan ada perlambatan penyaluran kredit perbankan, termasuk ke UMKM. Nah, ini saya kira salah satu untuk menjawab masalah itu," tandas Teten.

Teten sebelumnya mengklaim pada Rabu (9/8) penghapusan kredit macet UMKM sudah disetujui Presiden Jokowi. Sebelum dihapus, ia menyebut akan ada penilaian mendalam dari tim yang ditugaskan untuk melihat penyebab kredit macet UMKM. Ini dilakukan demi mencegah moral hazard.

Ia menyebut perlu segera melaksanakan amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yakni penghapus tagih kredit macet bagi UMKM agar dapat segera bangkit dari dampak pandemi covid-19. Selain itu, harapannya langkah ini bisa mencapai porsi kredit perbankan sebesar 30 persen bagi UMKM di 2024.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan sangat mulia

Polusi Makin Parah, Luhut Ingin Percepat Proyek Kendaraan Listrik******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan ingin mempercepat ekosistem kendaraan listrikimbas polusi udarayang makin buruk di DKI Jakarta.

Menurutnya, penyebab polusi udara di Jakarta saat ini adalah transportasi berbahan bakar bensin. Sehingga, solusinya adalah mengurangi penggunaan kendaraan tersebut.

"Sekarang kita sudah tahu, kendaraan itu, transportasi itu penyebab yang parah, karena emisi segala macam mobil motor itu. Nah itu kita percepat proses EV (Electric Vehicle)," ujarnya di Istana Negara, Jumat (1/9).

Saat ini pemerintah pun tengah memfinalisasi studi atau kebijakan yang sudah dilakukan untuk solusi penanganan polusi tersebut.

"Kita harapkan 10 hari ke depan atau paling lambat dua minggu kita sudah dapat anunya, detail anu apa saja yang menjadi penting," jelas Luhut.

Pemerintah memang tengah gencar-gencarnya memperluas ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air. Salah satunya dengan memberikan insentif bagi masyarakat yang ingin beralih ke kendaraan listrik.

Untuk motor listrik, pemerintah memberikan insentif sebesar Rp7 juta. Ini berlaku bagi konversi motor bensin ke listrik maupun pembelian baru.

Sedangkan, untuk pembelian mobil listrik, pemerintah memberikan diskon PPN sebesar 10 persen, sehingga hanya menjadi 1 persen.

[Gambas:Video CNN]

Setan cinta tidak terkalahkan

Beda Data Jokowi Cs dengan Faisal Basri soal Hilirisasi Nikel******

Pemerintah berulang kali selalu membanggakan programhilirisasi nikel yang diklaim menambah nilai ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Sayangnya, kebijakan tersebut justru mendapat kritik dari berbagai pihak salah satunya Ekonom Senior UI Faisal Basri.

Berikut beda data antara pemerintah dengan Faisal Basri terkait program hilirisasi nikel:

"Bapak presiden, maaf kalau saya katakan bahwa bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan," ujar Faisal melalui blog pribadinya, Jumat (11/8).

Faisal mengungkapkan berdasarkan data BPS, pada 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi hanya sebesar US,8 miliar atau Rp413,9 triliun (asumsi kurs Rp14.876 per dolar AS pada 2022 lalu).

Meski ada perbedaan hitungan, Faisal mengakui memang ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali. Namun, semua uang tersebut tidak mengalir ke Indonesia melainkan ke China hampir 90 persennya.

Lihat Juga : Pujian Prabowo ke Jokowi: Jokowinomic Aplikasi Nyata Ekonomi Pancasila

2. Harga Nikel

Faisal juga mengatakan harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter di RI jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai. Hal itu ia sampaikan dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Selasa (8/8).

"Harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," kata Faisal.

Menanggapi pernyataan Faisal tersebut, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan sesuai dengan hukum supply dan demand, maka selisih harga tersebut wajar terjadi. Sebab, sejak Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor, harga internasional memang naik.

"Bahwa jika supply menurun sementara demand tetap, maka akan ada kenaikan harga. Hal inilah yang terjadi pada saat Pemerintah melakukan pelarangan ekspor pada 2020 sampai saat ini. Harga internasional naik karena supply bijih nikel dari Indonesia hilang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (12/8).

Jadi, saat nikel dibeli dari Indonesia, harga yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan pasar. Namun, karena stok berkurang karena larangan ekspor Indonesia, maka memang ada kenaikan harga sehingga terlihat ada selisih besar.

"Jika ekspor bijih nikel Indonesia kembali dibuka, maka harga internasional pasti akan turun karena supply bertambah dari Indonesia, sehingga perbedaan antara harga nikel internasional dengan HPM (Harga Patokan Mineral) pasti akan lebih kecil," jelasnya.

Lihat Juga : ANALISISMenanti APBN 2024, Rencana Keuangan Terakhir di Era Jokowi

3. Pungutan Pajak

Faisal mengatakan RI juga kurang diuntungkan dari hilirisasi karena ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

Perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membantah pendapat Faisal itu.

Menurutnya, pemerintah menetapkan pemungutan PNBP dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya. Jadi keuntungan dari hilirisasi tetap masuk ke negara.

"Bang @FaisalBasri yang baik, saya jawab satu hal dulu, PNBP dan royalti. Anda keliru ketika bilang tidak ada pungutan karena faktanya melalui PP 26/2022 diatur tarif PNBP SDA dan royalti atas nikel dan produk pemurnian," tulis Yustinus dalam cuitan Twitternya pada Jumat (11/8).

Menurut Yustinus, sejalan dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pengelolaan mineral diarahkan untuk mendukung hilirisasi.

Ada dua hal, imbuhnya, yang dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut.

Pertama,pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.

Kedua,pemberian tarif royalti yang berbeda antara IUP yang hanya memproduksi/menjual bijih nikel dibandingkan dgn IUP yang sekaligus memiliki smelter. Tarif royalti untuk bijih nikel 10 persen dan tarif untuk feronikel atau nikel matte sebesar 2 persen.

Tak berbeda jauh, Seto juga membantah pernyataan Faisal soal perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih.

Menurut Seto, tax holiday 20 tahun diberikan dengan investasi sebesar Rp30 triliun atau lebih. Jika kurang dari nilai itu, maka akan menyesuaikan periodenya, antara 5-15 tahun.

"Insentif tax holiday ini hanya untuk PPh Badan, pajak-pajak lainnya tetap harus dibayar," jelasnya.

Benarkah hilirisasi nikel lebih banyak untungkan China?

Selir gila tidak mudah untuk diculik

Dave Willner Tinggalkan Jabatan Kepala Kepercayaan dan Keamanan OpenAI******

Kepala bagian kepercayaan dan keamanan (trust and safety) OpenAI Dave Willner mundur dari jabatannya, pada Kamis (20/7).

Willner telah memimpin tim kepercayaan dan keamanan kecerdasan buatan perusahaan sejak Februari 2022. Pengunduran dirinya ia ungkapkan dalam postingan di Linkedin.

Ia berencana beralih ke peran sebagai penasihat dan menghabiskan waktu lebih banyak bersama keluarga.

CEO OpenAI Sam Altman meminta regulasi AI dalam sidang panel Senat pada Maret.

Dia memberi tahu para pembuat kebijakan bahwa potensi AI untuk digunakan untuk memanipulasi pemilih dan menyebarkan disinformasi adalah area kekhawatiran terbesarnya.

Lihat Juga : Bos Badan Pangan soal India Setop Ekspor Beras: Harus Waspada

Seorang juru bicara OpenAI tidak segera merespons permintaan komentar mengenai pengunduran diri Willner atau pertanyaan tentang siapa yang akan menggantikan perannya.

Pengunduran diri Willner datang ketika OpenAI terus bekerja sama dengan regulator di Amerika Serikat dan di tempat lain untuk mengembangkan pengaman dan pembatasan seputar teknologi AI yang berkembang pesat.

OpenAI adalah salah satu dari tujuh perusahaan AI terkemuka yang pada hari Jumat melakukan komitmen sukarela yang disetujui oleh Gedung Putih untuk membuat sistem dan produk AI lebih aman dan dapat dipercaya.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, perusahaan-perusahaan tersebut setuju untuk menguji sistem AI baru dengan pihak luar sebelum mereka dirilis secara publik, dan untuk dengan jelas menandai konten yang dihasilkan oleh AI, demikian diumumkan oleh Gedung Putih.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Serbaguna

Pengusaha Respons Gedung Swasta Wajib Beli Sendiri Alat Water Mist******

Pengusaha merespons rencana Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pemilik dan pengelola gedung menerapkan penyemprotan uap air (water mist) untuk menekan tingkat polusi udara. Namun, Pemprov DKI tak akan memberikan bantuan anggaran daerah.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid mengatakan upaya menekan tingkat polusi udara harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk pengusaha.

"Apa pun usaha yang bisa mengurangi supaya polusi udara tidak tinggi dan supaya udara yang kita hirup lebih sehat, upaya apa pun akan baik, tinggal dicari mana yang terbaik," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/8).

"Kami mendukung upayanya tinggal mencari mana yang terbaik. Saya rasa semua pengusaha merupakan bagian dari masyarakat dan siap menjadi agen mengurangi polusi udara," kata Arjsad.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan tak akan memberikan bantuan anggaran daerah terkait pembiayaan alat penyemprot uap air (water mist) di gedung perusahaan swasta untuk menekan tingkat polusi udara di Ibu Kota.

Ia menyebut pembiayaan alat water mist tersebut akan ditanggung oleh perusahaan masing-masing. Terlebih, menurutnya, harga alat itu masih relatif terjangkau.

"Enggak ada (bantuan anggaran), ya beli masing-masing. Itu tidak terlalu mahal kok," ujar Heru di Astra Tower, Jakarta, Selasa (29/8). 

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah dewa kecil Dinasti Ming

Polusi Makin Parah, Luhut Ingin Percepat Proyek Kendaraan Listrik******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan ingin mempercepat ekosistem kendaraan listrikimbas polusi udarayang makin buruk di DKI Jakarta.

Menurutnya, penyebab polusi udara di Jakarta saat ini adalah transportasi berbahan bakar bensin. Sehingga, solusinya adalah mengurangi penggunaan kendaraan tersebut.

"Sekarang kita sudah tahu, kendaraan itu, transportasi itu penyebab yang parah, karena emisi segala macam mobil motor itu. Nah itu kita percepat proses EV (Electric Vehicle)," ujarnya di Istana Negara, Jumat (1/9).

Saat ini pemerintah pun tengah memfinalisasi studi atau kebijakan yang sudah dilakukan untuk solusi penanganan polusi tersebut.

"Kita harapkan 10 hari ke depan atau paling lambat dua minggu kita sudah dapat anunya, detail anu apa saja yang menjadi penting," jelas Luhut.

Pemerintah memang tengah gencar-gencarnya memperluas ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air. Salah satunya dengan memberikan insentif bagi masyarakat yang ingin beralih ke kendaraan listrik.

Untuk motor listrik, pemerintah memberikan insentif sebesar Rp7 juta. Ini berlaku bagi konversi motor bensin ke listrik maupun pembelian baru.

Sedangkan, untuk pembelian mobil listrik, pemerintah memberikan diskon PPN sebesar 10 persen, sehingga hanya menjadi 1 persen.

[Gambas:Video CNN]