voucher sodexo bisa dipakai

Saya memiliki sistem Daru

Harga Emas Antam Mandek di Rp981 Ribu per Gram******

Harga jual emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atauAntam berada di posisi Rp981 ribu per gram pada Kamis (17/11). Harga emas Antam per gram ini stagnan jika dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya.

Sementara, harga pembelian kembali (buyback) naik Rp2.000, dari Rp884 ribu menjadi Rp886 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp540,5 ribu, 2 gram Rp1,9 juta, 3 gram Rp2,82 juta, 5 gram Rp4,68 juta, 10 gram Rp9,3 juta, 25 gram Rp23,13 juta, dan 50 gram Rp46,19 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,01 persen menjadi US.775,6 per troy ons. Sedangkan, harga emas di perdagangan spot melemah 0,05 persen ke US.772,9 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas akan mengalami range-bounddi saat investor menantikan data klaim pengangguran AS malam ini.

"Harga emas berkonsolidasi mendekati level tertinggi dalam tiga bulan, namun rally sepekan terlihat mulai mendatar. Data penjualan ritel AS yang lebih baik dari perkiraan menahan kenaikan pada harga emas," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.755 per troy ons dan resistance US.785 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Sekolah sihirku

Daftar 10 Negara Pangsa Ekspor Terbesar KPC, China hingga Malaysia******

PT Kaltim Prima Coal mencatat produksi batu barasepanjang 2023 mencapai 54 juta ton. Dari jumlah ini, 75 persen atau 40,5 juta ton diekspor ke berbagai negara dan terbesar ke India.

Chief Operation Officer (COO) KPC Hendro Ichwanto mengatakan sesuai dengan aturan pemerintah, pihaknya melakukan ekspor setelah memenuhi kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) sebesar 25 persen dari total produksi.

"Kan kalau produksi kita itu, 25-26 persen itu kan (harus memenuhi) DMO ya, kebutuhan dalam negeri. Nah, sisanya 75 persen keluar (ekspor)," ujarnya saat ditemui di Kantor di Sangatta, Kalimantan Timur.

Sementara, untuk ekspor paling banyak dijual ke China sebesar 16,4 juta ton dan kedua terbesar ke India sebesar 9 juta ton sepanjang tahun lalu.

"Dari 75 persen keluar (ekspor), kira-kira itu 20 persen ke China dan 19 persen ke India gitu ya," jelasnya.

Sementara, untuk kuartal I-2024, KPC menargetkan produksi bisa mencapai 14,5 juta ton. Menurutnya, lebih besar dari target periode yang sama tahun sebelumnya.

"Prediksi di sekitar 14,5 juta ton, target kita dibantu cuaca kemarin. Jadi kita sedikit di depan," pungkasnya.

Berikut daftar negara tujuan ekspor KPC sepanjang 2023:

1. China 16,4 juta ton
2. India 9,6 juta ton
3. Jepang 4 juta ton
4. Taiwan 3 juta ton
5. Malaysia 2,6 juta ton
6. Filipina 1,5 juta ton
7. Hong Kong 943,9 ribu ton
8. Brunei 854 ribu ton
9. Kamboja 339,6 ribu ton
10. Bangladesh 270,4 ribu ton.

[Gambas:Video CNN]

Cincin bela diri abadi

Petani Tolak Rencana Bulog Impor Beras******

Ketua Umum Serikat PetaniIndonesia (SPI) Henry Saragih menolak rencana Perum Buloguntuk mengimpor beras sepanjang produksi pangan bisa disiapkan di dalam negeri.

Hal ini menyusul statement Bulog yang mengatakan cadangan beras saat tidak memenuhi target pemerintah yaitu 1,2 juta ton. Padahal, Kementerian Pertanian sendiri mengatakan pasokan beras masih cukup hingga akhir tahun ini.

Jika mengacu pada peraturan presiden tentang cadangan pangan pemerintah, cadangan beras yang dihitung oleh Bulog hanyalah pasokan yang ada di gudang BUMN itu sendiri.

"Dan belum dihitung cadangan pangan yang ada di tengah-tengah masyarakat, betulkah beras yang disebut surplus ada di tengah masyarakat petani, atau justru berada di tangan perusahaan besar, korporasi swasta besar beras, kita gak tau, ada pemainnya atau tidak. Jadi tidak ada penjelasan, dengan tidak ada kebijakan pemerintah soal cadangan pangan daerah dan masyarakat," papar Henry, dalam keterangan resmi, Selasa (22/11).

Henry menegaskan hal ini juga disebabkan belum maksimalnya kerja Badan Pangan Nasional (Bapanas). Ia menilai Bapanas belum jadi badan pengambil otoritas dalam urusan cadangan pangan. Padahal mandatnya, Bapanas yang menentukan kebijakan cukup kurangnya pangan, impor atau tidak, bukan Bulog.

"Jadi Bapanas belum melakukan otoritasnya, inilah kelemahannya sehingga masih menjadi simpang siur, polemik impor atau tidak impor, sayang sekali, sudah ada Bapanas. Bapanas idealnya untuk mengatasi problematik seperti ini," katanya.

"Petani sudah kerja keras untuk berproduksi. Bulog dan Bapanas belum kerja maksimal, seharusnya pas panen raya memperbanyak gudangnya, bukan saat panen pertengahan atau panen kecil seperti sekarang," tutupnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyampaikan jumlah stok yang dikuasai Bulog saat ini sebanyak 625 ribu ton beras di dalam negeri.

Budi mengaku sudah melakukan kerjasama dengan mancanegara dengan menyimpan stok sebanyak 500 ribu ton beras komersil yang berada di luar negeri.

[Gambas:Video CNN]

Permainan emas kripton di dunia lain masih belum bisa dihentikan

Beban Subsidi Pupuk Tambah Rp2,23 T Setiap Harga Gas Naik Rp15 Ribu******

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia(Persero) Rahmad Pribadi mengingatkan bahwa kenaikan harga gas berpotensi meningkatkan beban subsidi pupuk.

Hal tersebut ia ketahui berdasarkan hasil riset yang dilakukan perusahaan. Ia menyebut setiap kenaikan harga gas US atau sekitar Rp15 ribu per MMBTU dapat menambah beban subsidi pupuk sebesar Rp2,23 triliun.

"Setiap US (Rp15 ribu) kenaikan harga gas, maka akan berpengaruh pada kenaikan beban subsidi sebesar Rp2,23 triliun atau alokasi subsidi turun 0,6 juta ton," ucap Rahmad dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (3/4).

Oleh karena itu, ia pun menilai program kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) alias gas murah untuk industri sangat membantu. Sebab, dengan program tersebut biaya subsidi pupuk masih bisa dikendalikan.

Bahkan, kebijakan itu pun dapat menghemat besaran subsidi pupuk.

"Penghematan subsidi selama tiga tahun karena diberlakukannya HGBT, subsidi dihemat Rp21,7 triliun," kata Rahmad.

HGBT merupakan program pemerintah untuk memberikan harga gas yang murah, yakni di bawah US per MMBTU kepada industri tertentu.

Saat ini, ada tujuh kelompok industri yang menikmati program gas murah dari pemerintah. Ketujuh sektor penerima Program HGBT saat ini adalah pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet.

Ia pun mengatakan kebijakan HGBT ini juga berdampak besar pada keterjangkauan harga pupuk pada petani. Dengan HGBT, harga pupuk di tingkat petani relatif terjangkau.

Adapun alokasi anggaran pupuk bersubsidi pada 2024 ini rencananya diberikan sebesar Rp26,68 triliun.

Belakangan, kebijakan HGBT akan berakhir pada 2024 ini. Dalam kesempatan lain, Rahmad meminta pemerintah memperpanjang program tersebut agar harga pupuk di petani tetap rendah.

Terkait kebijakan HGBT, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun sempat menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada Jumat (22/3).

Bendahara negara itu mengatakan sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, menteri ESDM melakukan evaluasi penetapan harga gas murah setiap tahun atau sewaktu-waktu.

"Bersama dengan tim koordinasi yang beranggotakan wakil dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, KESDM, Kemenkeu, dan Kemenperin dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian," katanya.

Sementara, Kementerian Keuangan, lanjutnya, bertugas memberi pertimbangan dari sisi penyesuaian penerimaan negara. Sebab, kebijakan HGBT didesain tak hanya agar mampu meningkatkan daya saing korporasi dan menguatkan perekonomian, tetapi juga tetap menjaga kesehatan APBN.

"Kesehatan #APBNKiTa penting untuk terus dijaga agar Indonesia mampu terus melanjutkan agenda pembangunan," katanya.

Sementara itu, Arifin mengatakan rapat soal harga gas murah untuk industri tersebut belum menghasilkan keputusan. Pasalnya, Menteri Perindustrian Agung Gumiwang tak hadir.

"Yang datang cuma dua, mesti bertiga, menteri keuangan, menteri perindustrian enggak datang. Ada kesibukan lain barangkali, jadi ya belum selesai," katanya.

[Gambas:Video CNN]

legenda kosong

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Lewati tahun-tahun untuk mencintaimu

Pupuk Indonesia Digitalisasi 27 Ribu Kios Demi Permudah Petani******

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia(Persero) Rahmad Pribadi mengatakan pihaknya telah mendigitalisasi 27 kios demi mempermudah petanimenebus pupuk subsidi.

Ia mengatakan hal ini dilakukan seiring dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) pengambilan pupuk subsidi dipermudah. Ia menambahkan dengan digitalsiasi ini, petani yang ingin dapat pupuk subsidi cukup dengan membawa KTP.

"Maka Pupuk Indonesia selama satu bulan (Januari-Februari) berhasil mendigitalisasi 27 ribu lebih kios di seluruh Indonesia. Setiap bulan ini transsaksinya 3 juta transaksi," ucap Rahmad dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (3/4).

Rahmad menyebut petani cukup membawa KTP. Setelah itu, KTP akan dipindai dan petani langsung terdata.

Menurutnya, dengan sistem digital itu, semua proses penebusan bisa tercatat.

"Difota KTP nya, NIK ter-capture dan akan langsung tahu alokasinya berapa, dia (petani) bisa tebus di toko mana," kata Rahmad.

"Dan dia kalau tebus buktinya ada di situ. Itu real timebisa dilihat di command center," tambahnya.

Jokowi ingin petani petani dipermudah dalam mendapat pupuk. Kemudahan ia minta diberikan dengan memberlakukan syarat KTP saja dalam mendapatkan pupuk subsidi. 

Ia mengatakan pemerintah sudah menyiapkan 1,7 juta ton pupuk subsidi untuk membantu petani.

"Saya juga memastikan bahwa saat ini pembelian pupuk untuk petani telah dipermudah dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk menghadapi masa panen, pemerintah telah mempersiapkan 1,7 juta ton pupuk," katanya Rabu (3/1) seperti dikutip dari akun Instagramnya.

Jokowi mengatakan gelontoran pupuk itu dilakukan demi mendukung kegiatan tanam para petani. Jokowi mengatakan pada Desember kemarin, 1,4 juta hektare lahan sudah ditanami padi.

Januari ini ada 1,7 juta hektare dan Februari 1,4 juta hektare.

"Diharapkan ada peningkatan produksi beras kita di masa panen di bulan Maret-April yang akan datang,"katanya.

Pupuk di sejumlah daerah mengalami kelangkaan belakangan ini. Jokowi menjelaskan akar masalah pupuk langka itu.

Menurutnya, kelangkaan itu merupakan imbas perang Rusia-Ukraina.

[Gambas:Video CNN]