supermpo

Tuhan tanpa Batas

Masih Berlaku, Pemberi Kerja Wajib Daftarkan Pekerja ke BPJS******

DPR resmi mengesahkan RUU tentang Kesehatan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023, Selasa (11/7) lalu.

Disetujuinya isi dari RUU Kesehatan dalam Sidang Paripurna DPR itu tidak mengubah esensi maupun implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Dalam Pasal 453 UU Kesehatan tidak menyebutkan adanya pencabutan pemberlakuan pada kedua undang-undang tersebut. Dengan demikian pelaksanaan Program Jaminan Sosial masih mengacu pada kepada UU SJSN dan UU BPJS.

Padahal, lanjut Timboel, fakta hukumnya seluruh pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, seperti yang diamanatkan UU SJSN dan UU BPJS serta regulasi operasionalnya di tingkat Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden.

"Baik UU SJSN dan UU BPJS masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum untuk mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya di seluruh program jaminan sosial," tambah Timboel.

Timboel menyebut, argumentasi itu mungkin didasarkan pada interpretasi Pasal 100 RUU Kesehatan ayat (1). Pada ayat (1) tersebut mengamanatkan pemberi kerja wajib menjamin Kesehatan pekerja melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerjanya.

Demikian juga pada Pasal 100 ayat (3) disebutkan pemberi kerja wajib menanggung biaya atas penyakit akibat kerja, gangguan kesehatan, dan cedera akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sini, Timboel menggarisbawahi bahwa Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) tersebut merupakan kewajiban dasar pemberi kerja untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya.

"Karenanya, pasal tersebut tidak bisa diinterpretasikan bahwa UU Kesehatan tidak lagi mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan," tutur Timboel.

Menurut Timboel, kewajiban dasar pemberi kerja tersebut difasilitasi dan dibantu oleh Negara dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Sehingga bila ada pekerja mengalami sakit, cedera, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja, maka pembiayaannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.

Bila pemberi kerja tidak mendaftarkan dan membayarkan iuran para pekerjanya ke program jaminan sosial, lanjut Timboel, maka ada konsekuensi hukum berupa sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 UU BPJS juncto Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013.

Selain itu, kata Timboel, amanat yang termaktub dalam UU SJSN dan UU BPJS untuk program JKN pun ditegaskan kembali pada Pasal 411 ayat 2 UU Kesehatan. Secara eksplisit Pasal 411 ayat 2 itu menyatakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat wajib bagi seluruh penduduk.

"Ini artinya seluruh penduduk termasuk pekerja wajib ikut program JKN," ujarnya.

"Sangat keliru bila ada pihak yang menginterpretasikan bahwa UU Kesehatan yang baru tidak mengatur terkait sanksi jika ada orang yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," tegas Timboel.

Karenanya, menurut Timboel, Pasal 17 UU BPJS juncto PP No 86/2013 tetap berlaku dan mengikat sebagai sanksi yang diberikan kepada seseorang yang tidak menjadi peserta JKN. Pun demikian juga sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan serta membayarkan iuran pekerjanya ke JKN dan seluruh program jaminan sosial yang dikelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Tentunya membaca UU Kesehatan harus juga membaca UU SJSN dan UU BPJS yang terkait dengan program JKN dan program JKK sehingga antara UU Kesehatan, UU SJSN, dan UU BPJS saling terkait satu sama lain dan saling melengkapi," tutup Timboel.

Sebelumnya Komisi IX DPR RI beralasan, tidak dimasukkannya BPJS Kesehatan dalam UU Kesehatan karena sudah ada ada UU tersendiri yang mengaturnya, yakni UU SJSN dan UU BPJS.

Komisi IX juga mengklaim setiap pemberi kerja tetap wajib mendaftarkan BPJS Kesehatan para karyawannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU BPJS.

"Jadi karena normanya sudah diatur di sana, maka di UU Kesehatan ini tidak mengatur itu (BPJS Kesehatan). Jadi pureUU Kesehatan ini hanya mengatur persoalan kesehatan," ujar Anggota Komisi IX Fraksi PDIP, Edy Wuryanto.

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

Menaker: Cuti Bersama Iduladha Potong Cuti Tahunan Karyawan******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyahmenjawab keluhan pengusaha soal cuti bersamatambahan yang ditetapkan pemerintah pada Hari RayaIduladha tahun ini.

Ia mengatakan sebenarnya kebijakan cuti bersama sifatnya fakultatif atau pilihan dan sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Artinya, pengusaha boleh tidak menerapkan kebijakan itu.

"Pelaksanaan cuti bersama bersifat falkutatif atau pilihan, sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh," kata Ida di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (22/6).

Ida menjelaskan aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Menaker M/3/HKBP04/4 tahun 2022 tentang Cuti Bersama pada Perusahaan. Dalam SE itu disebutkan cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan.

Ia pun mengatakan buruh yang tidak menggunakan cuti bersama Iduladha, maka jumlah cuti tahunan tidak berkurang dan mendapatkan upah.

"Pekerja atau buruh yang bekerja pada hari cuti bersama, hak cuti tahunannya tidak berkurang, dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa," ucapnya.

Pengusaha mengeluhkan kebijakan pemerintah dalam menetapkan cuti bersama pada Iduladha tahun ini. Pasalnya, dengan kebijakan itu, praktis hari kerja pada minggu depan hanya tinggal tersisa 2 hari saja.

Maklum, perayaan Iduladha dilakukan 28 dan 29 Juni. Cuti bersama ditetapkan pemerintah pada 28 dan 30 Juni.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengatakan karena kebijakan itu, pengusaha berpotensi dirugikan sampai dengan Rp4 miliar lebih.

Kerugian itu digunakan untuk menambal uang lembur karyawan yang tetap masuk kerja pada saat cuti bersama tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Misalnya begini, untuk perusahaan padat karya dengan karyawan 10 ribu orang. Lembur 1 hari sama dengan 8 jam kerja dikalkulasi lembur hari libur menjadi 8 × 2 = 16 jam. Upah rata-rata Rp2,5 juta," katanya kepada CNNIndonesia, Rabu (21/6) malam.

"Nah dari angka itu di dapat perhitungan lembur 16 jam× Rp2,5 juta:173 (rata-rata jam karyawan bekerja per bulan) sama dengan 231.213. Kalau total karyawannya 10 ribu kalikan 231.213 terus kali 2 hari sama dengan Rp4,624 miliar," tambahnya.

Berkaca dari masalah itu, ia meminta pemerintah untuk tak serampangan lagi dalam menetapkan kebijakan cuti bersama hari besar keagamaan.

"Ya jelas dirugikan. Libur nasional keagamaan begini kan harusnya bisa diprediksi setahun sebelumnya. Bukan dadakan seminggu," katanya.

Bintang besar di dunia seni bela diri

Penuhi Mau Jokowi Agar Dekat Kertajati, PT DI Siap Pindah ke Subang******

PT Dirgantara Indonesia(PT DI) buka suara terkait rencana Presiden Jokowi memindahkan mereka ke kawasan industri di Subang, Jawa Barat.

Asisten Manajer Komunikasi Eksternal PT DI Kerry Apriawan mengatakan perseroan siap melaksanakan proses pemindahan jika memang itu menjadi arahan Presiden Jokowi.

"Yang pasti kita akan mempersiapkan segala hal untuk mendukung perintah dari Bapak Presiden," ujar Kerry kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/7).

Tak hanya PT DI, Jokowi juga berencana untuk memindahkan PT Pindad ke kawasan yang sama. Tujuannya, agar kedua BUMN tersebut bisa lebih dekat dengan Bandara Kertajati.

"Kalau kita lihat juga bagaimana ketika di Kertajati, Bapak Presiden menginginkan adanya Pindad dan PT DI itu pindah ke kawasan industri Subang supaya terpadu. Karena lokasi Pindad dan PT DI itu sudah di tengah kota," kata Erick ditemui pada acara Festival Hijriah 1 Muharram 1445 H di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu (19/7) dikutip dari Antara.

Erick menjelaskan pertemuan dengan Jokowi dan Prabowo itu secara keseluruhan membahas pengembangan industri pertahanan. Mereka membahas upaya mempersiapkan pertahanan di dalam negeri.

"Pertemuan dengan Pak Prabowo dan Pak Presiden itu lebih bicara mengenai industri pertahanan, di mana kita konteksnya, kalau lihat geopolitik, kita tidak boleh ketinggalan dalam membangun industri pertahanan kita," kata Erick.

Sementara, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose yang telah dihubungi melalui pesan whatsapp belum memberikan respons terkait rencana pemindahan ini.

[Gambas:Video CNN]

Arus balik 2002

Untung Rugi Ekonomi 2 Sesi Jam Masuk Kerja Karyawan di DKI Jakarta******

Rencana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberlakukan dua sesi jam masuk kerja karyawan, pukul 08.00 WIB dan 10.00 WIB, menuai kontroversi.

Padahal, Heru berdalih sudah membahas usulan dua sesi jam masuk kerja tersebut dengan sejumlah pihak, mulai dari Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan, hingga ahli transportasi melalui diskusi grup terfokus (focus group discussion/FGD).

"Hasilnya dari ahli-ahli transportasi diberikan kepada kami dan nanti tentunya setelah ini ada uji coba apakah ini bisa dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, tidak mengganggu kenyamanan dalam bekerja, ya kita teruskan dan kita akan laporkan kepada Kementerian Perhubungan," ujar Heru di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan uji coba dua sesi jam masuk kerja bakal lebih dahulu menyasar internal Pemprov DKI Jakarta.

Namun, ia tidak menjelaskan kapan uji coba dilakukan. Syafrin juga tak mengungkap alasan mengapa uji coba hanya dilakukan untuk internal Pemprov.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Inayah Hidayati merinci untung rugi Heru Budi membagi jam kerja karyawan DKI menjadi dua sesi. Keuntungan pertamaadalah mengurangi kemacetan.

Inayah sepakat dengan Heru bahwa kemacetan lalu lintas bisa dikurangi dengan aturan baru ini. Bahkan, waktu perjalanan ke kantor yang lebih singkat bisa mengurangi tingkat stres karyawan.

"Para pekerja dapat mengatur mobilitas mereka dengan lebih baik sehingga mereka bisa tiba di kantor dengan lebih efisien dan tidak terjebak dalam kemacetan yang parah. Dengan mengurangi waktu yang dihabiskan dalam perjalanan, efisiensi waktu kerja dapat meningkat," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (10/7).

Kedua,Inayah menyebut pekerja bisa mendapatkan work-life balance. Ia mencontohkan bagi pekerja yang dapat jatah masuk siang bisa menggunakan waktu kosong di pagi hari untuk menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga, mengurus anak, atau menyelesaikan kegiatan pribadi lain.

Sementara itu, pekerja yang kebagian kerja di pagi hari punya waktu luang di rumah sebelum gelap tiba. Pada akhirnya, karyawan bisa quality timebersama keluarga.

Namun, ia mengatakan dua keuntungan itu masih bergantung pada berapa waktu sisa yang didapat pekerja usai bermacet ria di jalan raya. Ujungnya, karyawan tetap kudu pintar-pintar bagi waktu agar bisa merasakan nikmat tersebut.

Inayah juga merinci kerugian yang berpotensi dialami pekerja. Pertama,sulitnya koordinasi dan komunikasi dengan kolega kantor.

Menurutnya, antara pekerja sesi satu dan dua bakal kesulitan berkoordinasi karena tidak bekerja dalam satu waktu yang sama. Pada akhirnya, alur kerja dan kolaborasi tim bisa terhambat.

Kedua,dua sesi jam masuk kerja bakal mengganggu operasional bisnis, terutama soal penggunaan sumber daya dan fasilitas kantor. Ini membuat waktu penggunaan fasilitas kantor bisa molor dan biaya operasional perusahaan bengkak.

Inayah mencontohkan penggunaan ruang kantor, peralatan, AC, listrik, hingga fasilitas lainnya yang malah menjadi double di dua sesi jam kerja tersebut.

"Menurut pendapat saya, pembagian jam masuk kerja hanya solusi sementara untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Solusi yang lebih efektif adalah dengan memperbaiki sistem transportasi publik secara menyeluruh, termasuk perbaikan jalan, peningkatan moda transportasi, dan peningkatan frekuensi kendaraan umum, seperti Transjakarta dan KRL," terangnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Alihkan ke Transportasi Massal

Klan Badai

Ancaman Penumpang Terlantar di Balik Wacana Impor 3 Rangkaian KRL Baru******

Polemik pengadaan kereta commuter line (KRL) Jabodetabek terus bergulir. Setelah dibahas oleh para pemangku kepentingan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan akhirnya memastikan pemerintah bakalimportiga rangkaian (trainset) baru dari Jepang.

Semula, pemerintah berencana untuk mengimpor darurat 10 hingga 12 trainsetbekas dari Negeri Sakura tahun ini. Namun, dengan pernyataan Luhut tadi, wacana ini pun sirna.

Pengadaan KRL ini bisa dibilang penting. Pasalnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) harus mempensiunkan 10 rangkaian pada tahun ini dan 16 rangkaian pada 2024.

Ia mengatakan keputusan impor KRL baru itu dilakukan karena pemerintah tak mungkin mengimpor KRL bekas Jepang. Pasalnya, impor KRL bekas berpotensi melanggar tiga aturan; peraturan presiden (perpres), aturan di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Meski begitu, Luhut mengaku proses impor tigatrainsetbaru tadi masih dalam progres. Ia pun berjanji bakal melakukan sesegera mungkin, tetapi rangkaian kereta tidak bisa tiba tahun ini.

"Ya enggak bisa! (impor tahun ini)," kata Luhut.

Ia pun mengaku tak masalah jika impor KRL baru itu baru bisa tiba di Tanah Air pada 2025 mendatang. Menurutnya, selama ini kondisi KRL dalam negeri masih aman.

Untuk menyiasati kekurangan KRL, kata Luhut, pemerintah akan memindahkan beberapa rangkaian dari rute yang tak terlalu padat ke rute yang membutuhkan.

Merespons pernyataan terbaru dari Luhut tersebut, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno balik mempertanyakan negara mana yang bersedia menjual hanya tiga rangkaian KRL saja.

Menurutnya, mengimpor KRL bukan seperti membeli gorengan yang tinggal comot.

"Mau enggak Jepang atau Korea produksi 3 trainset?Kan hitungannya mahal. Ini bukan gorengan yang bisa beli satu atau tiga," ucap Djoko kepada CNNIndonesia.com.

"Belum ada kan barangnya? Sudah pesan belum? Kalau gorengan kan ada yang jualan tinggal beli, kayak beli pisang goreng," sambungnya.

Kalaupun ada negara yang bersedia, Djoko mengultimatum pemerintah untuk mengucurkan subsidi tambahan alias Public Service Obligation(PSO). Pasalnya, pembelian KRL baru bakal membuat tarif membengkak.

Berdasarkan data yang ia kantongi, subsidi kereta api itu mencapai Rp3,3 triliun. Ini merupakan jumlah yang besar dibandingkan subsidi pada moda transportasi lain.

"Bung Luhut mungkin enggak tahu itu besaran subsidi, dia enggak tahu itu. Nanti kalau enggak, tarifnya tinggi, teriak masyarakatnya," imbuh Djoko.

Ia juga merinci dua pertimbangan utama yang memberatkan imbas putusan pembelian KRL baru. Pertama,besaran subsidi alias PSO yang digelontorkan pemerintah harus bertambah atau tarif KRL bakal naik.

Kedua,PT Kereta Api Indonesia (KAI) bakal makin terbebani secara keuangan. Sebab, kantong perusahaan pelat merah itu bobol demi nombok proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Dengan risiko ini, Djoko menilai opsi awal mengimpor KRL bekas dari Jepang cukup tepat karena pertimbangan harga yang lebih murah. Apalagi, saat ini negara tengah membutuhkan trainsetuntuk mengganti rangkaian yang bakal pensiun.

Ia mengingatkan jika jumlah KRL tak memenuhi kebutuhan masyarakat, maka penumpukan manusia dalam gerbong bisa kian parah. Jangan sampai ini terjadi dan berimbas pada keselamatan.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Risiko Ditanggung Penumpang

Ada seorang gadis pedang yang tersembunyi di ruang penyimpanan

Program Afiliasi Shopee Dominasi Persaingan e******

Lanskap pemasaran digital terus berubah seiring perkembangan perilaku belanja masyarakat. Di sisi lain, para pemain e-commerce di Indonesia terus berinovasi dengan tujuan meningkatkan nilai dan daya tarik.

Salah satu inovasi yang mendapat popularitas tinggi belakangan ini, yakni program afiliasi. Direktur Snapcart Indonesia, Astrid Williadry mengungkapkan program afiliasi menjadi strategi ampuh para pemain e-commerce karena membantu meningkatkan lalu lintas kunjungan ke platform mereka.

"Dampaknya, tidak hanya membantu para pelaku bisnis meningkatkan penjualan dan jangkauan pasar yang lebih luas, tapi juga turut melahirkan tren dan profesi-profesi baru yang memonetisasi digital," ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (13/7).

Sebanyak 59 persen pesanan berasal dari link Shopee Affiliate Program, jauh melampaui pesaingnya seperti Tiktok Affiliate Program (27 persen), dilanjutkan Tokopedia Affiliate Program (11 persen), dan Lazada Affiliate Program (2 persen).

Shopee Affiliate Program juga mendominasi dalam indikator penting lainnya. Program ini paling diingat oleh responden (69 persen), paling sering digunakan (70 persen), dan dianggap memiliki komisi paling menguntungkan (68 persen).

Menurut Astrid, keberhasilan Shopee Affiliate Program dalam tiga indikator tersebut membuktikan pengaruh dan peran pentingnya dalam ekosistem e-commerce.

"Melalui performa yang baik, program afiliasi ini dapat membawa dampak bagi seluruh ekosistem sebuah platform e-commerce. Tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, namun juga para pihak yang berperan di dalamnya," lanjut Astrid.

Ringkasan hasil penelitian Snapcart bertajuk Potensi Program Afiliasi dalam Peta Persaingan e-Commerce. (Foto: Arsip Snapcart).

Berdasarkan riset Snapchat, Shopee Affiliate Program menjadi pemenang dalam aspek keberagaman produk dengan persentase 66 persen. Program ini jauh unggul dibandingkan Tiktok Affiliate Program (18 persen), Tokopedia Affiliate Program (14 persen), dan Lazada Affiliate Program (2 persen).

Selain keberagaman produk, faktor lain yang menjadi preferensi konsumen adalah penawaran menarik. Pemain e-commerce berlomba-lomba menawarkan harga produk terendah, serta berbagai promo menarik seperti gratis ongkos kirim, diskon, dan cashback untuk meningkatkan daya tarik.

Dalam preferensi pengguna dengan harga produk paling murah, Shopee Affiliate Program mendapat persentase 66 persen, tertinggi dbanding Tiktok Affiliate Program di (19 persen), Tokopedia Affiliate Program di (13 persen), dan Lazada Affiliate Program (2 persen).

Kemudian preferensi promosi gratis ongkir paling banyak, Shopee Affiliate Program juga unggul dengan persentase 66 persen, mengungguli Tiktok Affiliate Program di (19 persen), Tokopedia Affiliate Program di (13 persen), dan Lazada Affiliate Program (2 persen).

Sementara preferensi diskon/cashback paling besar, Shopee Affiliate Program paling teratas dengan persentase 66 persen, diikuti Tiktok Affiliate Program di (18 persen), Tokopedia Affiliate Program di (13 persen), dan Lazada Affiliate Program (2 persen).

Meski program Afiliasi Shopee menang jauh melampaui pemain tedekatnya Tiktok Affiliate Program, tetapi keduanya pemain utama dalam hal penawaran menarik. Baik Shopee, Tiktok, Tokopedia, dan Lazada saling berkompetisi dalam persaingan harga produk paling murah, serta menawarkan berbagai program promo yang menguntungkan.

Menurut Astrid, program afiliasi memberikan kesempatan kepada individu untuk menjadi konten kreator atau afiliator. Ini memberikan kebebasan kepada mereka untuk berkreasi dan merekomendasikan produk yang mereka sukai kepada pengikut atau followers mereka.

"Metode periklanan ini adalah skema yang tepat untuk membangun awareness dan kepercayaan secara langsung. Maka dari itu, para pemain e-commerce sebagai perantara dalam tren afiliasi ini pun, harus turut mengambil peran melalui kelengkapan produk hingga penawaran paling menarik," papar Astrid.

Fesyen dan Kecantikan

Kemudian dalam kategori Fesyen, program afiliasi Shopee Affiliate Program menonjol dengan pangsa pasar jumlah nilai transaksi tertinggi untuk produk fesyen.

Sebanyak 53 persen dari pesanan yang datang berasal dari link Shopee Affiliate Program. Sementara pesaing terdekatnya, seperti Tiktok Affiliate Program dan Tokopedia Affiliate Program, jauh ketinggalan dengan masing-masing persentase 24 persen dan 7 persen.

Survei juga menunjukkan 72 persen responden memilih Shopee Affiliate Program sebagai program afiliasi yang paling sering digunakan untuk mempromosikan produk fesyen, mengungguli pemain lainnya.

Dalam kategori kecantikan, Shopee Affiliate Program juga unggul dengan pangsa pasar jumlah nilai transaksi tertinggi. Sebanyak 60 persen dari pesanan yang datang berasal dari link Shopee Affiliate Program.

Data tersebut diperkuat dengan fakta bahwa Shopee Affiliate Program adalah program afiliasi yang paling banyak digunakan untuk mempromosikan produk kecantikan dengan persentase 73 persen.

Dari hasil riset Snapchat, indikator program afiliasi yang menawarkan produk fesyen paling lengkap dimenangkan oleh Shopee Affiliate Program dengan persentase 67 persen, unggul dari Tiktok Affiliate Program di (17 persen), Tokopedia Affiliate Program di (13 persen), dan Lazada Affiliate Program (2 persen).

Kemudian program afiliasi yang menawarkan harga produk fashion termurah dipuncaki oleh Shopee Affiliate Program dengan persentase 68 persen, diikuti Tiktok Affiliate Program di (17 persen), Tokopedia Affiliate Program di (12 persen), dan Lazada Affiliate Program (2 persen).

Sementara Program afiliasi yang menawarkan promosi untuk produk fashion terbesar Shopee Affiliate Program menang dengan persentase 67 persen, dibuntuti oleh Tiktok Affiliate Program di (17 persen), Tokopedia Affiliate Program di (12 persen), dan Lazada Affiliate Program (2 persen).

Selanjutnya, program afiliasi yang menawarkan produk beauty paling lengkap Shopee Affiliate Program mendapat persentase 67 persen, mengungguli Tiktok Affiliate Program (17 persen), Tokopedia Affiliate Program (12 persen), dan Lazada Affiliate Program (2 persen).

Lalu program afiliasi yang menawarkan harga produk beauty termurah, Shopee Affiliate Program menempati tempat teratas dengan persentase 68 persen, unggul dari Tiktok Affiliate Program (17 persen), Tokopedia Affiliate Program (12 persen), dan Lazada Affiliate Program (2 persen).

Terakhir, program afiliasi yang menawarkan promosi untuk produk beauty terbesar, Shopee Affiliate Program meraih persentase tinggi 67 persen, menang dari Tiktok Affiliate Program di (17 persen), Tokopedia Affiliate Program di (13 persen), dan Lazada Affiliate Program (2 persen).

"Melihat pemaparan di atas, dapat dikatakan industri fesyen dan beauty itu layaknya primadona di dalam pasar belanja online," tutup Astrid.

Melalui riset Snapcart kali ini, dapat disimpulkan Shopee Affiliate Program menjadi prorgam afiliasi pilihan masyarakat saat ini dengan berhasil unggul pada beberapa indikator dibanding pesaingnya.