mpocagor

Raja Sembilan Matahari

rupiah138 rtp

Rincian Tarif Tol Indralaya******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tol Simpang Indralaya-Muara Enim Seksi Indralaya-Prabumulih akan dikenakan tarif mulai Selasa (20/2) pukul 12.00 WIB. Tol tersebut sebelumnya dioperasikan gratis sejak 30 Agustus 2023.

PT Hutama Karya (Persero) mengatakan penetapan tarif tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 194/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Tarif Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim Seksi Indralaya-Prabumulih.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan sosialisasi kepada pengguna jalan telah dilakukan selama lima bulan saat tol beroperasi gratis. Sosialisasi, katanya, dilakukan melalui media sosial, media luar ruang (spanduk, baliho, VMS), siaran pers perusahaan, hingga iklan radio.

"Dikarenakan tol ini merupakan sambungan dari Tol Palembang-Indralaya, pengguna jalan diimbau untuk memastikan terlebih dahulu kecukupan saldo uang elektronik sebelum melintasi jalan tol untuk menghindari penumpukan antrian di gerbang tol," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis, dikutip detikcom, Senin (19/2).

Berdasarkan, SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 194/KPTS/M/2024 berikut tarif pada Tol Simpang Indralaya - Prabumulih:

Indralaya-Prabumulih

Golongab I: Rp85.000

Golongan II: Rp127.500

Golongan III: Rp170.000

Prabumulih-Indralaya

Golongan I : Rp85.000

Golongan II: Rp127.500

Golongan III: Rp170.000

Sementara itu, akumulasi tarif Golongan I dari Palembang menuju Prabumulih dan sebaliknya sebesar Rp105.500 yang akan dilakukan transaksi di Gerbang Tol (GT) di Tol Palembang-Indralaya dan Tol Indralaya-Prabumulih.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

Transformasi Naga yang Dipanggil

rumahbet88

Polres Ternate bersinergi cegah tawuran antar pelajar******

Ternate (ANTARA) - SatBinmas Polres Ternate, Maluku Utara (Malut) menggelar koordinasi dengan pihak sekolah dan kesiswaan SMA Negeri 1 Ternate dalam upaya mencegah terjadinya tawuran antar pelajar.

KBO Satbinmas Polres Tenate, Ipda Jafar Ahmad di Ternate, Sabtu, mengatakan sebagai respons terhadap kejadian tawuran pelajar di jalan siswa pada 26 Februari lalu.

Koordinasi ini tidak hanya untuk memperkuat komunikasi antara satuan Binmas dan sekolah, tetapi juga sebagai langkah kerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah.

Selain itu, tujuan utamanya adalah agar pihak sekolah memberikan sanksi internal yang tegas kepada pelajar yang terlibat dalam tawuran serta melakukan pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas siswa di area sekolah.

Selain berfokus pada aspek sanksi dan pengawasan, kunjungan Binmas ke SMA Negeri 1 Ternate juga melibatkan pertemuan langsung dengan kepala sekolah Mustamin Lila, S.pd, M.Pd.

Sehingga, melalui pertemuan ini, diharapkan dapat diantisipasi kemungkinan kejadian serupa yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di sekitar lingkungan sekolah.

Dia menambahkan, upaya kolaboratif ini menjadi langkah konkret dalam membangun komunikasi efektif antara satuan Binmas dan sekolah, menjaga keamanan di lingkungan pendidikan, serta mencegah terjadinya insiden yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas di sekitar sekolah.

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Menggunakan Tuhan sebagai umpan

pengeluaran sdy hari ini

Dorong Diaspora Ambil Peran, Menkominfo: Mari Bergerak Majukan Indonesia!******

Barcelona, Spanyol (ANTARA) - Saat ini, digitalisasi menjadi keniscayaan bagi setiap negara. Keterlibatan warga negara memiliki arti penting agar percepatan transformasi digital lebih mudah diwujudkan.
Oleh karena itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengajak diaspora Indonesia untuk menjadi bagian dalam transformasi digital nasional.
“Saya mengajak teman-teman diaspora yang memiliki wawasan dalam lingkup transformasi digital untuk memberi masukan mengenai arah pengembangan dan pembangunan transformasi digital di Indonesia. Saya selalu konsisten bahwa digitalisasi adalah keniscayaan dalam perkembangan peradaban manusia, dan penggerak ekonomi sosial di masyarakat,” jelasnya dalam Pertemuan dengan Diaspora Indonesia di Hotel Sofia Barcelona, Spanyol, Selasa (27/02/2024) malam waktu setempat.
Menteri Budi Arie mendorong Diaspora Indonesia di Spanyol memberikan sumbangsih bagi Indonesia. Menurutnya pemikiran dan masukan diaspora memiliki arti penting agar Indonesia bisa terus bergerak maju dan memberi warna bagi kemajuan dunia dalam 10 sampai 20 tahun ke depan.
“Sumbangsih para diaspora sangat dibutuhkan bagi Indonesia untuk makin maju,” tandasnya.
Menkominfo juga berharap agar Diaspora Indonesia dapat berkontribusi dalam kepentingan nasional secara aktif. Bahkan, Menteri Budi Arie mengusulkan aksi Nation Calluntuk mengoordinasikan seluruh diaspora demi kepentingan nasional.
“Ini suatu saat harus ada National Call, harus ada langkah-langkah untuk mengkoordinasikan semua. Banyak negara rebutan sumberdaya manusia kita, karena orang Indonesia yang berprestasi dan mampu membuat banyak hal. Tinggal kepentingan nasional kita yang perlu dirumuskan, supaya kita jangan terlalu tertinggal dari banyak negara,” ungkapnya.
Menkominfo menjelaskan Pemerintah terus berupaya untuk mengikis kesenjangan antarwilayah, bahkan menargetkan penurunan jumlah wilayah tertinggal di Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan Kementerian Kominfo dengan menyediakan akses internet di wilayah tertinggal.
“Tahun lalu kita meresmikan di Talaud sama Bapak Presiden Joko Widodo. Jaringan BTS di seluruh Indonesia terutama di daerah-daerah kita punya istilah terluar, terdepan, tertinggal,” tuturnya.
Menurut Menteri Budi Arie dari total 74 ribu desa di Indonesia, saat ini jumlah desa yang tertinggal sebanyak sembilan ribu desa.
“Saya tiga tahun lebih jadi Wakil Menteri Desa PDTT jadi saya agak paham tentang desa ini. Jumlah desa di Indonesia itu 74.961 desa, dan saat ini jumlah desa yang tertinggal mencapai 9 ribu desa. Saya yakin dengan kemauan. Desa Tertinggal, mudah-mudahan bisa kita hilangkan,” ungkapnya.
Dalam pertemuan itu, setiap Diaspora Indonesia yang hadir menerima Buku Biografi “Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol dengan judul “Jokowi Hace Realidad El Sueno de Indonesia: Comprender el desarrollo basado en el carácter y los valores humanos.”
Buku besutan Darmawan Prasodjo itu mengisahkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam memetakan mimpi Indonesia serta capaian dalam membangun Indonesia di berbagai sektor. Selain diterjemahkan dalam Bahasa Spanyol, buku itu juga sudah ada dalam Bahasa Korea dan Arab. Saat ini tengah dalam proses terjemahan dalam Bahasa Jepang, China, dan Swahili.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

otoritas maksimal

bonus new member 200 to kecil

Fakultas Hukum Universitas Pancasila raih peringkat unggul******

Jakarta (ANTARA) - Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Pancasila (UP) meraih Akreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang tertuang dalam SK Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 544/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/lI/2024.

Dekan FH UP, Prof Dr Eddy Pratomo di Jakarta, Sabtu, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras, kolaborasi yang erat, dan semangat untuk terus maju, sehingga FH UP berhasil memenuhi standar yang ditetapkan oleh BAN-PT.

 Baca juga: Universitas Pancasila buka pendaftaran bakal calon rektor

Prof Eddy Pratomo mengapresiasi upaya kolektif dari pimpinan, dosen, staf, dan mahasiswa fakultas hukum dalam membangun iklim akademik yang kondusif.

“Pencapaian ini adalah hasil dari dedikasi dan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia. Pencapaian ini juga menegaskan bahwa FH UP berada di jalur yang tepat dalam mencapai visi dan misinya untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berintegritas," katanya.

Ia mengatakan ke depan FH UP akan fokus untuk mendapatkan akreditasi internasional FIBAA Jerman dan dalam rangka proses tersebut, FH UP telah menyelenggarakan Public Lecture Series dengan narasumber dari dalam dan luar negeri terkait topik-topik hukum nasional dan internasional.

Pada Mei mendatang, ada international short cource untuk beberapa mata kuliah pilihan dan dapat diikuti oleh mahasiswa FH dari dalam dan luar negeri. FH UP juga menginisiasi kelas internasional atau IUP international undergraduate Program yang proses pembelajarannya dilakukan dalam bahasa Inggris serta melibatkan dosen-dosen asing.

Baca juga: Komnas terus pantau penanganan kasus pelecehan seksual di kampus

Baca juga: Prof. Dr. Sri Widyastuti dilantik sebagai Plt. Rektor UP

Sedangkan pada Februari 2024, juga telah terselenggara Student Excahenge Program (SEP) yang ke-15 dan merupakan SEP yang memiliki jumlah peserta terbanyak, dimana FH UP menjadi tuan rumah pertukaran 45 mahasiswa peserta dari lima universitas mitra.

Kelima universitas mitra tersebut, yaitu Fakultas Hukum Universitas Malaya (Malaysia), Fakultas Hukum Universiti Teknologi Mara (Malaysia), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Semarang), Fakultas Hukum Warmadewa (Denpasar), dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Bandung).

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan tanpa Batas

pecah 77 slot

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Lihat Juga : Sri Mulyani Gratiskan PPnBM Mobil Listrik Impor di 2024

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Lihat Juga : Alasan Hashim Puji Amran, Ungkap Kriteria yang Tepat untuk Mentan

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Lihat Juga : Alasan Nama Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Lihat Juga : Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran: Nama Sri Mulyani Kemungkinan Tak Masuk

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Lihat Juga : Daftar Negara Beri Makan Siang Gratis seperti Program Prabowo-Gibran

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Tubuh dharma saya yang keren

dragon88

Harga Popok di Rafah Melonjak Jadi Rp861 Ribu Imbas Agresi Israel******

Jakarta, CNN Indonesia--

Harga popok di Rafah, Jalur Gazabagian selatan, melonjak hingga 200 shekel atau US, setara Rp861.676 (kurs Rp15.666 per dolar AS).

Lonjakan terjadi imbas penurunan pasokan di tengah serangan Israel ke kota itu.

Keterbatasan stok membuat bengkel jahit yang semula memproduksi gaun pengantin beralih menjadi membuat popok.

"Jika bank dibuka, Anda perlu mendapatkan pinjaman untuk membeli Pampers," imbuhnya sambil berdiri di bengkel sementara deretan perempuan menggunakan mesin jahit untuk memproduksi popok.

Abu Gharara mengatakan imbas masalah itu, masyarakat di Rafah bahkan harus menggunakan pakaian pelindung daur ulang yang berasal dari masa pandemi covid-19 sebagai bahan pembuatan popok.

Bagi para pengungsi yang tinggal di tenda-tenda, kelangkaan popok telah memperburuk perjuangan sehari-hari untuk menjaga bayi dan balita tetap bersih dan kering.

"Kita tidak hanya berbicara tentang popok untuk bayi, tapi juga untuk lansia dan penyandang disabilitas," ujarnya.

Salah satu ibu pengungsi, Inas Al-Masry, yang memiliki sepasang anak kembar serta seorang anak perempuan tertua yang semuanya membutuhkan popok, menggunakan celana pendek kecil yang dibuat dari plastik transparan untuk melindungi salah satu anak bayinya. Celana pendek plastik itu terlihat tampak terlalu ketat hingga membuat anaknya menangis.

Ia mengatakan tidak mampu membeli popok dengan harga 180 hingga 190 shekel per paket. Ia hanya mampu membeli satu paket dalam seminggu.

"Setelah minggu itu, bagaimana saya bisa mendapatkan paket lainnya?," katanya.

"Bahkan dengan penutup yang saya kenakan pada bayi, saya harus menggantinya keesokan harinya. Mereka semua butuh pakaian, tapi pakaian tidak tersedia, selimut tidak tersedia untuk anak-anak. Kami tidak punya apa-apa. Kami tidak punya apa-apa. Kami bahkan tidak punya kasur, kami dibuang ke tenda di jalan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)