koi 212 slot

Pergi ke dunia lain dengan seni bela diri

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Benua Soochow

Tarif Empat Ruas Tol Trans Sumatera Bakal Naik Tahun Ini******

PT Hutama Karya (Persero) mengungkapkan tarif empat ruasTol Trans Sumatera bakal naik tahun ini.

Executive Vice President Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Hutama Karya Dwi Aryono Bayuaji mengatakan sudah ada dua ruas tol yang tarifnya akan naik.

Adapun dua ruas tol tersebut adalah Tol Medan-Binjai dan Bakauheni-Terbanggi Besar. Meski demikian, pihaknya belum bisa mengungkapkan secara detil kapan waktu dekat yang dimaksud.

Ia mengungkapkan sebetulnya tarif Tol Medan-Binjai harus sudah naik pada 2021. Namun, rencana itu tertunda karena hantaman pandemi covid-19.

Lebih lanjut, Dwi menyebut dua ruas tol lainnya yang tarifnya akan naik adalah Tol Pekanbaru-Dumai dan Tol Palembang-Indralaya.

Untuk Tol Pekanbaru-Dumai, ia menyebut sudah diusulkan kenaikan tarifnya ke Kementerian PUPR. Namun, lagi-lagi ia belum bisa menyebut kapan waktu tepatnya. Yang jelas, Dwi berharap pemeriksaan dari regulator sudah selesai.

"Pekanbaru-Dumai seharusnya tahun lalu penyesuaiannya, 2022, tapi ini masih dalam pemeriksaan terkait dengan pemenuhan dan sebagainya oleh regulator. Ya mudah-mudahan ini bisa segera selesai dan dapat izin," ungkap Dwi.

Sementara untuk Tol Palembang-Indralaya, ruas ini secara jadwal seharusnya sudah bisa dinaikkan tarifnya pada September atau Oktober. Dwi mengatakan Juni atau Juli mendatang kemungkinan pihaknya akan mengajukan kenaikan tarif ke Kementerian PUPR.

"Kalau pengajuan di dalam peraturan itu adalah tiga bulan sebelum waktunya itu kami bersurat. Artinya, kalau tiga bulan sebelumnya ya sekitar Juli kita akan bersurat ke regulator kemudian akan dijadwalkan pemeriksaan dan sebagainya," ujar Dwi.

Daftar Tol Trans Sumatera yang tarifnya bakal naik:

1. Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar (sudah dapat izin, menunggu waktu)
2. Ruas Medan-Binjai (sudah dapat izin, menunggu waktu)
3. Ruas Pekanbaru-Dumai (menunggu izin Kementerian PUPR)
4. Ruas Palembang-Indralaya (belum mengajukan izin)

[Gambas:Video CNN]

terlahir sebagai penjahat

Perusahaan Bangkrut di AS Makin Banyak, Tertinggi Sejak 2010******

S&P Global Market Intelligence menyebut jumlah perusahaan ASyang bangkrutpada tahun ini capai level tertinggi sejak 2010.

Mengutip Reuters Rabu (10/5), setidaknya sampai April 2023 ini sudah ada delapan perusahaan mengumumkan kebangkrutan karena tertekan kenaikan bunga acuan bank sentral dan lonjakan inflasi.

Selain itu, S&P Global juga mengatakan pada April lalu ada 54 perusahaan yang mengajukan permohonan kebangkrutan ke pengadilan. Namun, jumlah ini sudah turun drastis dari Maret yang mencapai 70 petisi.

Berikut daftar perusahaan AS yang sudah menyatakan kebangkrutan terbesar di 2023:

1. Whittaker, Clark & Daniels Inc

Perusahaan ini mengajukan perlindungan kebangkrutan pada 26 April 2023. Hal ini disebabkan karena pemasok bedak tersebut 'banjir' tuntutan hukum akibat dugaan produk mereka menyebabkan kanker.

2. Bed Bath & Beyond Inc

Bed Bath & Beyond mengajukan permohonan kebangkrutan pada 23 April 2023 setelah pengecer barang rumah ini gagal mendapatkan dana untuk bertahan.

3. LTL Management LLC

Anak perusahaan Johnson & Johnson talc ini mengajukan permohonan kebangkrutan untuk kedua kalinya pada 4 April 2023 dengan maksud untuk menyajikan rencana reorganisasi dengan usulan penyelesaian utang US,9 miliar kepada hakim paling cepat 14 Mei.

4. SVB Financial Group

SVB Financial Group mengajukan permohonan kebangkrutan pada 17 Maret 2023 untuk mencari pembeli asetnya, beberapa hari setelah unit lamanya Silicon Valley Bank diambil alih oleh regulator AS.

5. Diamond Sports Group LLC

Diamond Sports Group, yang menyediakan siaran televisi lokal untuk hampir setengah dari pertandingan NBA, NHL dan MLB, mengajukan permohonan kebangkrutan pada 14 Maret 2023. Hal ini dikarenakan perusahaan terjebak di pada perjanjian hak siar yang mahal.

6. Avaya Inc

Avaya mengajukan kebangkrutan pada 14 Februari 2023 dan mendapatkan pembiayaan sebesar US0 juta saat merestrukturisasi bisnisnya.

[Gambas:Video CNN]

7. Serta Simmons Bedding LLC

Perusahaan pembuat kasur Serta Simmons Bedding mengajukan permohonan kebangkrutan pada 23 Januari 2023 sebagai upaya untuk menghilangkan sebagian besar utangnya.

8. Party City Holdco Inc

Ritel perlengkapan pesta ini mengajukan permohonan kebangkrutan pada 17 Januari 2023, karena tidak kuat menghadapi tekanan inflasi yang semakin tinggi dan berdampak pada pengeluaran konsumen.

Strategi Serangan Balik Putri yang Ditinggalkan

Bambang Trihatmodjo******

Putra Presiden ke-2 Soeharto, Bambang Trihatmodjo bersama sang istri, Agustina Mayangsarimenjajal kereta api panoramic.

KA Panoramic merupakan kereta dengan spesifikasi khusus untuk menikmati panorama. Kereta ini punya jendela dengan ukuran jumbo, hampir menutupi seluruh dinding di kedua sisinya.

Selain itu, KA Panoramic juga memiliki atap kaca memanjang dari depan hingga belakang yang dapat dibuka tutup secara otomatis.

Dalam video yang ia unggah, tampak pemandangan gedung di Ibu Kota yang disorot dari dalam KA. Beberapa saat kemudian, pemandangan berubah menjadi hamparan sawah nan hijau.

Mayangsari terlihat lebih sering merekam pemandangan persawahan tersebut. Sesekali ia pun mengarahkan kamera kepada Bambang yang tengah menikmati pemandangan di sepanjang jalur yang dilewati.

Tak lupa, ia pun melampirkan swafoto bersama Bambang di ujung video tersebut.

KA Panoramic sendiri baru beroperasi kembali mulai Februari 2023 lalu. KA ini juga melayani sejumlah rute, seperti yang dirangkaikan pada KA Argo Parahyangan (nomor KA 44) relasi Gambir - Bandung hingga pada KA Argo Wilis (nomor KA 6) relasi Bandung - Surabaya Gubeng.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Senin (8/5), pada aplikasi KAI Acces, tarif KA Argo Parahyangan Panoramic dari Stasiun Gambir, Jakarta ke Bandung dibanderol Rp400 ribu. Tiket ini untuk keberangkatan 12 Mei 2023.

Sementara itu, rute KA Argo Wilis Panoramic dari Stasiun Bandung ke Stasiun Gubeng, Surabaya dibanderol Rp1,2 juta.

PT KAI sempat menghentikan Kereta Panoramic beroperasi mulai 8 Januari 2023 untuk keperluan evaluasi, setelah sempat diujicobakan pada periode libur Natal dan Tahun Baru lalu. Kala itu, Kereta Panoramic dirangkaikan pada perjalanan KA Taksaka Tambahan (Gambir-Yogyakarta).

Saat ini, pengelolaan Kereta Panoramic dilakukan oleh anak usaha KAI yaitu KAI Wisata. Untuk masyarakat yang tertarik menikmati layanan eksklusif Kereta Panoramic, pemesanan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi KAI Access, website kai.id, Call Center 121 dan seluruh channel penjualan resmi KAI lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Berikut jadwal jam keberangkatan Kereta Panoramic.

1. KA Argo Parahyangan Panoramic (44Pc) keberangkatan Gambir jam 04:55 dan tiba di Bandung jam 07:52 (setiap hari Jumat).

2. KA Argo Wilis Panoramic (6Pc) keberangkatan Bandung jam 08:15 dan tiba di Surabaya Gubeng jam 18:10 (setiap hari Jumat).

3. KA Argo Wilis Panoramic (5Pc) keberangkatan Surabaya Gubeng jam 07:30 dan tiba di Bandung jam 17.25 (setiap hari Minggu).

4. KA Argo Parahyangan Panoramic (51Pc) keberangkatan Bandung jam 18:15 dan tiba di Gambir jam 21:19 (setiap hari Minggu).

istri yang penyayang

Cara Membuat SKCK untuk Rekrutmen BUMN 2023******

Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK menjadi dokumen persyaratan untuk mendaftar rekrutmen bersama BUMN2023. SKCK adalah surat resmi untuk membuktikan perilaku baik seseorang secara hukum.

Cara membuat SKCK untuk rekrutmen BUMN 2023 dapat dilakukan secara online atau offline, dan prosesnya cepat bisa satu hari jadi.

Masa berlaku SKCK 6 bulan sejak tanggal diterbitkan. Jika melewati masa berlaku tetapi berkas ini masih diperlukan, maka Anda dapat mengurus perpanjangan SKCK ke Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri.

Syarat Membuat SKCK

Berikut persyaratan umum membuat SKCK. Anda dapat mengecek persyaratan lebih detail ke laman https://skck.polri.go.id/.

• Fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli.
• Fotokopi akta lahir, atau surat kenal lahir, atau ijazah, atau surat nikah.
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
• Dokumen sidik jari.
• Fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP.
• Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang merah, foto berpakaian sopan dan berkerah, foto tidak menggunakan aksesori wajah, tampak muka, dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pas foto harus tampak muka secara utuh.

Lihat Juga : Link Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2023

Cara Membuat SKCK Online

Cara membuat SKCK untuk rekrutmen BUMN 2023 online, hanya bisa dilakukan melalui Super Apps Presisi Polri yang diunduh gratis lewat Google Play Store atau App Store.

Registrasi Akun di Aplikasi Presisi Polri:

1. Buka aplikasi Presisi Polri di perangkat Android atau iOS.
2. Di halaman awal aplikasi akan muncul beberapa penjelasan, Anda bisa pilih opsi Lanjutkan atau Lewati.
3. Lalu akan muncul keterangan 'Izinkan POLRI mengakses perangkat ini?' dan klik opsi 'Saat aplikasi digunakan.'
4. Pilih menu Profil dan klik Daftar Baru.
5. Masukkan nomor hp yang aktif saat ini dan klik Selanjutnya.
6. Masukkan 5 digit kode OTP dari Polri ke nomor hp yang terdaftar.
7. Melengkapi menu Profil dengan mengisi keterangan Nama Asli dan Password, klik Selanjutnya.
8. Setelah muncul keterangan Registrasi Berhasil, klik opsi Kembali ke Beranda.
9. Pilih menu Profil dan klik ikon Profil di kanan atas untuk verifikasi email terdaftar.
10. Masukkan alamat email aktif dan klik Verifikasi.
11. Salin 6 digit kode OTP yang dikirim Polri ke alamat email terdaftar, dan tempel ke kolom aplikasi.

Daftar membuat SKCK:

1. Kembali ke menu Beranda.
2. Pilih menu SKCK dan cek persyaratannya.
3. Klik menu Ajukan SKCK di bagian atas berwarna oranye.
4. Akan muncul keterangan biaya, persyarata, waktu proses, dan pengambilan, klik Mulai.
5. Melengkapi kolom Data Identitas, seperti nama dan nomor sesuai KTP, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, NPWP, foto KTP, foto selfie, klik Selanjutnya, isi alamat lengkap, dan Simpan.
6. Pada keterangan 'Kirim data untuk di VERIFIKASI' klik opsi Kirim Sekarang.
7. Nantinya data Anda akan di verifikasi sistem selama 1x24 jam.
8. Setelah itu akan muncul kode dan invoice ke alamat email terdaftar, untuk menyelesaikan pembayaran.
9. Selanjutnya bukti pembayaran dapat di-print.
10. Lalu bawa bukti pembayaran sah dan persyaratan seperti di atas, saat akan mengambil SKCK di Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri, sesuai jadwal pengambilan yang dikirim ke email.

Cara Membuat SKCK Offline

Cara membuat SKCK offline bisa langsung mendatangi Kantor Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri setempat.

1. Bawa seluruh persyaratan membuat SKCK sesuai layanan yang ingin dituju. Ada Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri.
2. Setelah sampai di Kantor Kepolisian, isi formular pembuatan SKCK di loket pendaftaran.
3. Lanjut membuat dokumen sidik jari di loket tersebut.
4. Menyerahkan seluruh persyaratan ke petugas administrasi di loket.
5. Nantinya petugas akan mengecek kembali kelengkapan persyaratan, dan pastikan tidak ada yang terlewat.
6. Siapkan uang tunai Rp30 ribu untuk membayar biaya pengurusan SKCK.
7. Setelah itu menunggu di ruang antrean sampai nama Anda dipanggil petugas, dan SKCK sudah diterbitkan Kepolisian.

Itulah cara membuat SKCK untuk rekrutmen BUMN 2023. Pastikan Anda datang di jam operasional pukul 08.00-15.00 waktu setempat.

Dua dunia dihubungkan oleh W

Pasar Modal RI Himpun Rp84 T hingga April 2023******

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pasar modal mampu menghimpun Rp84 triliun dengan 33 emiten baru pada April 2023.

"Di pipeline,masih terdapat 115 rencana penawaran umum dengan nilai sebesar Rp135,31 triliun dengan rencana IPO oleh emiten baru sebanyak 63 perusahaan," terang Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa dalam keterangan resmi, Jumat (5/5).

Pasar saham tercatat menguat 1,62 persen (mtd) ke level 6.915,72 dengan non-resident mencatatkan inflow sebesar Rp12,29 triliun (mtd). Kinerjanya membaik setelah Maret 2023 turun 0,55 persen mtd di level 6.805 dengan inflow Rp4,12 triliun.

Di pasar obligasi, indeks pasar obligasi ICBI menguat 1,02 persen mtd dan 3,49 persen ytd ke level 356,80. Pada Maret 2023 lalu, indeks menguat 0,96 persen mtd dan 2,44 persen ytd.

Untuk pasar obligasi korporasi, aliran dana keluar investor non-resident tercatat sebesar Rp173,3 miliar (mtd) atau Rp388,3 miliar (ytd).

Di pasar SBN, non-resident mencatatkan inflow Rp4,16 triliun mtd sehingga mendorong penurunan yield SBN rata-rata sebesar 7,8 bps mtd di seluruh tenor.

Secara ytd, yield SBN turun rata-rata sebesar 22,8 bps di seluruh tenor dengan non-resident mencatatkan net buy sebesar Rp60,50 triliun ytd," jelasnya.

Di industri reksa dana, Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana tercatat sebesar Rp497 triliun atau turun 0,76 persen (mtd) dengan investor Reksa Dana membukukan net redemption sebesar Rp4,49 triliun (mtd). Secara ytd, NAB menurun 1,56 persen dan masih tercatat net redemption sebesar Rp9,3 triliun.

Lebih lanjut, untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding (SCF) yang merupakan alternatif pendanaan bagi UMKM, hingga 28 April 2023 telah terdapat 16 penyelenggara yang mendapatkan izin dari OJK dengan 383 penerbit, 147.142 pemodal, dan total dana yang dihimpun sebesar Rp828,58 miliar.

Secara keseluruhan, Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 3 Mei 2023 lalu menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga dengan permodalan dan likuiditas yang baik, sehingga mampu membantu Indonesia bertahan dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

[Gambas:Video CNN]