petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

bandar36

slot tergacor terbaru 337Jutaan kata 152794Orang-orang telah membaca serialisasi

《bandar36》

Polisi ungkap penipuan seleksi calon ASN di Kemenkumham dan Kemenag******

Polisi ungkap penipuan seleksi calon ASN di Kemenkumham dan Kemenag
Polisi menunjukkan barang bukti yang disita dari tersangka penipuan calon ASN saat merilis kasus tersebut di Mapolda Jatim, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (19/1/2024). ANTARA/HO-Bidhumas Polda Jatim/aa.
Empat orang tersangka tersebut adalah YH, FS, M dan N
Surabaya (ANTARA) - Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkap kasus penipuan seleksi calon aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta Kementerian Agama (Kemenag) setempat dengan menangkap empat orang tersangka. "Empat orang tersangka tersebut adalah YH, FS, M dan N," kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim AKBP Pitter Yanottama di Surabaya, Jumat.
 Pitter menyampaikan kasus tersebut terungkap setelah adanya laporan polisi atas nama korban Ridwan pada bulan Maret 2023. Dalam kasus ini dibagi tiga gelombang penipuan terhadap beberapa korban yang dilakukan oleh para tersangka. "Gelombang pertama ada 20 korban ikut seleksi menjadi ASN di Kemenkumham. Namun hasil seleksi-nya gagal, lalu muncul tersangka YH yang kenal dengan korban menjanjikan korban bahwa yang bersangkutan bisa meloloskan 20 orang yang gagal itu melalui formasi susulan," ungkapnya. Atas bujuk rayu tersangka YH, para korban akhirnya tergiur dan mengikuti apa yang di inginkan tersangka dengan cara meminta sejumlah uang agar bisa meloloskan mereka menjadi ASN di Kemenkumham.

Baca juga: 12.448 peserta ikuti seleksi kompetensi dasar Kemenkumham

Baca juga: 81.607 calon ASN Kemenag lolos seleksi administrasi "Total uang yang diberikan puluhan korban kepada tersangka sebanyak Rp1,384 miliar. Namun, setelah uang diberikan ternyata tidak juga meloloskan puluhan korban tersebut menjadi ASN," ucapnya. Kemudian tersangka YH mengenalkan tersangka FS dan tersangka N kepada para korban dengan menjanjikan bahwa kedua tersangka memiliki akses yang luas dan kuat di Badan Kepegawaian Nasional (BKN), bahkan sanggup memasukkan masyarakat yang ingin menjadi ASN di tingkat pusat maupun kabupaten/kota. "Atas bujuk rayu tersebut korban tergiur dan setuju yang menganggap ketiga tersangka yang meyakinkan korban itu sanggup meloloskan menjadi ASN," ujar dia. Pada gelombang kedua ini FS menerima uang Rp3,25 miliar untuk meloloskan korban sebanyak 62 orang menjadi ASN di beberapa pemerintahan baik di tingkat pusat maupun kabupaten atau kota. "Setelah itu korban tidak pernah mendapatkan informasi kelulusan menjadi ASN. Kemudian tersangka FS dan N kembali meyakinkan korban sampai kemudian membuat NIK palsu atas nama dua orang seolah-olah di pusat nomor NIK sudah muncul. Atas dasar itu korban percaya dan tidak mengejar tersangka," ujarnya. Selanjutnya, para tersangka melakukan penipuan gelombang ketiga. Saat itu tersangka FH, FS dan N mengenalkan kepada tersangka M kepada korban dengan dalih bahwa yang bersangkutan mempunyai akses di Kementerian Agama. "Atas bujuk rayu itu korban di gelombang ketiga ini tertipu dan memberikan uang Rp4,1 miliar kepada tersangka M dengan keinginan agar 21 orang menjadi ASN di kementerian agama," ujarnya. "Sehingga total Rp7,4 miliar yang sudah diberikan korban kepada empat tersangka dan hasil tidak ada satupun masyarakat yang menjadi ASN," katanya. Atas perbuatannya, empat tersangka dijerat dengan Pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP Juncto Pasal 55 KUHP dengan pidana penjara 4 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Penuhi panggilan penyidik, Firli Bahuri tiba lebih awal di Bareskrim******

Penuhi panggilan penyidik, Firli Bahuri tiba lebih awal di Bareskrim
Mantan Ketua KPK Firli Bahuri tiba di Gedung Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lanjut kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Jumat (19/1/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty/am.
Jakarta (ANTARA) - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di lantai 6 ruang pemeriksaan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta, Jumat.

Firli terpantau tiba lebih awal di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, sekitar pukul 08.30 WIB. Mengenakan kemeja putih lengan panjang, celana hitam, Firli dikawal seorang stafnya masuk dari pintu Awaluddin.

Firli tidak banyak berkomentar saat ditanya kabarnya, hanya menyapa dan mengajak media untuk mengikuti jalannya pemeriksaan.

"Sehat, kita ikutin aja," ujar Firli sambil berlalu.

Baca juga: Polisi sebut pengembalian berkas Firli Bahuri sedang dalam proses

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Safri Simanjuntak mengatakan pemeriksaan terhadap Firli Bahuri dijadwalkan pukul 09.00 WIB.

"(Firli) sudah datang di Bareskrim sekira pukul 08.00 WIB dan mulai dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka FB pada pukul 09.00 WIB," ujar Ade.

Baca juga: Yusril ingatkan soal bukti kasus pemerasan Firli Bahuri

Firli telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri sebanyak lima kali. Dua kali pemeriksaan sebagai saksi pada 24 Oktober 2023 dan 16 November 2023. Kemudian tiga kali pemeriksaan sebagai tersangka, yakni pada tanggal 1, 6 dan 27 Desember 2023.

Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri (FB) sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctopasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai 2023.

Hingga kini, penyidik belum melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

Baca juga: Penyidik minta keterangan Yusril Ihza sebagai saksi tersangka Firli
Baca juga: Yusril: Foto Firli dan SYL tidak menerangkan apa-apa

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:kredit shopee tanpa kartu kredit

Perbarui waktu:2024-06-26

Daftar bab terbaru
tarikan jp paus slot gacor
slot gacor terbaru 2023
cara pinjam di bca
sukaslot88
pandaslot
qqfunbet
game slot online gacor hari ini
judi slot gacor 2022
apel888
Daftar isi semua bab
Bab 1 yukplay slot gacor
Bab 2 depoxito
Bab 3 angka jitu ekor hk malam ini
Bab 4 prediksi togel brunei 02
Bab 5 cara pinjam akulaku tanpa bpjs
Bab 6 cara dapat duit dari hago
Bab 7 erek erek 2d 33
Bab 8 hoki365
Bab 9 super 100 gacor
Bab 10 erek erek 2d 84
Bab 11 situs online yang aman
Bab 12 pinjam uang di bsi
Bab 13 rajagacor88
Bab 14 qq slot
Bab 15 kredivo tidak bisa pinjam tunai
Bab 16 togel gacor
Bab 17 kw88new
Bab 18 cara limit akulaku
Bab 19 buku mimpi 3d
Bab 20 trik menang qq online
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9598bab
seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Dunia Kartu Mantra

sbouno
Bangladesh laporkan subvarian COVID baru JN.1
Ilustrasi - Sejumlah pengendara melintas di depan tumpukan masker yang tertata di pinggir jalan. ANTARA/Anadolu/am.
Dhaka, Bangladesh (ANTARA) - Negara Asia Selatan, Bangladesh, telah mendeteksi sub-varian COVID-19 untuk pertama kalinya, kata otoritas kesehatan, Kamis (18/1).

Sub-varian tersebut, JN.1, adalah strain omicron yang disebut "varian menarik" oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

JN.1 terdeteksi dalam uji sampel lima orang, dr. Tahmina Shireen, direktur Institut Epidemiologi, Pengendalian Penyakit, dan Penelitian pemerintah, mengonfirmasi kepada Anadolu.

Strain tersebut terdeteksi setelah menguji sampel pasien COVID di dalam dan di luar ibukota Dhaka.

Infeksi varian tersebut bisa meningkat lebih lanjut karena COVID mulai menyebar selama musim dingin, tambahnya, sambil mengatakan bahwa varian tersebut tidak mematikan.

WHO mengonfirmasi jenis baru tersebut pada Desember lalu, menambahkan bahwa sub-varian itu dapat menyebar secara cepat tetapi tidak terlalu parah.

Pada Kamis, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan melaporkan 18 kasus baru COVID-19.

Sejak kasus pertama COVID-19 dikonfirmasi di Bangladesh pada Maret 2020, hampir 30.000 orang meninggal dunia, dan lebih dari dua juta orang dari 170 juta penduduk terinfeksi virus korona.

Otoritas kesehatan pada Selasa mengatakan bahwa mereka akan memulai kampanye inokulasi COVID-19.

Sebanyak 25 juta suntikan akan diberikan pada tahun 2024 dan 2025 melalui kampanye tersebut, termasuk dosis keempat pada populasi yang berisiko, menurut Kementerian Kesehatan Bangladesh.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Bangladesh catat 1.276 kasus dan 266 kematian HIV sepanjang 2023
Baca juga: Bangladesh persingkat masa karantina, turunkan usia penerima 'booster'
Baca juga: Bangladesh memulai vaksinasi COVID-19 untuk pengungsi Rohingya
 

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Asimilasi Tertinggi

slot gacor dor
KPK geledah tiga rutan dan sita alat bukti terkait pungli
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK dan menyita sejumlah alat bukti terkait perkara pungutan liar oleh pegawai di instansi tersebut.

"Dalam kegiatan tersebut, tim penyidik menemukan dan mengamankan bukti antara lain berbagai dokumen catatan kaitan penerimaan sejumlah uang," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Baca juga: KPK geledah kamar tahanan Andi Putra terkait unggahan di Facebook

Ali mengatakan, temuan tersebut selanjutnya akan dipelajari untuk kemudian disertakan dalam berkas perkara para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

"Penyitaan dan analisis segera dilakukan untuk menjadi bagian dalam pemberkasan perkara dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Baca juga: 78 pegawai KPK laksanakan sanksi minta maaf soal pungli di rutan

Lebih lanjut Ali mengatakan, penggeledahan tersebut dilakukan tim penyidik internal KPK pada Selasa (27/2) di Rutan cabang KPK, meliputi Rutan di Gedung Merah Putih KPK, Rutan di Pomdam Jaya Guntur, dan Rutan KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu juga menegaskan penggeledahan tersebut adalah bagian komitmen KPK untuk segera memproses disiplin pegawai dan penyidikan perkara dugaan korupsi berupa pemerasan di lingkungan Rutan Cabang KPK.

Baca juga: DKI kemarin, penggunaan kendaraan listrik hingga pungli di Rutan KPK

Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK menyatakan 90 pegawai KPK bersalah dalam perkara pungli di Rutan KPK.

Sebanyak 78 pegawai terperiksa dijatuhi sanksi berat berupa permohonan maaf secara langsung dan terbuka, sementara 12 lainnya akan diserahkan ke Sekretariat Jenderal KPK untuk pemeriksaan dan penyelesaian lebih lanjut.

"Jadi yang disidangkan hari ini ada enam berkas perkara seluruhnya berjumlah 90 orang terperiksa. Tadi juga sudah diikuti bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap para terperiksa adalah sanksi berat berupa permohonan maaf secara terbuka langsung," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/2).

Baca juga: DPRD DKI siap proses pegawai yang terlibat pungli Rutan KPK
Baca juga: Kemarin, tersangka pungli Rutan KPK hingga kasus timah

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Cara menarik bintang dengan login di awal

situs aman tanpa vpn
Kebakaran di Pulang Pisau hanguskan 55 bangunan rumah dan kios
Lokasi kompleks Pasar Minggu yang terbakar di Desa Maliku Baru, Kecamatan Maliku, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Selasa (27/2/2024). ANTARA/HO-BPBD Pulang Pisau/aa.
Palangka Raya (ANTARA) - Camat Maliku Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah Efri Gusyl Pani mengungkapkan kebakaran yang terjadi Senin (26/2) sekitar pukul 18.30 WIB di RT 001/A kompleks Pasar Minggu Desa Maliku Baru, telah menghanguskan sebanyak 55 bangunan rumah dan kios semi permanen.

"Kerugian akibat musibah kebakaran ini diperkirakan mencapai Rp5 miliar," kata Efri Gusyl Pani di Pulang Pisau, Selasa.

Rincian dari data kerugian 55 bangunan yang terbakar itu, terang Efri Gusyl Pani, sebanyak 29 bangunan rumah, 16 toko, sembilan bangunan walet dan satu buah warung. Rata-rata bangunan yang terbakar berbahan semi permanen atau kayu sehingga api dengan cepat dan mudah membakar sekitar lokasi.

Menurut Efri Gusyl Pani, saat ini tidak ada warga yang mengungsi di tempat-tempat penampungan karena ada warga yang menjadi korban kebakaran memilih bertempat tinggal sementara ditempat keluarganya. Selain itu tidak semua warga yang tinggal di bangunan yang terbakar, sehingga ada bangunan rumah yang tidak ditinggali dan hanya dijadikan kios sebagai tempat berdagang.

Korban yang terdampak kebakaran sementara ini tercatat sebanyak 32 kepala keluarga (KK) dengan 162 jiwa. Sebanyak 111 laki-laki dan 51 perempuan. Dinas Sosial setempat juga telah mendirikan dapur umum untuk membantu para korban di sekitar lokasi kebakaran.

"Pemerintah kecamatan bersama pemerintah Desa Maliku Baru telah menyampaikan korban dan kerugian kepada pimpinan daerah dan pihak terkait lainnya," paparnya.

Terkait dengan penyebab kebakaran, dirinya tidak mengetahui secara pasti karena masih menunggu hasil kesimpulan dari pihak yang berwenang.

Dikatakan Efri Gusyl , kebakaran terjadi saat gerimis, setelah sebelumnya hujan lebat. Informasi dan keterangan dari saksi mata yang sempat melihat awal mula api berasal dari salah satu bangunan. Api dikatakan terlihat setelah terjadi sambaran petir yang selanjutnya merembet ke bangunan walet semi permanen.

Api terus membesar dan merambat dengan cepat di kompleks Pasar Minggu dan baru bisa dikuasai setelah lebih dari tiga jam. Petugas pemadam kebakaran gabungan yang datang langsung dari Pulang Pisau dan Kapuas berusaha memadamkan api dibantu bersama warga setempat.

"Penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui hingga menunggu keterangan dari pihak berwenang," ucapnya.

Bantuan dari pemerintah setempat, terang Efri Gusyl Pani, nantinya langsung disalurkan kepada korban kebakaran untuk meringankan beban para korban. Penjabat Bupati Pulang Pisau Nunu Andriani direncanakan juga bertatap muka dengan korban dan meninjau lokasi kebakaran bersamaan dengan agenda Musrenbang serta menginap di Kecamatan Maliku.

Pewarta: Adi Wibowo/Adi Waskito
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

memaksa langit

asiabet338
MUI ajak masyarakat aktif boikot produk terafiliasi Israel
Arsip foto - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Ikhsan Abdullah di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jakarta, Rabu (21/6/2023). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/pri.
Sosialisasi gerakan boikot produk Israel dan produk terafiliasi Israel jangan kendur, harus terus menerus digelorakan
Jakarta (ANTARA) - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah mengajak masyarakat tetap aktif memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, sebagai wujud perjuangan membantu masyarakat Gaza, Palestina.

"Sosialisasi gerakan boikot produk Israel dan produk terafiliasi Israel jangan kendur, harus terus menerus digelorakan," ujar Ikhsan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ikhsan mengatakan MUI sampai saat ini aktif mengajak masyarakat menghindari produk global yang terafiliasi Israel. Hal tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan fatwa dukungan perjuangan Palestina.

Pada November 2023, MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa menyatakan wajib hukumnya bagi umat Islam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina, termasuk lewat donasi, zakat, infak atau sedekah.

Saat yang sama, MUI mengharamkan segala bentuk aktivitas dan dukungan pada agresi Israel atas Palestina.

Baca juga: MUI dukung langkah Afsel seret Israel ke Mahkamah Internasional

"Dalam fatwa yang sama, MUI merekomendasikan umat Islam semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme," kata dia.

Menurutnya, ajakan boikot tersebut mendorong banyak kalangan meninggalkan beragam produk perusahaan multinasional yang terafiliasi Israel atau ketahuan mendukung genosida Israel atas Gaza.

Gerakan boikot yang telah menjadi fenomena global tersebut melahirkan perubahan signifikan di tengah masyarakat, termasuk menguatnya preferensi atas produk-produk lokal.

"Ini sesuatu yang menggembirakan, produk lokal mampu mengambil alih posisi brand-brandyang terafiliasi Israel," kata dia.

Ikhsan menyatakan hal itu juga mengisyaratkan tingginya solidaritas warga Indonesia sekaligus kepercayaan kalangan Muslimin pada otoritas MUI di bidang moral dan keagamaan.

Sebelumnya, agresi dan genosida oleh Israel terhadap Palestina mendorong Afrika Selatan dan sejumlah negara di dunia, menyeret Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ).

Baca juga: Kadin: Aksi boikot produk terafiliasi Israel rugikan dunia usaha

Menurut Ikhsan, MUI mendukung inisiatif berani tersebut dan berharap pengadilan itu bisa menghentikan genosida di Gaza.

"Kami berterima kasih kepada Afrika Selatan yang telah berhasil menyeret Israel ke Mahkamah Internasional. Apa yang dilakukan Afrika Selatan saat ini akan dikenang dunia dan tercatat dalam sejarah," kata dia.

Oleh karena itu, Ikhsan mendorong umat Islam untuk konsisten dan aktif dalam berbagai upaya membantu perjuangan Bangsa Palestina, termasuk lewat gerakan boikot produk Israel dan semua yang terafiliasi, karena hal itu bisa berdampak pada kebijakan dunia dan geopolitik internasional.

"Salah satu cara untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina adalah dengan terus menggelorakan gerakan boikot untuk memberikan tekanan kepada Israel dan sekaligus menumbuh suburkan kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri," kata Ikhsan.

Baca juga: Pengamat mengingatkan gerakan boikot produk Israel harus bijak

Baca juga: PBNU: Boikot produk pro Israel penting untuk raih perhatian politik

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Orang kaya yang saleh

voucher belanja
KPK siapkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mempersiapkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terhadap mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej, sebagai tindak lanjut atas putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan status tersangka oleh KPK terhadap yang bersangkutan.

"Kami masih terus melakukan analisis untuk siapkan sprindik barunya," kata Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Ali Fikri juga sebagai tanggapan atas pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mendorong KPK kembali menetapkan Eddy Hiariej sebagai tersangka.

Baca juga: Syahrul Yasin Limpo ajukan keberatan atas dakwaan JPU KPK

"KPK sependapat dengan hal tersebut, bahwa secara substansi hukum, putusan praperadilan yang menguji aspek formil, tidak menggugurkan materi penyidikannya," ujarnya.

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu juga mengatakan KPK memandang masukan ICW sangat berarti sebagai bentuk peran serta dan dukungan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dia pun mengatakan KPK akan segera menyampaikan perkembangan perkara dugaan korupsi tersebut, sekaligus mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses penanganan perkara nantinya.

"Hal ini untuk memastikan agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan efektif dan tidak pandang bulu," ujarnya.

Untuk diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan, penetapan Helmut Hermawan sebagai tersangka penyuapan terhadap mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej oleh KPK, tidak sah karena tidak memenuhi dua alat bukti yang sah.

"Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian dan menyatakan penetapan tersangka atas pemohon yang dilakukan oleh termohon tidak sah," kata Hakim Tunggal PN Jaksel Tumpanuli Marbun di Jakarta saat membacakan putusan gugatan praperadilan tersebut pada Selasa (27/2).

Untuk itu, Hakim berpandangan yang sama sehingga apa yang telah dilakukan oleh penyidik KPK dengan menetapkan termohon sebagai tersangka juga tidak mempunyai kekuatan hukum.

"Perkara ini tidak berdiri sendiri dan berpasangan dengan pemberi dan penerima, maka perlakuan penerapan hukum tidak membeda-bedakannya," tuturnya.

Sebelumnya Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan juga memutuskan penetapan tersangka atas eks Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah.

Hal itu diputuskan oleh hakim tunggal Estiono dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (30/1).

"Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima," ujar Estiono.

Eddy merupakan salah seorang tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham.

Selain Eddy, tersangka lainnya adalah pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan asisten pribadi Eddy, Yogi Arie Rukmana (YAR).

Baca juga: KPK geledah tiga Rutan-nya dan sita alat bukti terkait pungli
Baca juga: KPK panggil Hanan Supangkat sebagai saksi kasus TPPU SYL

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Direktur Kasdim

asia 89 slot
KASN: sekitar 400 ASN dilaporkan langgar netralitas saat pemilu 2024
Asisten KASN 2 Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN, Maria Ivonne Tarigan (kanan), dan Kepala BKD Jabar Sumasna (kiri), memberikan keterangan di Gedung Sate Bandung, Rabu (28/2/2024). (ANTARA/Ricky Prayoga)
Bandung (ANTARA) - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengungkap bahwa sekitar 400 Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaporkan melakukan pelanggaran netralitas saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 secara nasional.

"Kalau data dari pemantauan ASN sampai periode kemarin kita ada sekitar 400-an untuk pelanggaran netralitas ASN. Kebanyakan itu di Sulawesi," kata Asisten KASN 2 Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN, Maria Ivonne Tarigan, di Gedung Sate Bandung, Rabu.

Baca juga: Bawaslu NTB: Rekomendasi KASN, Lalu Gita Ariadi tak langgar netralitas

Dari 400 tersebut, lanjut Maria, sebanyak 143 ASN yang terbukti melanggar dan telah direkomendasikan kepada Pejabat Pembinaan Kepegawaian (PPK) di masing-masing Instansi para ASN, dengan sekitar 70 persennya telah ditindaklanjuti.

"Itu sudah banyak yang dijatuhi sanksi, yang sesuai aturan main, pejabat Pembina kepegawaian atau kepala instansi atau kepala daerah itu harus menindaklanjuti, alhamdulillah juga angkanya sudah cukup baik. PPK itu menindaklanjuti rekomendasi KASN," ujarnya.

Baca juga: Gubernur Kepri soroti dua ASN diduga langgar netralitas pemilu

Dikatakan Maria, ada tiga kategori pelanggaran, yaitu ringan, sedang dan berat dengan sanksi yang berbeda-beda.

Untuk kategori pelanggaran ringan, ucap Maria, biasanya terjadi ketika pencalonan Pemilu 2024 dan diberi sanksi moral untuk membuat pernyataan maaf. Sementara ketika sudah dipastikan ada calon kontestasi Pemilu 2024, kategori hukuman menjadi sedang hingga berat.

"Untuk hukumannya sudah diatur di dalam PP terkait disiplin ASN. Salah satunya misalnya penurunan jabatan, kemudian sampai mungkin pemberhentian dengan hormat," tuturnya.

Baca juga: Bawaslu Kota Serang temukan dua ASN terindikasi langgar netralitas

Adapun jenis pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024, didominasi keberpihakan ASN di media sosial, seperti dengan memberikan like, comment, share dan seterusnya.

“Mungkin hal yang selama ini dianggap sepele tetapi berdasarkan aturan main yang sudah dibangun yang sudah ditetapkan oleh pusat, kan itu masuk di dalam pelanggaran," ucapnya.

Baca juga: Wali Kota Eri ingatkan ASN tak langgar netralitas di tahun politik
Baca juga: Bawaslu Lombok Tengah: Lalu Gita Ariadi langgar netralitas ASN

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024