rtp oricasino

Kacamata VR tingkat dewa

KKP Akui Pengambilan Pasir Laut di Masa Lalu Rusak Lingkungan******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui pengambilan pasir lautpada masa lalu memang merusak lingkungan, sehingga dilarang untuk diekspor sejak 2003.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan berkaca pada masa itu, maka saat ini pengambilan pasir laut akan dilakukan secara tertata tanpa merusak lingkungan.

"Pengambilan pasir laut terdahulu terjadi kerusakan lingkungan antara lain karena pengambilannya tidak diatur dan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan, sehingga melalui PP ini tata cara atau tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan itu diatur," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).

"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP. Saat ini masih sedang dibahas secara internal di KKP," jelasnya.

Namun, ia memastikan ekspor pasir laut bukan tujuan utama dibuatnya beleid tersebut. Selain itu, berbagai pertimbangan sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian alam laut.

"Kami akan pastikan para pihak yang melakukan pembersihan sedimentasi di laut itu benar-benar mengedepankan ekologi untuk memelihara kesehatan laut, sebab itu alat yang digunakan harus ramah lingkungan," pungkasnya.

Lihat Juga : Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, antara lain:

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur.

[Gambas:Video CNN]

Sistem peningkatan yang sangat mengagumkan

TikTok Shop Makin Populer di Asean, Lazada dan Shopee Mulai Terancam******

Pamor TikTok Shop mulai mengancam pemain e-commerce besar seperti Shopee dan Lazada di Asia Tenggara.

Mengutip CNBC, survei yang dilakukan oleh perusahaan analisis ritel online Cube Asia mengungkapkan bahwa pengeluaran konsumen di TikTok Shop mengakibatkan pengurangan pengeluaran konsumen di Shopee (-51 persen), Lazada (-45 persen), Offline (-38 persen) di Indonesia, Thailand, dan Filipina.

Melejitnya pamor TikTok Shop ini sejalan dengan langkah induk perusahaannya, ByteDance, yang mendorong aplikasi video pendek TikTok untuk masuk ke pasar di luar Amerika Serikat dan India guna menciptakan sumber pendapatan alternatif.

Pada 2022, TikTok Shop memperluas ke enam negara di Asia Tenggara, yaitu Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Thailand.

"Popularitas TikTok terus berkembang pesat di negara-negara Asia Tenggara. Kami memperkirakan bahwa nilai barang dagangan TikTok pada 2023 akan mencapai sekitar 20 persen dari Shopee, yang kami anggap menjadi pendorong bagi Shopee untuk meningkatkan penjualan dan pemasaran sejak April," kata Shawn Yang, analis di Blue Lotus Research Institute, dalam laporan terbaru mengenai Sea Group, pemilik Shopee.

Kendati, pihak TikTok tidak ingin memberikan komentar atau mengungkapkan angka-angka tertentu.

Menurut data internal yang diperoleh oleh media teknologi The Information, GMV (gross merchandise value) TikTok Shop, atau total nilai barang dagangan yang terjual, melonjak lebih dari empat kali lipat menjadi US,4 miliar di Asia Tenggara pada 2022, dan menargetkan GMV sebesar US miliar pada 2023.

Namun perlu diketahui bahwa GMV TikTok Shop saat ini hanya merupakan sebagian kecil dari Shopee dan Lazada.

Menurut angka publik yang tersedia, Shopee mencatatkan GMV sebesar US,5 miliar pada 2022, sedangkan GMV Lazada adalah US miliar hingga September 2021.

Jurubicara TikTok mengatakan TikTok Shop terus berkembang dengan pesat karena pengguna besar dan kecil menggunakan platform ini untuk menjangkau pelanggan baru.

Lihat Juga : Erick Thohir Resmikan Menara Danareksa Senilai Rp824 M

"TikTok berfokus pada pengembangan terus-menerus TikTok Shop di Asia Tenggara," kata jurubicara tersebut.

Menurut perusahaan riset pasar Insider Intelligence, jumlah pengguna TikTok di Asia Tenggara saja mencapai 135 juta pada Mei.

Indonesia memiliki jumlah pengguna TikTok terbesar kedua setelah Amerika Serikat sebanyak 113 juta pengguna.

"Impulse buying (pembelian impulsif) yang terjadi akibat menonton konten adalah keunggulan yang dimiliki oleh TikTok," kata Sachin Mittal, kepala riset sektor telekomunikasi dan internet di DBS Bank.

Lihat Juga : Startup eFishery Capai Status Unicorn dengan Pendanaan Rp1,6 T

Sea Group mengandalkan divisi e-commerce-nya, Shopee, untuk meningkatkan kondisi keuangan grup ini karena divisi permainan mereka, Garena, terus menurun pendapatannya akibat kurangnya pipa game yang kuat, dan pelarangan berlanjut permainan utama mereka, Free Fire, di India karena ancaman keamanan nasional.

Shopee sedang memperluas kehadirannya di Malaysia dan terus membangun operasinya di Brasil setelah keluar dari beberapa pasar di Eropa dan Amerika Latin.

TikTok saat ini menghabiskan jumlah uang yang luar biasa untuk insentif bagi pembeli dan penjual, yang mungkin tidak berkelanjutan.

Adapun data perusahaan analitik web Similarweb mengungkapkan bahwa Shopee saat ini adalah pasar online terbesar di Asia Tenggara, dengan pangsa lalu lintas sebesar 30 persen hingga 50 persen di seluruh wilayah dalam tiga bulan terakhir, sementara Lazada menduduki posisi kedua dengan pangsa lalu lintas sebesar 10 persen hingga 30 persen.

[Gambas:Video CNN]

Buku Dunia Lain

Vietnam Bakal Kurangi Ekspor Beras hingga 44 Persen Pada 2030******

Vietnam bakal memangkasekspor berastahunannya hingga 44 persen mulai 2030 mendatang. Artinya, ekspor yang biasanya 7,1 ton hanya menjadi 4 juta ton per tahun.

Hal ini disampaikan pemerintah setempat dalam sebuah dokumen yang dikutip dari CNA.com, Senin (29/5). Hal ini tentu mengejutkan negara pengimpor beras, apalagi Vietnam adalah eksportir beras terbesar ketiga setelah India dan Thailand.

Berdasarkan dokumen pemerintah Vietnam tersebut, pengurangan ekspor dilakukan untuk memastikan ketahanan pangan di dalam negerinya dalam menghadapi perubahan iklim yang tak menentu.

"Meskipun lahan pertanian padi Vietnam menyusut akibat perubahan iklim dan beberapa petani beralih menanam tanaman lain dan beternak udang, strategi tersebut tampaknya terlalu agresif," kata seorang pedagang beras yang berbasis di Kota Ho Chi Minh.

Pedagang itu mengatakan beberapa petani padi di Delta Mekong mengubah sebagian ladang mereka menjadi kebun buah-buahan dengan menanam mangga, jeruk bali, nangka, dan durian, tetapi sebagian besar masih bergantung pada beras.

Lihat Juga : Besaran Gaji ke-13 PNS yang Bakal Cair 5 Juni 2023

Kecenderungan membudidayakan udang telah terjadi di daerah tersebut selama bertahun-tahun karena kenaikan air laut yang dipicu oleh perubahan iklim membawa peningkatan salinitas yang signifikan di wilayah Delta Mekong.

Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh mengatakan kepada Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr pada pertemuan regional di Indonesia bulan ini, bahwa Vietnam bersedia memasok beras ke Filipina untuk jangka panjang dengan harga yang wajar.

Pada 2025, 60 persen ekspor beras Vietnam akan dikirim ke pasar Asia, 22 persen ke Afrika, 7 persen ke Amerika, 4 persen ke Timur Tengah, dan 3 persen ke Eropa, kata dokumen tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi seni bela diri ekstrim

Daftar 7 Perusahaan yang Didenda KPPU Rp71 M Buntut Timbun Migor******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan total denda Rp71,28 miliar kepada 7 perusahaan yang terbukti menimbun minyak gorengpada 2022 lalu.

Majelis Komisi langsung mengumumkan putusan tersebut di Kantor Pusat KPPU Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (26/5). Putusan itu tertuang atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf c dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia.

"Majelis Komisi memutuskan bahwa 7 terlapor, yakni Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII, dan Terlapor XXIV secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 19 huruf c terkait pembatasan peredaran/penjualan barang," tulis keterangan resmi KPPU, Sabtu (27/5).

Mereka juga menyimpulkan struktur pasar dalam industri minyak goreng adalah oligopoli ketat dengan konsentrasi pasar tinggi, yakni konsentrasi rasio empat grup pelaku usaha sebesar 71,52 persen.

"Ini mempengaruhi perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar termasuk potensi terjadinya penetapan harga minyak goreng yang diduga dilakukan oleh para terlapor," jelasnya.

"Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja untuk mempengaruhi kebijakan HET. Ketidakpatuhan ini menimbulkan kelangkaan minyak goreng yang berakibat pada penurunan kesejahteraan (deadweight loss) masyarakat," sambung Majelis Komisi.

KPPU mengatakan selepas kebijakan HET dicabut pasokan minyak goreng kemasan kembali tersedia di pasar dengan harga relatif lebih tinggi dibandingkan harga sebelum terbitnya kebijakan HET.

Sementara itu, KPPU memutuskan 27 terlapor tidak bersalah terkait penetapan harga. Sebelumnya, KPPU menduga perusahaan tersebut melanggar pasal 5 dan melakukan kartel minyak goreng.

Kasus ini merupakan inisiatif KPPU yang sudah bergulir sejak 2021. Pemeriksaan pendahuluan atas perkara ini dilakukan Majelis Komisi sejak 20 Oktober 2022 dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan sejak 25 November 2022, serta perpanjangan pemeriksaan lanjutan hingga 4 April 2023.

[Gambas:Video CNN]

Berikut 7 perusahaan yang terbukti bersalah dan didenda total Rp71,28 miliar:

1. PT Asianagro Agungjaya (Terlapor I) didenda Rp1 miliar
2. PT Batara Elok Semesta Terpadu (Terlapor II) didenda Rp15,24 miliar
3. PT Incasi Raya (Terlapor V) didenda Rp1 miliar
4. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Terlapor XVIII) didenda Rp40,88 miliar
5. PT Budi Nabati Perkasa (Terlapor XX) didenda Rp1,76 miliar
6. PT Multimas Nabati Asahan (Terlapor XXIII) didenda Rp8,01 miliar
7. PT Sinar Alam Permai (Terlapor XXIV) didenda Rp3,36 miliar

Penyihir Hitam Terlahir Kembali

Sejarah Hotel Sultan yang Kini Diambil Alih Pemerintah******

Pemerintah resmi ambil alih pengelolaan Hotel Sultanyang berlokasi di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama pada Maret 2023 lalu. Menurutnya, pengelolaan jatuh ke tangan pemerintah setelah memenangkan sengketa lahan dengan PT Indobuildco.

Satya menjelaskan, bahkan dalam amar putusan PK-1 majelis hakim MA itu, PT Indobuildco dihukum untuk membayar royalti kepada Kemensetneg dalam hal ini kepada PPK GBK.

Dengan putusan ini, maka menandai kepemilikan baru Hotel Sultan adalah pemerintah setelah selama ini dimiliki oleh pihak swasta.

Awal Mula Pembangunan Hotel Sultan hingga Dikuasai Swasta

Berdasarkan CNBCIndonesia yang mengutip arsip Gatra (2005), Hotel Sultan selama ini dikuasai oleh keluarga Sutowo. Di mana, pembangunannya menggunakan uang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Awal mulanya, Hotel Sultan dibangun dengan tujuan untuk menjamu para tamu konferensi pariwisata se-Asia Pasifik pada 1971 silam yang rencananya dihadiri sekitar 3.000 orang. Saat itu, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah tapi tidak memiliki banyak hotel berskala internasional untuk menampung para tamu.

Karenanya, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang saat itu menjabat mengajukan surat kepada Pertamina untuk membangun hotel untuk menjamu para tamu. Kala itu, Direktur Utama Pertamina dijabat oleh Ibnu Sutowo (1968-1978).

Ali mengajukan pembangunan hotel kepada Pertamina karena perusahaan negara tersebut sedang berada di masa kejayaan dan tengah banyak uang. Apalagi, pihak swasta memang tidak diperbolehkan membangun hotel di lahan milik negara.

Permintaan Ali pun disetujui oleh Ibnu dan pada 1973 pembangunan hotel tersebut dimulai di bawah bendera PT Indobuild Co.

Dalam kesaksian Ali Sadikin, berdasarkan arsip Detik (30/1/2007), dia awalnya percaya kalau PT Indobuild Co milik Pertamina. Namun, saat hotel tersebut berdiri pada 1976 dia merasa ditipu Sutowo karena ternyata PT Indobuild Co bukan milik BUMN tersebut.

"Saya baru tahu Indobuild Co itu bukan Pertamina. Iya, saya tertipu," kata Ali Sadikin.

Berdasarkan buku Kiprah Keluarga Ibnu Sutowo oleh Tempo, hotel itu memiliki 1.104 kamar, sembilan ruang banquet dan satu ballroom, fasilitas olahraga dan rekreasi, serta beragam fasilitas hotel lima lainnya.

Hotel tersebut kemudian bekerja sama dengan jaringan hotel internasional, Hilton Hotels Corporation, yang membuat hotel di Senayan itu awalnya diberi nama Hotel Hilton.

Dari sinilah kontroversi hotel yang kini bernama Hotel Sultan itu berawal. Pemerintah memperbolehkan pihak swasta membangun dan mengelola bangunan di lahan negara. Bahkan, PT Indobuild Co diberi HGB selama 30 tahun.

PT Indobuild Co sendiri adalah milik keluarga Ibnu Sutowo, tepatnya dikelola langsung oleh anaknya, Pontjo Sutowo. Dengan kata lain, hotel tersebut bukan menjadi milik negara, tetapi malah dikendalikan keluarga Sutowo.

Setelah kontroversi berlangsung puluhan tahun, akhirnya saat ini pemerintah berhasil memenangkan hak kelola Hotel Sultan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Aku membunuh Long Aotian

Akademisi Nilai RUU Kesehatan Berpotensi Rugikan BPJS******

Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan dinilai banyak mengubah pasal pada Undang-Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS. Sehingga, RUU Kesehatan disebut akan mengintervensi BPJS dan menyebabkan penyimpangan berbagai kebijakan.

Ketua II Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan (P3HKI) Ahmad Anshori memberi contoh draf RUU Kesehatan pasal 425 yang menyatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Menurut Anshori, ada potensi penyelewengan dari pasal tersebut. Saat ini, BPJS Kesehatan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan.

"Artinya, kemudahan intervensi yang dilakukan kementerian dulu terhadap BPJS, itu mengakibatkan kebijakan yang salah, penyimpangan-penyimpangan terjadi yang terkemas dalam regulasi, dan itu akan kembali terulang terjadi jika RUU Kesehatan ini disahkan," ungkap Anshori.

Dia menyebut, penentuan sikap buruh sebaiknya bukan disebabkan BPJS sebagai lembaga, tetapi karena masyarakat yang direpresentasikan oleh fungsi jaminan sosial yang dikelola dan dilaksanakan oleh BPJS berpotensi kacau.

Selanjutnya, Anshori menyinggung draf RUU Kesehatan pasal 23 ayat 2 yang menyebut bahwa BPJS wajib menerima kerja sama yang diajukan fasilitas kesehatan yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Tidak ada UU yang seperti ini, UU mana yang menyatakan anda wajib menerima swasta," ujar Anshori.

Anshori menilai, RUU Kesehatan memiliki tujuan lain. Sebelumnya, BPJS berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS, memiliki posisi strategic purchaser, di mana atas nama seluruh peserta BPJS akan bernegosiasi dengan fasilitas kesehatan.

Untuk itu, Anshori mendorong serikat pekerja agar bergerak, sehingga RUU Kesehatan menjadi lebih baik.

"Namun hal tersebut sebentar lagi akan dirampok dengan RUU Kesehatan ini. BPJS hanya akan tahunya bayar-bayar saja, bahkan ketika misalnya ada rumah sakit yang fraud, maka BPJS tidak bebas untuk bertindak," paparnya.