slot paling mudah menang

Bepergian melintasi surga dan jadilah dewa jahat

judi slot gacor

Nezar harap platform digital sambut positif Perpres "Publisher Rights"******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria berharap perusahaan platform digital menyambut positif regulasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

"Kita berharap tidak ada respons negatif ya, karena sebelum ini ditetapkan kita mengutamakan dialog dengan semua pemangku kepentingan," ujar Nezar dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.

Nezar menjelaskan bahwa regulasi ini, yang juga sering disebut sebagai Perpres Publisher Rights, dibentuk dengan melibatkan banyak pihak, termasuk platform digital dan penerbit, hingga akhirnya menemukan titik kesamaan.

Baca juga: Komite independen awasi implementasi Perpres "Publisher Rights"

Oleh karena itu, kata dia, ketika Perpres tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo, semua pihak, termasuk platform digital dan perusahaan pers, memberikan gestur yang positif.

"Ada kelemahan dan ada kelebihannya dari Perpres ini tapi semuanya kelihatannya bisa menerima," kata Nezar.

Lebih lanjut Wamen Nezar mengatakan bahwa dalam Pasal 19 pada Perpres itu disebutkan bahwa regulasi tersebut baru berlaku enam bulan setelah disahkan.

Artinya, masih terdapat cukup waktu bagi semua pihak untuk membaca secara detail Perpres tersebut, menginternalisasi, dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan.

"Jadi bukan berarti kita tunggu enam bulan lagi baru berunding, tapi perundingan sudah dimulai pada hari-hari ini dan semua mencoba menyesuaikan sehingga kita harapkan begitu enam bulan semuanya sudah bisa berjalan sesuai dengan kesepakatan," pungkas dia.

Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"

Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan. Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital. Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.

Baca juga: Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

cinta sup teh

buku mimpi 15

MCEBI fokus penciptaan produk jasa dalam kewirausahaan kampus******

Society 5.0 adalah tentang mengintegrasikan teknologi ke dalam kehidupan kita dengan cara yang lebih cerdas, manusiawi, dan berkelanjutan,

Jakarta (ANTARA) - Muhammadiyah Center for Entrepreneurship and Business Incubator (MCEBI) akan fokus pada penciptaan usaha produk jasa yang mengandalkan soft skillberbasis web dalam kewirausahaan kampus.

“Society 5.0 adalah tentang mengintegrasikan teknologi ke dalam kehidupan kita dengan cara yang lebih cerdas, manusiawi, dan berkelanjutan,” kata Ketua MCEBI Dr.Endang Rudiatin dalam keterangan persnya yang dikutip di Jakarta, Jumat.

Endang mengatakan pihaknya secara rutin menyelenggarakan Klinik Bisnis kewirausahaan tiap tahun. Untuk tahun ini, selain praktisi dan pengusaha, MCEBI juga menggandeng akademisi untuk menentukan model inkubasi kewirausahaan ke depan.

Baca juga: Kemenpora gandeng PNM berikan pelatihan kewirausahaan muda di pasar

Dari pengalaman menyelenggarakan Klinik Bisnis selama dua tahun, MCEBI mendapatkan model pengembangan inkubasi bisnis dan kewirausahaan melalui elaborasi soft skill. Hal ini untuk menghasilkan produk jasa dengan penggunaan IT dan AI seperti, fintech dalam transaksi, pengolahan data bisnis, analisa pasar, ataupun manajemen risiko dan sejenisnya.

Endang juga menyebutkan besarnya andil Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dalam melahirkan dan membesarkan MCEBI antara lain pemberian fasilitas dalam berbagai kegiatan kepada para mahasiswa yang menggerakkan MCEBI.

Dikatakan, MCEBI didirikan oleh 30 Lembaga Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA). Dalam kiprahnya, MCEBI telah melakukan serangkaian kegiatan mulai dari klinik bisnis, bootcamp, mengikuti berbagai bazar dan pameran, serta mendampingi mahasiswa melakukan sertifikasi produk dan mengikuti temu bisnis bersama eksportir.

Baca juga: INDEF: Jiwa wirausaha perlu dikembangkan sejak masa prasekolah

Sementara itu, anggota Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadyah Dr.Ir.Paristiyanti Nurwardani mengatakan MCEBI harus menjadi pionir dalam mendorong akselerasi peningkatan prosentase jumlah wirausahawan.

"Hal itu karena masih sangat sedikit mahasiswa yang mau berwirausaha," kata Paristiyanti saat pengukuhan pengurus MCEBI periode 2023-2025 dan Klinik Bisnis di Jakarta pada Rabu (28/2/24).

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof. Ma’mun Murod menyampaikan bahwa UMJ menjadi salah satu pionir dalam pembentukan MCEBI.

“UMJ menjadikan kewirausahaan sebagai mata kuliah wajib bagi para mahasiswa sebagai bentuk dukungan universitas,” katanya.

Baca juga: Kemenperin fokuskan anggaran pengembangan wirausaha baru dan IKM

Menurut Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadyah Prof. Bambang Setiaji, para studentpreneurtidak perlu terpaku kepada produk barang tertentu seperti kuliner yang kini semakin menjamur.

“Mahasiswa mesti mengembangkan keilmuan yang diperolehnya di perguruan tinggi untuk menghasilkan produk jasa yang lebih dibutuhkan setelah Artificial Inteligence menjadi kebutuhan pasar,” kata Bambang Setiaji.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Meng Hailan Ye Chengjun

slot sering kasih maxwin

Unej semakin intensif kerja sama dengan perguruan tinggi di Jerman******

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Universitas Jember (Unej) akan semakin intensif melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi di Jerman setelah memperoleh rekognisi German Academic Exchange Service (DAAD).

"Pimpinan perguruan tinggi negeri dari Indonesia dan Jerman saling bertemu secara langsung dan bertukar pikiran secara efisien untuk mengidentifikasi kemungkinan kerja sama dalam bidang yang spesifik," kata Rektor Unej Iwan Taruna dalam keterangan tertulis yang diterima di Jember, Jumat.

Universitas Jember bersama dengan 10 perguruan tinggi negeri Indonesia terpilih menghadiri DAAD Matchmaking Event dengan 20 rektor dan presiden University of Applied Sciences dari Jerman yang digelar di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat (29/02).

"Dibandingkan universitas secara umum, University of Applied Sciences di Jerman merupakan universitas yang fokus dalam bidang keilmuan tertentu," tuturnya.

Baca juga: Pengamat: Butuh kerja politik besar wujudkan hak angket di DPR

Baca juga: Pengamat: AHY jadi Menteri ATR/BPN sebagai hadiah dari Jokowi

Tidak hanya itu, kata dia, atmosfer akademik yang dibentuk tidak hanya secara teoritis tetapi juga lebih banyak berorientasi pada implementasi dan aplikasinya secara nyata di masyarakat.

"Saya berharap mereka memiliki hubungan yang sangat intensif dengan berbagai industri, perusahaan sesuai dengan bidang keilmuannya seperti media dan telekomunikasi, otomotif, industri berafiliasi dengan kimia dan kesehatan serta juga kewirausahaan dalam skala menengah maupun yang besar," katanya.

Unej merupakan salah satu dari 11 perguruan tinggi negeri di Indonesia yang diundang oleh DAAD Jakarta, bersama dengan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Padjajaran, Universitas Syah Kuala, dan Universitas Hasanuddin.

Undangan kepada Unej merupakan bukti bahwa kerja sama yang sudah dijalin secara intensif dengan institusi di Jerman yang telah memasuki tahun ke-13 dengan dukungan pendanaan DAAD dan EU memperoleh rekognisi dan layak untuk didorong menuju kerja sama yang lebih intensif dengan institusi-institusi perguruan tinggi lainnya di Jerman.*

Baca juga: Civitas Academica Unej deklarasi seruan moral selamatkan demokrasi

Baca juga: Pengamat: Pengunduran diri Mahfud wujud integritas penjaga demokrasi

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Sembilan hari guntur dan kesedihan

paylater bisa pinjam uang

Kementan Bakal Pakai Dana Tambahan Subsidi Pupuk Rp14 T di Maret 2024******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan tambahananggaransebesar Rp14 triliun akan dialokasikan untuk subsidi pupuksetelah masa tanam (MT) I atau pada Maret 2024.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan hal itu dilakukan karena pasokan pupuk untuk MT I Oktober 2023 hingga Maret 2024 masih mencukupi.

Ia merinci pada MT I, target tanam adalah seluas 6,3 juta hektare dan pupuk yang dibutuhkan 2,4 juta ton.

Kuntoro menyebut dengan tercukupinya kebutuhan pupuk bersubsidi untuk masa tanam pertama, maka anggaran tambahan Rp14 triliun yang sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dialokasikan untuk masa tanam berikutnya.

"Menteri pertanian telah menangkap kegelisahan petani di seluruh pelosok daerah yang meminta kepastian ketersediaan pupuk bersubsidi dan langsung mengusulkan anggaran tambahan. Alhamdulillah Presiden Joko Widodo telah menyetujui," jelas Kuntoro.

Selain memastikan stok pupuk bersubsidi mencukupi, Kementan juga saat ini telah mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi.

Lihat Juga : Bahlil Bersuara soal Isu Djarum-Wings Hengkang dari Konsorsium IKN

"Sekarang petani cukup menggunakan KTP untuk menebus pupuk bersubsidi. Mereka bisa mengambil di kios-kios yang sudah mendata namanya," ujar Kuntoro.

Dengan adanya kepastian stok pupuk dan kemudahan akses, Kuntoro berharap petani bisa berproduksi dengan baik.

"Januari-Februari ini menjadi momen penting bagi semua petani padi sehingga kebutuhan pupuk sangat krusial. Kami akan terus memonitor dan memastikan pupuk bisa termanfaatkan dengan baik oleh mereka," pungkasnya.

Jokowi memang telah menambah anggaran pupuk subsidi kepada Kementan sebesar Rp14 triliun tahun ini. Penambahan ini diharapkan bisa menjawab keluhan petani yang mengatakan sulit mendapatkan pupuk subsidi.

Jokowi mengatakan hal tersebut sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar anggarannya dialokasikan.

"Di 2024 ini saya sudah ngomong ke menkeu agar subsidi pupuk ditambahkan senilai angka hitungan kita Rp14 triliun harus ditambah untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan," ujarnya dalam acara Pembinaan Petani Se-Provinsi Jawa Tengah, Banyumas, Selasa (2/1).

Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk subsidi pupuk tersebut sudah dikoordinasikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Sri Mulyani untuk dibahas bersama DPR agar bisa disetujui dan segera direalisasikan.

"Tapi supaya rakyat juga tahu bahwa pengajuan seperti itu harus mendapatkan persetujuan DPR," jelasnya.

Jokowi juga menyebutkan sudah memanggil Dirut PT Pupuk Indonesia untuk mengetahui stok pupuk saat ini. Diharapkan tambahan subsidi dari anggaran Rp14 triliun tersebut bisa dijalankan pada paruh kedua 2024.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Sistem masuk tingkat dewa

situs slot bintang

Cerita JK soal Asal Tanah Ribuan Hektare Prabowo yang Diusik Anies******

Jakarta, CNN Indonesia--

Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) berbicara panjang lebar mengenai asal usul dan sejarah bagaimana kemudian Prabowo Subianto bisa memiliki tanahribuan hektare.

Kepemilikan lahan ribuan hektare Prabowo memang menjadi sorotan belakangan ini usai Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan mengusiknya dalam debat beberapa waktu lalu.

Menurut dia, tanah yang dikuasai oleh Prabowo itu merupakan hasil pembelian dari pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 lalu. Perusahaan itu memiliki kredit macet di Bank Mandiri.

"Prabowo datang ke kantor saya, dan dia ingin membeli pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan yang macet di Bank Mandiri," kata JK di Jakarta, Rabu (10/1).

"Saya telepon Dirut Mandiri Agus Martowardojo. Saya bilang benar ada Kiani Kertas akan dijual? Berapa harganya? Kami akan jual US0 juta dan sudah ada peminat dari Singapura, jangan jual ke Singapura lebih baik ke pengusaha nasional. Lalu dijawab Pak Agus, "Boleh Pak asal cash". Jadi di depan saya ada Pak Prabowo tetapicashUS0 juta," tambahnya .

Setelah pertemuan itu, Prabowo kemudian membeli pabrik Kiani Kertas yang mempunyai lahan untuk hutan industri seluas kurang lebih 200 ribu hektare.

JK berharap keterangan ini menepis isu bahwa ia pernah memberikan lahan kepada Prabowo.

"Bukan saya berikan lahan, melainkan dia beli, pabriknya ada izin lahan, tetapi beda kabupaten," kata JK.

Pada saat debat, Ahad (7/1) malam, Anies menyoroti lahan 340 ribu hektare milik Prabowo. Ia mengatakan kepemilikan itu merupakan ironi.

Pasalnya, saat menteri pertahanan memiliki lahan seluas itu, setengah dari total jumlah prajurit TNI di Indonesia justru tidak memiliki rumah.

Prabowo membantah data Anies tersebut. Tak hanya membantah, Prabowo juga menyebut Anies Goblok.

"Ya Tuhan, ya Allah SWT aku hanya minta satu sebelum kau panggil aku, aku ingin melihat rakyatku sejahtera hanya itu. Saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa punya tanah ini, dia pintar atau goblok sih?" Kata Prabowo pada acara Konsolidasi relawan Prabowo-Gibran di GOR Remaja, Riau, Selasa (9/1).

[Gambas:Video CNN]

(mab/agt)

Bagaimana menghadapi transformasi

slot gacor gampang menang 2022

Bamsoet minta Ditjen Pajak serius merespons penipuan bermodus pajak******

Sehingga diharapkan dapat meminimalisasi ruang gerak pelaku hingga kelompok kejahatan siber

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan untuk secara serius merespons adanya kasus penipuan dengan modus pajak yang marak terjadi di tengah masyarakat. Ditjen Pajak atau DJP menurutnya perlu menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) dalam menelusuri dan menindaklanjuti dengan cara memblokir setiap email maupun nomor yang terindikasi melakukan penipuan atau kejahatan siber. "Sehingga diharapkan dapat meminimalisasi ruang gerak pelaku hingga kelompok kejahatan siber," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat. Dia mengatakan DJP juga perlu terus mengingatkan masyarakat agar berhati-hati saat menerima pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, salah satunya dengan melakukan crosscheckapabila menerima pesan terkait perpajakan utamanya pada periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). "Mengingat peningkatan jumlah penipuan biasa terjadi semasa periode pelaporan SPT Tahunan," ucapnya.

Baca juga: Waspada, ada modus penipuan berkedok "call center pajak" Di sisi lain, pemerintah melalui BSSN menurutnya harus terus berupaya memberantas kejahatan siber di Indonesia, dan meminimalisasi celah untuk dilakukannya kejahatan siber yakni di antaranya dengan menciptakan ruang aman siber bagi masyarakat. Selain menyiapkan langkah preventif untuk meminimalisasi dan mencegah ruang gerak terjadinya ancaman siber, dia mengatakan BSSN juga harus menyusun dan menyiapkan langkah penanganan apabila ada masyarakat yang terkena modus kejahatan siber tersebut guna memastikan data masyarakat tetap aman dan tidak mengalami kerugian. "Mengimbau masyarakat yang menemukan adanya indikasi penipuan pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, agar segera menghubungi saluran resmi pengaduan DJP," tutur dia. Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti di Jakarta, Rabu (28/2), meminta masyarakat untuk berhati-hati ketika menerima email pengingat laporan SPT Tahunan yang mengatasnamakan DJP. Pihaknya menjelaskan bahwa e-mail blastpengingat laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh DJP tidak pernah mencantumkan dokumen, terutama dokumen APK. Selain tidak melampirkan dokumen, bahasa yang digunakan oleh DJP dalam email juga tidak mengandung sentimen intimidasi, termasuk soal penagihan pajak.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024