kerja internet yang menghasilkan uang 586Jutaan kata 330781Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs game judi terpercaya》
Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******Jakarta, CNN Indonesia--
Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.
Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.
Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.
Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.
Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.
Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?
Lihat Juga :Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD |
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.
"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).
Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.
Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.
Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.
Lihat Juga :Darma Mangkuluhur, Anak Tommy Soeharto yang Buat Lapangan Golf Rp1,2 T |
"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.
"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.
Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.
Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.
"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.
Lanjut ke halaman berikutnya...
Bapanas soal Setop Sementara Bansos Beras 10 Kg: Tidak Ada Politisasi******Jakarta, CNN Indonesia--
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkap alasan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kg disetop sementara pada 8-14 Februari 2024, jelang Pemilu 2024.
Menurutnya, penundaan penyaluran itu karena menghormati Pemilu yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024, serta pemutakhiran data.
"Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan. Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data," kata Arief dalam keterangan resmi, Rabu (7/2).
Hal itu tertuang dalam surat bernomor 117/TS.03.03/B/02/2024, yang diteken Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan I Gusti Ketut Astawa pada 6 Februari 2024.
Dalam surat tersebut, Bapanas juga meminta Bulog menjaga target penyaluran bantuan pangan beras tepat waktu. Penyaluran sebelum 8 Februari pun dikebut, lalu dilanjutkan pada 15 Februari atau sehari setelah pencoblosan Pemilu.
"Mohon Perum Bulog dapat mengoptimalkan penyaluran sebelum masa tenang dan pasca pemungutan suara serta mengkoordinasikan dengan dinas urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota," isi surat itu.
Lihat Juga :Dugaan Faisal Basri soal Menteri Kecewa ke Jokowi Belum Mundur Juga |
Bansos beras 10 kg sejatinya bakal digelontorkan oleh pemerintah hingga Juni 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memastikan bantuan pangan itu disalurkan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Nantinya, setiap keluarga akan menerima bansos 10 kg beras setiap bulan.
"Bantuan pangan berupa beras seberat 10 kilogram per bulan kepada sekitar 22 juta penerima manfaat di Indonesia sendiri akan diterima hingga bulan Juni 2024," tulis Jokowi dalam akun X miliknya, @jokowi, Senin (29/1).
Dalam unggahan tersebut, Jokowi menyerahkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke Gudang Bulog Purwomartani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemarin.
Gelontoran bansos yang disalurkan Jokowi jelang Pemilu 2024 menuai sorotan kencang. Termasuk, sikap Jokowi yang turun langsung membagikan bantuan kepada masyarakat.
Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Sementara, bantuan-bantuan itu diberikan di masa kampanye Pemilu.
Lihat Juga :Alasan Darurat Apa yang Paksa Sri Mulyani Blokir Anggaran K/L Rp50 T? |
Menanggapi kritik itu, Jokowi berdalih bantuan itu diberikan demi memperkuat daya beli masyarakat tak mampu yang belakangan ini tertekan hebat oleh lonjakan harga beras dan bahan pokok.
Ia membantah ada motif politik di balik gelontoran bansos itu.
"(Bansos) itu sudah dari dulu. (Bansos) ini kan sudah dari September (2023)," ujarnya di Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2).
"Itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada EL Nino kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan," terang Jokowi.
Tak cuma sampai Juni, bahkan Jokowi membuka peluang bansos beras 10 kg ini bisa diperpanjang lagi sesuai anggaran negara.
"Saya harap produktivitas padi pun dapat ditingkatkan sehingga berdampak baik pada harga beras dengan suplai beras yang melimpah," ujarnya.
Menurutnya, bansos beras ini dikucurkan pemerintah akibat naiknya harga beras karena gagal panen hampir di semua negara.
"Perubahan iklim yang mengakibatkan kegagalan panen tersebut menyebabkan 22 negara menghentikan kebijakan ekspor berasnya dan lebih memprioritaskan beras untuk kebutuhan dalam negerinya," ungkap Jokowi.
[Gambas:Video CNN]
(pta/pta)DKI kemarin, perkuat sinergi BUMD hingga persaingan di Pilkada DKI******Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa terjadi di DKI Jakarta pada Jumat (1/3) mulai dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat sinergi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta untuk mempersiapkan program aksi dalam mewujudkan Jakarta Kota Global hingga munculnya nama-nama yang akan bersaing dalam perhelatan politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Berikut rangkumannya :
1. Pemprov DKI perkuat sinergi BUMD untuk wujudkan Jakarta Kota Global
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat sinergi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta untuk mempersiapkan program aksi dalam mewujudkan Jakarta Kota Global.
"Jadi tengah mempersiapkan diri menuju 'Jakarta Global City' sejalan dengan pembahasan pembentukan Daerah Khusus Jakarta," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono di Jakarta, Jumat.
Berita selengkapnya klik di sini
2.Legislator minta DKI data dan evaluasi dampak pohon tumbangAnggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI mendata dan mengevaluasi dampak pohon tumbang demi keselamatan masyarakat.
"Dinas terkait tidak boleh menunggu musim hujan untuk mengambil langkah antisipasi terhadap pohon tumbang," kata Dedi kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Berita selengkapnya klik di sini
3. Heru ingatkan warga untuk menjaga iklim tetap kondusif pasca-pemiluPenjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengingatkan warga Ibu Kota untuk senantiasa menjaga iklim kehidupan sosial dan politik tetap sejuk dan kondusif pasca-pemilu.
"Ya mudah-mudahan warga Jakarta tetap damai, pesta demokrasi dalam rangka pencoblosan sudah selesai 14 Februari kemarin. Saya rasa Insyaallah Jakarta aman dan kondusif," kata Heru kepada ANTARA di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat.
Berita selengkapnya klik di sini
4.Biogas jadi solusi atasi limbah peternakan di CikokoPemerintah Kota Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa permasalahan limbah peternakan sapi di Kelurahan Cikoko yang pernah dikeluhkan warga, sudah diatasi dengan instalasi biogas.
"Saat ini sudah ditangani melalui program biogas pada peternakan sapi yang ada di Kelurahan Cikoko ini," kata Sekretaris Kota Jakarta Selatan Ali Murthadho di Jakarta, Jumat.
Berita selengkapnya klik di sini
5. Heru anggap wajar muncul nama-nama yang akan bersaing di Pilkada DKI
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menganggap sebagai hal yang wajar munculnya nama-nama yang akan bersaing dalam perhelatan politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
"Namanya pesta demokrasi, kemarin presiden sekarang pesta demokrasi dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Jadi, wajar," kata Heru kepada ANTARA di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat.
Berita selengkapnya klik di sini
Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024
Label:angel 778 slot、erek2 nangka、slot gacor 789
Terkait:link slot 2023、game online 555、mahirqq、edc slot link alternatif、grafikhk、bemo4d、situs slot paling gacor mudah menang、bola 88、puncak 88 slot login、cara mengecek pinjol terdaftar di ojk
bab terbaru:mendapatkan penghasilan dari hp(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
《situs game judi terpercaya》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,asiabet338Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs game judi terpercaya》bab terbaru。