buku mimpi capung

Perjalanan ke Barat: Guru Surgawi Penakluk Setan

jiwaku88

Awal Pekan, IHSG Diproyeksi Melemah Terbatas******

Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah terbatas pada perdagangan Senin (22/1).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat perkembangan pergerakan IHSG sedang berusaha untuk keluar dari rentang konsolidasinya. Di sisi lain, lanjut dia, gelombang tekanan terlihat sudah cukup terbatas.

Namun, ia melihat masih ada peluang koreksi wajar yang tetap perlu diwaspadai oleh para investor.

"Namun fluktuasi nilai tukar rupiah serta harga komoditas masih akan turut membayangi pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang," kata dia.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support7.123 dan resistance7.272 hari ini.

Sementara itu, analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat IHSG gagal menembus ke atas 7.281. Menurut dia, penutupan harian IHSG masih di bawah garis SMA-20.

"Sehingga tetap berada dalam konsolidasi dan masih berpeluang untuk melemah ke target terdekat wave c dari (iv) di 7.111 menurut analisis Fibonacci retracement," katanya.

Ia pun memprediksi IHSG bergerak di levelsupport7.111 dan resistance7.300.

IHSG ditutup di level 7.227, turun 25,56 poin atau 0,35 persen pada Jumat (19/1).

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,55 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,46 miliar saham.

Pada penutupan ini, 196 saham menguat, 327 terkoreksi, dan 238 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Pedang Keadilan One Piece

kilau4d rtp

BRI bagikan dividen Rp48,10 triliun******

Ini adalah bukti nyata bahwa badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki fungsi agent of development dan value creator dapat menjalankan peran economic dan social value secara simultan

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) membagikan dividen sebesar Rp48,10 triliun atau setara dividen per saham sebesar Rp319.

Pembagian itu disepakati oleh jajaran direksi dan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024 di Jakarta, Jumat.

“Pada RUPST kali ini, perseroan menyetujui untuk membagikan dividen sebesar Rp48,10 triliun atau dividen per saham sebesar Rp319, setara dengan dividend payout ratio kurang lebih 80,04 persen dari laba atribusi,” ujar Direktur Utama BRI Sunarso di Jakarta, Jumat.

Dividen yang dibagikan BRI tersebut mengalami peningkatan sebesar 10,59 persen dibandingkan nominal yang dibayarkan pada 2023 sebesar Rp43,49 triliun.

Sunarso mengungkapkan bahwa perseroan memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang cukup dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan bank.

“Dengan pembayaran dividen untuk laba Tahun Buku 2023, CAR (Capital Adequancy Ratio) perseroan tetap terjaga pada kisaran 20 persen masih di atas ketentuan minimum regulator,” imbuhnya.

Dividen senilai Rp48,10 triliun atau sebesar Rp319 per saham tersebut sudah termasuk jumlah Dividen Interim yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada 18 Januari 2024 sejumlah Rp12,67 triliun atau sebesar Rp84 per saham.

Dengan demikian, sisa jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham sekurang-kurangnya sebesar Rp35,43 triliun atau sebesar Rp235 per saham.

Sunarso merinci, untuk dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sebesar 53,19 persen saham, BRI akan menyetorkan kurang lebih Rp25,71 triliun kepada Rekening Kas Umum Negara.

“Ini adalah bukti nyata bahwa badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki fungsi agent of developmentdan value creatordapat menjalankan peran economicdan social valuesecara simultan," kata Sunarso.

Melalui pembayaran pajak dan dividen, lanjut dia, laba perseroan akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas.

Baca juga: BRI jaga likuiditas guna antisipasi suku bunga The Fed dan BI

Baca juga: BRI incar pertumbuhan kredit hingga 12 persen pada 2024

Baca juga: Dirut BRI: Digitalisasi tidak sebabkan PHK, justru tingkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja

Baca juga: BRI Raih 6 Penghargaan & Dirut Sunarso Dinobatkan Sebagai ‘CEO of The Year 2023’

 

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Bangkitnya Kelahiran Kembali 2012

paling gacor

Bahlil Akui Warga Sekitar Hilirisasi Tambang Masih Banyak yang Miskin******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia mengatakankemiskinandi daerahhilirisasi pertambangan masih tinggi.

"Tentang kemiskinan terhadap hilirisasi masih banyak, saya setuju. Makanya saya buat kajian sekarang investasi hilirisasi harus berkeadilan," katanya dalam konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1).

Bahlil mengatakan investasi hilirisasi harus adil bagi investor, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha daerah, dan rakyat. Karenanya, Kementerian Investasi mengeluarkan aturan di mana setiap investasi yang masuk wajib berkolaborasi dengan pengusaha dan UMKM lokal.

Tak hanya soal kemiskinan, Bahlil mengakui bahwa investasi secara umum tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja.

"Harus saya akui bahwa penciptaan lapangan kerja belum berbanding lurus dengan realisasi. Kenapa? Karena investasi kita (tergolong) industri padat teknologi, padat modal," katanya.

Namun, Bahlil bersyukur karena realisasi investasi sebesar Rp1.418 triliun sepanjang 2023 mampu menyerap 1,82 juta tenaga kerja baik di industri padat modal dan padat karya.

Ia mengatakan investasi memang seharusnya tidak berfokus pada industri padat karya.

"Kalau kita masih berpikir padat karya, sampai ayam tumbuh gigi pun, negara kita ini enggak akan bisa maju," katanya.

Kementerian Investasi/BKPM mencatat realisasi investasi mencapai Rp1.418,9 triliun sepanjang 2023, sementara targetnya Rp1.400 triliun.

"Di 2023 target kami dinaikkan Pak Presiden menjadi Rp1.400 triliun dan di RPJMN sebesar Rp1.099 triliun. Dan alhamdulillah tercapai sebesar Rp1.418 triliun," katanya.

Ia merinci realisasi investasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp674,9 triliun atau 47,6 persen dari total investasi sepanjang 2023. Selanjutnya, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp744 triliun atau 52,4 persen dari total investasi 2023.

Lihat Juga : Bahlil Sindir Lulusan Harvard Jago Pidato, Tak Capai Target Investasi

Sebelumnya, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengkritik perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah (Sulteng) sebesar 13 persen, tetapi jumlah rakyat miskin tetap, serta tidak bisa menikmati dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sulteng pada kuartal III-2023 mencapai 13,06 persen secara tahunan (yoy).

Sementara, jumlah warga miskin di Sulteng pada 2023 mencapai 395,66 ribu jiwa. Angka ini naik dibandingkan jumlah warga miskin pada 2022, yaitu 388,36 ribu jiwa.

Jumlah penduduk Sulteng pada 2022 adalah 3,066 juta jiwa, sehingga persentase warga miskin adalah 12 persen. Angka ini di atas persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,36 persen.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Bajak Laut Dewa Super Druid

situs slot maxwin hari ini

Kenapa Jadi Petani di Indonesia Tak Menguntungkan, Siapa yang Salah?******

Jakarta, CNN Indonesia--

"Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batujadi tanaman".

Sepenggal lirik lagu 'Kolam Susu' milik grup musik Koes Plus itu acapkali dijadikan gambaran betapa makmurnya Indonesia. Negara agraris, katanya, tersemat untuk tanah air tercinta ini.

Namun miris. Kenyataannya jauh panggang dari api. Pertanian Indonesia nyatanya tak sedigdaya julukannya. Mimpi swasembada pangan ujungnya hanya jadi jargon klasik demi memuluskan nafsu calon penguasa NKRI.

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar membawa diksi petani gurem dalam debat keempat Pilpres 2024. Ia menyebut mereka adalah pemilik lahan pertanian 0,5 hektare.

"Sekitar 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare, sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya," ucap Muhaimin dalam debat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).

Cak Imin tak menyebut secara gamblang siapa tuan tanah yang disindir. Namun, pemilik tanah seluas 500 ribu hektare yang viral belakangan ini adalah sang lawan, yakni capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Kubu sebelah, yakni cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga membeberkan fakta miris soal pertanian Indonesia. Pasangan Ganjar Pranowo itu berucap orang-orang desa tak mau lagi jadi petani imbas kerap merugi.

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengungkapkan ternyata pertanian Indonesia tak bergeser dari masa Kolonial Belanda. Ada ketimpangan penguasaan lahan petani kecil dengan para korporasi besar yang awet hingga kini.

Lihat Juga : Apa Beda Inflasi Hijau, Senjata Gibran Serang Mahfud Vs Ekonomi Hijau?

Ia mencatat pada 2023 lalu ada 17,24 juta petani gurem alias 62 persen dari total 27,79 juta rumah tangga petani. Ajaibnya, selama dua periode rezim Presiden Joko Widodo, petani gurem meroket 47,41 persen atau 13,17 juta.

"Artinya, dari 10 petani pengguna lahan, 6 di antaranya adalah petani gurem. Dengan demikian, semakin jelas dari tahun ke tahun struktur pertanian rakyat semakin termarginalisasi," ucap Syaiful kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/1).

Ia menegaskan petani gurem dipastikan tak memenuhi skala ekonomi dan ujungnya menyumbang catatan kemiskinan para pekerja agraris ini. Ditambah, masalah lahan bukan satu-satunya fakta miris di negeri agraris.

Syaiful menekankan adanya kegagalan negara menciptakan biaya produksi yang rendah. Hampir setiap tahun harga pupuk, obat-obatan, bibit, dan tenaga kerja makin mahal.

Lihat Juga : Mahfud Sindir Food Estate, Mentan Balas Itu Bukan Proyek Instan

"Dengan luasan lahan kecil ditambah biaya produksi semakin mahal, maka usaha bertani semakin menjadi tidak layak. Bentuk intervensi pemerintah sejauh ini hanya sebatas pengaturan harga melalui harga eceran tertinggi (HET) atau pengendalian harga, tanpa mencari solusi tepat bagaimana produksi pertanian semakin efisien dan memberi nilai tambah ekonomi," kritik Syaiful.

Akar persoalan pertanian di Indonesia, menurut Syaiful, ada tiga cabang. Pertama, sengkarut masalah lahan.

Menurutnya, jumlah lahan pertanian yang hanya 7 juta hektare harus bergulat dengan rumah tangga petani yang jumlahnya tembus 27 juta. Ia menegaskan ini sangat tidak layak untuk digadang-gadang menjadi basis ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Jalan keluar yang bisa dilirik adalah reforma agraria, yang mirisnya tidak berjalan meski sejak reformasi dijadikan program unggulan. Dosa ini termasuk janji Jokowi pada 2014, yaitu menyediakan 9 juta lahan bagi para petani.

Kedua, Syaiful menilai lambannya modernisasi pertanian Indonesia, baik di sisi produksi maupun pascapanen di pedesaan. Imbasnya, nilai ekonomi pertanian Indonesia rendah dan tak bisa bersaing dengan negara lain.

Lihat Juga : Mentan Bantah Mahfud dan Cak Imin soal Food Estate Gagal: Sudah Panen

Ketiga,nihil komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan reformasi di sektor pertanian secara sistematis, masif, dan konsisten. Ia menyebut Indonesia seharusnya berani selaiknya India, Vietnam, Thailand, dan Kamboja.

"Salah satu political willyang bisa dilihat adalah di politik anggaran. Apakah politik anggaran untuk pertanian dilakukan secara benar, tepat sasaran, dan konsisten," tandasnya.

Food Estate yang Justru Merugikan Petani

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Teknik Tubuh Hegemon Bintang Sembilan

rekomendasi slot gacor malam ini

Bahlil Respons Cak Imin Soal Hilirisasi Era Jokowi Ugal******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/ KepalaBKPM Bahlil Lahadalia merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atauCak Imin yang menyebut hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah ugal-ugalan lantaran kerap merusak lingkungan hingga dominasi tenaga kerja asing.

Bahlil mengaku heran dengan pernyataan Cak Imin tersebut. Ia mengatakan klaim tersebut dilontarkan karena Cak Imin tak paham dengan hilirisasi.

"Yang namanya hilirisasi industri tambang itu kan semuanya harus memenuhi kaidah, norma, dan aturan. Contoh AMDAL-nya dia harus selesaikan, izinnya harus diselesaikan, lingkungannya harus diselesaikan," katanya di Kementerian Investasi, Rabu (24/1).

Bahlil mengatakan pemerintah memang tengah menggenjot hilirisasi demi menciptakan nilai tambah dari yang sebelumnya mengekspor bahan baku mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi. Hasilnya, kata Bahlil, bisa terlihat dari neraca perdagangan yang surplus selama 36 bulan berturut-turut.

Karenanya, ia menilai hilirisasi yang dilakukan pemerintah tidak ugal-ugalan.

"Yang bilang ugal-ugalan itu, yang bersangkutan kali yang ugal-ugalan," katanya.

Cak Imin mengatakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah ugal-ugalan dalam Debat Keempat Pilpres atau Debat Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1).

"Dan kita saksikan dalam proses bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi," ujar Cak Imin.

Ia juga mengatakan perkembangan hilirisasi maupun pertambangan tidak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

Ia mencontohkan banyak warga Sulawesi Tengah masih banyak yang miskin meski tingkat perekonomian daerah itu tumbuh hingga 14 persen.

"Sulteng pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

Gelombang naga di zaman makmur

zoom188

Hotman Paris Ungkap Alasan Jokowi Murka soal Kenaikan Pajak Hiburan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pengacara kondangHotman Paris mengungkap alasan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah soal kenaikan pajakhiburan 40-75 persen.

Hotman mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Klaim ini disampaikan Hotman usai menggeruduk kantor Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto untuk meminta solusi terkait kenaikan tarif pajak kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Dia ditemani Inul Daratista dan para pebisnis di sektor jasa hiburan lainnya yang keberatan dengan kenaikan pajak hiburan itu.

"Akhirnya Jumat (19/1) lalu rapat kabinet dipimpin Presiden (Jokowi) dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali ke tarif pajak lama, bahkan mengurangi juga boleh," sambungnya.

Hotman mengutip Pasal 101 UU HKPD. Kendati, beleid tersebut tak merinci pemda berhak tak patuh dengan aturan pajak 40-75 persen, namun bisa memberikan insentif fiskal.

Menurutnya, Presiden Jokowi lantas memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran (SE). Aturan yang dimaksud Hotman adalah SE Nomor 900.1.131.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU HKPD.

"Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali pada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi undang-undang, jadi bukan perintah Jokowi ini ya," klaim Hotman.

"Cuma ada masalah gubernur yang meminta selain SE mendagri, minta lagi SE menteri keuangan. Tadi saya tanyakan kepada Pak Menko Perekonomian (Airlangga), katanya sudah dibicarakan di Istana, pemda, gubernur, bupati, dan sebagainya tidak memerlukan SE dari menteri keuangan. Cukup surat edaran dari mendagri," tambah dia.

Berdasarkan audiensi dengan Airlangga dan SE mendagri, Hotman mengimbau kepada para pemerintah daerah tak mengerek tarif pajak hiburan.

"Presiden pun sangat marah atas tarif pajak yang sangat tinggi tersebut dan dengan SE mendagri tersebut intinya boleh kembali pada tarif pajak yang lama. Bahkan, mengurangi pun boleh. Tapi kami mengharapkan kembali ke yang lama sudah cukup," jelas Hotman.

Hotman menyebut skema ini bukan menunda implementasi UU HKPD. Akan tetapi, ia menegaskan para pengusaha hiburan tetap mengacu pada tarif pajak lama, di mana pemda bisa tak mengikuti UU HKPD berdasarkan SE mendagri.

[Gambas:Video CNN]

Di lain sisi, Hotman menegaskan Presiden Jokowi tidak berani mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda atau membatalkan aturan pajak hiburan 40 persen.

"Karena saya berkali-kali usul perppu, tapi Jokowi tidak berani mengeluarkan perppu. Karena kalau dihitung semuanya bayar pajak 100 persen sama saja membunuh perusahaan," tandasnya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana untuk mengklarifikasi klaim Hotman. Namun, yang bersangkutan belum memberi tanggapan hingga berita ini tayang.

(skt/del)