petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs slot gacor rtp tertinggi

slot gacor 843Jutaan kata 446721Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot gacor rtp tertinggi》

Debat cawapres dinilai beri pengaruh untuk "undecided voters"******

Debat cawapres dinilai beri pengaruh untuk "undecided voters"
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (tengah) menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). ANTARA FOTO//M Risyal Hidayat/tom/aa.
Bisa untuk melemahkan, bisa untuk meninggikan
Malang (ANTARA) - Pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya Anang Sujoko menilai Debat Keempat Cawapres Pemilu 2024 memberikan pengaruh terhadap pemilih yang belum menentukan pilihan atau undecided voters.

Di Kota Malang, Jawa Timur, Senin, Anang mengatakan para undecided voterstersebut memang tidak secara langsung terpengaruh selama debat keempat itu berlangsung pada Minggu malam (21/1).

"Saya melihat ini akan memiliki signifikansi efek atau dampak; tetapi dampak itu bukan pada tayangan perdebatan, melainkan dengan cuplikan atau potongan video untuk memotret cawapres tertentu," kata Anang.

Dia menjelaskan potongan atau cuplikan video debat tersebut memang memiliki dua sisi, yakni melemahkan dan menguatkan, bagi para cawapres peserta Pilpres 2024, yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

Baca juga: Analis sebut investor 'wait and see' jelang hari pencoblosan Pemilu

Menurut Anang, potongan video debat dapat membangun citra tertentu dari masing-masing cawapres hingga memengaruhi undecided voters, termasuk juga pemilih rasional yang bisa berubah pilihan sesuai ide atau gagasan para kandidat atau swing voters.

"Bisa untuk melemahkan, bisa untuk meninggikan; dan itu bisa memengaruhi swing votersatau undecided voters," jelas Anang.

Dalam pelaksanaan debat yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan tersebut, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dinilai tampil lebih baik daripada saat Debat Kedua Cawapres Pemilu 2024 pada 22 Desember 2023 lalu.

"Untuk cawapres nomor urut 1, tampak lebih percaya diri, kemudian struktur jawaban sudah tertata bagus. Jadi, kelihatan sudah ada perbaikan yang lumayan bagus," jelas Anang.

Namun, untuk cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, Anang menilai putra sulung Presiden Joko Widodo itu menunjukkan sikap kurang baik saat debat keempat.

Gibran malah menunjukkan gimik politik untuk membangun penilaian bahwa dirinya tersebut menguasai isu debat.

"Ini ditunjukkan saat menggunakan istilah greenflation (inflasi hijau). Saat melontarkan pertanyaan itu, menunjukkan arogansi serta gaya komunikasi politik yang tidak kondusif dalam sebuah perdebatan," kata Anang.

Baca juga: Indef: Debat cawapres tidak hadirkan solusi masalah desa

Kemudian, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sempat terpancing emosi akibat pertanyaan dari Gibran.

Mahfud, yang harus menanggapi pertanyaan dari Gibran, terlihat terpancing emosi yang pada akhirnya menyajikan perdebatan tidak bermutu.

"Tetapi, yang terjadi cawapres nomor urut 3, terpancing emosinya. Sehingga, debat semalam antara cawapres nomor urut 2 dan 3, itu menjadi tidak bermutu. Seharusnya, cawapres nomor urut 3 tidak perlu menjawab pertanyaan yang melanggar tata tertib," imbuhnya.

Terkait emosi saat debat, Anang menilai Muhaimin lebih percaya diri dan tidak terpancing emosi oleh Gibran yang menuding ketua umum PKB itu menggunakan catatan di podium saat debat. Muhaimin hanya merespon sindiran Gibran dengan senyuman.

Baca juga: Pakar Politik Unair: Gibran terpengaruh debat sebelumnya

"Ini yang kemudian saya melihat kepercayaan diri dan tata emosi dari cawapres nomor urut 1 tadi malam relatif bagus, membangun ketenangan dalam komunikasi. Sementara untuk cawapres nomor urut 2 dan 3, menunjukkan sikap kenegarawanan yang tidak cukup berkualitas," ujar Anang.

KPU RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Setelah debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua pada 22 Desember 2023, dan debat ketiga pada 7 Januari 2024; KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan ketiga cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Baca juga: Aktivis ingin perlindungan hutan dan gambut jadi perhatian serius

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Kiat menghindari asupan kalori berlebih selama bulan puasa******

Kiat menghindari asupan kalori berlebih selama bulan puasa
Ahli gizi dan konten kreator kesehatan Putri MJ S.Gz berbicara dalam acara edukasi kesehatan di Jakarta, Senin (4/3/2024). (ANTARA/Fitra Ashari)
Jakarta (ANTARA) - Bagi warga Muslim yang menunaikan ibadah puasa, frekuensi makan selama bulan Ramadhan memang berkurang menjadi dua kali sehari, yakni pada saat sahur dan berbuka puasa.

Kendati demikian, ahli gizi dan konten kreator edukasi kesehatan Putri MJ S.Gz menyampaikan bahwa jika tidak disertai dengan pemilihan dan pengaturan makan yang tepat pada saat berbuka puasa maupun sahur maka asupan kalori harian malah bisa melampaui kebutuhan tubuh selama bulan puasa.

"Puasa itu momen yang cukup bagus untuk mengurangi kalori, karena kita makan cuma dua kali, asalkan makanan yang kita pilih saat buka puasa sama saat sahur tepat, sesuai dengan kebutuhan gizi, yang sudah dikurangi untuk orang obesitas," katanya dalam acara edukasi mengenai obesitas di Jakarta, Senin.

Sarjana ilmu gizi dari Universitas Diponegoro itu mengatakan, orang yang mengalami obesitas selama berpuasa bisa mengurangi asupan kalori 300 sampai 350 dengan pemantauan ahli gizi.

Menurut dia, upaya pengurangan asupan kalori selama berpuasa bisa dilakukan dengan menjalankan diet defisit kalori terencana dibarengi dengan olahraga.

Baca juga: Pasien diabetes dianjurkan konsultasi ke dokter jika hendak berpuasa

Putri menyarankan orang yang berpuasa mengonsumsi banyak sayur dan buah saat sahur maupun berbuka puasa karena keduanya tidak mengandung kalori berlebih.

Ia mengatakan, porsi makan saat berbuka puasa sebaiknya tidak terlalu besar. Dalam hal ini, orang dengan obesitas bisa berbuka puasa dengan es buah yang tidak menggunakan banyak susu.

Apabila terbiasa mengonsumsi nasi sebagai makanan utama, Putri mengatakan, maka porsinya lebih baik ditakar agar tidak menimbulkan kelebihan asupan kalori.

Menurut dia, nasi juga bisa diganti dengan sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, dan roti.

"Seperti yang ada di pedoman gizi seimbang, disarankan makan beraneka ragam karbohidrat. Jagung atau roti kalau kalorinya sekitar 400-500 sudah dibilang makan berat," katanya.

Ia juga menyarankan orang dengan obesitas berolahraga minimal selama 150 menit dalam sepekan apabila ingin menurunkan berat badan.

"Olahraga enggak sembarangan, jadi benar-benar terukur, durasi memenuhi standar, dan juga olahraganya dikombinasikan antara kardio dan angkat beban untuk mencapai penurunan berat badan," katanya.

Baca juga: Ahli gizi menyarankan buka puasa diawali dengan takjil
Baca juga: Penjualan makanan manis naik jelang Ramadhan

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Kemhan soal laporan ke Bawaslu: Kami apresiasi dan evaluasi pegawai******

Kemhan soal laporan ke Bawaslu: Kami apresiasi dan evaluasi pegawai
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha. ANTARA/Genta Tenri Mawangi/aa.
Seluruh pegawai Kemhan RI menjunjung tinggi netralitas.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertahanan RI mengapresiasi laporan masyarakat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mencurigai adanya pelanggaran netralitas akibat cuitan di akun resmi Kemhan RI di media sosial X.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha menjelaskan bahwa aduan masyarakat terkait pemilu sesuai dengan aturan dan diwadahi oleh Bawaslu. Akan tetapi, terkait dengan cuitan yang dipersoalkan, itu murni kesalahan yang tidak disengaja oleh pengelola akun (administrator).

"Kami mengapresiasi laporan tersebut. Itu memang diwadahi dalam mekanisme penyelenggaraan Pemilu 2024. Perlu kami jelaskan dan tegaskan kembali bahwa hal tersebut terjadi karena ketidaksengajaan admin (pengelola akun, red.) dalam memencet tagar pilihan di X (suggested tags) dan kesalahan segera diperbaiki oleh admin," kata Edwin saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Edwin pun meluruskan berbagai informasi menyesatkan yang menyebut seolah-olah cuitan itu diunggah secara sengaja, dan disiarkan selama berjam-jam sejak pertama kali tayang pada hari Minggu (21/1).

Kemhan, menurut Edwin, langsung menghapus cuitan itu dan mengevaluasi kinerja pengelola akun. Hasil evaluasinya, Edwin mengatakan bahwa pegawai Kemhan yang mengelola akun pun kena sanksi administratif berupa teguran keras karena tidak berhati-hati menjalankan tugasnya.

"Kami telah mengevaluasi dan menekankan ulang kepada seluruh administrator platform medsos (media sosial) Kemhan untuk lebih berhati-hati dalam proses publikasi," kata Edwin.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan RI tetap netral dan berkomitmen menjaga netralitas selama Pemilu 2024.

"Seluruh pegawai Kemhan RI menjunjung tinggi netralitas," kata Karo Humas Kemhan RI.

Cuitan akun media sosial resmi Kemhan RI di akhir pekan lalu menjadi sorotan karena mencantumkan tagar #PrabowoGibran2024. Namun, cuitan itu tidak lama dihapus.

Kemhan RI menjelaskan bahwa tagar itu tidak sengaja terunggah akibat pengelola akun tidak berhati-hati memeriksa kembali cuitannya.

Oleh karena itu, sanksi administratif pun dijatuhkan kepada pegawai Kemhan yang mengelola akun resmi Kemhan di media sosial X itu.

Walaupun demikian, cuitan itu dipermasalahkan oleh sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih. Koalisi itu meminta Bawaslu memeriksa dugaan pelanggaran netralitas dalam cuitan tersebut.

Baca juga: Ari ingatkan netralitas usai #PrabowoGibran2024 muncul di X Kemhan
Baca juga: Anies ingin Presiden Jokowi beri sanksi menteri tak netral

Sebelumnya, KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:gamespools

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
senang slot 777
harga kredit laptop di akulaku
paito 06
jingga888
slotgokil
gacor338
situs slot gacor malam hari
domino88
link slot tanpa deposit
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot terbaru gacor
Bab 2 situs slot king
Bab 3 dapat duit dari google
Bab 4 jam gacor pragmatic
Bab 5 dewahoki777
Bab 6 link sering maxwin
Bab 7 slot games slot
Bab 8 slot88 terbaru
Bab 9 dragon303 rtp
Bab 10 pinjaman online resmi ojk 2021 bunga rendah
Bab 11 togel rtp
Bab 12 under slot
Bab 13 situs slot luar
Bab 14 slot bonus 100 to kecil
Bab 15 slot gacor131
Bab 16 jayaslot4d
Bab 17 prediksi sdy hari ini
Bab 18 rumah judi slot
Bab 19 slot gacor jp hari ini
Bab 20 pinjaman online yang bagus
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2906bab
kampusBacaan TerkaitMore+

Ambisi Rhodes

pinjaman produktif easycash
KPU tegur capres-cawapres kampanye terbuka di luar jadwal zonasi
Arsip foto - Ketua KPU Hasyim Asy'ari memberikan sambutan pada rapat konsolidasi nasional kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (30/12/2023). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz/aa.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menegur pasangan calon presiden dan wakil presiden yang melakukan kampanye rapat umum atau kampanye terbuka di luar jadwal zonasi.

"Nanti dapat teguran, ya, kalau seandainya betul bahwa kampanye di luar jadwal dan kampanye yang ditentukan. Ini kantidak sekadar zonasi, tetapi juga ada jadwalnya," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Kantor KPU, Jakarta, Senin.

Hasyim mengatakan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi setiap zona kampanye terbuka.

Berdasarkan hasil rapat antara KPU dengan perwakilan partai dan tim sukses pasangan calon peserta Pilpres 2024, lanjut Hasyim, telah disepakati agar pasangan calon presiden dan wakil presiden menaati jadwal zonasi kampanye terbuka.

Baca juga: Maraton kampanye terbuka, Ganjar: Energi Jabar dan Jatim tinggi

Menurut dia, untuk memudahkan pengaturan kampanye dibutuhkan pengelompokan zonasi, agar partai politik koalisi pendukung pasangan calon dapat berkampanye di zona yang sama.

Demikian juga bagi partai politik, yang tidak menjadi bagian dari gabungan partai politik pengusung pasangan calon bersangkutan, telah ditentukan dengan zonasi tersendiri.

KPU pun telah menetapkan tiga zona untuk kampanye akbar Pemilu 2024, yakni Zona A, Zona B, dan Zona C.

"Berdasarkan kesepakatan itulah yang kemudian dibuat keputusan KPU tentang jadwal dan juga zona kampanye yang menggunakan metode rapat umum. Pada prinsipnya begitu," ujar Hasyim.

Baca juga: Anies ingin Presiden Jokowi beri sanksi menteri tak netral

Meski demikian, KPU memberikan keleluasaan kepada tim sukses pasangan calon pada H-3 atau tiga hari sebelum pelaksanaan kampanye terbuka berakhir. untuk berkampanye diseluruh wilayah Indonesia tanpa menggunakan ketentuan zonasi.

Kampanye rapat umum Pemilu 2024 berlangsung selama 21 hari, mulai 21 Januari sampai 10 Februari.

KPU RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Bawaslu akan cek dugaan pelanggaran kampanye terbuka Prabowo-Gibran

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Longsheng yang santai

trik curang bermain slot
Walhi sesalkan debat cawapres tak singgung pulau kecil dan pesisir
Capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto (ketiga kanan) dan Gibran Rakabuming Raka (kanan) bersalaman dengan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kiri) usai Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/tom/am.
Jakarta (ANTARA) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyesalkan debat calon wakil presiden yang berlangsung Minggu (21/1) malam tak menyinggung permasalahan lingkungan dan sosial yang dihadapi masyarakat pesisir serta pulau-pulau kecil. Aktivis Walhi Jakarta Muhammad Aminullah mengatakan pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu, Jakarta, sedang menghadapi ancaman krisis iklim yang memengaruhi keberlanjutan ekologis, kedaulatan pangan dan ketersediaan air bersih, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat. "Alternatif ekonomi yang digagas masyarakat melalui pengelolaan pariwisata berbasis komunitas di Kepulauan Seribu juga terancam," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin. Ia menjelaskan penguasaan pulau oleh korporasi pariwisata dan reklamasi perluasan pulau tanpa izin serta proyek strategis pariwisata nasional yang dicanangkan di kawasan Taman Nasional Bahari Kepulauan Seribu mengancam ruang hidup masyarakat pesisir. Menurut dia, mayoritas pekerjaan warga Kepulauan Seribu nelayan dan pelaku pariwisata berbasis masyarakat.
"Sejak tahun 1960-an, Jakarta telah kehilangan enam pulau dan 23 pulau saat ini sedang dalam keadaan krisis," kata Aminullah.
Baca juga: Prasetyo: Debat harusnya soal visi-misi, bukan saling serang
 Dia mengungkapkan bahwa dari seluruh pembasahan dalam debat calon wakil presiden itu, Walhi sulit menemukan arah pemulihan lingkungan hidup yang menyentuh aspek fundamental. Walhi memberikan catatan kepada seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk membangun strategi pemulihan lingkungan hidup dan menahan laju kerusakan ekologi secara holistik yang mencakup wilayah perkotaan, pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Walhi ingin agar ketiga pasangan calon pemimpin masa depan Indonesia itu meluruskan paradigma bahwa pengelolaan sumber-sumber agraria, termasuk mengatasi ketimpangan penguasaan agraria, harus mencakup wilayah perkotaan, pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Pihaknya juga ingin agar mereka mengakui nelayan dan perempuan nelayan sebagai subjek pengelola sumber-sumber agraria, sehingga mengatasi ketimpangan pengelolaan dan penguasaan agraria yang saat ini masih bias darat. "Tidak menganggap wilayah perkotaan dan warta kota hanya sebatas objek akumulasi kapital dan mengesampingkan tata kelola kota yang adil dan berkelanjutan dengan memastikan keterlibatan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan," kata Aminullah.
Baca juga: BRIN: Penerapan B35 selaras dengan misi negara menuju NZE pada 2060
Baca juga: Pakar nilai belum seluruh praktik desa wisata diterapkan dengan baik

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Berubah menjadi sistem aktris yang menakjubkan

tafsir mimpi basah togel
Istana sebut presiden dan Setneg perlu konfirmasi soal pengganti Firli
Arsip foto - Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) saat memberikan keterangan pers terkait penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2/2023). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pri.
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) perlu melakukan konfirmasi kembali terkait pengganti mantan ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Ini proses yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi oleh presiden dan Kementerian Sekretariat Negara tentang kandidat," kata Ari di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Senin.

Ari menjelaskan proses konfirmasi yang dilakukan presiden dan Kemensetneg harus selesai sebelum nama kandidat pengganti Firli diajukan ke DPR.

Menurut Ari, pengajuan itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Polisi sebut pengembalian berkas Firli Bahuri sedang dalam proses

Pada Pasal 33 UU KPK itu tertulis bahwa presiden dapat mengajukan ke DPR tentang calon pengganti dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih saat uji kelayakan dan kepatutan.

"Sebenarnya, dalam koridor undang-undang kansudah jelas. Dari empat calon pimpinan yang ikut fit and proper testdan kemudian tidak terpilih, itu perlu dikonfirmasi lagi oleh Bapak Presiden (Jokowi)," jelas Ari.

Merujuk pada aturan tersebut, empat orang yang tidak terpilih saat seleksi calon pimpinan KPK pada tahun 2019 adalah Sigit Danang Joyo, Luthfi Jayadi Kurniawan, I Nyoman Wara, dan Roby Arya Brata.

Presiden Joko Widodo telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca juga: Firli selesai diperiksa, Polisi: berkas segera dikembalikan ke Kejati

Keppres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 28 Desember 2023 dan berlaku sesuai tanggal ditetapkan.

"Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden (Jokowi) telah menandatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Merangkap Anggota KPK Masa Jabatan 2019-2024. Keppres mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," ujar Ari.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Firli juga telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi melalui Kemensetneg tertanggal 22 Desember 2023.

Baca juga: Komisi III: Pengganti Firli Bahuri dipilih Pansel DPR

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

gerbang emosional

situs slot gacor terpercaya
KPU: Teknis debat ke-5 masih sama meski ada usulan tanpa penonton
Arsip foto - Ketua KPU RI hasyim Asy'ari saat membuka Debat Keempat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/pri.
Tetap ada tim sukses pasangan calon yang jumlahnya 75 orang.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menyampaikan aturan teknis dan format debat kelima Pilpres 2024 masih sama seperti debat-debat sebelumnya meskipun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan acara debat tanpa ada penonton.

"Format debat, termasuk penyelenggaranya, tetap. Tetap ada tim sukses pasangan calon yang jumlahnya 75 orang. Jadi, tetap," kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Kamis.

Hasyim menjelaskan bahwa KPU telah mengevaluasi penyelenggaraan debat keempat yang berlangsung pada tanggal 21 Januari 2024. Masing-masing pasangan calon telah menyampaikan catatannya dalam rapat evaluasi itu.

"Nanti dalam kesempatan berikutnya, KPU akan melakukan rapat dengan TV penyelenggara debat terakhir yang kelima, dan nanti juga akan ada rapat selanjutnya yang mempertemukan antara KPU, tim pasangan calon, dan pihak televisi yang akan menyelenggarakan debat," kata Hasyim.

Debat kelima, yang bakal menampilkan tiga calon presiden di atas panggung, menjadi sesi debat resmi terakhir yang digelar oleh KPU RI selama masa kampanye Pilpres 2024. Debat kelima itu dijadwalkan berlangsung pada tanggal 4 Februari 2024.

Beberapa tema yang diangkat dalam debat terakhir itu, di antaranya soal kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan inklusi.

KPU RI menyelenggarakan lima debat yang diikuti secara bergantian oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Debat menjadi salah satu kegiatan kampanye yang diwadahi KPU selama periode kampanye, mulai 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.

Debat pertama, yang diikuti para capres, mengangkat tema hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Debat yang kedua diikuti para cawapres, mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, serta infrastruktur dan perkotaan.

Debat ketiga, yang kembali diikuti para capres, mengangkat tema pertahanan dan keamanan, geopolitik, hubungan internasional; dan globalisasi. Kemudian, debat keempat, yang berlangsung pada akhir pekan lalu, diikuti para cawapres. Tiga cawapres membahas isu-isu seputar masyarakat adat, pedesaan, lingkungan hidup, energi, dan reforma agraria.

Baca juga: Dewan Pakar AMIN siapkan program pemungkas di debat kelima capres
Baca juga: Prabowo akui bagian dari satu persen miliki kekayaan negara
Baca juga: TPM Ganjar-Mahfud gelar sosialisasi galang dukungan dari pemuda 

Sebelumnya, KPU RI menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kembali ke dunia roh

rtp tuanslot
Soal dugaan politisasi beras bansos, Wapres: Itu urusan Bawaslu
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kiri) menyampaikan keterangan pers di Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI, Jakarta, pada Kamis (25/1/2024). ANTARA/Yashinta Difa/am.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengemukakan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI seharusnya menyelidiki isu dugaan politisasi beras bantuan sosial yang dijadikan sarana kampanye pada Pemilu 2024 

"Saya kira kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan pemilu atau kampanye supaya disampaikan kepada Bawaslu saja," kata Wapres Ma’ruf ketika ditemui wartawan di Jakarta, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Wapres Ma'ruf saat menanggapi foto beras Bulog yang ditempel stiker pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang beredar di media sosial X.

Baca juga: Mahfud: Bansos bukan bantuan pemerintah tapi negara

Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Biar nanti Bawaslu yang memberikan (keputusan), apakah ada pelanggaran atau tidak," kata Wapres.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan bahwa Bulog tidak pernah menempelkan atribut apa pun pada kemasan beras, selain label Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog.

Bayu menjelaskan bahwa beras SPHP sangat mudah didapatkan masyarakat karena Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor sampai ke ritel modern dalam pemasarannya.

Baca juga: Airlangga Hartarto pastikan bansos tidak terafiliasi politik

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi juga memastikan tidak ada satu pun logo yang ditempelkan dalam kemasan beras bansos tersebut, selain logo Bapanas dan Bulog.

Namun, Arief mengaku sulit untuk mengatur beras yang sudah disalurkan dan sudah sampai ke masyarakat.

"Kan kita enggak tahu dibeli siapa saja, jadi memang agak sulit ngaturnya kalau sudah di masyarakat. Tetapi yang pasti, dari kami tidak ada memuat stiker yang lain," ujarnya.

Baca juga: TPN minta distribusi bansos yang ditunda tak dipolitisasi
Baca juga: Timnas AMIN soroti dugaan politisasi bansos hingga netralitas kades
Baca juga: Bapanas: Penyaluran bansos beras tidak terpengaruh kampanye politik

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Mulailah berlatih dari dasar laut

huniangaming303
Airlangga sebut Presiden tidak perlu cuti saat berkampanye
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat diwawancarai di Palembang, Jumat (26/1/2024). (ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri)
Palembang (ANTARA) - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebutkan Presiden itu tidak perlu mengajukan cuti apabila ingin berkampanye.

Airlangga menyampaikan hal itu sebagai respons terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa presiden boleh berkampanye asalkan tak menggunakan fasilitas negara.

“Presiden itu adalah kepala negara. Maka, kepala negara itu tidak ada cutinya,” kata dia saat diwawancarai di Palembang, Jumat.

Menurutnya, setiap warga itu memiliki hak konstitusi, termasuk presiden. Sehingga, dukungan presiden kepada ke salah satu partai politik (parpol) bukan sesuatu yang baru.

“Presiden Soekarno dari PNI, Presiden Soeharto dengan Partai Golkar, Pak Habibie yang juga Golkar, kemudian Gus Dur PKB, Pak SBY Demokrat. Maka, hal ini sesuatu yang lumrah dan ini suatu hak politik, termasuk presiden,” ujarnya.

Airlangga mengatakan pihaknya memasang target 55 persen Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024 di

“Kami memasang target meraih suara di atas 55 persen di Sumbagsel untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Sehingga, kami meminta ketua di daerah ini terus bergerak untuk memenangkan pilpres, pileg, dan pilkada Tahun 2024,” kata dia.

Sebelumnya, KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Presiden soal kampanye adalah edukasi demokrasi

Baca juga: Cak Imin tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024