angka jitu toto versi wap 59Jutaan kata 345772Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs maxwin malam ini》
Setuju Program Internet Gratis, Prabowo: Tapi Makan Gratis Jadi Prioritas******
Dalam Debat Capres 2024 itu, Prabowo juga mengatakan jika dirinya terpilih menjadi Presiden ke-8 RI, juga akan memberikan internet gratis di desa-desa.
“Saya tegaskan kembali dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan makan gratis yang harus diprioritasklan. Bukan internet gratis tidak penting. Kalau saya jadi presiden, saya bawa internet gratis ke setiap desa,” imbuh dia.
Sementara itu, Ganjar Pranowo mengatakan program internet gratis ini berguna untuk mengatasi kesanjangan di masyarakat. Apalagi saat ini sedang digencarkan program digitilisasi berbagai pihak. Maka dari itu, internet gratis sangat penting diperoleh masyarakat.
“Ada 2.000 desa blind spot. Padahal kita butuh digitalisasi berbagai program,” kata Ganjar.
Sebagai informasi, Debat Kelima Capres 2024 bertemakan Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi. Debat ini merupakan debat terakhir yang diadakan KPU. Debat ini dibahas selama 120 menit.
Debat dibagi menjadi beberapa sesi yang terdiri dari pertanyaan dari panelis dan pertanyaan dari kandidat lain. Kemudian pada sesi terakhir, masing-masing kandidat memberikan pernyataan akhir. Debat dipandu moderator dari pembawa berita TvOne, Andromeda Mercury dan Dwi Anggia.
Pelanggaran Kode Etik Ketua KPU di Balik Pencalonan Gibran, TKN: Tidak Penting******
“Ya bagi kami yang penting tidak memengaruhi pencalonan atau tidak memengaruhi pencapresan atau pencawapresan ya,” kata Rosan saat ditemui di hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2024).
Menurut dia, saat ini proses pencalonan sudah berlangsung dan tidak dapat diganggu gugat. Pihaknya juga merasa telah memenuhi segala persyaratan yang harus dipenuhi Prabowo-Gibran untuk maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.
Lebih lanjut, dia mengaku putusan DKPP ini tidak akan mengganggu elektabilitas Prabowo-Gibran yang saat ini dia klaim mengungguli dua pasangan calon lain.
“Saya yakin (elektabilitas) tidak berpengaruh sama sekali karena ini kan proses yang sudah berjalan ya selama kampanye,” ucap dia sebagaimana dilansir Antara.
Sebelumnya, Dewan Kehormatan KPPP memvonis Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.
Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.
Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).
Label:gasslot、beraniqq、sgp 777 login slot
Terkait:kuda189、erek erek dikejar anjing、kilat77 pro、museum slot demo、slot rumah toto、plaza4d2、tafsir mimpi 13、33 erek erek togel、link gacor terpercaya、trik pola maxwin olympus hari ini
bab terbaru:bursa777(2024-06-28)
Perbarui waktu:2024-06-28
Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII), dan beberapa kampus lain menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya.
Selain itu, beberapa petinggi politik juga mengkritik pemerintahan dan berharap penyelenggaraan pemilu tetap jujur, adil, dan rahasia.
Menurut Arfianto, penyelenggara pemilu harus bersikap imparsial atau tidak terikat dengan tekanan pihak manapun, baik dari pihak yang mendukung pemerintah maupun pihak yang tidak mendukung pemerintah.
Adapun berbagai desakan dari akademisi maupun elit politik tersebut menargetkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Terlepas dari hal itu, ia menilai harus ada pembuktian mengenai tuduhan kepada salah satu pasangan calon. Jika memang terbukti ada kecurangan, maka berbagai bukti tersebut harus diproses, begitu pula sebaliknya
“Jangan sampai adanya desakan dari satu pihak merugikan pihak lainnya. Jangan sampai juga tidak adanya desakan pun menguntungkan salah satu pihak,” ucap dia.
Dengan demikian, Arfianto menegaskan semua pasangan calon memiliki hak yang sama dalam pemilu, sehingga jangan sampai ada permasalahan ke depannya jika para penyelenggara pemilu tidak menentukan sikap tegas.
Dia menjelaskan, konstruksi Undang-undang Pemilu itu selalu menempatkan KPU dengan posisi “ter”, yakni terlapor, termohon, tergugat, dan teradu. Dengan ada pengaduan soal pendaftaran Gibran ke DKPP, menurutnya pihaknya selalu mengikuti proses persidangan di DKPP.
Dia menegaskan tidak akan mengomentari putusan tersebut karena seluruh keterangan dan catatan dari pihaknya sudah disampaikan saat persidangan.
“Setelah itu kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan,” ujarnya sebagaimana dikabarkan Antara.
Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.
Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.
Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).
Dia merincikan, pelanggaran HAM yang dimaksud yaitu pembentuk Tim Mawar dan setelahnya. Hasto meyakini, permintaan maaf itu yang ditunggu-tunggu masyarakat dari Prabowo.
Politisi asal Yogyakarta ini menekankan, permasalahan tidak akan terhapuskan sebelum ada permintaan maaf ataupun proses yang semestinya. Sementara itu, lanjutnya, dalam ajang debat situasi berbeda.
“Di dalam debat, ya kita saling memaafkan karena tujuannya untuk menyampaikan gagasan yang terbaik. Tapi persoalan terkait dengan HAM, itu hal yang fundamental,” katanya.
Hasto meminta Prabowo hanya menambah permintaan maafnya. Apalagi, menurutnya, Prabowo masih punya rekam jejak masa lalu yang mengganjal.
Tak hanya itu, dia juga merasa Prabowo perlu berkomitmen ihwal dugaan ada aparatur negara yang gunakan fasilitas negara untuk berkampanye hingga adanya politik intimidasi.
Hasto meyakini, persoalan itu kini juga lebih penting daripada minta maaf ke Ganjar dan Anies.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Hasto Nilai Minta Maaf Prabowo Salah Alamat, Seharusnya Bukan ke Ganjar dan Anies”
Oleh karena itu, dalam Debat Capres 2024 itu, dia berjanji jika terpilih sebagai Presiden RI akan memberikan bansos sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Persoalan bansos belakangan ini memang mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan bansos yang diguyurkan oleh Presiden Jokowi dianggap untuk kepentingan calon-calon tertentu.
Hal ini pun sempat disinggung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dia menyebut bansos rawan menjadi alat untuk kepentingan elektoral dalam Pemilu. Menurut Puan, bansos sejatinya merupakan hak rakyat karena berasal dari uang rakyat. Maka dari itu, pihak mana pun tidak boleh mengklaim bansos hanya demi kepentingan elektoral salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres).
Puan mengatakan bansos memang sudah sepantasnya diberikan kepada rakyat. Sebab bansos itu berasal dari rakyat dan harus diberikan kembali kepada rakyat. Rakyat yang menerima bansos tidak boleh dipaksa untuk memilih salah satu pasangan capres-cawapres tertentu.
“Saya berharap bansos ini digunakan untuk kesejahteraan rakyat tanpa diklaim atau digunakan agar rakyat mendukung salah satu calon pada Pemilu 2024,” kata Puan Maharani kepada wartawan selepas memberikan orasi dalam kampanye akbar PDIP di Lapangan Pringgodani, Kecamatan/Kabupaten Wonogiri, Minggu (4/2/2024).
Dalam lokakarya tersebut, para peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga berkesempatan untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman dengan sesama akademisi. Materi-materi yang disampaikan oleh Joseph Stanislaus Harjanto Prabowo, memberikan pandangan mendalam tentang konsep OBE dan implementasinya, serta cara efektif untuk menetapkan dan mengukur KPI Dosen.
Dosen dan staf akademik Universitas Pignatelli Triputra diharapkan dapat mengaplikasikan pemahaman yang didapat dalam pengembangan kurikulum yang responsif dan pencapaian KPI yang optimal. Lokakarya tersebut menjadi tonggak penting dalam meningkatkan standar pendidikan di universitas dan memberikan dampak positif bagi perkembangan karir dosen.
Universitas Pignatelli Triputra berkomitmen untuk terus menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sejenis guna memberikan dukungan dan sarana bagi pengembangan akademik yang berkelanjutan di lingkungan kampus.
Keberhasilan lokakarya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mencetak lulusan yang kompeten dan siap bersaing di dunia global.
Menanggapi jawaban Prabowo Subianto, capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyampaikan bahwa kebudayaan merupakan inti dari seluruh sektor pembangunan.
“Yang harus dikerjakan pemerintah adalah menciptakan ekosistem yang sehat, sehingga budayawan bisa memunculkan ekspresi. Budaya jangan hanya dirawat, tapi dikembangkan. Oleh karena itu kami memandang perlu dibentuk Kementerian Kebudayaan untuk mewadahi krestivitas dan karya para budayawan,” kata Anies menanggapi.
Sementara itu, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengungkit pentas Butet Kartaredjasa yang sempat batal beberapa waktu lalu.
“Kalau benturannya budaya dan birokrasi, maka birokrat hanya memfasilitasi saja. Dengan begitu budaya akan tumbuh, pemerintah tinggal melihat budaya berjalan. Pemerintah tidak perlu takut dikritik. Masak pemerintah takut dengan pentasnya Butet. Pemerintah mesti dikritik, cukup fasilitasi biar mereka mengerjakan, birokrasi tinggal melihat hasilnya,” tutur Ganjar.
Prabowo lantas memuji respons Anies dan Ganjar yang dinilai baik dan masuk akal, sehingga menjadi masukan bagi dirinya ke depan apabila terpilih sebagai Presiden RI. Namun, dia menekankan gagasan Anies Baswedan untuk membentuk Kementerian Kebudayaan merupakan ide brilian.
“Saya kira kedua respons itu masuk akal, saya bisa menerima, memang banyak benarnya. Kita harus memberi ruang, jelas pemerintah harus berani turun tangan menjaga situs, membantu museum, membantu istana sultan yang mau roboh, ini warisan budaya. Kalau nanti saya jadi presiden, penting juga membentuk Kementerian Kebudayaan. Ide yang baik darimana pun dan kami dukung,” imbuh Prabowo.
《situs maxwin malam ini》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot deposit 5000 qrisHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs maxwin malam ini》bab terbaru。