16 togel

Kelahiran Kembali Era Pentium

Pasar Kue Subuh Senen Tutup per 10 Februari 2023 Usai Operasi 34 Tahun******

Pusat kue dan jajanan tradisional, Kue Subuh Senen Jaya, akan tutup mulai 10 Februari 2023.

Penutupan diketahui dari pengumuman melalui laman resmi Instagram Senen Jaya Mall @senenjayaofficial selaku pengelola Pasar Senen.

"Dengan berat hati Minja Mengumumkan bahwa Kue Subuh Senen Jaya blok 5 akan tutup. Terimakasih kepada seluruh pelanggan setia Kue Subuh Senen Jaya blok 5. Kami masih akan buka hingga 9 Februari 2023," tulis akun tersebut, dikutip Rabu (11/1).

Begitu juga dengan penutupan yang akan berlangsung permanen, atau ditutup sementara untuk relokasi ke tempat baru seiring penataan kawasan Pasar Senen.

Para pedagang kue subuh memang baru menempati lokasi di blok 4-5 Pasar Senen pada 2017, setelah kebakaran besar melanda lokasi lama. Namun sebenarnya, Pasar Kue Subuh Senen sudah ada sejak 1988 atau 34 tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]

Memanggil Miliaran Dewa dan Iblis dari Dunia Lain

8 Bantahan Kemnaker Soal Perppu Ciptaker: Upah Hingga Pesangon Dihapus******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah setidaknya 8 isu yang berkembang dalam Perppu Cipta Kerja, mulai dari formulaupah minimumyang bisa berubah dalam keadaan tertentu, pemutusan hubungan kerja (PHK) dipermudah, hingga pesangon yang dihapus.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan penting untuk memahami Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) secara utuh.

Dalam hal ini, Putri menjelaskan beleid tersebut mengubah, menghapus, dan menetapkan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pada kesempatan itu, Putri memberikan penjelasan sekaligus bantahan terhadap beberapa perubahan substansi di Perppu Ciptaker klaster ketenagakerjaan. Berikut 8 bantahan yang disampaikan oleh Kemnaker:

1. Outsourcing alias tenaga ahli daya

Putri menjelaskan di dalam UU Ciptaker tidak diatur mengenai pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Hal tersebut dimaknai bahwa pelaksanaan outsourcing atau alih daya dapat dilakukan terbuka untuk semua jenis pekerjaan dalam suatu proses produksi.

"Perppu Ciptaker mengatur pembatasan jenis pekerjaan. Jadi Perppu Ciptaker mengatur alih daya dibatasi hanya dilakukan untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan, yang mana jenis-jenis pekerjaannya secara detail akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP)," jelasnya.

Menurutnya, aturan dalam Perppu Ciptaker membuat pemerintah bakal mengubah ketentuan di PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

"Saya akan menggarisbawahi bahwa isu mengenai alih daya katanya akan dibuka seluas-luasnya, tidak juga. Nanti tetap akan kami atur, akan kami jelaskan lagi dalam revisi PP 35/2021 karena perppu ini juga sudah mengatur pembatasan jenis pekerjaan," bantah Putri.

2. Formula upah minimum bisa berubah dalam keadaan tertentu

Di dalam pasal 88 f Perppu Ciptaker, muncul kewenangan baru di mana pemerintah bisa menetapkan formula perhitungan upah minimum berbeda dalam keadaan tertentu. Menurut Putri, hal ini mengacu pada daerah yang terkena bencana dan ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional.

"Ada bencana nasional, lalu terjadi porak poranda di daerah tersebut, maka pemerintah pusat mungkin Menaker atas perintah Presiden akan menetapkan upah minimum untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota tersebut," tegasnya.

Putri menambahkan penetapan upah minimum tersebut bakal mempertimbangkan kondisi yang terjadi pada daerah yang terkena bencana tersebut sehingga ditetapkan berstatus bencana nasional oleh pemerintah.

"Jadi tidak benar ada hoaks bahwa perppu ini mengembalikan kuasa ke pemerintah pusat, Menaker untuk menetapkan upah daerah di seluruh Indonesia. Itu tidak benar, tidak benar. Hanya memberi wewenang pemerintah pusat kepada daerah yang terjadi bencana nasional," bantah Putri.

3. PKWT seumur hidup

Di dalam Perppu Ciptaker, tidak dijelaskan batasan karyawan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Padahal, sebelumnya di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan PKWT paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa Perppu Ciptaker melanggengkan karyawan kontrak seumur hidup.

"Tidak benar. Pelaksanaan PKWT ada jangka waktunya. Perppu ini tetap memperhatikan hal ini, tetap mengatur. Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini memang tidak mengatur periode waktu PKWT, tapi mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam revisi PP 35/2021. Jadi memang betul-betul harus dipahami," tegasnya.

Putri lantas merinci dua jenis PKWT. Pertama, PKWT berdasarkan jangka waktu di mana jangka waktunya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maksimal 5 tahun. Kedua, PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu.

"Jangka waktunya ditetapkan untuk yang jenis pekerjaan tertentu ini harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, antara manajemen perusahaan dan pekerja atau diwakili serikat pekerja. Dalam PKWT tersebut juga harus disebut ruang lingkup selesainya pekerjaan," jelasnya.

4. Waktu libur cuma sehari dalam seminggu

Pasal 79 ayat 2 b Perppu Ciptaker menjadi perdebatan karena disebutkan bahwa istirahat mingguan untuk pekerja hanya satu hari kerja dalam seminggu. Hal tersebut tidak berubah dengan yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Ada hoaks yang berkembang di awal minggu ini terkait hak waktu istirahat atau libur, dikatakan perppu ini menghapus. Itu adalah hoaks, tidak benar. Sesungguhnya perppu ini tetap memastikan perusahaan dan pekerja memiliki waktu istirahat," bantah Putri.

Terkait jumlah waktu libur apakah 1 hari atau 2 hari dalam seminggu, Putri menjelaskan itu tergantung peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja bersama. Ia menegaskan hal tersebut harus dimusyawarahkan antara pekerja dan pengusaha.

Cuti Panjang Hingga Penghapusan Pesangon

Semangat bela diri saya adalah Pangu

8 Bantahan Kemnaker Soal Perppu Ciptaker: Upah Hingga Pesangon Dihapus******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah setidaknya 8 isu yang berkembang dalam Perppu Cipta Kerja, mulai dari formulaupah minimumyang bisa berubah dalam keadaan tertentu, pemutusan hubungan kerja (PHK) dipermudah, hingga pesangon yang dihapus.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan penting untuk memahami Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) secara utuh.

Dalam hal ini, Putri menjelaskan beleid tersebut mengubah, menghapus, dan menetapkan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pada kesempatan itu, Putri memberikan penjelasan sekaligus bantahan terhadap beberapa perubahan substansi di Perppu Ciptaker klaster ketenagakerjaan. Berikut 8 bantahan yang disampaikan oleh Kemnaker:

1. Outsourcing alias tenaga ahli daya

Putri menjelaskan di dalam UU Ciptaker tidak diatur mengenai pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Hal tersebut dimaknai bahwa pelaksanaan outsourcing atau alih daya dapat dilakukan terbuka untuk semua jenis pekerjaan dalam suatu proses produksi.

"Perppu Ciptaker mengatur pembatasan jenis pekerjaan. Jadi Perppu Ciptaker mengatur alih daya dibatasi hanya dilakukan untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan, yang mana jenis-jenis pekerjaannya secara detail akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP)," jelasnya.

Menurutnya, aturan dalam Perppu Ciptaker membuat pemerintah bakal mengubah ketentuan di PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

"Saya akan menggarisbawahi bahwa isu mengenai alih daya katanya akan dibuka seluas-luasnya, tidak juga. Nanti tetap akan kami atur, akan kami jelaskan lagi dalam revisi PP 35/2021 karena perppu ini juga sudah mengatur pembatasan jenis pekerjaan," bantah Putri.

2. Formula upah minimum bisa berubah dalam keadaan tertentu

Di dalam pasal 88 f Perppu Ciptaker, muncul kewenangan baru di mana pemerintah bisa menetapkan formula perhitungan upah minimum berbeda dalam keadaan tertentu. Menurut Putri, hal ini mengacu pada daerah yang terkena bencana dan ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional.

"Ada bencana nasional, lalu terjadi porak poranda di daerah tersebut, maka pemerintah pusat mungkin Menaker atas perintah Presiden akan menetapkan upah minimum untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota tersebut," tegasnya.

Putri menambahkan penetapan upah minimum tersebut bakal mempertimbangkan kondisi yang terjadi pada daerah yang terkena bencana tersebut sehingga ditetapkan berstatus bencana nasional oleh pemerintah.

"Jadi tidak benar ada hoaks bahwa perppu ini mengembalikan kuasa ke pemerintah pusat, Menaker untuk menetapkan upah daerah di seluruh Indonesia. Itu tidak benar, tidak benar. Hanya memberi wewenang pemerintah pusat kepada daerah yang terjadi bencana nasional," bantah Putri.

3. PKWT seumur hidup

Di dalam Perppu Ciptaker, tidak dijelaskan batasan karyawan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Padahal, sebelumnya di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan PKWT paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa Perppu Ciptaker melanggengkan karyawan kontrak seumur hidup.

"Tidak benar. Pelaksanaan PKWT ada jangka waktunya. Perppu ini tetap memperhatikan hal ini, tetap mengatur. Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini memang tidak mengatur periode waktu PKWT, tapi mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam revisi PP 35/2021. Jadi memang betul-betul harus dipahami," tegasnya.

Putri lantas merinci dua jenis PKWT. Pertama, PKWT berdasarkan jangka waktu di mana jangka waktunya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maksimal 5 tahun. Kedua, PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu.

"Jangka waktunya ditetapkan untuk yang jenis pekerjaan tertentu ini harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, antara manajemen perusahaan dan pekerja atau diwakili serikat pekerja. Dalam PKWT tersebut juga harus disebut ruang lingkup selesainya pekerjaan," jelasnya.

4. Waktu libur cuma sehari dalam seminggu

Pasal 79 ayat 2 b Perppu Ciptaker menjadi perdebatan karena disebutkan bahwa istirahat mingguan untuk pekerja hanya satu hari kerja dalam seminggu. Hal tersebut tidak berubah dengan yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Ada hoaks yang berkembang di awal minggu ini terkait hak waktu istirahat atau libur, dikatakan perppu ini menghapus. Itu adalah hoaks, tidak benar. Sesungguhnya perppu ini tetap memastikan perusahaan dan pekerja memiliki waktu istirahat," bantah Putri.

Terkait jumlah waktu libur apakah 1 hari atau 2 hari dalam seminggu, Putri menjelaskan itu tergantung peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja bersama. Ia menegaskan hal tersebut harus dimusyawarahkan antara pekerja dan pengusaha.

Cuti Panjang Hingga Penghapusan Pesangon

Kelahiran kembali memiliki ruangan kecil yang gelap

Badai PHK Terjang Raksasa Manajemen Aset Global BlackRock******

BlackRock, perusahaan manajemen aset terbesar di dunia, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 500 karyawan setelah periode perekrutan besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir.

Juru bicara BlackRock mengatakan jumlah karyawan yang terkena PHK tidak sampai 3 persen dari total tenaga kerja perusahaan. PHK disebut terjadi saat perusahaan menghadapi "lingkungan pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya".

Melansir CNN Business, Kamis (12/1), BlackRock belum melakukan PHK besar-besaran sejak 2019 dan telah meningkatkan jumlah karyawannya sekitar 22 persen selama tiga tahun terakhir.

Awal pekan ini, Goldman Sachs disebut memangkas hingga 5.200 pekerja di tengah ketidakpastian ekonomi. Kemudian, Amazon minggu lalu telah merumahkan sekitar 18 ribu karyawan dan Salesforce memangkas 10 persen dari sekitar 73 ribu karyawannya.

Tahun lalu menandai pertumbuhan pekerjaan terbaik kedua dalam sejarah Amerika Serikat. Namun, semakin banyak perusahaan justru mengungkapkan rencana untuk memberhentikan pekerja.

Kondisi beberapa perusahaan teknologi yang berada di Silicon Valley bahkan diprediksi makin memburuk pada tahun ini, ditandai dengan tidak adanya perekrutan hingga PHK besar-besaran.

Kondisi tersebut dipicu oleh permintaan yang menurun seiring longgarnya aturan Covid-19, dan orang-orang kembali ke kehidupan normal.

Selain itu, kondisi itu diperburuk pada ancaman resesi di 2023, dan ketidakpastian ekonomi masih membebani pikiran konsumen dan pembuat kebijakan. Kenaikan suku bunga pun diperkirakan akan terus berlanjut.

Namun terlepas dari peningkatan PHK, banyak perusahaan lain tampaknya enggan untuk memangkas pekerjaan di tengah kekurangan pekerja yang sedang berlangsung.

Pekan lalu, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan klaim pengangguran awal tiba-tiba turun ke level terendah tiga bulan.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Ekstradimensi

Jokowi Ingin Perundingan Perdagangan Bebas RI******

Menko Perekonomin Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Jokowi ingin perjanjian perdagangan bebasIndonesia dan Uni Eropa(Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) rampung tahun ini.

Target tersebut ia ungkap usai rapat kabinet terbatas di Istana Negara Jakarta, Rabu (11/1).

Airlangga mengatakan Jokowi telah berkomunikasi dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Selain itu, kebetulan Indonesia kembali dipercaya untuk menjadi Official Partner Country Hannover Messe 2023, sehingga bisa memanfaatkan kedekatan Jokowi dengan Olaf Scholz untuk memfinalisasikan IEU CEPA.

Berdasarkan catatan redaksi, Jokowi mendorong perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa itu dapat segera selesai karena pembahasannya saat ini sudah berlangsung selama lima tahun lebih.

Pada 2021, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket menghitung potensi nilai perdagangan dari IEU-CEPA mencapai 4,5 miliar sampai 5 miliar euro per tahun pada 2030.

[Gambas:Video CNN]

Jumlahnya setara Rp77,4 triliun hingga Rp86 triliun (kurs Rp17.200 per euro Eropa).

Menurutnya, potensi nilai perdagangan yang besar akan memberi keuntungan bagi Indonesia. Sebab, bisa menopang pemulihan ekonomi dan laju pertumbuhan pada tahun-tahun mendatang.

"Ini adalah perjanjian dagang masa depan yang akan memberikan pertumbuhan ekstra kepada Indonesia," ucap Piket secara virtual.

Pertumbuhan itu juga akan ditopang oleh kontribusi laju ekspor yang diperkirakan naik 18 persen dengan IEU-CEPA. Piket menuturkan laju ekspor dan ekonomi yang lebih tinggi akan memberi manfaat peningkatan pendapatan masyarakat.

"Ini bisa membantu Indonesia merealisasikan tujuan pembangunan berkelanjutan dan mencapai ambisi pada 2045 untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi," jelasnya.

Tak hanya dari sisi perdagangan, kerja sama IEU-CEPA juga dinilai menggairahkan aliran investasi dari benua biru ke tanah air. Saat ini, ia mencatat setidaknya ada 1.100 perusahaan Eropa yang berbasis di Indonesia dan mempekerjakan sekitar 1,1 juta pekerja Indonesia.

Melbourne, andalkan cinta

Anak Buah Luhut Respons Isu Tesla Mau Bangun Pabrik di RI******

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) angkat bicara terkait isuTeslaInc bakal membangun pabrik kendaraan listrikdi Indonesia.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan sampai saat ini belum pernah mendengar adanya kesepakatan tersebut.

"Sampai saat ini saya tidak mendengar ada kesepakatan dimaksud (Tesla bangun pabrik di Indonesia)," ujar Jodi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/1).

"Harap berhati-hati dalam menulis artikel yang mengutip 'sumber tanpa nama', karena sering salah," kicau Musk di akun Twitter @elonmusk di hari yang sama.

Dalam unggahan tersebut, CEO Tesla itu juga menyertakan tautan berita berjudul "Tesla Is Close to Signing Deal to Build Factory in Indonesia" yang mengutip lansiran Bloomberg.

Wacana soal pembangunan pabrik Tesla di Indonesia sudah bergema sejak tahun lalu, saat Jokowi bertemu Musk pada pertengahan Mei di markas SpaceX di Texas, Amerika Serikat.

[Gambas:Twitter]

Keduanya membicarakan potensi kolaborasi dan kunjungan Musk ke Indonesia pada November 2022.

Jokowi pada Agustus lalu menginginkan Tesla membangun pabrik mobil listrik di dalam negeri, bukan cuma pabrik baterai.

"Yang kita inginkan semua adalah mobil listriknya, bukan baterainya. Buat Tesla, kami mau mereka membangun mobil listrik di Indonesia," kata Jokowi saat diwawancarai Bloomberg Agustus 2022.

Ia mengaku ingin membangun ekosistem besar mobil listrik di Indonesia. Selain Tesla, dia mengungkap punya ekspektasi yang sama dari produsen otomotif besar lainnya seperti Ford, Hyundai, Toyota dan Suzuki.

Dalam kesempatan lain, Jokowi meyakini ke depannya Musk akan membangun pabrik baterai dan mobil Tesla di Indonesia.

"Kita masih dalam proses berbicara dengan Elon Musk dengan Tesla, masih proses. Tapi saya meyakini Tesla akan membangun pabrik baterai dan industri mobil di Indonesia," tutur Jokowi dalam wawancara dengan The Economist, November 2022.

Keyakinan tersebut mengakar pada pasar Indonesia dan ASEAN yang besar untuk industri tersebut.

"Saya meyakini itu karena Indonesia memiliki pasar yang besar dan juga pasar di ASEAN yang besar," papar Jokowi.

"Saya kira itu sebuahopportunity," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]