persyaratan pinjam uang di bank bri

Yi Feng Luo Lanxue

Heru Budi Pastikan Stok Daging Sapi dan Ayam Aman Jelang Lebaran******

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan stok panganberupa daging sapi, daging ayam, hingga ikan aman menjelang Lebaran 2023.

Hal itu disampaikan Heru saat meninjau kesiapan stok daging di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Cakung Perumda Dharma Jaya di Cakung, Jakarta Timur, Selasa (18/4).

Lihat Juga : Cara Menghitung Zakat Fitrah yang Wajib Dibayar Muslim Jelang Lebaran

Dalam kunjungan tersebut, Heru menyambangi sejumlah titik, mulai dari kandang hingga bagian pemotongan hewan.

[Gambas:Video CNN]

Heru kembali menegaskan stok yang telah disiapkan dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Jakarta dalam rangka kesiapan menyambut hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman, mengatakan telah tersedia stok daging sapi, ayam, dan ikan. Selain itu, Raditya juga menjamin tidak akan ada kenaikan harga.

"Stoknya untuk daging sapi ada 500 ton, untuk daging ayam kurang lebih sama 500 ton, dan untuk ikan 350 ton," kata Raditya.

"Kalau daging yang didistribusikan oleh Dharma Jaya, insyaallah saya jamin tidak ada kenaikan," lanjutnya.

Lihat Juga : Pedagang Sebut Harga Pangan Mulai Naik Jelang Lebaran

Aku mungkin monster

Dirut ASDP Beber Perbedaan Tiket Kapal Feri Eksekutif dan Reguler******

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi memaparkan perbedaan fasilitas kapal feri eksekutif dan reguler. Menurutnya, perbedaan terletak dari segi tempat dan durasi menunggu kedatangan kapal.

Akan tetapi, Ira menjelaskan kondisi Pelabuhan Merak tahun ini lebih kondusif dari pada tahun lalu karena masyarakat sudah mulai sadar dengan pentingnya memesan tiket.

"(Perbedaannya) dari segi terminal dan kecepatan kapal berbeda. Sailing timeyang ekspres itu sekitar 1 jam, sedangkan yang reguler lebih lama," ujar Ira di Pelabuhan Merak, Selasa (18/4).

Berdasarkan data ASDP, pemudik akan mulai ramai berdatangan ke Pelabuhan Merak pada malam hari. Meski demikian, jumlahnya tidak terlalu berbeda dengan siang hari.

"Paling banyak yang malam, namun demikian sari segi jumlah proporsinya tidak terlalu jauh dengan yang siang dibandingkan jaman dulu," tutur Ira.

Ia mengaku bisa mengontrol segala kendala lantaran pemesanan tiket kapal berjalan dengan lancar. Karena itu, ASDP bisa menghitung berapa banyak pemudik yang akan datang pada siang atau malam hari.

"Karena dengan reservasi tiket itudemanddansupplyitu kita cocokkan. Jadi antara siang dan malam hampir sama, tapi ini kecenderungannya malam lebih tinggi," katanya.

Selain itu, Ira juga menyediakan sekitar seribu kantong parkir untuk para pemudik yang membawa kendaraan pribadi agar tidak terjadi penumpukan di jalan.

"Kantong parkir untuk seluruh pelabuhan dan itu kurang lebih seribu totalnya," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Dokter ajaib bereinkarnasi sebagai selir

fX hingga Plaza Indonesia Tutup Hari Pertama Lebaran 22 April******

Dua pusat perbelanjaan ternama di Jakarta, Plaza IndonesiadanfX Sudirman, menutup operasi sepenuhnya pada hari pertama Lebaran 2023, Sabtu (22/4).

Penutupan jam operasional itu diumumkan kedua manajemen mal melalui unggahan di media sosial. Mereka juga menyatakan akan kembali beroperasi pada hari kedua lebaran, Minggu (25/4) secara normal.

Lihat Juga : Plaza Indonesia Tutup Sepenuhnya di Lebaran Pertama 22 April

"Kami informasikan bahwa Plaza Indonesia tutup operasional di hari pertama Idulfitri," pengumuman tersebut pada Jumat (21/4).

[Gambas:Video CNN]

"Kami akan buka normal kembali di keesokan harinya dari jam 10.00-22.00 (Minggu, 23 April 2023)," keterangan itu.

Ini bukan kali pertama Plaza Indonesia full tutup pada hari pertama Lebaran. Setidaknya pada 2014, mal yang terletak di Jakarta Pusat itu juga pernah melakukan hal serupa.

[Gambas:Instagram]

[Gambas:Instagram]

Sementara itu, beberapa pusat perbelanjaan lain masih tetap membuka layanan operasinya, namun dimulai siang hari yani pukul 12.00-22.00 WIB. Hal itu berlaku di Grand Indonesia, Pondok Indah Mal, sampai Kuningan City.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah atau Lebaran 2023 jatuh pada Sabtu (22/4). Hal tersebut disebabkan hilal pertanda pergantian bulan dari Ramadan menuju Syawal 14444 Hijriah tidak mencukupi syarat.

"Sidang Isbat mufakat 1 Syawal 1444 H jatuh pada hari Sabtu 22 April 2023," ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membacakan keputusan sidang isbat di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (20/4).

Memikirkan Tibet

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI

Lin Han Lin Yao

Pemudik ke Sumatera Hampir Tembus 1 Juta Orang hingga H+1 Lebaran******

Sebanyak 970.210 orang menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera selama periode 12-23 April atau H-10 hingga H+1 Lebaran 2023.

"Total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mulai dari H-10 hingga H+1 tercatat 970.210 orang," ujar Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin dalam keterangannya, Senin (23/4).

Dari keseluruhan angka itu, total kendaraan yang menyeberang sebanyak 224.039 unit atau naik dua persen dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 219.460 unit.

Selain itu, angka tersebut jika meningkat 28.078 orang jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

"Naik 3 persen dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebanyak 942.132 orang," ujarnya.

Sementara, jumlah orang yang menyeberang dari Bakauheni ke Merak pada H-10 hingga H+1 Lebaran menunjukkan angka yang lebih kecil yakni hanya sekitar separuh dari jumlah orang menyeberang dari Jawa ke Sumatra.

"Total penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa mulai dari H-10 hingga H+1 tercatat 464.104 orang," terang Shelvy.

[Gambas:Video CNN]

Dandani pakaian wanita, Laksamana

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]