petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

arcade slot

agenslot388 293Jutaan kata 596991Orang-orang telah membaca serialisasi

《arcade slot》

Menteri Bahlil nilai pajak hiburan ganggu iklim investasi******

Menteri Bahlil nilai pajak hiburan ganggu iklim investasi
Arsip foto - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berbicara saat acara peluncuran buku Growth Space oleh Anggawira di Perpustakaan Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribad/pri..
Belum saya lihat, tapi feeling saya akan berdampak kurang pas
Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai kenaikan pajak hiburan akan berdampak dan mengganggu iklim investasi. Kenaikan pajak hiburan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKDP), yang menyebutkan bahwa pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen. "Rasa-rasanya begitu (mengganggu investasi), tapi buktinya baru akan diterapkan kan. Belum saya lihat, tapi feelingsaya akan berdampak kurang pas," katanya dalam paparan realisasi investasi 2023 di Jakarta, Rabu. Bahlil mengaku penerapan pajak hiburan tentu akan mengganggu minat investasi. Ia pun menyebut telah meminta agar ketentuan tersebut ditunda agar bisa dikaji lebih lanjut. "Menurut saya yang dulu pernah merasakan fasilitas pajak hiburan, mahal juga. Nggak ada orang yang masuk kalau mahal begini," katanya. Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) khususnya pada kategori kesenian dan hiburan dilakukan dalam rangka pengendalian kegiatan tertentu. Namun, karena dinilai memberatkan dan dikeluhkan pelaku usaha, pemerintah memutuskan segera menerbitkan surat edaran yang berisi soal insentif fiskal termasuk keringanan dalam penerapan tarif pajak hiburan khusus sebesar 40-75 persen. "Dapat kami sampaikan bahwa (pemerintah) daerah bisa memberlakukan pajak lebih rendah dari 40 atau 70 persen sesuai dengan daerah masing-masing," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (19/1). Airlangga menjelaskan bahwa tarif pajak hiburan bisa diterapkan lebih rendah karena sejumlah ketentuan dalam pasal-pasal UU HKPD memberi ruang akan pengurangan itu. 
Baca juga: Pemerintah tengah kaji insentif pajak untuk sektor pariwisata
Baca juga: DKI diminta kaji pajak hiburan bagi menengah ke atas
Baca juga: Airlangga: SE Mendagri cukup buat jadi acuan insentif fiskal

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

KPU sebut tak ada ketentuan mengatur ibu negara berkampanye******

KPU sebut tak ada ketentuan mengatur ibu negara berkampanye
Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah) dan Sekjen KPU Bernad Dermawan Sutrisno (kanan) menerima penghargaan dari Direktur Operasional MURI Yusuf Ngadri (kiri) saat acara Pelantikan Serentak KPPS dan Penganugerahan Rekor MURI di Merlynn Hotel, Jakarta, Kamis (25/1/2024). KPU serentak melantik sebanyak 5.741.127 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tersebar di 820.161 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Indonesia secara daring, serta melakukan penanaman 5.709.898 bibit pohon pada seluruh KPPS yang kemudian mendapatkan tiga penghargaan MURI dari kegiatan tersebut. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/foc/pri.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menyebut tidak ada ketentuan yang mengatur ibu negara jika dia memilih ikut berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Hasyim menjelaskan ibu negara bukan jabatan negara dan orang yang menyandang titel sebagai ibu negara bukanlah pejabat publik.

Gakada (aturannya). Ibu negara bukan jabatan (publik),” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas melantik anggota kpps se-Indonesia di Jakarta, Kamis.

Sejauh ini, Ibu Negara Iriana Joko Widodo belum mengumumkan secara terbuka bakal terlibat kampanye di Pemilu 2024, meskipun putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka saat ini maju sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden 2024.

Hasyim menjelaskan ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur presiden dan menteri-menteri. Hak politik mereka untuk berkampanye dilindungi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Artinya, jika Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk ikut kampanye selama pemilihan umum (Pemilu) 2024 maka dia bakal mengajukan cuti kepada dirinya sendiri.

“Dia mengajukan cuti (kepada dirinya sendiri), iya kanpresiden cuma satu,” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Kamis.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur tata cara presiden ikut kampanye, di antaranya wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye.

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye. “Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Baca juga: KPU RI pastikan proses pengemasan logistik pemilu selesai 1 Februari

Baca juga: KPU pastikan ada jaminan sosial dan cek kesehatan buat anggota kpps

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Banjir di Kotawaringin Timur berangsur surut******

Banjir di Kotawaringin Timur berangsur surut
Foto Arsip - Petugas gabungan menyalurkan bantuan sembako untuk warga terdampak banjir di Desa Hanjalipan, Rabu (28/2/2024). Saat ini banjir semakin surut. ANTARA/HO-BPBD Kotim
Sampit (ANTARA) - Banjir yang melanda Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah berangsur surut dan diharapkan segera berlalu sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan normal. "Kondisi di Desa Hanjalipan sudah aman, tinggal sekolah saja yang masih libur. Ini terus kami pantau," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur, Multazam, di Sampit, Senin. Banjir di Kotawaringin Timur terjadi sejak sebulan terakhir, melanda 25 desa di enam kecamatan yang terjadi secara bergantian. Bencana ini membuat 1.133 kepala keluarga dengan 1.842 jiwa terdampak. Desa Hanjalipan di Kecamatan Kota Besi merupakan desa terakhir yang saat ini masih dilanda banjir. Namun saat ini banjir di desa yang terletak di bantaran sungai tersebut berangsur surut. Banjir di Desa Hanjalipan menyebabkan 460 kepala keluarga dengan 1.742 jiwa menjadi terdampak. Sebanyak 17 kepala keluarga dengan 61 jiwa bahkan terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam sangat parah.

Baca juga: BPBD Kotim evaluasi ulang kondisi banjir Hanjalipan tak kunjung surut

Baca juga: Pemkab Kotim edukasi warga di wilayah rawan banjir untuk direlokasi Pantauan BPBD pada pukul 15.00 WIB ada penurunan permukaan air dibanding hari sebelumnya. Saat ini ketinggian air masih tersisa sekitar 40 centimeter. Jalan desa masih terendam, namun jembatan sudah bisa dilintasi sehingga cukup memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Pemerintah kabupaten sudah mendistribusikan bantuan sembako secara bertahap ke desa-desa yang dilanda banjir untuk membantu warga terdampak banjir. Tim yang dipimpin Wakil Bupati Irawati turun langsung mengantarkan paket sembako tersebut ke lokasi-lokasi banjir. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. "Meski sudah surut, kami terus berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk memantau, sekaligus mengantisipasi kemungkinan banjir karena curah hujan masih tinggi. Kami mengimbau masyarakat juga tetap waspada," demikian Multazam.

Baca juga: Pemkab Kotim beri bantuan sembako untuk 1.110 KK korban banjir

Baca juga: Peningkatan kapasitas warga kunci perkecil dampak bencana di Kotim

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat/Norjani
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:link gacor jam sekarang

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
ini gaming slot login
situs slot gacor jam sekarang
gambar kakek zeus hitam putih
win88
cara mendapatkan voucher gratis ongkir di shopee
togel sgp49
situs slot gacor terkini
game slot anjing
mpo868
Daftar isi semua bab
Bab 1 omutogel
Bab 2 25 25 bonus new member
Bab 3 lawu88slot
Bab 4 viralqq
Bab 5 cara main slot pragmatic
Bab 6 cara dapat uang instan
Bab 7 cara kredit tv di akulaku
Bab 8 arenampo
Bab 9 trik gacor mahjong ways
Bab 10 situs slot terpercaya gacor 2023
Bab 11 axeslot
Bab 12 akulaku kredit laptop
Bab 13 dmo slot pragmatic
Bab 14 pinjam uang ke bank bri
Bab 15 pola maxwin gatot kaca
Bab 16 mas4d slot
Bab 17 situs online slot
Bab 18 pinjol upload dari galeri
Bab 19 kakakjudi
Bab 20 slot777 pulsa
Klik untuk melihattersembunyi di tengah7304bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Hanya seorang pendeta Tao

top508 slot
Mendagri harap keamanan transportasi laut luar Jawa ditingkatkan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) memberi keterangan saat jumpa pers usai Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Harianto
Saya mohon betul kepada teman teman gubernur kepala daerah yang di luar Jawa dan Sumatera ini tolong waspada angkutan laut dan angkutan udara
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian minta seluruh kepala daerah baik gubernur hingga bupati/wali kota agar meningkatkan keamanan transportasi laut, khususnya yang berada di luar Pulau Jawa dan Sumatera, saat pelayanan arus mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah.

 

“Saya mohon betul kepada teman teman gubernur kepala daerah yang di luar Jawa dan Sumatera ini tolong waspada angkutan laut dan angkutan udara,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin.

 

Ia menekankan agar kepala daerah bersama pemangku kepentingan di wilayah masing-masing memeriksa semua fasilitas sarana prasarana kapal hingga kelaikan termasuk menyiapkan dan mewajibkan penggunaan pelampung jika masyarakat menggunakan transportasi laut.

 

“Ini harus menjadi habit kita, kebiasaan kita, kenapa? Karena banyak kejadian hampir setiap tahun di arus mudik dan arus balik terjadi kecelakaan, bukan kecelakaan di Jawa tapi kecelakaan kapal, tenggelam, overload,” ucap Tito.

 

Tito mengingatkan peristiwa di Danau Toba, di mana ada kapal yang tenggelam di kedalaman 600 meter yang hingga saat ini masih belum bisa diangkat. Orang-orang yang selamat adalah yang menggunakan pelampung, sementara yang tidak menggunakan pelampung tenggelam.

 

“Nah satu saja kejadian di daerah lain, kita fokus kepada Jawa-Sumatera karena arus mudik dan arus baliknya paling banyak, jutaan tapi satu kecelakaan kapal di daerah itu akan mencoreng semuanya,” ucap Tito.

 

Oleh karena itu, Tito meminta agar semua pihak yang berkaitan dengan transportasi laut khususnya di wilayah liar Jawa dan Sumatera agar melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelabuhan, berkoordinasi dengan petugas Kementerian Perhubungan, dan mewajibkan semua pihak untuk menggunakan pelampung serta menyiapkan peralatan penolong.

 

“Saya katakan ini mumpung waktunya, cek betul pelabuhan, koordinasi dengan petugas Kementerian Perhubungan untuk mewajibkan semua menggunakan pelampung, tegas Tito.

 

Tito menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap arus mudik dan balik Lebaran yang telah menjadi ritual tahunan di Indonesia. Dengan jutaan bahkan ratusan juta orang yang terlibat sehingga akan mempengaruhi situasi transportasi secara keseluruhan.

 

“Berbeda dengan yang di Jawa, saya kira sudah memiliki pola, kepala daerah yang di Jawa, Sumatera sudah memiliki pola arus mudik, arus balik. (Namun) jangan lengah ada perubahan perubahan baru seperti misalnya pasar tumpah dan lain lain,” kata Tito.

 

Selama masa jabatannya sebagai Kapolri, Tito merasakan dampak besar dari adanya jalan tol, yang signifikan meringankan beban transportasi dari Merek hingga Surabaya.

 

“Jalan tol yang ada itu sangat membutuhkan sekali saya mengalami saat saya menjadi Kapolri sebelum ada jalan tol, dan setelah ada jalan tol dari Merak sampai Surabaya sangat sangat berpengaruh meringankan tugas,” kata Tito.

Baca juga: Mendagri minta seluruh gubernur sigap wujudkan pangan murah

Baca juga: Mendagri sebut impor jadi alasan harga beras Singapura murah

Baca juga: Mendagri minta kepala daerah antisipasi inflasi menjelang Ramadhan
 

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Teknik Dekomposisi Super Ilahi

aob633
Jokowi: Presiden boleh kampanye asal tak gunakan fasilitas negara
Presiden Joko Widodo membagikan kaos kepada warga setelah meresmikan jalan inpres di Ngawen, Blora, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024). Presiden Jokowi meresmikan perbaikan ruas jalan Purwodadi-Wirosari-Blora sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dengan panjang 32,3 kilometer yang menelan anggaran sebesar Rp257,6 miliar. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/aww/pri.
Masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lhokampanye, boleh lhomemihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Jokowi menjelaskan bahwa jabatan presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, menurut dia, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan para menteri.

Baca juga: Mahfud Md cari momen untuk mundur dari Kabinet Jokowi

Jokowi menilai bahwa hak demokrasi tersebut memiliki aturan. Menurut dia, yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat mengkampanyekan pasangan calon peserta Pilpres 2024.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini enggakboleh, gitu enggakboleh; boleh. Menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," tegas Jokowi.

Dia juga kembali menegaskan bahwa pilihan untuk berkampanye tersebut merupakan hak setiap individu yang boleh dilakukan.

"Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturan boleh, silakan; kalau aturan boleh, silakan. Kalau aturan tidak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh; boleh berkampanye, boleh, tetapi kandilakukan atau tidak dilakukan, terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi sebut Mahfud Md berhak mundur dari kabinet

Saat ditanya apakah dia akan mengambil kesempatan untuk berkampanye sesuai aturan tersebut, Jokowi hanya menjawab secara normatif.

"Ya, nanti dilihat," ujar Jokowi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Jokowi merespons soal salam dua jari saat di Salatiga

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Pedang Hunyuan

download judi slot
Presiden resmikan empat ruas jalan Magelang akses evakuasi Merapi
Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo (tengah) meresmikan Inpres Jalan Muntilan-Keningar, Sukomakmur dan Petung-Pakis di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (22/1/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am.
Kita harapkan dengan dibangunnya jalan ini tidak dengan aspal, tapi dengan rigid beton ini akan memberikan keawetan
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo meresmikan empat ruas jalan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang menjadi akses evakuasi penduduk sekitar Gunung Merapi.

"Ruas Muntilan-Keningar, Sukomarmur ini adalah akses evakuasi untuk Merapi, sehingga perlu saya lihat, saya tunjuk dan sudah selesai," kata Presiden Jokowi dalam peresmian Inpres Jalan Daerah di Kabupaten Magelang, yang disaksikan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

Perbaikan empat ruas jalan tersebut, yakni Muntilan, Keningar, Sukomakmur dan Petung Pakis di Kabupaten Magelang ini merupakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Presiden merinci bahwa anggaran Inpres Jalan Daerah untuk perbaikan dan pembangunan jalan pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp14,6 triliun.

Khusus untuk Provinsi Jawa Tengah, pemerintah menganggarkan sebesar Rp1,36 triliun untuk memperbaiki dan membangun 40 ruas jalan.

Sementara untuk Kabupaten Magelang, empat ruas jalan sepanjang 18,2 kilometer yang diresmikan Presiden ini menggunakan anggaran Rp31,9 miliar.

Jokowi menjelaskan bahwa Kementerian PUPR membangun ruas jalan tersebut tidak dengan aspal, melainkan rigid beton agar lebih awet, mengingat banyak truk pasir yang melintas.

"Kita harapkan dengan dibangunnya jalan ini tidak dengan aspal, tapi dengan rigid beton ini akan memberikan keawetan, karena yang lewat di sini adalah truk-truk pasir besar-besar sehingga dibangun dengan rigid beton. Kita harapkan ini lebih awet," kata Presiden.

Ia juga berharap ruas-ruas jalan lainnya di Jawa Tengah bisa lebih mulus dan lebih baik untuk dilintasi. Oleh karena itu, Presiden juga akan meninjau ruas jalan lainnya dalam kunjungan kerja hari kedua di Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).


Baca juga: Bantul upayakan pekerjaan infrastruktur 2024 mulai pertengahan Maret
Baca juga: KCIC: Pengoperasian Stasiun Karawang tunggu pembangunan akses tol
Baca juga: Pemkab Cianjur tuntaskan pembangunan 743 km jalan selama dua tahun
 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Sistem pelatihan pakaian wanita

tafsir mimpi ikan lele
Kejagung masih dalami keterlibatan swasta dalam kasus importasi emas
Arsip foto - Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/10/2023). ANTARA/Laily Rahamawaty/aa.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung masih mendalami keterlibatan dua perusahaan swasta dalam perkara manipulasi kode Harmonized System atau HS untuk kegiatan ekspor dan impor komoditas emas.

Kedua perusahaan swasta dimaksud yakni, PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) dan PT Indah Golden Siganture (IGS) yang bergerak produksi emas dan perhiasan.

“Sampai sekarang masih kami dalami keterlibatannya (UBS dan IGS),” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi di Jakarta, Jumat.

Kuntadi menjelaskan kasus ini merupakan tindak lanjut dari temuan Satguan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyebutkan adanya dugaan korupsi terkait batangan emas impor senilai Rp189 triliun.

Namun, kata Kuntadi, pihaknya masih menunggu pendapat ahli soal penanganan kasus tersebut. Karena, hingga saat ini masih terjadi perdebatan mengenai penangan kasus.

Menurut dia, jaksa khawatir penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas ini justru masuk ke sektor kepabeanan.

“Hingga saat ini masih didalami dan dikonsultasikan. Masih ada perdebatan terkait penerapan pasalnya,” ujar Kuntadi.

Terpisah, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak Kejaksaan Agung transparan dalam mengusut keterlibatan kedua perusahaan tersebut.

Sebab, kata dia, jaksa menduga dua perusahaan tersebut merupakan pihak yang terlibat dalam manipulasi kode HS untuk kegiatan ekspor-impor emas guna menghindari pajak.

“Jadi benar penyidik harus membuka soal keterlibatan kedua perusahaan ini. Jaksa harus transparan,” ujar Boyamin.

Di sisi lain, anggota Komisi XI DPR Misbakhun mendesak Kejaksaan Agung bisa menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan dugaan TPPU komoditi emas.

“Kalo melihat proses yang sedang berjalan itu kan ada di APH sekarang. Yaitu aparat penegak hukum sekarang sudah bisa kita baca seperti apa pelaksanaannya," kata Misbakhun.

Misbakhun menyampaikan terkait keberadaan Satgas TPPU yang bertugas untuk mengkonsolidasikan, mensinergikan mengkoordinasikan antara aparat penegak hukum terhadap adanya dugaan-dugaan pelanggaran hukum.

Menurut Misbakhun, ada atau tidaknya Satgas TPPU, aparat penegak hukum sejatinya memiliki tugas dan tanggung jawab dalam terkait hal itu.

“Setiap kasus TPPU itu kan ada aparat penegak hukum, ada mekanisme penegak hukum di mana aparat-aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya proses harus menjalankan amanat UUD penegakan hukum itu," kata Misbakhun.

Sejak pertengahan 2023, penyidik tengah mendalami keterlibatan PT UBS dan IGS dalam manipulasi kode HS untuk menghindari pembayaran pajak. Kasus ini sudah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan surat perintah penyidikan Nomor:Prin-14/Fd.2/05/2023 tanggal 10 Mei 2023.

Bahkan, penyidik sudah melakukan penggeledahan di PT UBS yang terletak di Tambaksari dan PT IGS di Genteng, Surabaya.
Baca juga: Kejagung dalami dugaan manipulasi kode HS oleh swasta di kasus emas
Baca juga: Jaksa agung bahas tantangan bangun citra hukum humanis dan modern

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Fu Xian terlahir kembali di kota

kura kura erek erek
KPK: Dua tersangka baru korupsi DJKA dari ASN Kemenhub dan BPK
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan adalah aparatur sipil negara dari instansi Kemenhub dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

"Iya benar, dua ASN tersebut berasal dari Kemenhub dan BPK RI," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi DJKA itu, termasuk perannya dalam kasus tersebut.

KPK nantinya akan mengumumkan secara resmi siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi DJKA beserta konstruksi perkara dan pasal yang disangkakan dalam konferensi pers penahanan.

Ali menjelaskan penetapan tersangka baru korupsi DJKA tersebut dilakukan atas temuan fakta hukum dalam persidangan salah satu terpidana dalam kasus tersebut.

Baca juga: KPK tetapkan 2 ASN tersangka baru korupsi di DJKA

Mengenai dua tersangka baru tersebut, penyidik KPK hari ini memeriksa empat orang ASN Kementerian Perhubungan sebagai saksi untuk dua tersangka baru itu.

Keempat ASN Kemenhub tersebut adalah Fatir Payungan Siregar, Eko Budi Santoso, Heri Supardiman, dan Gunawati.

Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.

Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 April 2023 melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kemenhub.

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Baca juga: KPK tetapkan 10 tersangka korupsi proyek rel kereta

Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR), dan Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika (AD).

Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).

Kisaran suap yang diterima sekitar 5-10 persen dari nilai proyek dengan perkiraan nilai suap yang diterima keenam tersangka mencapai sekitar Rp14,5 miliar.

Baca juga: KPK sita uang tunai Rp5,6 miliar terkait korupsi di DJKA

Persidangan perkara korupsi tersebut saat tengah berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang.

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dalam kasus dugaan suap yang berasal dari kontraktor pelaksana tiga proyek pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di wilayah Jawa Tengah.

Hukuman yang dibacakan Hakim Ketua Gatot Sarwadi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (18/1), tercatat lebih rendah dari tuntutan jaksa selama 8 tahun.

Selain hukuman badan, terdakwa juga dijatuhi hukuman untuk membayar denda sebesar Rp350 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 4 bulan.

Baca juga: Kepala BTP Jawa Bagian Tengah dihukum 5 tahun penjara
Baca juga: Penyuap pejabat DJKA Kemenhub divonis tiga tahun penjara

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Bintang Bumi

maxwin 87
Menhan: Proses peremajaan 41 unit kapal perang capai 40 persen
Pekerja melakukan proses "replating" pada kapal perang KRI Halasan di galangan PT PAL Indonesia, Surabaya, Selasa (23/1/2024). ANTARA/Hanif Nashrullah/am.
Surabaya (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyatakan proses refurbishmentatau perbaikan dalam rangka peremajaan dan modernisasi sebanyak 41 unit kapal perang Republik Indonesia (KRI) telah mencapai 40 persen.
"Tadi saya bicara lewat konferensi video dengan direktur galangan-galangan swasta nasional yang mengerjakannya. Sampai sekarang sudah mencapai 40 persen," katanya kepada wartawan usai melakukan inspeksi terkait proses refurbishment di galangan PT PAL Indonesia, Surabaya, Selasa sore.
 Perbaikan berbagai jenis kapal perang milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) itu dikerjakan oleh PT PAL bersama sejumlah galangan kapal swasta nasional lainnya. Dalam proses refurbishmentyang kontrak kerjanya disepakati sejak akhir tahun 2022 dan ditargetkan rampung seluruhnya pada Oktober 2024 tersebut, PT PAL menjadi lead integratoryang bertanggung jawab melakukan supervisi terhadap galangan kapal lainnya. Menhan Prabowo dalam kunjungannya di galangan PT PAL memperoleh informasi bahwa proses refurbishmentterhadap 41 kapal perang meliputi replating, repowering, peremajaan berbagai fasilitas dan akomodasi di dalam kapal, hingga pemutakhiran persenjataan, beserta sistem radarnya. "Saya bangga terhadap kemajuan teknologi PT PAL dan juga galangan-galangan kapal swasta nasional lainnya," ujarnya. Menhan Prabowo memastikan akan terus membangun kekuatan angkatan perang yang diupayakan dilakukan di dalam negeri.
"Karena negara kita sangat besar. Laut kita sangat besar. Kita harus menguasai alur laut. Selat-selat kita sangat strategis sehingga jadi incaran banyak negara. Jadi, ya, ini sesuatu yang membanggakan," ucapnya. Anggaran perbaikan 41 kapal perang TNI AL itu mencapai 900 juta dolar Amerika Serikat. Anggaran tersebut turun dari alokasi yang semula sebesar 1,1 miliar dolar AS akibat efisiensi. Menhan Prabowo optimistis setelah selesai refurbishment seluruhnya akan memiliki peningkatan kemampuan perang.
 Setidaknya dalam jangka waktu 10 tahun ke depan dipastikan dapat beroperasi secara optimal dalam menjaga wilayah laut Indonesia.

Baca juga: Menhan: RI masih negosisasi bangun RS lapangan buat pengungsi Gaza

Baca juga: Menhan kembali resmikan 15 titik sumber air di Bangkalan

Pewarta: Willi Irawan/Hanif Nasrullah
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024