situs slot gampang dapat scatter

gadis perunggu di sebelah

Penumpang di Pelabuhan Merak Diprediksi Naik 15 Persen di Libur Nataru******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan jumlah penumpang di Pelabuhan Merak naik 15 persen saat puncak libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 dibanding tahun lalu.

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Banten memprediksi puncak kepadatan penyebrangan di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten terjadi pada 22-23 Desember 2023.

"Kenaikan 15 persen itu prediksi di momen Nataru 2023, sekitar 13.447 kendaraan," ujar Kepala BPTD Banten Benny Nurdin Yusuf, Selasa (19/12).

Tim pengawasan yang melibatkan BPTD, PT Pelindo, PT ASDP Ferry Indonesia hingga operator kapal juga telah dibentuk. Tim ini dibekali pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) jika terjadi kepadatan antrian kendaraan yang akan menyebrangi Selat Sunda.

"Kapasitas dermaga masih aman, tapi tetap kita antisipasi, cermati. Kita juga sudah membentuk tim pengawasan bersama," terangnya.

Ia menyebut Jalan Cikuasa Atas hingga sejumlah rest area di Tol Tangerang-Merak akan dijadikan kantung parkir jika terjadi penumpukan kendaraan di area dalam Pelabuhan Merak.

"Seperti Cikuasa Atas, gerbang tol, rest area 43-68 itu semua. Pola angkutan Lebaran itu juga tetap kita berlakukan, seperti delaying system dan sebagainya," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian

Nilai Tukar Petani Naik Jadi 117,76 pada Desember 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani(NTP), salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, pada Desember 2023 sebesar 117,76 atau naik 0,88 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kenaikan ini seiring dengan adanya kenaikan pada indeks harga terima petani (It) sebanyak 1,29 persen atau menjadi 139,91.

"Kenaikan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 1,29 persen lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang mengalami kenaikan sebesar 0,40 persen," ujar Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).

Amalia menjelaskan empat komoditas yang mempengaruhi kenaikan indeks harga terima petani nasional adalah gabah, bawang merah, kelapa sawit, dan cabai rawit. Sementara komoditas penyumbang indeks harga bayar petani yang mencapai 118,8p adalah bawang merah, tomat segar, cabai rawit, dan beras.

"Peningkatan NTP tertinggi terjadi pada subsektor hortikultura. NTP hortikultura naik sebesar 5,51 persen. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau It naik sebesar 5,90 persen lebih besar dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani atau Ib yang mengalami kenaikan sebesar 0,37 persen," lanjut dia.

Ia menambahkan komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan subsektor hortikultura adalah bawang merah, cabai rawit, tomat, dan cabai merah.

Sementara penurunan NTP terdalam terjadi pada perikanan tangkap yang turun sebanyak 1,02 persen. Penurunan terjadi lantaran indeks harga yang diterima nelayan turun sebesar 0,61 persen, sedangkan Ib mengalami kenaikan sebesar 0,41 persen.

Amalia mengatakan komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan It sub sektor perikanan tangkap adalah ikan tongkol, ikan kembung, udang laut, dan selar.

Lebih lanjut, Amalia menyampaikan secara nasional NTP sepanjang 2023 sebesar 112,46 dengan nilai It sebesar 131,59 dan Ib sebesar 117,01.

"Untuk nilai tukar petani, sebanyak 26 provinsi mengalami kenaikan NTP dengan peningkatan tertinggi di Sulawesi Tengah sebesar 2,22 persen. Peningkatan NTP tertinggi di Sulawesi Tengah terjadi pada subsektor tanaman hortikultura yang naik 20,16 persen," kata Amalia.

"Sementara satu provinsi cenderung stabil dan tujuh provinsi lainnya mengalami penurunan. NTP dengan penurunan terdalam terjadi di Maluku Utara yang turun sebesar 0,88 persen. Penurunan NTP terdalam di Maluku Utara terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat yang turun 1,73 persen," sambung dia.

[Gambas:Video CNN]

Suami berperut hitam, tolong lepaskan

Mendag Zulhas Senang Harga Cabai di Berbagai Daerah Mulai Turun******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku senang harga cabai di berbagai daerah di Indonesia mulai turun. Hal itu diungkapkan pria yang karib disapa Zulhas itu usai berkeliling ke pasar di berbagai wilayah dalam beberapa waktu terakhir.

Terbaru, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mendapati harga cabai turun di Pasar Baru Mamuju, Sulawesi Barat. Zulhas menyebut, harga cabai di Pasar Baru Mamuju turun dari Rp70 ribu menjadi Rp50 ribu.

"Di sini harga-harga stabil, bahkan turun. Cabai Rp 50 ribu, yang kemarin Rp120 ribu di Jawa," ujar Zulhas," ujar Zulhas usai berkeliling Pasar Baru Mamuju, Rabu (20/12).

Sehari sebelumnya, Selasa (19/12), Zulhas juga mendapati harga cabai di Pasar Bulu Semarang, Jawa Tengah sudah turun.

"Cabai Rp48 ribu (per kilogram). Hore, harga cabai turun," kata Zulhas gembira di Pasar Bulu Semarang.

Ia menjelaskan dari pantauannya sudah tidak ada lagi cabai dengan harga di atas Rp100 ribu per kilogram. Hal itu menurutnya karena sejumlah daerah sudah panen dan persediaan berlimpah.

"Di Aceh panen, di NTB panen," tegasnya.

Hal yang sama juga ditemukan Zulhas dalam kunjungannya ke Pasar Sambas, kalimantan Barat, Senin (20/12). Harga cabai di sana sudah turun mencapai Rp50 ribu.

Nona seksiku

LMAN Ungkap Nasib Aset Negara di Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke IKN******

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menegaskan aset-aset negara diJakarta tak akan diabaikan selepas pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Badan layanan umum (BLU) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu ini menegaskan siap mendukung penuh pengamanan aset-aset negara di Jakarta.

Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN Candra Giri Artanto menyebut saat ini DJKN Kemenkeu tengah menginisiasi grand design nasib barang milik negara (BMN) di Jakarta. LMAN juga sudah melakukan beberapa kajian.

Candra menegaskan konsep pengelolaan aset negara di Jakarta akan tetap sama, meski ibu kota pindah ke IKN. Barang milik negara itu bakal tetap dimanfaatkan dengan baik.

Namun, bagaimana pemanfaatannya nanti masih harus menunggu hasil kajian dan diskusi yang diinisiasi DJKN Kemenkeu.

"Pemanfaatannya tentunya sesuai highest and best use-nya, yang mana hal ini memang sekarang sedang disusun oleh rekan-rekan DJKN yang berkolaborasi dengan beberapa pihak tentunya, dengan Pemerintah Provinsi DKI serta kementerian/lembaga (K/L) lain," tutup Candra.

Sebelumnya, Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (PKKN) DJKN Encep Sudarwan mengatakan semua gedung pemerintah pusat di Jakarta yang nanti ditinggalkan bakal dikelola oleh Kemenkeu. Bahkan, ada opsi untuk menyewakannya.

Beberapa opsi yang disiapkan, antara lain build operate and transfer (BOT), build transfer operation (BTO), kerja sama pemanfaatan (KSP), hingga pinjam pakai.

Encep menyebut total aset pemerintah pusat di Jakarta mencapai Rp1.640 triliun. Namun, aset yang kelak bakal dikelola ulang saat ibu kota pindah adalah sekitar Rp300 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Peri Mengejar Monster

Belanja Hemat di Transmart, Diskon 20% Tiap Hari untuk Produk Fresh******

Belanja produk segar di Transmart pastinya lebih hemat karena sekarang pasti ada diskon sampai 20 persen. Diskon belanja ini berlaku untuk produk fresh seperti daging, buah, makanan beku, sampai pastry.

Untuk dapat diskon belanja tersebut, pelanggan tinggal transaksi menggunakan Allo Bank atau Kartu Kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

Lihat Juga : Mau Masak Daging Belinya di Transmart Aja, Auto Hemat!

Selain ayam, ada juga anggur red globe dari harga normal Rp3.990 per 100 gram. Bayar menggunakan Allo Prime, Bank Mega, atau Bank Mega Syariah, anggur red globe jadi Rp3.192 per 100 gram.

Pastry juga ada lho, salah satunya cromboloni. Cromboloni aneka rasa dari harga normal Rp24.000, diskon di Transmart jadi Rp19.920 per buah.

Murah dan bikin hemat banget kan kalau belanjanya di Transmart. Yuk, buruan belanja ke Transmart terdekat sekarang di kota kamu.

Jangan lupa transaksi menggunakan Allo Bank atau Bank Mega supaya belanja apa saja selalu untung di Transmart.

Ribuan hati

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal