slot gacor deposit pulsa tanpa potongan

Perburuan protagonis tanpa batas

Arus Balik, Jasa Marga Tambah Diskon Tarif untuk Jalan Tol Trans Jawa******

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengumumkan penambahan diskon tarif sebesar 20 persen untuk Jalan Tol Trans Jawa pada periode arus balik Lebaran 2023 yang berlaku dari Semarang sampai Jakarta, tepatnya dari Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang sampai GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Diskon yang sebelumnya ditetapkan untuk tarif terjauh Jalan Tol Jakarta-Cikampek itu akan mulai diberlakukan pada Kamis (27/4) pukul 06.00 WIB sampai Sabtu (29/4) pukul 06.00 WIB.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana menjelaskan, diskon tarif tol 20 persen untuk Jalan Tol Trans Jawa tersebut hanya berlaku bagi pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus atau tap indari GT Kalikangkung dantap outdi GT Cikampek Utama.

Karena itu, selain bahan bakar minyak (BBM), pengguna juga diimbau memastikan kecukupan saldo e-toll, serta mengecek kondisi kendaraan. Dengan melakukan persiapan yang cukup, maka antrean di gerbang tol bisa dihindari.

"Khusus untuk perjalanan di Jalan Tol Trans Jawa dengan sistem transaksi tertutup (tarif sesuai jarak), hanya bisa menggunakan e-toll yang sama saat tap indan tap outsehingga saat saldo kurang tidak bisa meminjam e-toll pengguna jalan lainnya," kata Lisye.

Adapun besaran diskon tarif tol 20 persen untuk untuk tarif perjalanan menerus dari Semarang menuju arah Jakarta menjadi seperti berikut:

Kendaraan golongan I: dari Rp372.000 menjadi Rp297.600, diskon sebesar Rp74.400.
Kendaraan golongan II dan III: dari Rp575.000 menjadi Rp499.200, diskon sebesar Rp75.800.
Kendaraan golongan IV dan V: dari Rp758.000 menjadi Rp655.600, diskon sebesar Rp102.400.

Sementara di Jalan Tol Cikopo-Palimanan, diskon 20 persen hanya berlaku untuk kendaraan Golongan 1, sedangkan di ruas jalan tol lainnya berlaku untuk semua golongan kendaraan.

Kecantikan Yan Xiaoyun

Deretan Harta Capres PDIP Ganjar Pronowo Rp11,7 M, Bebas Utang******

Ganjar Pranowo resmi menjadi calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang.

"Pada Hari Kartini ini 21 April 2023, sekaligus tonggak perjuangan perempuan Indonesia yang nondiskriminatif, setara, dan dijamin konstitusi negara, maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahimmenetapkan saudara GanjarPranowo--sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah--sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai Calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," ujar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pengumuman yang juga disiarkan secara langsung oleh saluran Youtube PDIP, Jumat (21/4).

Selain sebagai kader PDIP, Ganjar menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah sejak 2013.

Per akhir 2021,harta dan kekayaan Ganjar terdiri dari tanah dan bangunan sebesar Rp2,62 miliar yang tersebar di delapan lokasi, mulai dari Bogor, Purbalingga, sampai Sleman.

Kemudian, ia juga memiliki enam jenis transportasi dengan total nilai Rp1,62 miliar. Lalu juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp705,86 juta.

Harta dan kekayaan Ganjar paling banyak di kas dan setara kas sebesar Rp6,82 miliar. Ia juga tidak memiliki utang, sehingga total harta bersih yang ia laporkan mencapai Rp11,77 miliar.

Berikut rincian harta kekayaan capres PDIP Ganjar Pranowo:

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp2.625.827.000

1. Tanah dan bangunan seluas 128 m2/99 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp665.827.000
2. Tanah dan bangunan seluas 120 m2/21 m2 di Kab/ Kota Purbalingga, hasil sendiri Rp47 juta
3. Tanah dan bangunan seluas 128 m2/99 m2 di Kab /Kota Bogor, hasil sendiri Rp615 juta
4. Tanah seluas 278 m2 di Kab / Kota Purbalingga, hasil sendiri Rp147 juta
5. Tanah seluas 1.178 m2 di Kab/ Kota Purbalingga, warisan Rp68 juta
6. Tanah dan bangunan seluas 658 m2/56 m2 di Kab / Kota Purbalingga, warisan Rp63 juta
7. Bangunan seluas 34 m2 di Kab / Kota Sleman, hasil sendiri Rp510 juta 8. Bangunan seluas 34 m2 di Kab / Kota Sleman, hasil sendiri Rp510 juta

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp1.620.000.000

1. Mobil, Nissan Teana Minibus tahun 2013, hasil sendiri Rp200 juta
2. Mobil, Mitsubishi Pajero Sport Tahun 2018, hasil sendiri Rp535 juta
3. Motor, Viar Scooter Tahun 2018, hasil sendiri Rp10 juta
4. Motor, Kawasaki ER-6N Tahun 2012, hasil sendiri Rp65 juta
5. Mobil, Toyota Crown Tahun 2008, hasil sendiri Rp190 juta
6. Mobil, Hyundai Ioniq EV Signature AT Tahun 2021, hasil sendiri Rp620 juta

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp705.861.750

D. SURAT BERHARGA Rp0
E. KAS DAN SETARA KAS Rp6.823.379.630
F. HARTA LAINNYA Rp.0

G. UTANG Rp0

[Gambas:Video CNN]

Tujuh kehidupan pagoda

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Keseharian saya

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Mimpi adalah raja

Berapa Gaji Capres PDIP Ganjar Pranowo Jika Terpilih Jadi Presiden?******

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi menjadi calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Hal itu disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis pada Jumat (21/4).

Lalu, berapa gaji Ganjar jika nantinya terpilih sebagai presiden?

Dalam beleid ini disebutkan bahwa gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Adapun gaji pejabat tertinggi negara selain presiden dan wakil presiden sebesar Rp5,04 juta per bulan. Besaran tersebut merupakan gaji untuk pejabat tinggi negara setingkat Ketua DPR dan Ketua MPR.

Artinya, gaji pokok presiden bisa mencapai Rp30,24 juta per bulan (6xRp5,04 juta).

Selain gaji pokok, presiden juga memperoleh tunjangan jabatan yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Adapun besaran tunjangan jabatan presiden ditetapkan sebesar Rp32,5 juta per bulan. Dengan demikian, jika terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024 nanti, Ganjar bisa mengantongi setidaknya Rp62 juta per bulan.

Namun, selain gaji dan tunjangan tentunya seorang presiden juga menerima dana operasional. Ini adalah anggaran yang diterima untuk menunjang kegiatan presiden, meski nilainya tidak ada berbeda setiap tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Dana Operasional Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dana yang disediakan setiap tahunnya hanya digunakan untuk keperluan berkaitan dengan pekerjaan Kepala Negara.

"Presiden dan Wakil Presiden adalah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, keamanan, dan biaya kemudahan serta kegiatan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden," tulis Pasal 1 PMK tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali dan Balas Dendam

Erick Thohir: Proyek Kereta Cepat Tak Mungkin Dimangkrakkan******

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan proyek kereta cepatJakarta-Bandung (KCJB) tidak akan mangkrak meski biaya membengkak.

"Hasil negosiasi kereta cepat harus berjalan, tidak mungkin kita mangkrakkan," kata Erick saat memberikan keterangan pers di Stasiun Pasar Senen, seperti dikutip dari Antara, Selasa (18/4).

Menurut Erick, pembengkakan biaya kereta cepat terjadi karena pandemi covid-19 menyebabkan pengerjaan proyek mundur.

Selain itu, menurut Erick, pembengkakan biaya proyek KCJB juga terjadi lantaran naiknya harga komponen utama termasuk besi dan baja, hingga terganggunya rantai pasok (supply chain).

"Kalau kita hitung lagi pembangunan sekarang dan kemarin lebih mahal lagi karena tidak hanya besi, (komponen) yang lain-lain juga naik," ujarnya.

Erick juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur memerlukan waktu yang tidak singkat, mengingat segala halnya perlu perencanaan matang untuk penggunaan jangka panjang masyarakat luas.

"Konteks pembangunan infrastruktur itu tidak mungkin seperti kita membangun supermarket (yang bisa cepat). Jalan tol dibangun selama delapan tahun dan terbukti hari ini mulai visible dengan kendaraan dan pergerakan ekonomi yang membaik," terangnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya menyatakan pemerintah RI masih melakukan negosiasi dengan China terkait tingkat suku bunga pinjaman untuk pembengkakan biaya (cost overrun) proyek KCJB.

Pekan lalu, Luhut mengungkapkan tim teknis dari kedua negara telah menyepakati besaran pembengkakan biaya mencapai US,2 miliar atau sekitar Rp18,2 triliun.

Dalam negosiasi, pihak China menawarkan tingkat suku bunga sebesar 3,4 persen dengan total pinjaman US0 juta. Bunga itu masih lebih tinggi dari harapan pemerintah sekitar 2 persen.

[Gambas:Video CNN]